ruangkota

Tag: mahfud md

  • Mahfud MD Resmi Diumumkan Sebagai Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo

    Mahfud MD Resmi Diumumkan Sebagai Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo

    7cloud.asia – Koalisi partai politik pengusung bakal capres Ganjar Pranowo, Rabu (18/10/2023) resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres yang mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. 

    Pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo ini berlangsung di Kantor DP PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. 

    Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan pilihan kepada Mahfud MD untuk menjadi bakal cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo ini didasarkan pada berbagai problema yang dihadapi bangsa ini.

    Bagi Mega, Mahfud MD sangat dekat dan sangat dipahami jalan pikirannya dan sangat setia membela Pancasila.

    “Beliau intelektual yang mumpuni, dengan pengetahuan hukum yang lengkap,” ujar Mega.

    Baca: Ganjar Pranowo – Mahfud MD didaftarkan ke KPU besok

    Mega mengingatkan pemimpin Indonesia tidak boleh melupakan sejarah. bahwa perjalanan sejarah bangsa lahir dengan pengorbanan, keringat dan darah.

    Lahir dari gemblengan lahir batin, merakyat, visoer dan punya kemampuan profesional dan punya pengalaman konkret di pemerintahan,

    Penuntasan kemiskinan menjadi salah satu pesan Mega yang harus dilaksanakan capres dan cawapres di masa yang akan datang.

    “Pekerjaan rumah terutama adalah stunting yang bisa mengganggu bonus demografi pada 2040,” ujarnya. 

    Baca: Dua syarat dari Ganjar Pranowo soal Cawapres yang mendampingi dirinya

    Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD ini, menurut Mega, akan mewujudkan demokrasi di negeri.

    “Mereka akan melayani rakyat dengan sepenuh hati,” demikian Mega menegaskan.

    Mega juga meminta agar pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD terus bergerak ke bawah, bertemu dengan rakyat untuk wujudkan kesejahteraan bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. 

    Di akhir sambutannya, Mega lantas mengutip stanza ketiga lagu Indonesia Raya yang selama ini tidak terlalu dikenal, yaitu: Indonesia tanah yang suci, Tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. …. Marilah kita berjanji, Indonesia Abadi”

    Baca: Pesan dari Jokowi untuk Ganjar Pranowo saat dilantik jadi Presiden

    Sebelumnya nama Mahfud MD sudah beredar di kalangan media sebagai sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. 

    Setelah diumumkan koalisi yang terdiri dari PDIP, PPP, Perindo, Hanura ini akan mendaftarkan Ganjar Pranowo menjadi capres dan cawapresnya ke KPU pada hari pertama pembukaan yaitu pada Kamis (19/10/2023) besok. 

    “Rencananya demikian (mendaftarkan pasangan capres-cawapres). Tapi detail dan pastinya nanti disampaikan setelah pengumuman pagi ini oleh para ketua umum,” ujar Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

  • Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD Daftar sebagai Peserta Pilpres 2024 dengan Gunakan Mobil RI -1

    Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD Daftar sebagai Peserta Pilpres 2024 dengan Gunakan Mobil RI -1

    7cloud.asia – Bakal pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 ke Kantor KPU di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

    Pasangan bakal capres – cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD tiba di Kantor KPU dengan menggunakan mobil dinas RI-1 yang pernah digunakan Presiden pertama RI, Soekarno.

    Eks mobil dinas RI-1 berjenis Cadillac Fleetwood 75 Limousine berwarna hitam  mengantar  iring-iringan prosesi capres-cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD ke Kantor KPU dari Tugu Proklamasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

    Baca: Pasangan Anies-Muhaimin resmi daftar jadi capres cawapres 

    Mobil dinas terakhir Bung Karno yang siang itu ditumpangi Ganjar Pranowo – Mahfud MD tersebut masih terawat dengan baik, tampak dari cat mobil yang masih mengkilap dan kaca mobil tanpa goresan.

    Saat mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 ke Kantor KPU Ganjar Pranowo mengenakan kemeja warna hitam, sedangkan Mahfud MD mengenakan baju berwarna putih dan peci warna hitam.

    Pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura ini meninggalkan Tugu Proklamasi menuju ke Kantor KPU sekitar pukul 11.40 WIB.

    Baca: Ganjar ajak peserta Pilpres 2024 untuk tidak korbankan persatuan demi kemenangan

    Pimpinan partai pengusung, yakni PDIP, PPP, Perindo dan Hanura ikut mengantar pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD untuk mendaftar sebagai capres-cawapres peserta Pilpres 2024 ke KPU ini.

    Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD merupakan pasangan kedua bakal capres-cawapres yang mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024.

    Sebelumnya pasangan capres-cawapres yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies dan Cak Imin sudah mendaftar lebih dulu.

    Baca: Falsafah kepemimpinan Ganjar Pranowo

    Sementara capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto hingga kini belum mengumumkan siapa cawapres yang bakal mendampingi dirinya.

    Seperti diketahui KPU membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 mulai hari ini, Kamis (19/10/2023) hingga 25 Oktober 2023.

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu dengan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.

    Baca: Pilih pemimpin pro lingkungan di Pilpres 2024

    Pasangan capres-cawapres juga bisa diajukan parpol yang memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan capres – cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. 

     

  • MenkoPolhukham Bentuk Tim untuk Dalami Intimidasi yang Dialami Melki Sedek Huang

    MenkoPolhukham Bentuk Tim untuk Dalami Intimidasi yang Dialami Melki Sedek Huang

    7cloud.asia – Menko Polhukam Mahfud MD akan mengirim tim guna mendalami dugaan intimidasi yang diterima Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang dan keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat.

    Mahfud MD mengatakan, tim akan dikirim dalam waktu dekat untuk mengetahui apa betul intimidasi terhadap Melki Sedek Huang dilakukan oleh polisi.

    “Kita lihat, kita pastikan dulu, karena sekarang ini sesama warga sipil juga saling teror lalu nuduh polisi juga ada loh, banyak. Tapi kalau betul-betul polisi, nanti kita tangani,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023) seperti dikutip CNN Indonesia.

    Mahfud MD mengatakan jika pihak yang diduga melakukan intimidasi Melki Sedek Huang dan keluarganya adalah aparat kepolisian, hal itu telah melanggar konstitusi.

    Sebab, sambungnya, penyampaian pendapat yang dilakukan Melki soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres dilindungi undang-undang.

    Baca: Intimidasi terhadap oposisi marak jelang pemilu

    Apalagi, ujar Mahfud MD, intimidasi juga dialami keluarga Melki, orang tuanya yang ada di desa.

    “Itu tidak boleh, itu pelanggaran atas asas profesionalitas dan itu tidak boleh terjadi di NKRI yang punya konstitusi yang sangat ketat untuk itu. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi,” tegasnya.

    Mahfud menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar aparat TNI dan Polri bersikap netral dalam menghadapi peristiwa politik khususnya Pemilu 2024.

    Instruksi itu, kata dia, telah ditindaklanjuti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    “Saya akan mengirim tim ke sana karena kalau ini dibiarkan nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik berikutnya,” ujar Mahfud MD yang juga pernah menjadi Ketua MK itu.

    Baca: Fakta konflik kepentingan di balik keputusan MK nomor 90

    Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat.

    intimidasi tersebut bertalian dengan gerakan mahasiswa soal putusan MK terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres.

    Melki menyebut keluarganya didatangi oleh sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat keamanan beberapa minggu lalu. Namun, pihak itu tidak menyebutkan asal satuannya. Mereka hanya mengaku sebagai aparat.

    “Paling parah Ibu saya di rumah Pontianak, didatangin sama orang berseragam TNI sama Polisi. Ditanya-tanyainlah kebiasaan Melki di rumah dulu ngapain, ibu saya itu kalau balik ke rumah pernah balik malam enggak, balik jam berapa. Ya menanyakan kebiasaan orang-orang di rumah,” ujarnya.

  • Menkopolhukam Mahfud MD: Kecurangan Tidak Akan Menang Maka Jangan Menekan Masyarakat

    Menkopolhukam Mahfud MD: Kecurangan Tidak Akan Menang Maka Jangan Menekan Masyarakat

    7cloud.asia – Menkopolhukam, Mahfud MD mengajak semua pihak untuk melaksanakan proses pemilihan presiden dan pemilu secara adil dan tidak melakukan kecurangan serta kesewenang-wenangan.

    “Jangan pernah curang. Karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah,” kata Mahfud MD di Surabaya seperti yang dilihat dalam akun instagramnya, Sabtu (11/11/2023).

    Menurut Mahfud MD jika nanti Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan dalam melaksanakan pemilu, maka indonesia tidak akan pernah baik.

    Karena itu, untuk menuju kondisi negara Indonesia lebih baik lagi, maka rakyat harus diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan kecurangan.

    Baca: Menkopolhukam bentuk tim untuk dalami intimidasi yang dialami melki sedek huang

    “Ingat ya, ada adagium vox populi vox dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Tetapi bukan berarti rakyat itu sama dengan Tuhan.  Itu artinya Tuhan akan selalu membela rakyat yang memperjuangkan kebenaran,” jelasnya.

    Selain itu, calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo ini juga khawatir jika proses pemilihan presiden dan pemilu dilakukan dengan curang, maka rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk menang.

    “Siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi rakyat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini,” tegasnya.

    Baca: Menakar peluang pasangan ganjar dan mahfud md di pemilu 2024

    Seperti yang diwartakan sebelumnya indikasi kecurangan dan itimidasi kepada masyarakat mulai muncul jelang pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

    Dugaan pelibatan aparat untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran makin kuta dirasakan di lapangan. 

    Sejumlah media memberitakan pengakuan aparat yang menolak disebutkan namanya, tentang adanya instruksi dari atas untuk memesang baliho Prabowo Gibran. 

    Saat ini perintah itu berlangsung di Jawa Timur, namun menurut sumber tersebut perintah ini akan diberlakukan di banyak daerah.

    Baca: TPN Ganjar Mahfud minta aparat netral

    Menanggapi hal ini, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengecam ketidaknetralan aparat dalam proses pemilu dan pilpres.

    Mereka mengingatkan, dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemananan ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002,

    “Bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho,” jelas Ketua PBHI, Julius Ibrani, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

    Karena itu, lanjut Julius, dugaan ketidaknetralan aparat tersebut tidak bisa dibiarkan dan perlu ditindak untuk membuktikan instruksi Presiden Jokowi yang menekankan netralitas, bukan lip service.

    Baca: DPR Tekankan Pemilu Jurdil, Jangan Ada Penggunaan Aparatur Negara untuk Kemenangan Calon Tertentu

    Julius  menambahkan, dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024.

    “Sebelumnya, Baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan oleh aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya,” papar Julius.

    Selanjutnya koalisi masyarakat sipil menilai putusan MK Nomor: 90/2023 menjadi gerbang masuk aparat bersikap tidak netral.

    Putusan MK tersebut mengistimewakan putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi peserta Pilpres 2024.

    Baca: Intimidasi terhadap kelompok oposisi mulai dilakukan polisi

    “Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat, karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka yakni Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024” urainya.

    Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo mendesak agar Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengusut kasus pemasangan baliho capres-cawapres, Prabowo dan Gibran di Jawa Timur.

    “Sebaiknya Bawaslu kalau sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pengawasan serta Polri ada pengawasan internal itu juga harus segera bergerak untuk mengusut, menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Jawa Timur itu,” urai Karyono seperti yang dikutip Medcom.id.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Jelang Debat Cawapres, Akun Instagram Mahfud MD Diretas

    Jelang Debat Cawapres, Akun Instagram Mahfud MD Diretas

    7cloud.asia – Menjelang debat calon wakil presiden pada Hari Minggu (22/01/2024) mendatang, akun instagram cawapres nomor urut 3, Mahfud MD diretas sejak Selasa (16/01/2024) sore.

    Sebelumnya sejak kemarin, Senin (15/01/2024) terdapat kejanggalan yang mengakibatkan unggahan Mahfud soal Ganjar Pranowo menolak timnas sepakbola Israel hilang dari akun Mahfud.

    “Saat ini kami masih berusaha mengambil alih akun. Kami berharap peretasan ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan presiden. Meski kami tetap menelusuri segala kemungkinan penyebabnya,” jelas Wakil Direktur Eksekutif Konten dan Media Sosial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Eko Kuntadhi dalam rilis yang diterima Ruangkota.com.

    Selanjutnya Eko menjelaskan berdasarkan pemantauan TPN beberapa hari terakhir ini, performa Mahfud MD di media sosial lebih unggul daripada cawapres lainnya.

    Baca: Ganjar-Mahfud siap tabrak koruptor

    “Prof. Mahfud sedang menjadi sorotan. Kami pantau dari media sosial, dukungan publik kepada beliau bertambah secara organik menjelang debat ke-4 hari Minggu ini,” katanya.

    Karena itu, Eko mengimbau kepada pengikut akun Mahfud agar mengabaikan jika ada pesan yang mengatasnamakan Mahfud MD.

    Cawapres Mahfud MD memang beberapa minggu ini kerap melakukan tayangan langsung, ‘Tabrak, Prof!’ di akun instagramnya, Tik Tok dan youtube miliknya.

    Dalam tayangan tersebut, Mahfud yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam akan menjawab pertanyaan-pertanyaan warga yang hadir seputar persoalan-persoalan negara dan ketidakadilan yang mereka alami.    

    Reporter: Nurakhmayani

  • Mahfud Md Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Menkopolhukham

    Mahfud Md Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Menkopolhukham

    7cloud.asia – Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

    Surat pengunduran diri Mahfud Md sudah dicetak dan tinggal menunggu jadwal bertemu Presiden Joko Widodo. 

    “Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya,” kata Mahfud Md lewat siaran langsung dari Lampung, Rabu (31/1/2024) 

    Dipantau dari Kompas TV, Mahfud mengatakan dirinya masih menunggu kesempatan untuk bisa bertemu Presiden Jokowi.
     
    Baca: Mahfud akan mundur pada saat yang tepat
     
    Ia menyebut, saat Jokowi tengah berada di luar Jakarta hingga Kamis 1 Februari 2024. Sehingga ia baru bisa menyerahkan surat pengunduran diri pada hari tersebut, atau segera setelah Jokowi kembali ke Istana. 

    “Presiden berada di luar Jakarta sampai Kamis (1/2/2024). Saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu dengan Presiden,” ujar Mahfud.

    Ia menambahkan, akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu, ujarnya, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat, saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau.

    Menurut Mahfud, ia tak bisa asal mundur tanpa bertemu langsung dengan Jokowi. Sebab ia mengaku diangkat dengan baik-baik, oleh karena itu ia harus menjaga etika.

    Baca: Di acara TabrakProf! Mahfud jadi tempat rakyat mengadu

    “Sekali lagi, harus atau bersikap tinggal gelanggang colong playu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral, etika itu adalah ekspresi dari kejujuran, etika itu adalah ekspresi dari penghayatan keagamaan, dan kesantunan budaya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pada acara diskusi “Tabrak Prof” yang disiarkan secara live lewat akun media sosial milik Mahfud Md, Mahfud menyebut, keputusan mundur merupakan hasil kesepakatannya dengan Capres Ganjar Pranowo dan juga TPN. 

    “Saya bersepakat melakukan itu (mundur) pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat,” kata Mahfud, Selasa (23/1/2024).

    Mahfud menyebut saat ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan.

    Baca: Kisah baju putih Mahfud Md

    “Menunggu momentum, menunggu transisi dan juga menunggu karena ini menyangkut politk strategi politik dari partai pengusung, itu harus displin begitu gak bisa colong playu pergi begitu saja dari Pak Jokowi,” kata Mahfud. 

  • Mahfud MD Berpamitan ke Jajaran Kemenko Polhukam

    Mahfud MD Berpamitan ke Jajaran Kemenko Polhukam

    7cloud.asia – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD berpamitan dengan para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pascamundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo.

    Saat berpamitan, Mahfud MD berpesan agar para pegawai Kemenko Polhukam harus menjaga netralitasnya meski mantan pimpinannya itu mencalonkan diri sebagai cawapres.

    “Saya hari ini pamit kepada mereka dengan pesan agar bekerja dengan baik untuk menjaga negara ini, yang dalam konteks pemilu harus netral,” kata Mahfud MD pada Jumat (2/2/2024).

    Mahfud terlihat bersemangat mengenakan setelan pakaian olahraga berwarna abu-abu dan hitam.

    Baca: Mahfud MD resmi mundur dari Menko Polhukam

    Jalan santai ia lakukan bersama dengan para pegawai Kemenko Polhukam. Ia juga terlihat beberapa kali membuka obrolan dengan rekan-rekannya tersebut.

    Selepas berolahraga, ia melakukan pamitan dengan para pegawai Kemenko Polhukam. Ia menyebut bahwa olahraga kali ini adalah yang terakhir ia lakukan bersama para pegawai Kemenko Polhukam.

    “Hari ini mungkin, mungkin hari terakhir kita olahraga bersama, untuk saya sebagai Menko Polhukam. Suatu saat kita akan bertemu di tempat lain untuk olahraga,” kata Mahfud.

    Baca: Mundur, Mahfud jadi tumpuan rakyat mengadu

    Dia juga berpesan agar para pekerja Kemenko Polhukam harus menjaga netralitasnya meski mantan pimpinannya itu telah mencalonkan diri sebagai cawapres.

    “Saya hari ini pamit kepada mereka dengan pesan agar bekerja dengan baik untuk menjaga negara ini, yang dalam konteks pemilu harus netral,” katanya.

    Menurutnya, selama ia memimpin, para pegawainya tetap profesional tidak ikut dalam kegiatan politik untuk mendukung salah satu paslon.

    Baca: Pasangan Ganjar-Mahfud siap tabrak koruptor

    “Alhamdulillah selama perjalanan pemilu tidak ada seorang pejabat pun dari sini, apalagi menterinya lalu dianggap menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu parpol atau salah satu calon. Bersih di sini,” sebut Mahfud.

    Mahfud ingin agar para pegawai Kemenko Polhukam bisa terus bekerja dengan baik meski dirinya tidak lagi menjadi pemimpin di lembaga tersebut.

    “Teruslah bekerja dengan penuh kejujuran, tidak boleh culas, saudara setiap keculasan itu berakibat buruk bagi siapapun” pesannya.

    Baca: Mahfud MD didapuk menjadi Jawara Banten

     

  • Akan Terus Perjuangkan Demokrasi, Mahfud MD Sebut MK Pernah Batalkan Hasil Pemilu yang Diwarnai Kecurangan

    Akan Terus Perjuangkan Demokrasi, Mahfud MD Sebut MK Pernah Batalkan Hasil Pemilu yang Diwarnai Kecurangan

    7cloud.asia – Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md mengungkapkan dirinya akan terus memperjuangkan demokrasi.

    Dipantau di akun Instagramnya @mahfudmd, Mahfud Md mengatakan bahwa perjuangan untuk menegakkan demokrasi tidak hanya berlangsung saat pemilu. 

    “Lebih dari itu, perjuangan untuk demokrasi jauh di atas kontestasi Pemilu,” kata Mahfud Md di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta.

    Menyikapi pelaksanaan Pemilu 2024, Mahfud Md mengungkapkan bahwa  Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan hasil pemilu yang dinyatakan terbukti curang.

    Baca: THN temukan 9 kecurangan di Pilpres 2024

    Mahfud yang pernah menjadi Ketua MK mengatakan hal tersebut membuktikan bahwa pihak yang kalah dalam pemilu dan menggugat adanya kecurangan tidak selalu kalah dalam proses di MK.

    “Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga, yang menang dinyatakan diskualifikasi dan yang kalah naik,” ujarnya.

    Mahfud kemudian membeberkan sejumlah putusan MK yang pernah membatalkan hasil pemilu atau memerintahkan pemilu ulang.

    Ia mencontohkan, Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008. Saat itu, Khofifah Indar Parawansa yang semula dinyatakan kalah kemudian dibatalkan dan MK memerintahkan pemilu ulang.

    Baca: PDI Perjuangan bentuk tim khusus kumpulkan bukti kecurangan di Pilpres 2024

    Mahfud juga mencontohkan hasil Pilkada Bengkulu Selatan, yang menang didiskulifikasi, yang bawahnya langsung naik. Hasil Pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan;

    “Dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu dan sebagainya,” ujarnya lagi.

    Mahfud juga menegaskan bahwa pada tahun 2008, istilah pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) muncul sebagai keputusan pengadilan di Indonesia.

    Saat itu,MK), tempat Mahfud menjadi hakim, mengadili perselisihan terkait Pilkada Jawa Timur antara Khofifah dan Soekarwo.

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud tunggu hasil penghitungan resmi KPU  

    Penggunaan istilah TSM kemudian menjadi landasan untuk keputusan-keputusan lain dan secara resmi diakui dalam hukum pemilu.

    Karena itu, TSM telah menjadi bagian dari yurisprudensi dan diatur dalam undang-undang (UU), peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Buktinya, banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Saya menangani ratusan kasus, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang, dan sebagainya,” ujarnya.

    “Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti, (hakimnya) berani apa tidak,” kata Mahfud.

    Baca: Kesalahan konversi rekap formulir C-1 Plano terjadi di lebih 2000 TPS

    Sebelumnya, Mahfud mengklarifikasi pernyataannya yang menurutnya diplintir, bahwa pihak yang kalah pasti selalu menuduh pemilu curang.

    Mahfud menambahkan , kecurangan dalam pemilu memang sering terjadi. Akan tetapi dalam persidangan, pembuktiannya seringkali tidak cukup.

    “Jadi, saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu akan selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal tahun 2023. Tepatnya, sebelum tahapan pemilu dimulai,” kata Mahfud.

    “Tetapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan,” ujarnya.

     

  • Mahfud MD Bersedia Gabung dalam Komite Reformasi Polri, Bagaimana Posisi Tim Reformasi Bentukan Kapolri?

    Mahfud MD Bersedia Gabung dalam Komite Reformasi Polri, Bagaimana Posisi Tim Reformasi Bentukan Kapolri?

    7cloud.asia – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersedia untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Sebelumnya, Mahfud MD aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik. Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

    Menurut Mahfud MD, kepercayaan publik merupakan hal yang fundamental karena akan berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.

    Prasetyo mengatakan anggota komite Reformasi Polri nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut dan meminta publik untuk menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk mengumumkan perihal Komite Reformasi Polri.

    Baca: Reformasi total kepolisian mendesak dilakukan

    “Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian,” katanya.

    Di sisi lain, dia pun menilai Tim Reformasi Polri lainnya yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Semangatnya sebenarnya sama ya, tetapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia.

    Sementara, SETARA Institute dalam pernyataannya beberapa waktu lalu menyebut Komite Reformasi Kepolisian (KRK) yang akan dibentuk Presiden tidak boleh berhenti sebagai respons jangka pendek yang bersifat simbolis.

    Reformasi Kepolisian harus diarahkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi Kepolisian RI dan penyelesaian problema struktural dan kultural kepolisian.

    Tanpa visi ke arah tersebut, komisi ini akan memicu anggapan bahwa pembentukannya merupakan gimik politik belaka untuk meredam kritik publik tanpa menghasilkan perubahan substantif.

    Baca: Reformasi Kepolisian penting untuk demokrasi, tapi tidak pernah sederhana

    Keberadaan Komite Reformasi Polri, menurut SETARA Institute juga perlu diarahkan untuk visi yang lebih luas, yakni untuk penguatan demokrasi di Indonesia.

    Sebab dalam beberapa tahun terakhir, Polri bukan hanya menghadapi krisis kepercayaan, tetapi juga menjadi salah satu aktor utama dalam praktik regresi demokrasi.

    Tanpa desain progresif bagi kerja-kerja Komisi ini, Polri berisiko terus menjadi sumber regresi demokrasi alih-alih pilar negara hukum, serta menjadi penopang bagi lahirnya otoritarianisme baru.

    Reformasi Polri juga harus ditempatkan sebagai salah satu agenda mendasar bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.

    Agenda ini bukanlah ‘kosmetik’ dan respons sesaat terhadap krisis legitimasi kelembagaan pemerintahan negara pada umumnya, termasuk pada sektor keamanan.

    Dengan transformasi kepolisian dan transformasi kelembagaan dan kinerja pemerintahan negara secara mendasar, kita memiliki harapan untuk transformasi negara-bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Baca: Koalisi masyarakat sipil desak Presiden copot Kapolri