ruangkota

Tag: komoditas

  • Cara Petani Kecil Bebaskan Diri dari Deforestasi dan Mengakses Pasar Komoditas Global

    7cloud.asia – Sejumlah lembaga organisasi masyarakat sipil nonprofit meluncurkan Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil.

    Pedoman ini berisi langkah-langkah praktis bagi petani kecil–seperti petani sawit, karet, hingga cokelat–untuk menjaga hutan mereka, sekaligus memastikan komoditas yang dihasilkan bisa menembus pasar global karena sesuai dengan ketentuan bebas-deforestasi.

    “Petani kecil kerap disalahkan atas terjadinya deforestasi di Indonesia dan kemudian tersisih dari pasar. Namun, kolaborasi kami dengan petani kecil membuktikan bahwa mereka bisa melakukan praktik bebas-deforestasi,” kata Sabaruddin, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

    Sabaruddin berharap dengan pedoman ini para petani kecil anggota kami mendapat akses yang lebih adil terhadap pasar. Mereka juga akan bisa membantu pemerintah mewujudkan komitmen mengurangi deforestasi.

    Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil Indonesia ini telah dikembangkan selama lebih dari enam tahun atas kolaborasi High Carbon Stock Approach (HCSA), SPKS, Yayasan Petani Pelindung Hutan (4F), Greenpeace, dan High Conservation Value Network (HCVN).

    Baca Juga: Sertifikasi Tanah Membuat Pajak Bumi dan Bangunan Melonjak, Petani Kecil Terbebani

    Proses tersebut juga mencakup uji coba lapangan bersama petani kecil di Kalimantan Barat selama empat tahun, demi memastikan panduan ini sederhana dan mudah diadaptasi oleh komunitas lokal.

    Pedoman ini berisi petunjuk praktis yang sederhana, misalnya bagaimana komunitas petani dapat mengidentifikasi dan memetakan area tutupan hutan dan lahan di kampung mereka.

    Dalam setiap tahapan praktisnya, panduan ini mengharuskan adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau padiatapa (FPIC–free, prior, and informed consent) dari komunitas terkait.

    Panduan Bebas-Deforestasi untuk Petani Kecil ini akan memperkuat kelembagaan dan tata kelola sumber daya alam, serta menerapkan perangkat manajemen dan pemantauan pelindungan hutan, juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk mendukung pelindungan tersebut.

    Perwakilan petani dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Valens Adi mengatakan, para petani yang tergabung dalam Komunitas Poyo Tono Hibun sebagai masyarakat Dayak Hibun sangat mendukung adanya Toolkit Bebas-Deforestasi ini.

    ”Saya melihat sendiri bahwa Toolkit ini benar-benar dikembangkan berdasarkan masukan dari para petani, masyarakat adat dan komunitas lokal, ketika Toolkit ini diujicobakan di Kalimantan Barat. Saya sudah melihat sendiri dampak positifnya,” ujarnya.

    Baca Juga: Sikapi Peraturan Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa, Komisi IV DPR Imbau KLHK Aktif Diplomasi

    Valens mengatakan, petani membutuhkan bantuan dari semua pihak agar para petani dapat menerapkan praktik-praktik terbaik dan terus melestarikan hutan tanpa meninggalkan kearifan lokal dan budaya mereka.

    Tirza Pandelaki, Direktur Eksekutif Yayasan Petani Pelindung Hutan (4F) mengimbuhkan, dalam menyusun panduan ini, pihaknya bekerja sama dengan para petani kecil di desa, termasuk perempuan petani dan anak muda dan menyaksikan hutan yang terjaga serta ada peningkatan dalam kehidupan para petani kecil.

    ”Kini kami berharap panduan ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia, serta mendatangkan insentif dan menguntungkan petani kecil untuk melindungi hutan mereka.” ujarnya.

    Menurut Kepala Global Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik, dengan panduan ini petani kecil dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis iklim.

    Deforestasi masih menjadi isu besar untuk Indonesia, ujarnya, tapi dengan panduan ini petani kecil bisa berkontribusi mencapai target konservasi dan komitmen iklim Indonesia.

    “Greenpeace berkolaborasi dalam proses ini agar petani kecil bisa membuktikan bahwa mereka bisa bebas-deforestasi, melindungi hutan, dan memenuhi sejumlah persyaratan, misalnya yang diatur dalam UU Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR.” pungkasnya.

    Sumber:greenpeace.co.id

  • Harga Komoditas Unggulan Anjlok, Ini Dampaknya pada Pendapatan Negara dan Ekonomi Nasional

    Harga Komoditas Unggulan Anjlok, Ini Dampaknya pada Pendapatan Negara dan Ekonomi Nasional


    7cloud.asia – Harga sejumlah komoditas unggulan seperti harga minyak sawit mentah (CPO), mineral, dan batubara anjlok dalam beberapa bulan terakhir.

    Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengingatkan pemerintah mewaspadai hal ini, karena kondisi ini menandakan akan segera berakhirnya windfall harga komoditas yang sudah dinikmati Indonesia sejak pertengahan Juli tahun 2021.

    Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, berdampak terhadap penerimaan negara (Pajak dan PNBP). Seperti tergambar dalam realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 sebesar Rp1.320,73 triliun atau 47,1 persen terhadap APBN 2024.

    “Kinerja penerimaan negara tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023,” ungkapnya dalam keterangan yang dilansir Parlementaria, di Jakarta (17/7/2024).

    Anis menyebut Imbas dari turunnya harga komoditas unggulan juga terasa pada sektor perpajakan.

    Baca: Tingginya utang belum jadi pengungkit ekonomi nasional

    Penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 mencapai Rp1.028 triliun atau 44,5 persen terhadap APBN 2024. Kinerja perpajakan tersebut terkontraksi 7,0 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Hal ini, ujar Anis, menunjukkan bahwa penerimaan negara masih sangat tergantung dari harga komoditas.

    Tentunya pemerintah sudah harus mengantisipasi, dengan menyusun exit strategy dari dampak moderasi komoditas. Sebab, penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara.

    “Kita berharap hingga akhir tahun 2024, penerimaan negara bisa sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024,” katanya.

    Baca: Penambahan jumlah menteri bakal bebani APBN

    Anis mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).

    Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah K/L dibawah angka 30persen, perlu mendapat perhatian.

    Kita ingin memastikan, bahwa setiap rupiah belanja pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevelansi stunting.

    “Juga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.

    Baca: Cara petani plasma membuka akses ke pasar komoditas global

    Wakil Ketua BAKN DPR ini lantas mengungkapkan diimplementasikannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) pada APBN tahun 2023, Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).

    Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

    Benang kusut persoalan TKD yang selalu menjadi persoalan pusat dan daerah diharapkan sudah bisa terurai dengan baik.

    “Kita ingin realisasi TKD tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya,” ujarnya.

     

  • DPR Ingatkan Dampak Anjloknya Harga Komoditas pada Anggaran 2024

    DPR Ingatkan Dampak Anjloknya Harga Komoditas pada Anggaran 2024

    7cloud.asia – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati meminta pemerintah mewaspadai turunnya harga sejumlah komoditas unggulan seperti harga minyak sawit mentah (CPO), mineral, dan batubara dalam beberapa bulan terakhir,

    Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, berdampak terhadap penerimaan negara (Pajak dan PNBP). Seperti tergambar dalam realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 sebesar Rp1.320,73 triliun atau 47,1 persen terhadap APBN 2024.

    Anis menyebut Imbas dari turunnya harga komoditas unggulan juga terasa pada sektor perpajakan.

    Penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 mencapai Rp1.028 triliun atau 44,5 persen terhadap APBN 2024. Kinerja perpajakan tersebut terkontraksi 7,0 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Kontraksi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam periode atau bahkan tahun-tahun mendatang dan berpengaruh pada anggaran tahun 2024.

    Baca: Penerimaan negara turun, apa dampaknya pada ekonomi nasional

    Oleh karena itu, Anis mengingatkan pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2024 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.

    Pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.

    Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

    Anis berharap terjadi perbaikan kinerja pada semester II APBN tahun 2024, sehingga target APBN 2024 dengan outlook yang dicapai pada akhir tahun 2024, tidak akan terlalu jauh berbeda.

    Oleh sebab itu, kita berharap Pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

    Baca: Tingginya utang belum jadi pengungkit ekonomi nasional

    “Selain itu, berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2024 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga,” ungkapnya dalam keterangan yang dilansir Parlementaria, di Jakarta (17/7/2024).

    Anis mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).

    Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah K/L dibawah angka 30persen, perlu mendapat perhatian.

    DPR, ujarnya, ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevelansi stunting.

    “Juga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

     

  • Meski Bernilai Ekspor Tinggi, Komoditas Singkong Luput dari Perhatian Pemerintah

    Meski Bernilai Ekspor Tinggi, Komoditas Singkong Luput dari Perhatian Pemerintah

    7cloud.asia – Ubi kayu menjadi bahasan utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR bersama Gubernur Lampung dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia, di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Dalam RDPU ini, Gubernur Lampung dan perwakilan pengusaha tepung tapioka menyampaikan keluhan terkait minimnya perhatian pemerintah terhadap komoditas lokal seperti singkong, yang memiliki potensi besar sebagai pangan alternatif nasional.

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa saat ini beberapa komoditas strategis, seperti tembakau, sawit, dan singkong, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

    Komoditas-komoditas ini memiliki potensi ekspor yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara maupun kesejahteraan petani.

    “Kalau dikelola dengan baik, ini bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I. DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025)

    Sturman mencontohkan kondisi petani tapioka atau tepung singkong di Provinsi Lampung. Dengan luas lahan mencapai 630 ribu hektare, petani setempat menghadapi kesulitan karena biaya produksi per kilogram mencapai Rp5.800.

    Baca: Impor tapioka menghimpit nasib tetani singkong 

    Sedangkan produk impor bisa masuk dengan harga Rp5.300. Perbedaan harga ini mengancam keberlangsungan hidup petani lokal.

    “Kita ingin menata ulang berapa yang perlu diimpor dan bagaimana kebijakan ini berpihak kepada petani. Jangan sampai negara mendapat pemasukan besar, tapi petaninya tetap rugi,” tegasnya.

    Menurutnya, RUU Komoditas Strategis yang sedang disusun bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi dalam negeri.

    RUU ini akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah setelah mendapat penugasan resmi dari pimpinan DPR.

    “Kita harus hati-hati karena banyak regulasi yang tumpang tindih, bahkan hingga ke peraturan daerah. Jadi, tim dan tenaga ahli harus betul-betul melakukan kajian mendalam,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini.

    Anggota Baleg DPR , Firman Soebagyo, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilainya abai terhadap tingginya volume impor gandum yang selama ini cenderung dimonopoli oleh kelompok oligarki.

    Baca: Pabrik tepung singkong terapkan nol sampah

    Menurutnya, di tengah potensi besar komoditas lokal seperti singkong, kondisi ini mencerminkan ketimpangan kebijakan pangan nasional.

    “Pemerintah seolah tutup mata dan telinga terhadap impor gandum dalam jumlah besar. Padahal singkong memiliki asas manfaat luar biasa dan bisa menjadi substitusi pangan,” tegas Firman dalam RDPU itu.

    Firman menyebut singkong sebagai salah satu komoditas strategis yang memberi manfaat nyata, baik bagi negara maupun masyarakat.

    Namun, persoalan yang dihadapi petani singkong tidak hanya terjadi di Lampung, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, Firman mengusulkan agar singkong secara tegas dimasukkan ke dalam kategori bahan baku pangan strategis yang dilindungi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang tengah dibahas DPR.

    Baca: Pentingnya diversifikasi untuk ketahanan pangan

    “Singkong harus masuk dalam berbagai elemen regulasi, baik di RUU Komoditas Strategis maupun di RUU Energi Baru Terbarukan, sebagai bahan baku energi seperti bioetanol, biogas, dan biodiesel,” jelasnya.

    Ia juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kementerian terkait serta menetapkan kebijakan harga yang berpihak pada petani dan rakyat Indonesia.

    “Apa salahnya negara menentukan harga eceran tertinggi dan terendah untuk produk pertanian? Kalau lebih mahal 10–12 persen, toh itu untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat luar negeri,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Firman menekankan bahwa singkong tidak hanya bernilai sebagai pangan pengganti, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi bahan baku industri, seperti kertas dan energi terbarukan.

    “Potensi singkong luar biasa, tapi sayangnya pemerintah belum bergeming untuk melihatnya secara serius,” pungkasnya