ruangkota

Tag: klh

  • KLHK Imbau Pemudik Lakukan Perjalanan dengan Minim Sampah

    KLHK Imbau Pemudik Lakukan Perjalanan dengan Minim Sampah

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimbau para pemudik mengurangi sampah saat perjalanan mudik Lebaran kali ini.

    Direktur Penanganan Sampah,  Novrizal Tahar menjelaskan berbagai cara yang dapat dilakukan oleh para pemudik untuk mengurangi sampah, seperti membawa kantong belanja, botol minuman, dan wadah makanan sendiri 

    Salah satunya dengan membawa kantong belanja dan botol minuman sendiri seperti himbauan KLHK. Hal ini untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai.

    “Mudik minim sampah memang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari mudik nasional, sehingga seluruh komponen nasional mengkomunikasikan terkait dengan mudik minim sampah ini,” jelas Novrizal.

    Baca: Agar mudik Lebaran lebih ramah lingkungan

    Selain itu pihaknya juga mengimbau agar para pemudik membeli dan mengambil makanan secukupnya untuk menekan jumlah sampah sisa makanan.

    Serta membuang sampah di wadah yang sudah ditentukan atau memilah sampah.

    “Yang kedua target kita adalah untuk operator-operator mudik mulai dari terminal, rest area, stasiun,” jelasnya seperti yang dilansir Antaranews.

    Selanjutnya Novrizal menjelaskan untuk mengantisipasi kesulitan bagi para pemudik terutama akibat antrean di tempat istirahat (rest area), pihaknya juga mengimbau agar dilakukan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling.

    Baca: Makna mudik Lebaran, tak sekadar pulang kampung 

    Selain itu perlu adanya tenda khusus untuk stasiun penampungan sampah terpilah.

    KLHK juga mengimbau disediakan posko dan dibentuknya satuan tugas khusus untuk penanganan sampah mudik di kabupaten/kota tujuh hari sebelum dan sesudah perayaan Idul Fitri.

    KLHK menganjurkan unit lapangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab urusan lingkungan hidup untuk sampah yang telah dikumpulkan dapat dipilah dan diangkut bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

    Tak hanya itu, unit lapangan OPD perlu merekam data sampah yang dikelola dalam basis data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional milik KLHK.

    Baca: BMKG siap lakukan modifikasi cuaca saat mudik Lebaran

    Upaya lainnya adalah dengan melakukan edukasi pelaksanaan pengurangan sampah melalui berbagai kanal termasuk di media sosial.

    Sebelumnya KLHK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE)  Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah untuk memastikan penanganan sampah selama masa mudik dan Lebaran.

    SE ini juga menandai tahun ketujuh KLHK menggaungkan mudik minim sampah yaitu sejak 2018 dan kini sudah menjadi bagian integral dari Program Mudik Nasional.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik Lebaran 2024 akan mencapai lebih dari 190 juta orang.

    Masa mudik sendiri diperkirakan akan dimulai pada 3 April 2024 atau H-7 sebelum Lebaran dan puncaknya pada H-2 atau 8 April 2024.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Transportasi Masih Menjadi Penyumbang Terbesar Pencemaran Udara di Jabodetabek

    Transportasi Masih Menjadi Penyumbang Terbesar Pencemaran Udara di Jabodetabek

    7cloud.asia – Pencemaran udara di Jabodetabek masih tinggi. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mencatat sektor transportasi masih menjadi penyumbang terbesar pencemaran udara.

    Data KLH dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKUA) dari 1 Mei hingga 3 Juni 2025 menunjukkan parameter kuning atau status tidak sehat.

    Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH, Nixon Pakpahan menjelaskan nilai konsentrasi PM 2,5 di atas 100 PPM.

    Angka ini lebih tinggi dari standar pemerintah. Total ada 35 titik SPKUA di Jabodetabek yang terpantau mengalami peningkatan skor PM 2.5.

    Baca: Kementerian Lingkungan Hidup perlu perkuat regulasi

    Melansir Antaranews, Nixon menerangkan pihaknya telah melakukan kajian dan ada sejumlah sumber pencemaran udara. Sumber terbesar adalah sektor transportasi.

    Sektor ini menyumbang 32-41 persen polusi udara Jabodetabek saat musim hujan dan 42-57 persen ketika musim kemarau.

    Kemudian posisi kedua adalah emisi dari sektor industri terutama yang menggunakan batu bara, menyumbang 14 persen.

    Baca: Ini dia sumber polusi udara di Jakarta

    Emisi pembakaran sampah terbuka atau ilegal atau pembersihan lahan pertanian 11 persen di musim hujan dan 9 persen di musim kemarau, debu konstruksi bangunan 13 persen dan aerosol sekunder 6-16 persen saat musim hujan dan 1-7 persen pada musim kemarau.

    “Berbicara lingkungan, mari bereskan, prioritas, bereskan dulu sumbernya. Itu lebih penting daripada membahas siklus, cuaca, arah angin dan seterusnya. Bereskan dulu sumbernya,” jelasnya.

    Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan PT Pertamina agar dapat menyediakan bahan bakar rendah sulfur.

    Baca: Hanya tujuh negara yang penuhi standar kualitas udara WHO

    Selain itu, penggunaan sistem pemantau emisi untuk mencapai 80 persen pada akhir tahun 2025, penggunaan gas di kawasan industri, pemantauan langsung di kawasan industri serta pendekatan melalui penegakan hukum.

    Nixon juga mengajak semua pihak termasuk masyarakat di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta menangani masalah pencemaran udara.

    “Tidak saling menyalahkan, tapi artinya semua harus bekerja sama. Karena kita hidup di satu bumi yang sama, menghirup udara yang sama, kebutuhan yang sama,” kata Nixon.

     

  • Anggaran KLH Naik, Tapi Anggaran untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Hanya Rp476 miliar

    Anggaran KLH Naik, Tapi Anggaran untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Hanya Rp476 miliar

    7cloud.asia – Anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengalami kenaikan sebesar 29 persen untuk tahun 2026 dari Rp1,083 triliun menjadi Rp1,396 triliun.

    Sebelumnya, Komisi XII DPR pada Kamis (4/9/2025) menyetujui pagu anggaran KLH/BPLH untuk tahun 2026 mencapai Rp1.396.394.243.000 (Rp1,3 triliun).

    Dari total anggaran Rp1,3 triliun tersebut, terbagi dalam dalam program dukungan manajemen termasuk belanja operasional pegawai dan barang serta non-operasional sebesar Rp861 miliar.

    Sedangkan program peningkatan kualitas lingkungan hidup Rp476 miliar serta program ketahanan bencana dan perubahan iklim Rp58 miliar.

    Termasuk di dalam pos ini adalah program alokasi kegiatan berbasis masyarakat untuk pengelolaan sampah mencapai Rp70 miliar.

    Baca: KLH Akan Fokus pada Penanganan Sampah dan Restorasi Lingkungan

    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penambahan anggaran ini akan difokuskan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan pengendalian perubahan iklim.

    “Distribusi anggaran tahun 2026 telah disusun untuk mendukung manajemen, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Menurutnya, dampak pengelolaan sampah ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran yang lebih efektif, serta ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih memadai di daerah.

    Hanif menambahkan, merupakan sinyal kuat bahwa perlindungan lingkungan kini masuk dalam prioritas utama pembangunan nasional.

    Baca: Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Pengimpor Sampah Plastik Terbesar

    Kenaikan anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak program prioritas, khususnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penguatan instrumen pembiayaan karbon.

    Dari total anggaran, lanjutnya, sebesar Rp70 miliar dialokasikan untuk program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

    Dana tersebut digunakan untuk menekan praktik open dumping, memperkuat Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R), mendorong pertumbuhan bank sampah, serta mengimplementasikan teknologi waste-to-energy di pasar tradisional.

    Pemerintah juga menyiapkan sarana pendukung, seperti komposter dan kontainer, untuk memperkuat edukasi publik dari tingkat sumber.

    Baca: Luasan Hutan Kota di Jakarta Masih Jauh dari Ideal

  • Kementerian Lingkungan Hidup Awasi 38 Perusahaan Terkait Kebakaran Lahan

    Kementerian Lingkungan Hidup Awasi 38 Perusahaan Terkait Kebakaran Lahan

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan sedang melakukan pengawasan terhadap 38 perusahaan terkait kebakaran lahan yang terjadi di wilayah konsesi.

    Dalam keterangan kepada media, Rabu (17/9/2025), Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH/BPLH Rizal Irawan menyebut sampai September 2025 terdapat sekitar 99 ribu hektare areal lahan yang terbakar, mayoritas berada di kawasan konsesi.

    “Ke-38 perusahaan itu kita sedang verifikasi lapangan, nanti hasilnya akan diserahkan kepada direktorat terkait. Mereka banyak yang menyanggah bukan kami yang membakar, padahal itu di konsesi mereka,” jelas Rizal dikutip Antaranews.com.

    Untuk itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup menerapkan prinsip Strict Liability atau pertanggungjawaban mutlak.

    Baca: Narasi cuaca ekstrem picu karhutla tutupi tanggung jawab pemerintah dan korporasi

    Hal ini mengingat kebakaran lahan telah terjadi di wilayah konsesi mereka sebagai pemegang izin meski bukan mereka yang membakar.

    “Perusahaan tersebut harus berusaha mencegah dan menanggulanginya,” tambah Rizal.

    KLH juga baru mencatat kebakaran lahan seluas 40 ribu hektare yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur di lahan berjenis tutupan sabana yang cenderung kering.

    Terkait lokasi kebakaran lahan, menurut catatan KLH sebagian besar kebakaran lahan terjadi di wilayah konsesi, meski juga ditemukan kebakaran lahan yang terjadi di lahan milik masyarakat.

    “Itu ada yang di dalam kawasan, ada juga yang di luar kawasan. Tapi memang rata-rata di konsesi,” tuturnya.

    Baca: Kemenhut segel lahan konsesi penyebab Karhutla

    Luas kebakaran tersebut hanya merujuk kepada kebakaran lahan yang terjadi di kawasan konsesi atau areal penggunaan lain (APL).

    Di sisi lain, dia menyoroti bahwa telah terjadi penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara keseluruhan.

    Menurut data SiPongi milik Kementerian Kehutanan (Kemenhut) luasan karhutla sampai dengan Agustus 2025 mencapai 213.984 hektare.

    Jumlah itu masih jauh di bawah 1,16 juta ha yang terbakar pada 2023 dan sejauh ini masih lebih rendah dibandingkan total luas terbakar pada 2024 yaitu 376.805 hektare.

    Bahkan, kata Rizal, penurunan luasan kebakaran itu mendapatkan apresiasi dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam pertemuan ASEAN di Langkawi beberapa pekan lalu, yang mengakibatkan turunnya juga polusi asap lintas batas.