ruangkota

Tag: muhammadiyah

  • Pemerintah Diminta Dengarkan Masukan NU dan Muhammadiyah Soal Konflik di Pulau Rempang

    Pemerintah Diminta Dengarkan Masukan NU dan Muhammadiyah Soal Konflik di Pulau Rempang

    7cloud.asia – Pemerintah diminta memberikan perhatian serius pada masukan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait bentrok di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

    Seperti diketahui, NU dan Muhammadiyah sudah kompak bersuara untuk isu Pualu Rempang yakni perampasan hak rakyat di Pulau Rempang tidak bisa dibenarkan. 

    Anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur mengatakan, di dunia hadits dikenal istilah ‘muttafaq ‘alaih’ bila dua perawi besar Bukhari dan Muslim menyampaikan hadits yang sama.

    “Derajat hadits tersebut pun menjadi semakin kuat. Maka seperti itulah perumpamaan bila NU dan Muhammadiyah telah bersuara senada tentang peristiwa Rempang,” ujarnya  seperti dikutip Parlementaria, Minggu (17/9/2023).

    Baca: Kasus Rempang, pemerintah diminta tak merampas hak masyarakat

    Aus memaparkan, baru-baru ini NU melalui Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa perampasan tanah rakyat yang yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun tidak bisa dibenarkan.

    Baik melalui proses iqtha’  (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’  (pengelolaan lahan), maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh Pemerintah adalah haram.

    Sementara Muhammadiyah mengeluarkan 8 sikap yang di antaranya meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN.

    “Maka sikap dua Ormas Islam besar di Indonesia itu menjadi pemandu masyarakat atas simpang siur berita tentang Rempang yang beredar,” ungkap Aus. 

    Baca: DPR akan dalami kasus bentrokan di Pulau Rempang

    Aus juga meminta agar kini Jokowi tidak merampas tanah masyarakat dan adat secara semena-mena dan membatalkan rencana proyek Rempang Eco-City.

    “Tindakan aparat yang represif jelas tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak adil, zalim dan biadab, serta membahayakan persatuan Indonesia. Investasi ini harus dihentikan demi menjaga keutuhan bangsa,” pungkasnya. 

  • Din Syamsuddin Minta Jajaran Muhammadiyah Tak Justifikasi Para Perampas Hak Rakyat di Pemilu 2024

    Din Syamsuddin Minta Jajaran Muhammadiyah Tak Justifikasi Para Perampas Hak Rakyat di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

    “Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (3/3/2024).

    Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar di Pemilu 2024 ini.

    Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

    Baca: Aksi 1 Maret dukung penggunaan hak angket tuk ungkap kecurangan di Pmilu 2024

    Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif terhadap peyimpangan di Pemilu 2024, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran.

    Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Jangan sampai, ujarnya, karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku.

    ”Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkar yang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

    Baca: Pemilu 2024 disebut pemilu terburuk sepanjang era reformasi

    Dari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural.

    Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

    Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau agar para pihak yang keberatan dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini untuk menyikapinya dengan menempuh jalur konstitusi.

    “Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu, hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir melalui keterangan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Baca: Ketua KPU empat kali langgar etika

    Haedar meminta warga Muhammadiyah menempuh cara-cara pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horisontal

    Haedar mengatakan agar semua pihak tetap menjaga situasi yang kondusif dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dan tenggang rasa.

    Selanjutnya, kata dia, kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang menang dan para pendukungnya hendaknya tidak jumawa dan euforia yang berlebihan.

    “Bagi yang kalah hendaknya berjiwa besar dan legawa menerima hasil pemilu,” ujarnya.

    Baca : Pemilu 2024 dibajak Jokowi, masyarakat sipil siap bergerak melawan

    Haedar juga mengimbau semua pihak, khususnya partai politik dan para calon anggota legislatif, serta para capres-cawapres dan para pendukungnya, untuk bersabar menanti hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Lebih lanjut ia juga mengimbau agar semua pihak hendaknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hasil pemilu berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei.

    Ia juga mengapresiasi kinerja dari KPU dan semua penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat TPS, para aparat keamanan, dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pemilu, sehingga berlangsung aman, tertib, dan lancar.

    Kelancaran itu mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara, serta masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya.

    “Kami mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab dan tertib di masing-masing tempat pemungutan suara,” tutur Prof Haedar Nashir.

    Sumber: Antaranews.com

  • Muhammadiyah Perkirakan Muslim Indonesia Akan Rayakan Idul Fitri Bersamaan pada 10 April 2024

    Muhammadiyah Perkirakan Muslim Indonesia Akan Rayakan Idul Fitri Bersamaan pada 10 April 2024

    7cloud.asia – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memperkirakan, hari raya Idul Fitri 2024 atau 1 Syawal 1445 Hijriah bakal berlangsung bersamaan.

    Baik pemerintah maupun Muhammadiyah yang selama ini sering berbeda, bakal sama-sama merayakan Idul Fitri 2024 pada Rabu (10/4/2024). 

    “Insya Allah Muhammadiyah akan ber-Idul Fitri pada 10 April 2024 dan tampaknya Idul Fitri akan sama antara pemerintah dan Muhammadiyah,” kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Sabtu (6/4/2024).

    Haedar berharap kemungkinan merayakan Idul Fitri sama-sama di tanggal 10 April ini tidak membuat masyarakat bingung, mengingat penentuan awal Ramadhan antara Muhammadiyah dan pemerintah tahun ini berbeda.

    “Ramadhan-nya beda tapi Idul Fitri-nya sama karena ada perbedaan cara penetapan,” jelas Haedar.

    Baca: Mengapa sering terjadi perbedaan penentuan 1 Syawal

    Terlepas sama maupun beda, Haedar meyakini seluruh lapisan masyarakat Indonesia akan mampu menjaga toleransi.

    “Sama maupun berbeda insya Allah kita sudah masuk pada fase saling memahami dan toleransi,” ujar dia.

     

    Untuk menyatukan dan mengakhiri masalah perbedaan itu, kata Haedar, Muhammadiyah terus mengampanyekan terwujudnya Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Menurut dia, KHGT diharapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja, melainkan untuk umat Islam di seluruh dunia sehingga perbedaan itu tidak terus berulang.

    “Sehingga nanti satu tanggal baru itu berlaku untuk di semua negara. Seperti kalender masehi yang tidak ada perbedaan,” kata dia.

    Baca: Bikin shalat Ied yang ramah lingkungan

    Apabila masih terus menggunakan kalender sesuai dengan negara masing-masing, Muhammadiyah memandang perbedaan dalam menentukan waktu-waktu penting umat Islam kemungkinan besar bakal terus terjadi.

    Dalam kesempatan itu, Haedar berharap praktik ibadah selama Ramadhan mampu menumbuhkan sikap masyarakat dalam menghormati perbedaan.

    Puasa Ramadhan, menurut dia, sejatinya bukan sekadar mengubah waktu makan, namun juga meningkatkan ketakwaan dan kesalehan umat Muslim.

    “Kesalehan dalam pandangan Muhammadiyah tidak hanya berlaku pada pribadi atau individu, tetapi juga pada keluarga, sosial-masyarakat, bahkan sampai pada kesalehan bernegara dan antarbangsa,” kata dia.

    Sumber: Antaranews.com

  • Mengenal Konsep Masjid Ramah Lingkungan yang Dikembangkan PP Muhammadiyah

    7cloud.asia – Konsep ramah lingkungan yang diterapkan di Masjid At Tanwir yang berada di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta mampu menghemat 30 persen pengeluaran air melalui.

    “Ada penghematan dalam hal penggunaan air. Besarannya berkisar 20-30 persen dari total,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dikutip Antaranews.com, Senin (29/4/2024).

    Abdul Mu’ti menjelaskan penghematan air pada konsep masjid ramah lingkungan dilakukan dengan cara menampung air bekas wudu jamaah ke dalam bak penampungan.

    Air ini kemudian dipompa ke dalam sistem water recycle, untuk kemudian dipompa ke dalam tangki khusus air daur ulang.

    Baca Juga: Green Building atau Bangunan Ramah Lingkungan, Langkah Strategis untuk Antisipasi Pemanasan Global

    Kemudian, sambungnya, air tersebut didistribusikan untuk mengisi kolam ikan, menyiram tanaman, serta mencuci kendaraan operasional.

    “Air tersebut tidak digunakan untuk berwudu lagi, karena perlu kajian lebih lanjut terkait hukum-hukumnya,” ujarnya.

    Selain penghematan air, Abdul Mu’ti juga menjelaskan konsep masjid ramah lingkungan juga disertai dengan penggunaan enam panel surya yang diletakkan di masjid ini.

    Panel surya tersebut, kata dia, berkontribusi terhadap 3-5 persen kebutuhan listrik masjid, serta 10-15 persen kebutuhan listrik secara keseluruhan, yang juga berdampak pada pengeluaran organisasi sekitar 6-10 juta rupiah.

    Baca Juga: Mengenal Infrastruktur Ramah Lingkungan dan Manfaatnya Untuk Kehidupan Kota

    Ditemui langsung, Humas PP Muhammadiyah Zainal Abidin mengatakan konsep masjid ramah lingkungan merupakan upaya PP mehammadiyah dalam berbuat bijak terhadap lingkungan, termasuk di antaranya adalah air.

    “Kita lihat di mana-mana masjid itu, jamaah berwudu dengan air, tapi dibuang dengan sia-sia. Sehingga, PP Muhammadiyah punya ide untuk menggunakan sisa air wudu ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Zainal berharap banyak masjid di Indonesia dapat menerapkan teknologi serupa, untuk dapat merawat bumi ini, salah satunya dengan cara menghemat air.

    Hal tersebut senada dengan misi yang dibawa pada World Water Forum ke-10 yang fokus membahas empat hal.

    Baca Juga: Tantangan Menerapkan Infrastruktur Ramah Lingkungan dalam Perencanaan Kota

    Yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

    Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau integrated water resources management (IWRM) on small islands,

    pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.

    Sumber:Antaranews.com

  • Ngaji Ramadan: Pentingnya Reformasi Pemikiran Keagamaan yang Pro-lingkungan

    Ngaji Ramadan: Pentingnya Reformasi Pemikiran Keagamaan yang Pro-lingkungan

    7cloud.asia – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq A Mughni, MA menyoroti pentingnya reformasi pemikiran keagamaan yang lebih pro-lingkungan.

    Hal ini diungkapkannya saat membuka acara diseminasi hasil kerja advokasi dan silaturahmi lintas iman di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Kamis 20 Maret 2025.

    Acara ini bertujuan untuk memperkuat peran agama dan kepercayaan dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta membangun kolaborasi lintas iman menuju Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

    “Persoalan lingkungan dan krisis iklim adalah persoalan besar bagi Muhammadiyah. Kita perlu memahami agama secara komprehensif, bukan hanya dalam konteks hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan alam. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini Syafiq mengkritik praktik ibadah yang memicu kemubaziran yang masih marak, terutama saat bulan Ramadan dan Lebaran, di mana sampah makanan meningkat hingga 20 persen.

    Baca: Di dusun Sangurejo, ‘framing’ agama ampuh gerakkan aksi lingkungan

    “Ini menunjukkan bahwa kita belum memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan. Kita perlu menghidupkan kembali spirit green Ramadan dan mengubah pola hidup kita agar lebih ramah lingkungan,” tambahnya.

    Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, memaparkan hasil kerja advokasi yang berlangsung sejak Januari hingga Maret 2025.

    “Kami telah menyelesaikan serangkaian kerja advokasi di Jakarta, Sawahlunto (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Ambon (Maluku), dan melalui platform online. Melalui kerja ini, kami ingin melihat bagaimana keterlibatan lintas agama dan kepercayaan dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.

    Hening menjelaskan bahwa agama memiliki peran sentral dalam menggerakkan kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan.

    “Agama menjadi penjaga moral dalam melestarikan, mengelola, dan memuliakan lingkungan dengan tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini diambil dari ayat-ayat dalam kitab suci,” jelasnya.

    Baca: Agama dan gender menyokong adaptasi iklim warga Pantura

    Hasil kerja advokasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan lingkungan untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kelembagaan Organisasi Keagamaan dan Koalisi Lintas Iman

    Rekomendasi itu antara lain evaluasi terhadap kebijakan yang melanggengkan kerusakan lingkungan, penguatan kebijakan dan regulasi berorientasi lingkungan, penguatan dukungan dan pendanaan program lingkungan.

    Serta peningkatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, penghargaan dan integrasi jaringan lintas iman, peningkatan kapasitas dan advokasi kebijakan, serta strategi komunikasi dan dukungan bagi kelompok rentan.

    Muhammadiyah telah menginisiasi Eco Bhinneka untuk mendorong kerukunan umat beragama di Indonesia melalui pendekatan lingkungan.

    Pada tahun 2025, Eco Bhinneka Muhammadiyah dan Oxford Policy Management Limited (OPML) melaksanakan kegiatan konsultasi tentang kerja advokasi dalam keterlibatan keagamaan dan lintas iman untuk memitigasi dan mengelola risiko lingkungan di Sawahlunto (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), dan Ambon (Maluku).

    Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran agama dan lintas iman dalam mengelola risiko lingkungan dan perubahan iklim. Eco Bhinneka Muhammadiyah bekerja sama dengan GreenFaith Indonesia dalam menjalankan program ini.