7cloud.asia – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati meminta pemerintah mewaspadai turunnya harga sejumlah komoditas unggulan seperti harga minyak sawit mentah (CPO), mineral, dan batubara dalam beberapa bulan terakhir,
Turunnya harga komoditas unggulan tersebut, berdampak terhadap penerimaan negara (Pajak dan PNBP). Seperti tergambar dalam realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 sebesar Rp1.320,73 triliun atau 47,1 persen terhadap APBN 2024.
Anis menyebut Imbas dari turunnya harga komoditas unggulan juga terasa pada sektor perpajakan.
Penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 mencapai Rp1.028 triliun atau 44,5 persen terhadap APBN 2024. Kinerja perpajakan tersebut terkontraksi 7,0 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontraksi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam periode atau bahkan tahun-tahun mendatang dan berpengaruh pada anggaran tahun 2024.
Baca: Penerimaan negara turun, apa dampaknya pada ekonomi nasional
Oleh karena itu, Anis mengingatkan pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2024 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.
Pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.
Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Anis berharap terjadi perbaikan kinerja pada semester II APBN tahun 2024, sehingga target APBN 2024 dengan outlook yang dicapai pada akhir tahun 2024, tidak akan terlalu jauh berbeda.
Oleh sebab itu, kita berharap Pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.
Baca: Tingginya utang belum jadi pengungkit ekonomi nasional
“Selain itu, berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2024 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga,” ungkapnya dalam keterangan yang dilansir Parlementaria, di Jakarta (17/7/2024).
Anis mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).
Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah K/L dibawah angka 30persen, perlu mendapat perhatian.
DPR, ujarnya, ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevelansi stunting.
“Juga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Leave a Reply