ruangkota

Tag: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis

  • Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Desak Jokowi Copot Panglima TNI dan KASAD

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Desak Jokowi Copot Panglima TNI dan KASAD

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak Presiden Jokowi mencopot Panglima TNI dan KASAD sebagai buntut penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud hingga berakibat kematian.

    Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu anggota koalisi, yaitu Direktur Eksekutif Amnesti Internasional, Usman Hamid dalam siaran persnya yang diterima ruangkota pada Sabtu (31/12/2023).

    Menurutnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum yang brutal.

    Sebab penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah tugas kepolisian atau dinas perhubungan bukan tugas TNI.

    Baca: 7 Relawan Ganjar-Mahfud dianiaya TNI

    “Korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan bawaslu,” jelas Usman.

    Selanjutnya Usman menjelaskan tindakan main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

    Karena itu, lanjut Usman, harus dilakukan penindakan yang tegas secara institusional.

    Tindakan penganiayaan ini jelas mencederai netralitas TNI. Apalagi sebelumnya ramai diberitakan adanya dugaan kuat keterlibatan anggota TNI dalam pemasangan alat peraga kampanye.

    Baca: Ganjar jenguk relawan yang dianiaya

    Selain itu, masuknya Mayor Teddy Widjaja, ajudan capres Prabowo Subianto atau capres 02, yang ikut dalam timses capres 02 dalam debat Capres yang digelar KPU beberapa waktu lalu.

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik.

    “Seharusnya para anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu dilaporkan ke Bawaslu. Bukan main hakim sendiri,” ucapnya.

    Adanya tindakan penganiayaan ini sebagai bukti Panglima TNI dan KASAD gagal mengontrol anggotanya sehingga berakibat kematian pada korban.

    Baca: Prabowo harus diadili untuk membuktikan tak terlibat dalam kasus penculikan

    Panglima TNI dan KASAD juga dianggap gagal dalam menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam pemilu 2024.  

    “Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan KASAD yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu,” tegas Usman.

    Selain Amnesty International, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri dari berbagai macam organisasi dan LSM diantaranya IMPARSIAL, KontraS, YLBHI, PBHI, LBH Pers, ICW, IKOHI, dan lain-lain.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Ajak Masyarakat Tidak Pilih Prabowo-Gibran

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Ajak Masyarakat Tidak Pilih Prabowo-Gibran

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memilih pasangan calon Prabowo-Gibran yang mengandung pelanggaran etik berat pada pilpres 14 Februari nanti.

    Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi seperti KontraS, YLBHI, PBHI, Imparsial, KPI, LBH PersELSAM, ICW, IKOHI, dan lain-lain.

    Seruan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran etik.

    Baca: KPU terbukti melanggar etik

    Pelanggaran etik tersebut berupa menerima menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tanpa dasar hukum berupa perubahan peraturan KPU.

    Putusan yang dibacakan pada Senin (05/02/2024) kemarin tersebut memberikan teguran keras kepada ketua dan anggota KPU.

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, pencalonan Gibran sebagai cawapres nomor urut 02 tersebut sangat problematik dan cacat hukum berat.

    Sebelumnya putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang juga paman Gibran, terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

    Baca: Ada banyak masalah ditemukan di MK

    Pelanggaran tersebut dilakukan saat Anwar memutus perkara nomor 90/2023 yang memberikan jalan bagi Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai cawapres bagi capres Prabowo Subianto.

    “Putusan DKPP juga mempertebal daftar kecurangan Pemilu 2024 yang turut diwarnai cawe-cawe Presiden Jokowi dan problem netralitas instansi negara/pemerintah dan aparatur negara serta korupsi lewat programmatic politics Bantuan Sosial di berbagai daerah,” jelas Gufron Mabruri, aktivis Imparsial.

    Karena itu, pemilih harus mengekspresikan kedaulatan rakyat pada pemilihan presiden nanti dengan tidak memilih pelaku pelanggaran etik berulang, yaitu pasangan nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Minta DPR Gunakan Hak Angket untuk Usut Lonjakan Suara PSI

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Minta DPR Gunakan Hak Angket untuk Usut Lonjakan Suara PSI

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan suara PSI (Partai Solidaritas Indonesia) sebagai sebuah kejanggalan dan tidak masuk akal.  

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang beranggotaan 23 organisasi masyarakat sipil menyoroti lonjakan suara PSI sebagai satu-satunya partai dengan lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu yang singkat.

    Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis meminta DPR menggunakan hak angket untuk mengungkap kejanggalan lonjakan suara PSI ini.

    Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, bagi Setara Institute dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, sangat akrab dengan data riset.

    Kami, ujarnya, terbiasa membaca tren dan dinamika data. Menurut dia, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim dan tidak masuk akal.

    Baca: Lonjakan suara PSI munculkan dugaan operasi terstruktur sistematis dan masif 

    “Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU),” papar dia, dalam keterangan tertulis, Minggu (3/3/2024).

    Seperti diketahui sejak 18 Februari 2024, KPU di beberapa kabupaten/kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

    Halili mengatakan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan.

    Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

     

    Baca: Tanggapi lonjakan suara PSI Cak Imin ingatkan jangan ada jual beli suara 

    Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi.

    “Yaitu memenangkan paslon capres cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meloloskan PSI ke Parlemen, dan untuk menggerus suara PDI Perjuangan,” ujar Halili.

    Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, imbuhnya, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu.

    “Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” ujar dia.

    Oleh karena itu, Halili menyampaikan, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi meminta para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket.

    Baca: Tiga keinginan Jokowi di Pemilu 2024

    Selain itu, koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya organisasi masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi untuk melakukan konsolidasi.

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratisjuga menyerukan kepada untuk terus memasifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga mneolak kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi republik.

    Sebagai informasi, suara sementara PSI melesat dalam beberapa hari terakhir. Partai yang dipimpin anak bungsu Jokowi itu sampai Senin (4/3/2024) pagi total suaranya sudah mencapai 2.404.199 atau 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

    Dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2024), suara PSI sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.