ruangkota

Tag: makassar

  • PDAM Mati Picu Krisis Air Bersih di Kota Makassar, Penjual Air Bersih dari Sumur Bor Laris Manis

    PDAM Mati Picu Krisis Air Bersih di Kota Makassar, Penjual Air Bersih dari Sumur Bor Laris Manis

    7cloud.asia – Krisis air bersih sebagai imbas kemarau panjang akibat El Nino juga dirasakan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Krisis air bersih ini dimanfaat beberapa warga untuk menjual air bersih sumur bor.

    Salah satunya Nanni, warga jalan Nusa Tamalanrea Indah (NTI), Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang menangguk untung dari krisis air bersih di Makassar ini.

    Nanni menjual air kepada warga sejak pagi hingga malam hari.

    “Iya ini air dari sumur bor, dari PDAM kan tidak jalan (tidak mengalir). Saya menjual ini mulai dari hari Minggu, saya menjual mulai pagi sampai jam 11 malam,” jelas Nani seperti yang dilansir Kompas.com

    Baca: Kekeringan NTB sudah masuk level Awas

    Dalam sehari, lanjut Nanni, dirinya dapat menjual puluhan hingga ratusan jerigen dengan harga Rp 3000. Ia pun juga melayani pengiriman air bersih dengan ongkos kirim antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000.

    “Keuntungan dalam sehari itu palingan Rp 200.000 sampai Rp 300.000, ada juga Rp 1 juta. Satu jerigen itu harganya Rp 3.000. Kalau dibawakan (diantarkan) Rp 30.000 itu pun dibagi sama yang antar,” paparnya.

    Keuntungan dari penjualan air ini ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga kecilnya.

    Selanjutnya Nanni menjelaskan pelanggan air sumur bor miliknya itu kebanyakan merupakan warga kompleks NTI yang selama ini hanya mengandalkan air dari PDAM.

    “Ini yang ambil orang perumahan di bagian dalam yang tidak bisa sumur bor. Iya ini begini semenjak kemarau masuk, susah air,” katanya.

    Baca: El Nino picu kenaikan harga beras

    Pasokan air yang berkurang dikeluhkan warga yang menggunakan air berasal dari PDAM. Sebab, mereka sering tidak mendapatkan pasokan air dari PDAM karena kekeringan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, Adnan.

    “Sudah beberapa hari ini memang air dari PDAM tidak mengalir disini, jadi kita  biasa beli air di depan untuk digunakan,” kata Adnan. 

    Adnan memaparkan harga satu jeriken air bersih Rp 3.000 per 20 liter. Dalam sehari, Adnan dan keluarga juga harus menghabiskan sekitar 5 jerigen.

    “Kalau mencuci kan biasa kita laundry. Ini yang keperluan kayak memasak, minum, mandi, dan lain-lain, untung ada jual begini dan murah,” jelasnya.

    Baca: Ribuan warga Serang mulai rasakan dampak kekeringan

    Sebelumnya PDAM Makassar telah mengumumkan pasokan air berkurang untuk wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Panakkukang, Makassar, Tallo, Ujung Tanah, Bontoala, Wajo, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

    Beberapa waktu lalu Direktur Utama PDAM, Beni Iskandar membenarkan
    informasi pasokan air bersih di 10 Kecamatan di Kota Makassar terganggu.

    Hal ini akibat situasi air baku di Bendungan Lekopancing saat ini berkurang signifikan.

    “Beberapa pekan ini memang sudah terlihat kondisinya sudah menurun, tentu akan berdampak pada pelayanan air kami di beberapa tempat yang sumber airnya mengandalkan dari Bendungan Lekopancing ini,” jelas Beni.

    Karena itu, pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

    Baca: Awal musim hujan tahun ini diperkirakan bakal mundur

    Sebelumnya PDAM Makassar telah mengumumkan pasokan air berkurang untuk wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Panakkukang, Makassar, Tallo, Ujung Tanah, Bontoala, Wajo, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

    “Kekeringan tersebut berdampak langsung ke daerah tersebut, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” katanya.

    Untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Makassar, lanjut Beni, PDAM Makassar akan menyuplai air melalui armada mobil tangki ke beberapa wilayah terdampak.

    “Kami sudah siapkan pengantaran air melalui mobil tangki secara berkala
    untuk menutupi defisit pasokan air ke beberapa daerah terdampak hal dan itu gratis,” ujarnya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Hampir 500 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir di Makassar

    Hampir 500 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir di Makassar

    7cloud.asia – Hampir 500 jiwa dari 131 kepala keluarga (KK) mengungsi akibat banjir di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.

    Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar yang dihimpun sementara per 18 Januari 2024 pukul 13.00 Wita, tercatat ada 482 orang dari 131 KK yang telah mengungsi ke sembilan posko pengungsian.

    “Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan angin kencang dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan dan banjir serta pohon tumbang di beberapa wilayah di Makassar. Saat ini ada ratusan warga mengungsi,” jelas Kepala BPBD Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin seperti yang dikutip Antaranews.

    Akibatnya, lanjut Hendra, ratusan unit rumah di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, pada Blok 8 dan 10 Perumnas Antang, Kompleks Pemda Antang, Kompleks Bambu, dan Nipa-nipa terendam dengan ketinggian air 40-60 sentimeter.

    Baca: Cuaca ekstrem, waspada banjir

    Sementara di wilayah Jalan Kajenjeng, Kompleks Romang Tanggaya ketinggian air mencapai  80-100 sentimeter.

    Jalan Rahmatulla Bontoa hingga penyeberangan ke arah Romang Tanggaya setinggi 30-40 sentimeter.

    Korban terdampak di lokasi itu mencapai 465 jiwa dari 127 KK dengan rincian 217 laki-laki dan 248 perempuan yang mengungsi pada delapan  posko pengungsian di sejumlah masjid setempat.

    Banjir dengan ketinggian air antara 20 hingga 30 sentimeter juga merendam Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Paccerakang, Jalan Kotipa, Kompleks Kodam III.

    Jumlah pengungsi di wilayah ini sebanyak 17 jiwa dari empat KK dengan rincian delapan laki-laki dan sembilan perempuan kini berada di masjid setempat.

    Baca: Lebih dari 2 ribu warga di Riau mengungsi akibat banjir

    Dalam menangani korban banjir, pihaknya bersama TNI-Polri, relawan serta organisasi sosial lainnya melakukan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, air, dan sanitasi, serta layanan kesehatan.

    Bagi masyarakat, perusahaan, maupun organisasi, kata dia, dapat langsung menyerahkan bantuan kemanusiaan terhadap korban di lokasi yang terdampak.

    Sementara itu, Kapolsek Manggala, Kompol Syamsuardi, yang tengah memantau lokasi banjir di Kompleks Perumnas Antang menjelaskan pihaknya mendata warga dan siap membantu melakukan evakuasi bila diperlukan.

    “Kami terus mendata warga dan siap mengevakuasi. Bagi warga terdampak banjir masih tinggal di rumahnya agar segera menuju ke tempat pengungsian untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kami polisi terus berpatroli untuk menjaga barang-barang yang ditinggalkan warga, jangan sampai ada kehilangan,” terang Syamsuardi.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Urban Farming, Jadi Cara Pemerintah Kota Makassar Wujudkan Kawasan Rendah Emisi Karbon

    Urban Farming, Jadi Cara Pemerintah Kota Makassar Wujudkan Kawasan Rendah Emisi Karbon

    7cloud.asia – Pemerintah kota Makassar dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada atau PSE UGM menandatangan Memorandum of Understanding untuk mengembangkan komunitas net zero atau nol emisi karbon.

    Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, (14/5/2024) ini merupakan bagian dari kegiatan Net Zero Carbon Community (NZCC) Aplication in Makassar City yang disponsori oleh U.S. National Science Foundation, U.S. Department of State.

    NZCC merupakan kerjasama lintas institusi dengan Penn State University, Colorado University at Boulder, Virginia Tech. University, PSE UGM, Sekolah, Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK ITB dan Pemerintah Kota Makassar.

    Dalam kesempatan ini, diundang sebagai pembicara pada kuliah umum, Ketua Program Studi Magister Rancang Kota dan Magister Arsitektur Lansekap, Donny Koerniawan dan Lily Tambunan dari Kelompok Keahlian Teknologi Bangunan.

    Pada acara MoU ini dimulai dengan sambutan dari Rektor UGM yang menyampaikan perlu inisiasi bersama komunitas rendah karbon di Indonesia.

    Baca Juga: Jakarta Akan Terus Perluas Kawasan Rendah Emisi

    Kepala PSE UGM, Prof. Sarjiya menyampaikan bahwa kerjasama yang sudah dilakukan 4 tahun belakangan membawa suatu pemikiran baru tentang bagaimana seharusnya kerjasama dijalin untuk menurunkan emisi karbon.

    Pengembangan komunitas, ujarnya, bisa menjadi prioritas masa depan dalam pengembangan pembangunan rendah karbon di kota-kota Indoensia.

    Pengembangan studi ini akan berusaha untuk mengintegrasikan sistem energi terbarukan ke dalam masyarakat guna mengurangi emisi karbon di Kota Makassar, melalui kolaborasi sinergis antara tim Amerika dan Indonesia serta kemitraan erat dengan Kota Makassar.

    Kota Makassar terus berupaya untuk menjadi kota kelas dunia yang layak huni bagi 1,7 juta orang dengan populasi beragam dan berkembang pesat.

    Kota Makassar telah memprakarsai pengembangan urban farming dengan mengeksplorasi pemanfaatan taman kota dalam lorong.

    Baca Juga: Kawasan Malioboro Bakal Dijadikan Kawasan Rendah Emisi, Ini Pendapat Warga Kota Yogyakarta

    Dalam visinya Kota Makassar dianggap sebagai tubuh manusia dengan setiap lorongnya sebagai sel-sel.

    Pengembangan urban farming yang sedang berlangsung di kota bertujuan untuk menciptakan sel-sel sehat melalui restorasi, keterlibatan masyarakat, dan layanan publik.

    Beberapa proyek urban farming di taman lorong mampu membangun koneksi kuat di antara masyarakat serta antara masyarakat dengan pemerintah.

    Perkembangan tersebut juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lingkungan sosial dan peningkatan produktivitas.

    Proyek urban farming yang dsebut Garden Alley ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan huni kota yang diukur berdasarkan faktor-faktor termasuk kualitas udara, indeks panas, ketahanan pangan, dan interaksi sosial.

    Baca Juga: Kawasan Kota Tua Akan Diitegrasikan dengan Kawasan Pecinan di Pancoran/Glodok

    Proyek ini mengambil pendekatan holistik menuju komunitas nol karbon dengan mempertimbangkan konsumsi energi, emisi karbon, keterlibatan masyarakat, pariwisata, dan ekonomi lokal.

    Melalui penerapan energi terbarukan di beberapa komunitas, emisi karbon dapat dikurangi dan masyarakat dapat berkembang dengan hidup lebih berkelanjutan.

    Melalui pemodelan tingkat lanjut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan air-energi-makanan yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon.

    Kolaborasi dengan Kota Makassar menunjukkan betapa pentingnya hubungan komunitas-ke-pemerintah untuk memperluas komunitas net zero menjadi kota net zero.

    Sementara Wali kota Makassar, Ramdan Pomato menyampai detail program-program yang sudah dilakukan di Kota Makassar terkait program rendah karbon.

    Baca Juga: Mungkinkah Dunia Mewujudkan Net Zero atau Emisi Nol pada 2050?

    Ia mengatakan, program ini tidak mungkin berjalan hanya dengan aturan semata. Pembangunan rendah karbon, ujarnya, harus mengarah pada perubahan perilaku masyarakat.

    “Di Makassar dilakukan dengan mengubah lorong menjadi lorong wisata yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya seperti dikutip UGM TV.

    Peserta yang menghadiri acara tersebut berasal dari berbagai lembaga pemerintah daerah, badan usaha daerah, dan kalangan akademisi.

    Hasil dari kegiatan ini akan digunakan sebagai landasan untuk analisis lebih lanjut.

    Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi yang signifikan dari para peneliti, terutama dalam konteks pengabdian masyarakat terkait dengan isu-isu pembangunan dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang rendah karbon.

  • Happy City Index Rilis Daftar 250 Kota Terbahagia di Dunia, Hanya satu Kota di Indonesia yang Masuk Daftar

    7cloud.asia – Kota Makassar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang ditetapkan masuk dalam kategori Kota Terbahagia di dunia berdasarkan Happy City Index.

    Happy City Index menempatkan Kota Makassar dalam kelompok perunggu yakni kota-kota yang berada di urutan 101-250 kota terbahagia di dunia.

    Indeks Kota Terbahagia dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti City 207,1, Government 225,8, Economy 322,9, Environment, 230,6, dan Mobility 244,3.

    Dari semua penilaiannya itu, kota Makssar yang dijuluki kota Anging Mammiri ini memperoleh skor 1230,7.

    Dilansir dari laman resminya, Happy City Index menyebut pihaknya percaya bahwa tidak mungkin untuk mengidentifikasi satu kota sebagai yang terbaik dalam hal menjamin kebahagiaan penduduknya.

    Baca: Daftar 100 kota ramah sepeda di dunia

    Indek kebahagiaan sebuah kota dipengaruhi oleh banyak faktor seperti klasifikasi kota yang berbeda, skala dampaknya, jumlah penduduk, ketersediaan sumber daya, karakteristik dan harapan sosial.

    “Sifat permasalahan yang harus dihadapi berbeda, karena kondisi alam atau lokasi geopolitik menentukan apa yang dilakukan pemerintah daerah sehari-hari untuk membahagiakan warganya,” demikian Happy City Index dalam pernyataannya.

    Kota yang dipenuhi orang-orang bahagia akan selalu berarti sesuatu yang berbeda bagi anak berusia lima tahun yang mengharapkan tempat bermain dan kesempatan untuk membangun hubungan dengan keluarganya.

    Sementara orang dewasa berharap kota tempat tinggalnya memberikan waktu berkualitas yang dihabiskan bersama keluarga, di mana pulang cepat dari tempat kerja akan menjadi hal yang sangat penting.

    Baca: Daftar kota di dunia yang ramah bagi pejalan kaki

    “Harapan-harapan tersebut akan ditentukan oleh pelajar, profesional di perusahaan, masyarakat lanjut usia, dan setiap kelompok orang yang memiliki kebutuhan khusus,” imbuh pernyataan itu.

    Dalam rangking  Happy City Index 2024 ini, Kota Aarhus di Denmark tempati peringkat pertama dengan skor 1749,2. Posisi dua dan tiga masing-masing ditempati Kota Zurich, Swiss (1737,0) dan Berlin, Jerman (1720,6)

    Makassar berada di rangking ke-234 dari 250 kota di seluruh dunia sebagai Kota Terbahagia. Meski tergolong ranking terendah, Makassar menjadi satu-satunya kota besar di Indonesia yang masuk daftar ini.

    “Satu-satunya dari Indonesia ialah Makassar. Lebih bagus dari beberapa kota di dunia,” kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Rabu (19/6/2024).

    Baca: Ini yang membuat Kopenhagen selalu jadi juara kota ramah lingkungan

    Pomanto menyampaikan rasa syukur karena Makassar sudah meraih sejumlah penghargaan secara internasional.

    Selain masuk sebagai salah satu dari 250 kota di dunia dari 10 ribu yang dianggap sebagai Kota Terbahagia, Makassar juga meraih City Index pada posisi ke-157 di dunia, kedua Smart City Index posisi ke-115 di dunia.

    Danny mengatakan, predikat ini sekaligus menepis pandangan Makassar sebagai kota yang selalu diwarnai demo dan pandangan negatif lainnya yang tidak terbukti.

    Hasil survei Happy City Index makin membenarkan survei bahwa Happiness Index Kota Makassar mencapai 82,9 persen. “Artinya ini terbukti secara dunia,” ucapnya.

    Baca: Urban farming jadi cara Kota Makassar untuk turunkan emisi

     

  • Seribuan Murid SD di Makassar Terpaksa ‘Dirumahkan’ karena Gedung Sekolah Mereka Disegel Pemilik Lahan

    Seribuan Murid SD di Makassar Terpaksa ‘Dirumahkan’ karena Gedung Sekolah Mereka Disegel Pemilik Lahan

    7cloud.asia – Sekitar seribu murid Sekolah Dasar (SD) di Makassar, Sulawesi Selatan, disebut belajar dari rumah karena kompleks sekolah mereka disegel.

    Kompleks sekolah tersebut menjadi pusat sengketa kepemilikan lahan antara pemerintah daerah (pemda) dan sekelompok warga yang mengaku sebagai ahli waris.

    Dampak dari perselisihan itu, salah satu orang tua murid, Abdul Muis, mengaku anaknya telah beberapa hari ‘dirumahkan’.

    “Mau ke sekolah merasa khawatir ada apa-apa, namanya anak kecil toh kayak begitu,” kata Abdul kepada wartawan Darul Amri di Makassar, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (23/07/2024).

    Baca: Ratusan ribu anak Papua tidak sekolah

    Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan kasus itu hanya satu contoh dari banyak kasus yang menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hak pendidikan anak.

    “Kita tidak punya mekanisme bagaimana menampung anak-anak yang sekolahnya bermasalah atau berkonflik, dan ini banyak terjadi di banyak tempat. Akhirnya ketika ada kasus semacam itu, korbannya adalah anak-anak tidak sekolah,” kata Ubaid.

    Sejak Selasa (16/7/2024) sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris menyegel gerbang kompleks tempat tiga SD berada, yaitu SD Inpres Pajjaiang, SD Inpres Sudiang dan SD Negeri Sudiang.

    Pemkot Makassar kemudian memutuskan para siswa belajar di rumah dari Kamis (18/7/2024) hingga Sabtu (20/7/2024) dan kembali ke sekolah pada Senin (22/7/2024).

    Baca: Angka putus sekolah di NTT tergolong tinggi

    Namun, pantauan BBC News Indonesia hingga Selasa (23/7/2024), sekolah tersebut masih tutup.

    Sengketa ini bermula ketika warga yang mengaku ahli waris menggugat Pemkot Makassar pada 2017 ke jalur hukum terkait kepemilikan lahan kompleks SD Pajjaiang, seluas 8.100 meter persegi.

    Pemkot Makassar pun kalah di tingkat pertama, banding, hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA) dan diputus untuk membayar ganti rugi atas penguasaan lahan tersebut kepada ahli waris, merujuk pada putusan MA nomor: 1021 K/Pdt/2020 tanggal 3 Juni 2020.

    Ahli waris menuntut Pemkot Makassar untuk membayar ganti rugi lahan sebesar Rp14 miliar. Namun, Pemkot Makassar urung melaksanakannya karena tengah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK).

  • Cuaca Ekstrem Picu Banjir di Makassar Sulawesi Selatan

    Cuaca Ekstrem Picu Banjir di Makassar Sulawesi Selatan

    7cloud.asia – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar melaporkan data sementara sebanyak 2.164 jiwa dari 580 kepala keluarga terdampak banjir tersebar di empat kecamatan di Makassar, Sulawesi Selatan.

    Kepala Pelaksana BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan, saat ini tim gabungan sedang melakukan evakuasi warga terdampak banjir akibat cuaca ekstrem

    Ada empat kecamatan di lima kelurahan terdampak. Saat ini ada 24 titik lokasi pengungsian,” ujarnya Rabu (12/2/2025).

    Menurut dia, data sementara di Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala terdapat 13 titik lokasi pengungsian seperti masjid, gedung olahraga dan posyandu tersebar pada Blok 8 dan 10 Perumnas Antang.

    Tercatat, sebanyak 1.101 jiwa dari 283 kepala keluarga yang terdampak banjir di Makassar ini.

    Baca: Banjir juga landa Pati Jawa Tengah

    Di Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Katimbang terdapat delapan titik pengungsian seperti di masjid dan sekolah dengan jumlah terdampak sebanyak 687 dari 192 KK.

    Di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, terdapat satu titik lokasi pengungsi di Masjid Al Ikklas dengan jumlah terdampak 115 jiwa dari 30 KK.

    Dan di Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Jaya, terdapat dua titik pengungsian di Masjid H Sulaemana dan Masjid Al Muhajirin, jumlah terdampak 261 jiwa dari 75 KK.

    Sejauh ini tim gabungan telah melakukan evakuasi pada sejumlah pemukiman warga terdampak banjir. Tim BPBD Makassar telah menurunkan tim untuk mengirim bantuan sekaligus terus melaksanakan pendataan bagi korban banjir yang terdampak.

    Basarnas Makassar evakuasi korban banjir
    Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar terus menerima laporan permintaan evakuasi dari berbagai wilayah di Kabupaten Maros dan Kota Makassar dampak banjir dipicu cuaca ekstrim yang berlangsung sejak kemarin.

    Baca: Indonesia sedang berada di puncak musim hujan

    “Kami menerima laporan permintaan evakuasi dari berbagai lokasi di wilayah Kabupaten Maros dan Makassar yang menjadi lokasi terdampak banjir,” kata Plh Kepala Kantor Basarnas Makassar Haris Supardi.

    Hingga saat ini tim yang diturunkan telah melaksanakan evakuasi warga di wilayah Kabupaten Maros maupun Kota yang terkena dampak parah banjir ekstrem akibat cuaca buruk.

    Evakuasi berlangsung sejak kemarin di Kabupaten Maros, daerah Samangki, Pammanjengan (Moncongloe) dan Perumahan Racita. Di wilayah Samangki ada empat orang di evakuasi dua orang dewasa dan dua balita.

    Sedangkan di wilayah Pammanjengan (Moncongloe) empat orang, dua dewasa dan dua balita orang dievakuasi termasuk di Perumahan Racita dengan ketinggian air hingga pinggang orang dewasa.

    “Untuk menindaklanjuti permintaan evakuasi jika dibutuhkan maka bisa menghubungi call center Basarnas dengan nomor handphone 0811447115,” terang Haris.

    Haris juga menghimbau kepada masyarakat agar antisipasi dan tetap waspada dengan bencana banjir di beberapa titik di wilayah Sulawesi Selatan. Evakuasi dilakukan hingga kemarin malam dengan penerangan seadanya.

     

  • Dinas Lingkungan Hidup Makassar Galakkan Pembuatan Biopori

    Dinas Lingkungan Hidup Makassar Galakkan Pembuatan Biopori

    7cloud.asia – Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencanangkan program 1.000 biopori untuk mendorong pemanfaatan limbah menjadi pupuk kompos.

    Program 1.000 biopori sebagai bagian dari pengembangan tempat pengolahan sampah reduce-reuse- recycle (TPS3R) yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui DLH.

    Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Makassar, Bau Asseng, dalam Diskusi tentang persampahan di Makassar, Jumat (26/9/2025), mengatakan program ini difokuskan untuk mengolah limbah organik rumah tangga menjadi kompos.

    Pembuatan biopori secara massal di Kota Makassar diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang.

    Baca: Pemkot Tangerang galakkan pembuatan biopori untuk antisipasi banjir

    Biopori dipilih karena ramah lingkungan dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Lubang biopori ditempatkan di area TPS3R atau di kawasan perumahan, sehingga masyarakat bisa langsung memanfaatkan sisa makanan dan daun kering sebagai bahan kompos.

    “Dengan adanya biopori dan memberikan dampak baru berupa pupuk alami yang bisa digunakan warga untuk tanaman maupun pertanian di wilayah perkotaan,” katanya.

    Biopori adalah teknologi sederhana yang diciptakan Kamir R. Brata, seorang peneliti dari IPB, berupa lubang silindris vertikal yang dibuat di dalam tanah untuk menyerap air dan mengurai sampah organik,

    Lubang ini diisi sampah organik yang menjadi makanan bagi organisme tanah seperti cacing dan akar tanaman, sehingga menciptakan pori-pori alami dalam tanah yang berfungsi sebagai saluran air dan meningkatkan daya serap tanah.

    Baca: Pembuatan biopori jadi opsi penanganan sampah di kota Yogyakarta

    Biopori bisa jadi alternatif solusi konservasi air akibat berkurangnya resapan air di kota-kota besar dan kawasan padat bangunan

    Biopori bermanfaat menjaga resapan tanah dan mencegah genangan air saat musim hujan karena kompos di dalamnya dapat menyimpan air lebih banyak.

    Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya sangat dibutuhkan.

    Dia mengatakan dengan pencanangan 1.000 biopori itu, DLH Makassar berharap kesadaran warga untuk memilah sampah dan mengolah limbah semakin meningkat.

  • Pemerintah Kota Makassar Siapkan Dana Puluhan Miliar untuk Benahi TPA Antang

    Pemerintah Kota Makassar Siapkan Dana Puluhan Miliar untuk Benahi TPA Antang

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Makassar sedang merancang program untuk membenahi infrastruktur pendukung di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Antang, di Kecamatan Manggala.

    Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap terkendala akses keluar masuk armada.

    Proyek ini diharapkan memberi solusi konkret dalam memperlancar distribusi armada pengangkut sampah, sekaligus mendukung penataan kawasan agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

    Dilansir di laman resmi Pemkot Makassar, makassar.go.id, Salah satu fokus utama yang disiapkan adalah pembangunan jalan akses menuju TPA Tamangapa dengan alokasi anggaran mencapai Rp10,6 miliar pada tahun 2026.

    Selain pembangunan akses jalan, Pemerintah Kota Makassar juga akan menata kawasan pendukung di sekitar TPA Antang.

    Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, khususnya di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala.

    Baca: Kepala daerah diminta selesaikan masalah pengelolaan sampah pada 2029

    Munafri menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan langkah konkret agar proses bongkar muat sampah dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan.

    Munafri menambahkan, penataan TPA Antang ini sebagai respons atas antrean panjang armada truk sampah yang sempat memicu kemacetan terutama pasca arus mudik.

    Menurutnya, persoalan antrean panjang hingga kemacetan akibat padatnya arus keluar masuk armada truk sampah pasca arus mudik menjadi perhatian serius pemerintah kota. Antrean kendaraan pengangkut sampah menjadi persoalan utama yang harus segera diurai.

    Untuk itu, Pemkot Makassar telah menurunkan alat berat tambahan guna mempercepat proses penanganan di lapangan.

    “Soal antrean mobil sampah, kami sudah turunkan alat berat dan akan ditambah lagi. Jadi, sudah ada tambahan alat di lokasi untuk membantu mengurai kemacetan, sambil menunggu perbaikan sistem yang lebih optimal,” jelasnya.

    Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya optimalisasi sistem pengelolaan TPA Antang agar tidak sekadar menjadi tempat pembuangan akhir, melainkan bertransformasi menjadi kawasan pengelolaan sampah yang lebih modern dan terintegrasi.

    Baca: Pembangunan PSEL dinilai bukan solusi tepat untuk atasi krisis sampah

    “Bagaimana pengelolaannya bisa lebih baik, mulai dari penataan, penutupan (cover), hingga pengaturan akses dan ketinggian timbunan sampah,” sambungnya.

    Menurutnya, berbagai upaya pembenahan yang telah dilakukan mulai menunjukkan kemajuan positif, termasuk dalam pengelolaan sampah pendamping yang kini dinilai semakin tertata.

    Terkait skema besar pengelolaan sampah ke depan, Munafri menegaskan pihaknya akan tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan.

    Munafri menyebut, dirinya masih terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menjajaki kemungkinan pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL)

    “Kita masih melakukan komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Semua tentu harus melalui proses dan kajian yang matang,” pungkasnya.

    Baca: Hanya 35 persen sampah nasional yang terkelola dengan baik

  • Larangan Buang Sampah Organik ke TPA Tamangapa, DLH Makassar Targetkan Penurunan Volume Sampah hingga 50 Persen

    Larangan Buang Sampah Organik ke TPA Tamangapa, DLH Makassar Targetkan Penurunan Volume Sampah hingga 50 Persen

    7cloud.asia – Memasuki bulan Juli 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai menguji-cobakan kebijakan pelarangan sampah organik masuk ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Tamangapa.

    Lewat kebijakan ini diharapkan dapat terjadi pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa hingga lebih dari 50 persen.

    “Kebijakan yang mulai diuji coba pada 1 Juli 2026 itu menjadi langkah awal transformasi TPA Tamangapa dari sistem pembuangan terbuka (open dumping) menuju sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan,” kata Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Makassar Aswin Harun di Makassar, Jumat dikutip Antaranews.com.

    Dia mengatakan program percontohan tersebut diterapkan di 15 kecamatan dengan sejumlah Rukun Warga (RW) sebagai lokasi uji coba.

    Melalui kebijakan ini masyarakat diwajibkan memilah sampah sejak dari rumah agar sampah organik tidak lagi diangkut ke TPA Tamangapa.

    Pelaksanaan program ini mulai diujicobakan di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, dan diikuti 400 kelurahan lainnya di Makassar.

    Baca: Kebakaran TPA Jatiwaringin Jadi Alarm Perbaikan Pengelolaan Sampah Nasional

    Menurut Aswin, hari pertama pelaksanaan menjadi momentum membangun komitmen bersama antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat, dalam menerapkan budaya memilah sampah.

    “Ini adalah pembuktian komitmen kita semua. Jika sampah organik dan anorganik masih tercampur, petugas kami diinstruksikan menolak mengangkutnya sampai warga memilahnya dengan benar,” kata Aswin.

    Menurut dia, selama bertahun-tahun TPA Tamangapa menampung seluruh jenis sampah dengan pola kumpul, angkut, dan buang. Kondisi tersebut menyebabkan TPA seluas 16,8 hektare mengalami kelebihan kapasitas dan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan.

    Penumpukan sampah organik menghasilkan gas metana yang mudah terbakar serta air lindi yang berpotensi mencemari air tanah.

    Karena itu menghentikan aliran sampah organik ke TPA dinilai menjadi langkah penting untuk memperpanjang usia operasional TPA, sekaligus mengurangi dampak pencemaran.

    Dalam sistem baru ini, lanjut dia, setiap rumah tangga diwajibkan memisahkan sampah organik, seperti sisa makanan, sayuran, daun, dan kulit buah dari sampah anorganik atau residu seperti plastik, kertas, dan botol.

    Baca: Kebakaran di TPA Jatiwaringin Bukti Kegagalan Pemerintah Mengelola Sampah dari Hulu

    Petugas armada pengangkut hanya akan membawa sampah residu menuju TPA. Sementara itu sampah organik akan diolah di tingkat RW menjadi kompos baik melalui lubang biopori atau instalasi komposer lainnya.

    Sampah organik juga dapat dibudidayakan menjadi maggot Black Soldier Fly (BSF) yang memiliki nilai ekonomi sebagai pakan ternak dan ikan.

    Adapun sampah anorganik yang telah dipilah akan disalurkan ke bank sampah sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi.

    DLH Makassar optimistis kebijakan ini tidak hanya mengurangi beban TPA Tamangapa, tetapi juga mendorong penerapan ekonomi sirkular di masyarakat.

    Selama masa uji coba, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi agar sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Makassar.

  • Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa Makassar Mengadu ke DPR, Minta Lokasi Dipindah

    Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa Makassar Mengadu ke DPR, Minta Lokasi Dipindah

    7cloud.asia – Warga Makassar yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa Makassar melakukan audiensi dengan Komisi XII DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

    Dalam kesempatan itu warga menyampaikan keberatan mereka atas rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi tersebut karena dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga.

    Seperti diketahui Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan resmi menginstruksikan penangguhan total atas seluruh aktivitas pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di wilayah Tamalanrea, Kota Makassar.

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Kamis (25/06/26) di gedung sementara DPRD Sulsel yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel, A. Azizah Irma Wahyudiyati.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto yang menerima warga mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat bukan merupakan penolakan terhadap pembangunan PLTSa, melainkan keberatan atas lokasi proyek yang dinilai terlalu dekat dengan kawasan permukiman.

    Dia menegaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tetap diperlukan sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah nasional. Namun, pelaksanaannya harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, termasuk melalui penentuan lokasi yang tepat.

    Baca: Komisi B DPRD Sulawesi Selatan Perintahkan Pembangunan PLTSa Tamalanrea Dihentikan

    Sugeng mengapresiasi sikap warga yang tidak menolak pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Tapi adalah tentang pemilihan lokasi. Dia berjanji akan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, dan memanggil semua pihak terkait termasuk pelaksana proyeknya.

    “Kita akan mencari jalan terbaik. Salah satunya yang harus kita sampaikan adalah pindah tempat,” ujar Sugeng dilansir Parlementaria.

    Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai kebutuhan pembangunan PLTSa tidak dapat dihindari mengingat persoalan sampah di Indonesia semakin kompleks. Terlebih, pemerintah telah menargetkan penghentian praktik open dumping sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional.

    Bagi Sugeng, teknologi waste to energy merupakan salah satu solusi yang perlu dikembangkan untuk mengatasi meningkatnya volume sampah.

    Meski demikian, pembangunan fasilitas tersebut harus tetap memperhatikan aspek tata ruang, dampak lingkungan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek.

    Ia menambahkan, polemik seperti yang terjadi di Makassar seharusnya dapat dihindari apabila perencanaan tata ruang dijalankan secara konsisten sejak awal.

    Baca: Rencana Pembangunan PLTSa di Tamalanrea, Makassar Tuai Penolakan

    “Tadi betul sekali, semua sebetulnya berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau tata ruangnya itu konsisten,” tegasnya.

    Sugeng memastikan Komisi XII DPR akan mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan seluruh pihak terkait.

    Menurutnya, solusi yang dihasilkan harus mampu melindungi kepentingan masyarakat tanpa menghambat program nasional pengelolaan sampah.

    “Tetapi tetap kita tidak boleh lantas menghentikan proyeknya. Kita akan mencari jalan terbaik,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kelurahan Bira-Parangloe, Kota Makassar, tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.

    Menurutnya, setiap proyek strategis pemerintah harus memberikan manfaat nyata tanpa menurunkan kualitas hidup warga di sekitar lokasi pembangunan.

    Baca: Pemerintah Targetkan Bangun 33 PLTSa di Sejumlah Daerah

    Rokhmat menilai persoalan utama dalam proyek tersebut terletak pada pemilihan lokasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

    “Apapun proyek ini tidak boleh merugikan masyarakat. Jangan sampai proyek ini justru menurunkan kualitas kesehatan, menurunkan harga tanah,” ujarnya.

    Dia meminta pemerintah perlu mempertimbangkan kembali lokasi pembangunan mengingat masih tersedia lahan lain yang dinilai lebih layak. Ia menegaskan, pembangunan seharusnya tidak memicu penolakan masyarakat apabila masih terdapat alternatif lokasi yang memungkinkan.

    “Proyek ini kan belum dibangun, kita ada potensi untuk geser-geser, masih banyak lokasi di daerah sana, kenapa harus cari yang susah-susah dekat dengan penduduk?,” kata Rokhmat

    Lebih lanjut, dirinya menyampaikan Komisi XII DPR akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, guna mencari solusi terbaik atas polemik tersebut.

    “Komisi XII hari ini berpihak kepada rakyat. Kami akan memperjuangkan semuanya. Semoga secepat – cepatnya ada solusi terbaik. Apapun pembangunannya tidak boleh merugikan masyarakat,” tegasnya.

    Baca: Pembangunan PLTSa Dinilai Bukan Solusi Tepat dalam Pengelolaan Sampah