Tag: lpdp

7cloud.asia – Menurunnya jumlah penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berasal dari keluarga prasejahtera jadi sorotan anggota Komisi XI DPR.

Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin memaparkan, pada tahun 2023 LPDP berhasil menjangkau lebih dari 1.100 penerima beasiswa dari keluarga prasejahtera. Namun, angka tersebut justru menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 952 orang.

Karena itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama LPDP dan Direktur Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN terkait tata kelola beasiswa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025), Putkom sapaan akrabnya, meminta hal ini jadi perhatian.

Menurutnya, penurunan ini berpotensi menghilangkan kesempatan emas bagi puluhan anak dari keluarga kurang mampu untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Baca: Legislator dorong syarat LPDP dievaluasi agar lebih inklusif

Padahal pendidikan utamanya pendidikan tinggi menjadi salah satu-satu jalan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Maka saya ingin menanyakan apa alasan dari penurunan penerimaan beasiswa bagi keluarga prasejahtera ini, dan bagaimana kita bisa menemukan solusi agar tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya,” tegas Putkom.

Ia juga menekankan bahwa meskipun banyak alumni LPDP sukses berasal dari keluarga berkecukupan, kesempatan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu harus lebih diperhatikan.

Kalau satu anak dari keluarga menengah ke bawah kehilangan kesempatan beasiswa, ujarnya, sudah pasti mereka kehilangan harapan besar dalam hidupnya.

Baca: Anggaran LPDP dialihkan ke pembiayaan riset

“Karena itu, kami sangat berharap alokasi untuk keluarga prasejahtera ini bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Putkom menambahkan, banyak anak-anak cerdas dari keluarga tidak mampu memiliki potensi akademik tinggi yang dapat berkontribusi besar bagi bangsa, namun terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

Ia mendorong LPDP bersama Kementerian Keuangan agar memperluas akses beasiswa bagi kelompok kurang mampu.

7cloud.asia – Empat alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikenai sanksi akibat terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia telah mengembalikan dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

Direktur Utama LPDP, Sudarto mengungkapkan, per 31 Januari 2026, delapan orang penerima beasiswa LPDP dijatuhi sanksi pengembalian dana.

“Dari delapan orang tadi, empat orang sudah lunas bayar kas ke negara langsung. Empat orang lagi, mereka berjanji tapi menyicil,” kata Sudarto dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2/2026) malam.

Sudarto menjelaskan nominal pengembalian dana pendidikan bergantung pada jenjang studi yang ditempuh.

Untuk jenjang magister (S2), nilai pengembalian dana berkisar Rp1 miliar. Sedangkan jumlah pengembalian dana untuk jenjang doktoral (S3) mencapai Rp2 miliar.

“Itu ada yang dalam negeri dan juga luar negeri,” tambahnya.

Baca: 44 Penerima beasiswa LPDP terbukti melanggar aturan

LPDP mewajibkan penerima beasiswa untuk kembali dan berkontribusi di dalam negeri sesuai ketentuan masa pengabdian.

Hingga 2025, masa pengabdian yang ditetapkan adalah dua kali masa studi ditambah satu tahun atau 2N+1. Namun, LPDP mengubah kebijakan masa pengabdian menjadi 2N per tahun ini.

Kewajiban masa pengabdian tertuang dalam peraturan dan Pedoman Penerima Beasiswa yang menjadi bagian dari kontrak yang disepakati.

Bagi penerima beasiswa yang melanggar, sanksi yang diberikan berupa pengembalian dana pendidikan hingga pemblokiran akses ke program LPDP di masa mendatang.

Selain delapan orang yang telah dijatuhi sanksi pengembalian dana, LPDP juga memeriksa 36 orang yang diduga melakukan pelanggaran.

“Setiap kasus diproses secara objektif dan proporsial dengan mempertimbangkan fakta dan konteks. Sekali lagi, kami memegang amanat rakyat,” ujar Sudarto.

Baca: LPDP diminta tingkatkan alokasi beasiswa untuk keluarga prasejahtera

Meski begitu, LPDP juga memberikan ruang fleksibilitas bagi alumni dengan kondisi tertentu, misalnya yang bekerja di posisi strategis lembaga riset global.

Namun, fleksibilitas itu juga dibarengi dengan komitmen untuk tetap berkontribusi kepada Indonesia.

“Kalau konteksnya alumni bekerja di laboratorium terbaik dunia, kami lihat dulu. Kami minta lagi komitmennya. Karena kalau dia keluar, belum tentu ada anak Indonesia bisa masuk ke situ. Namun, kalau tidak ada komitmen (untuk berkontribusi di Indonesia), langsung kami sanksi,” jelas dia.

Kondisi tertentu lain yang memungkinkan alumni LPDP menetap di luar negeri selama masa pengabdian di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan resmi.

Atau juga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan; dan penugasan lembaga pemerintah. Juga alumnus yang bekerja di organisasi internasional, penugasan perusahaan yang berbasis di Indonesia, serta program pascastudi yang merupakan kerja sama resmi dengan LPDP.

LPDP juga menyiapkan skema magang atau wirausaha bagi alumni dengan periode hingga dua tahun setelah lulus dengan persetujuan LPDP dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah mengevaluasi skema pengabdian penerima beasiswa LPDP, dengan mengutamakan penyediaan ekosistem riset yang memadai di dalam negeri daripada sekadar menuntut kepulangan fisik secara kaku.

Pernyataan tersebut merespons polemik penerima LPDP yang enggan kembali ke tanah air karena minimnya fasilitas pendukung keahlian mereka di Indonesia.

Menurut Fikri, nasionalisme tidak boleh diukur hanya dari domisili, melainkan dari kontribusi nyata dan jaringan ilmu pengetahuan yang dibangun untuk bangsa.

Dia menegaskan, jangan sampai Negara hanya menuntut mereka pulang, tapi di sini mereka justru ‘mati’ secara keilmuan karena laboratorium tidak ada dan ekosistem risetnya tidak mendukung.

Baca: 44 Penerima beasiswa LPDP terbukti melanggar aturan

“Kita harus menyediakan ‘rumah’ yang layak bagi mereka untuk berkarya,” kata Fikri dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Politisi PKS ini menyebutkan, Indonesia pernah punya praktik baik di masa lalu. Dia mencontohkan kisah BJ Habibie yang bersedia pulang karena negara memberikan panggung berupa industri strategis.

Ia menekankan bahwa tanpa sarana prasarana yang mumpuni, talenta terbaik Indonesia di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) akan terus terserap oleh industri luar negeri yang lebih menghargai keahlian mereka.

Fikri juga mengusulkan pergeseran konsep dari brain drain (kehilangan talenta) menjadi brain circulation.

Baca: LPDP diminta tingkatkan alokasi beasiswa untuk keluarga prasejahtera

Dalam konsep ini, diaspora yang tetap di luar negeri tetap dianggap mengabdi selama mereka menjadi jembatan teknologi dan riset bagi institusi di Indonesia.

Pemerintah, ujarnya, perlu memperbaiki koordinasi antar-kementerian agar lulusan terbaik ini tidak membentur tembok birokrasi saat ingin berkontribusi.

“Jangan biarkan mutiara-mutiara kita hanya bersinar di negeri orang karena kita gagal menyiapkan tempat bagi mereka di rumah sendiri,” pungkas doktor ilmu lingkungan dari UNDIP tersebut.

Penerima beasiswa LPDP diwajibkan kembali ke Indonesia maksimal 90 hari setelah lulus studi.

Aturan ini mengikat, di mana alumni diwajibkan mengabdi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun (2N+1). Pelanggaran kontrak ini berakibat sanksi pengembalian dana, pemblokiran, atau blacklist