7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak Presiden Jokowi mencopot Panglima TNI dan KASAD sebagai buntut penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud hingga berakibat kematian.
Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu anggota koalisi, yaitu Direktur Eksekutif Amnesti Internasional, Usman Hamid dalam siaran persnya yang diterima ruangkota pada Sabtu (31/12/2023).
Menurutnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum yang brutal.
Sebab penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah tugas kepolisian atau dinas perhubungan bukan tugas TNI.
Baca: 7 Relawan Ganjar-Mahfud dianiaya TNI
“Korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan bawaslu,” jelas Usman.
Selanjutnya Usman menjelaskan tindakan main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
Karena itu, lanjut Usman, harus dilakukan penindakan yang tegas secara institusional.
Tindakan penganiayaan ini jelas mencederai netralitas TNI. Apalagi sebelumnya ramai diberitakan adanya dugaan kuat keterlibatan anggota TNI dalam pemasangan alat peraga kampanye.
Baca: Ganjar jenguk relawan yang dianiaya
Selain itu, masuknya Mayor Teddy Widjaja, ajudan capres Prabowo Subianto atau capres 02, yang ikut dalam timses capres 02 dalam debat Capres yang digelar KPU beberapa waktu lalu.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik.
“Seharusnya para anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu dilaporkan ke Bawaslu. Bukan main hakim sendiri,” ucapnya.
Adanya tindakan penganiayaan ini sebagai bukti Panglima TNI dan KASAD gagal mengontrol anggotanya sehingga berakibat kematian pada korban.
Baca: Prabowo harus diadili untuk membuktikan tak terlibat dalam kasus penculikan
Panglima TNI dan KASAD juga dianggap gagal dalam menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam pemilu 2024.
“Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan KASAD yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu,” tegas Usman.
Selain Amnesty International, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri dari berbagai macam organisasi dan LSM diantaranya IMPARSIAL, KontraS, YLBHI, PBHI, LBH Pers, ICW, IKOHI, dan lain-lain.
Reporter: Nurakhmayani
Leave a Reply