7cloud.asia – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq A Mughni, MA menyoroti pentingnya reformasi pemikiran keagamaan yang lebih pro-lingkungan.
Hal ini diungkapkannya saat membuka acara diseminasi hasil kerja advokasi dan silaturahmi lintas iman di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Kamis 20 Maret 2025.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat peran agama dan kepercayaan dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta membangun kolaborasi lintas iman menuju Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.
“Persoalan lingkungan dan krisis iklim adalah persoalan besar bagi Muhammadiyah. Kita perlu memahami agama secara komprehensif, bukan hanya dalam konteks hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan alam. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Syafiq mengkritik praktik ibadah yang memicu kemubaziran yang masih marak, terutama saat bulan Ramadan dan Lebaran, di mana sampah makanan meningkat hingga 20 persen.
Baca: Di dusun Sangurejo, ‘framing’ agama ampuh gerakkan aksi lingkungan
“Ini menunjukkan bahwa kita belum memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan. Kita perlu menghidupkan kembali spirit green Ramadan dan mengubah pola hidup kita agar lebih ramah lingkungan,” tambahnya.
Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, memaparkan hasil kerja advokasi yang berlangsung sejak Januari hingga Maret 2025.
“Kami telah menyelesaikan serangkaian kerja advokasi di Jakarta, Sawahlunto (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Ambon (Maluku), dan melalui platform online. Melalui kerja ini, kami ingin melihat bagaimana keterlibatan lintas agama dan kepercayaan dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.
Hening menjelaskan bahwa agama memiliki peran sentral dalam menggerakkan kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan.
“Agama menjadi penjaga moral dalam melestarikan, mengelola, dan memuliakan lingkungan dengan tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini diambil dari ayat-ayat dalam kitab suci,” jelasnya.
Baca: Agama dan gender menyokong adaptasi iklim warga Pantura
Hasil kerja advokasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan lingkungan untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kelembagaan Organisasi Keagamaan dan Koalisi Lintas Iman
Rekomendasi itu antara lain evaluasi terhadap kebijakan yang melanggengkan kerusakan lingkungan, penguatan kebijakan dan regulasi berorientasi lingkungan, penguatan dukungan dan pendanaan program lingkungan.
Serta peningkatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, penghargaan dan integrasi jaringan lintas iman, peningkatan kapasitas dan advokasi kebijakan, serta strategi komunikasi dan dukungan bagi kelompok rentan.
Muhammadiyah telah menginisiasi Eco Bhinneka untuk mendorong kerukunan umat beragama di Indonesia melalui pendekatan lingkungan.
Pada tahun 2025, Eco Bhinneka Muhammadiyah dan Oxford Policy Management Limited (OPML) melaksanakan kegiatan konsultasi tentang kerja advokasi dalam keterlibatan keagamaan dan lintas iman untuk memitigasi dan mengelola risiko lingkungan di Sawahlunto (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), dan Ambon (Maluku).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran agama dan lintas iman dalam mengelola risiko lingkungan dan perubahan iklim. Eco Bhinneka Muhammadiyah bekerja sama dengan GreenFaith Indonesia dalam menjalankan program ini.
Leave a Reply