ruangkota

Tag: masalah

  • Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Limbah Makanan

    Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Limbah Makanan

    7cloud.asia – Saat sebagian penduduk bumi menghadapi krisis pangan, dunia juga menghadapi masalah lingkungan yang dipicu oleh limbah makanan.

    Limbah makanan memang menjadi masalah serius bagi lingkungan. Gas metana yang dilepas limbah makanan disebut lebih besar dampaknya pada pemanasan global ketimbang emisi karbon dari bahan bakar fosil. 

    Mirisnya, sepertiga dari makanan yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia – sekitar 1,3 miliar ton – terbuang menjadi limbah makanan yang selanjutnya memicu masalah bagi ligkungan.

    Baca: Masalah lingkungan terbesar: pemanasan global

    Jumlah ini cukup untuk memberi makan untuk 3 miliar orang. Limbah makanan dan kehilangan makanan menyumbang sepertiga emisi gas rumah kaca setiap tahunnya.

    Jika angka emisi yang dihasilkan limbah makanan ini diibaratkan sebuah negara, maka limbah makanan akan menjadi penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga, setelah Tiongkok dan Amerika Serikat.

    Pemborosan dan kehilangan pangan menjaid limbah makanan terjadi pada tahapan yang berbeda di masing-masing negara berkembang dan maju.

    Baca: Masalah lingkungan terbesar: kebijakan yang salah

    Di negara berkembang, 40% limbah makanan terjadi pada tingkat pascapanen dan pengolahan.

    Sedangkan di negara maju, 40% limbah makanan terjadi di tingkat ritel (rantai penjualan) dan konsumen.​

    Di tingkat ritel, banyak sekali makanan yang terbuang menjadi limbah hanya karena alasan estetika.

    Baca: Mungkinkah dunia mewujudkan zero emision?

    Faktanya, di AS, lebih dari 50% dari seluruh produk yang dibuang di AS dilakukan karena dianggap “terlalu jelek” untuk dijual kepada konsumen.

    Data ini berarti, sekitar 60 juta ton buah-buahan dan sayuran terbuang menjadi limbah makanan. Dan, ini terjadi untuk di AS saja. 

    Kondisi inilah yang menyebabkan kerawanan pangan masuk dalam salah satu masalah lingkungan terbesar di tahun 2023 ini. 

    Baca : Perkebunan monokultur salah satu penyumbang terbesar deforestasi

    Apa masalah lingkungan terbesar di tahun 2023, ikuti di tulisan selanjutnya.

    Sumber: earth.org

  • Hari Perempuan Internasional Dirayakan Tiap Tahun, Tapi Masalah Perempuan Tak Kunjung Usai

    Hari Perempuan Internasional Dirayakan Tiap Tahun, Tapi Masalah Perempuan Tak Kunjung Usai

    7cloud.asia – Masih banyak masalah tentang perempuan yang belum terselesaikan hingga kini. Meski setiap tahun masalah dan isu tentang perempuan selalu disuarakan pada perayaan Hari Perempuan Internasional.

    Hal ini diungkapkan oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas, Putriviola Elian Nasir dalam diskusi memperingati Hari Perempuan Internasional “Invest in Women: Accelerate Progress”.

    “Itulah mengapa kita harus merayakan hari spesifik dalam setahun untuk isu spesifik dan masalah-masalah yang belum terselesaikan,” kata perempuan yang akrab disapa Viola ini.

    Baca: Aksi hari perempuan sedunia di depan istana

    Melansir Antaranews, ada suku dengan garis keturunan ibu terbesar di Indonesia, yaitu Minangkabau. Tetapi hal ini bukan berarti terjadi kesetaraan gender.

    Meski demikian suku Minangkabau memiliki nilai-nilai yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya untuk kesetaraan gender.

    Perempuan dalam suku Minangkabau sangat dihargai. Mereka memiliki perkumpulan perempuan sepuh “Bundo Kanduang” yang menjadi pengambil keputusan untuk keluarga dan sukunya.

    “Jadi kalau kita lihat dan selaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka tidak boleh ada masalah diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan. Tidak boleh ada masalah ekonomi bagi perempuan Minangkabau, dan perempuan Minangkabau harusnya bisa duduk di parlemen,” jelas peneliti yang berfokus pada studi gender tersebut.

    Baca: Sulitnya perempuan masuk parlemen

    Selanjutnya Viola menjelaskan jika dengan jumlah populasi perempuan dunia sebanyak 50 persen, tidak ada satu pun tujuan dalam SDGs yang tercapai, maka budaya patriarki menjadikan kondisi itu dua kali lebih buruk.

    Kami, ujarnya, sudah memiliki nilai-nilai inti, dan itulah yang harus dilakukan, dan kemudian menghubungkannya dengan hubungan internasional, itu adalah level yang lain.

    “Makanya saya ingin melihat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yang mampu mendorong untuk menghasilkan kualitas, dan juga melihat sistemnya,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Urusan Politik Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Timor El-Dardiry juga mengatakan Kebijakan Luar Negeri Feminis Belanda kini memberikan fokus lebih pada perihal sumber daya.

    Baca: Mimbar demokrasi perempuan kritik penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi

    “Kami ingin meningkatkan kesadaran tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan gender,” kata El-Dardiry.

    Saat ini, lanjut El-Dardiry, perlu peningkatan dukungan keuangan diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender.

    UN Women menggambarkan bahwa terdapat defisit dana sebesar 360 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk upaya kesetaraan gender.

    “Ini merupakan investasi besar yang masih harus dilakukan. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Kita membutuhkan kesetaraan gender untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya saya menggambarkannya sebagai investasi,” paparnya.

    Baca: KPPS di 7 TPS ini perempuan semua

    Sebab, jika ada kesetaraan di pasar tenaga kerja, produk domestik bruto (PDB) global akan tumbuh sebesar 26 persen. Pertumbuhan kemakmuran seperti itu akan mengakhiri kemiskinan di sebagian besar dunia.

    “Itu sebabnya kita perlu berinvestasi pada perempuan untuk mencapai kesetaraan gender dan menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Ini tentang keadilan, tapi juga tentang pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan,” urainya.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • BPK Temukan Sederet Masalah, Bagaimana Nasib Pembangunan IKN

    BPK Temukan Sederet Masalah, Bagaimana Nasib Pembangunan IKN

    7cloud.asia – Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe bakal menambah deretan permasalahan di IKN.

    Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah menemukan sederet masalah terkait IKN, seperti masalah pendanaan, pengadaan lahan, hingga mekanisme pemeliharaan aset di IKN.

    ”Bahwa permasalahan IKN akan selesai dalam kurun waktu yang singkat, saya tidak yakin. Karena permasalahannya itu kan sangat kompleks ya,” ujar Anggota Komisi II DPR Ongku Hasibuan

    Presiden Joko Widodo memang telah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Kepala dan Wakil Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara.

    Kepada keduanya, Jokowi meminta untuk menuntaskan permasalahan lahan serta menggaet para investor untuk mempercepat pembangunan IKN. Namun, Ongku meragukan masalah di IKN akan segera terurai, karena masih banyak persoalan.

    Lebih lanjut, Ongku menilai pengunduran diri ini dapat berdampak terhadap proses pembangunan, khususnya menurunkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di IKN.

    Baca: Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pengaruhi minat investor

    Masalah kurang berminatnya investor, ujarnya. juga tidak bisa berdiri sendiri, tentunya itu ada saling terkait dengan berbagai aspek.

    ”Ya mungkin aspek legislasi, aspek regulasi, juga tentu aspek kemudahan akses dan sebagainya. Itu semua juga tentu akan menjadi pertimbangan bagi para investor,” kata Ongku pada Parlementaria di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Untuk itu, ia mendorong Plt Badan OIKN bisa meningkatkan realisasi investasi swasta yang hingga kini dinilai masih rendah.

    ”Jadi ini tidak mudah. Ada inisiatif atau ada komitmen ingin berinvestasi di IKN, itu sudah bagus. Bahwa untuk pelaksanaannya, realisasinya masih butuh waktu, investor itu pasti akan berpikir untung ruginya buat mereka,” pungkasnya.

    Dilansir tempo.co, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merilis Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.

    Laporan BPK itu mengungkap sederet permasalahan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Baca: Pesan Kepala Otorita IKN sebelum mengundurkan diri

    Laporan itu memuat 158 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional pengembangan wilayah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMD.

    Adapun pemeriksaan terhadap IKN masuk dalam pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan lainnya.

    BPK dalam laporannya menuliskan bahwa salah satu yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengembangkan perkotaan adalah lewat Kementerian PUPR yang telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

    Berikut sejumlah temuan bermasalah perihal pembangunan IKN hasil pemeriksaan BPK:

    1. Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

    “Serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis BPK.

    Baca: Pembangunan IKN dinilai melanggar hak adat masyarakat

    2. Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai.
    Hal ini terlihat dari persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL).

    Selain itu juga karena belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.

    3. Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal.

    “Diantaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali,” tulis BPK.

    Selain itu, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

    4. Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.