Tag: ntb

  • BMKG: Kekeringan di NTB Sudah Masuk Level Awas

    BMKG: Kekeringan di NTB Sudah Masuk Level Awas

    7cloud.asia – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk kategori Siaga dan Awas.

    Untuk mengatasi kekeringan ini BMKG mengimbau agar masyarakat NTB dapat berhemat dalam menggunakan air di musim kemarau.

    “Pada periode puncak musim kemarau tahun ini masyarakat NTB diimbau agar dapat menggunakan air secara bijak, efektif, dan efisien, karena kekeringan sudah dalam lampu kuning,” kata Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, Nindya Kirana seperti yang dilansir Antaranews.

    Baca: Penyebab El Nino dan seperti ini dampaknya pada lingkungan

    Berdasarkan data BPBD NTB, jumlah warga yang mengalami kesulitan air bersih
    akibat terdampak kekeringan mencapai 577.025 jiwa.

    Jumlah ini tersebar di 335 desa, 70 kecamatan yang ada di sembilan kabupaten dan kota di NTB, mulai dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.

    Beberapa wilayah yang masuk  level Awas, adalah Kecamatan Sambelia dan Pringgabaya (Kabupaten Lombok Timur), Kecamatan Bayan (Lombok Utara), Kecamatan Utan, Buer, dan Moyo Utara (Sumbawa), Kecamatan Palibelo (Bima), Kecamatan Rasanae Timur dan Asakota (Kota Bima).

    Baca: Kekeringan akibat El Nino picu harga beras, warga beralih ke palawija

    Kekeringan pada level siaga terjadi di Kecamatan Kilo, Manggalewa, dan Woja (Dompu), Kecamatan Donggo, Lambitu, Soromandi, dan Wawo (Bima), Kecamatan Raba dan Mpunda (Bima). 

    Selain itu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Batu Layar, Gerung, Lembar, dan Narmada), Kabupaten Lombok Tengah (Kecamatan Batukliang, Janapria, dan Praya Barat).

    Di Kabupaten Lombok Timur wilayah yang mengalami kekeringan adalah Kecamatan Jerowaru, Labuhan Haji, Sakra Barat, Sembalun, Sikur, Suela, dan Sukamulia

    Baca: El Nino percepat pencairan salju abadi di Puncak Jaya

    Wilayah lainnya di Kabupaten Lombok Utara (Kecamatan Gangga, Pemenang, dan
    Tanjung), serta Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Alas, Batulanteh, Moyohulu,
    Orong Telu, Sumbawa, dan Unter Iwes).

    Di Kabupaten Sumbawa Barat antara lain adalah (Kecamatan Brang Ene, Brang Rea, Jereweh, Maluk, Poto Tano, dan Taliwang. 

    “Level Waspada terdapat di Kabupaten Lombok Timur di Kecamatan Terara dan
    Kabupaten Lombok Tengah di Kecamatan Jonggat, serta Kabupaten Lombok Barat
    di Kecamatan Sekotong,” urainya.

    Baca: Kekeringan akibat El Nino, warga Bandung Barat kesulitan air bersih

    Nindya memaparkan pada dasarian pertama September 2023 (1-10 September 2023) diprakirakan peluang terjadinya hujan sangat rendah.

    Diperkirakan curah hujan dengan intensitas lebih 20 milimeter/dasarian memiliki probabilitas kejadian kurang dari 90 persen yang merata di seluruh wilayah NTB.

    Nindya juga mengingatkan agar masyarakat juga perlu mewaspadai akan
    terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan. Hal ini kerap terjadi pada periode puncak musim kemarau.

    Baca: Imbas El Nino, panen padi di Ciamis berkurang

    Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima,
    Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa
    yang terdampak kekeringan parah pada musim kemarau 2023.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda
    menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, pihaknya sudah
    melakukan pendistribusian air bersih di beberapa desa terdampak kekeringan.

    “Sudah ada tujuh desa yang dilakukan distribusi air bersih yaitu Desa tonggondoa, Desa Nata, Desa Kalampa, Desa Waduwani, Desa Tambe, Desa Mpili dan Desa Bugis,” jelas Nurul.

    Tim Satuan Tugas Penanganan Bencana BPBD akan terus memantau perkembangan jumlah desa yang terdampak kekeringan lantas dilakukan droping air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.

     

    Reporter: Nurakhmayani

  • Sekitar 200 Hektare Lahan Persawahan di NTB Gagal Panen Akibat Kekeringan

    Sekitar 200 Hektare Lahan Persawahan di NTB Gagal Panen Akibat Kekeringan

    7cloud.asia – Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan sekitar 200 hektare lahan pertanian di provinsi itu gagal panen akibat kekeringan.

    “Yang gagal panen itu kita hitung ada 1,62 persen atau sekitar 1.400 ton. Kalau dikonversi luas lahan yang terdampak itu ada 200 hektare dari total 242 ribu hektare luas area tanam di NTB,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Taufieq Hidayat di Mataram, Jumat (18/10/2024)

    Ia mengakui meski ada sekitar 200 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat kekeringan, hal itu belum sampai mengganggu ketersediaan atau stok pangan di NTB.

    Sebab, di triwulan ketiga, produksi lahan pertanian yang sudah panen sebanyak 1,262 juta ton gabah kering giling (GKG) dari target produksi yang ditetapkan pemerintah sebanyak 1,4 juta ton lebih.

    “Artinya, kalau melihat jumlah panen kita sudah sangat mencukupi ketersediaan pangan. Karena, kebutuhan daerah kita sekitar 962 ribu ton gabah kering giling,” ujarnya.

    Baca: Brasil alami kekeringan terburuk dalam 70 tahun terakhir

    Taufieq menambahkan walaupun ada gagal panen, hal itu bisa ditutupi dengan tambahan areal tanam seluas 54 ribu hektare dan yang dimanfaatkan ada sekitar 36 ribu hektare.

    “Meski gagal panen, kita terbantu dengan adanya program pompanisasi 4.100 unit dari Kementerian Pertanian yang dikirim ke NTB, sehingga kekeringan yang meluas tidak berpengaruh terhadap target produksi padi kita. Karena, dengan adanya pompanisasi, yang tadinya menanam satu kali bisa menjadi dua kali, dari yang dua kali bisa menanam tiga kali,” kata Taufieq Hidayat.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan sebanyak empat daerah di NTB berada para level awas kekeringan meteorologi dampak musim kemarau 2024.

    Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB Suci Agustiani mengatakan berdasarkan monitoring, analisis dan prediksi curah hujan dasarian, terdapat indikasi kekeringan meteorologi (iklim) sebagai dampak dari kejadian hari kering berturut-turut dengan potensi waspada, siaga dan awas.

    “Level awas ada empat daerah, yakni di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur,” katanya

    Baca: WMO ingatkan perubahan iklim memicu bencana ekologis

    Sementara untuk wilayah level waspada di Kota Bima dan level siaga kekeringan berpotensi di sebagian wilayah Kabupaten Bima.

    “Memasuki periode peralihan musim ini, waspada bencana hidrometeorologis,” katanya.

    Hasil monitoring indeks IOD dan ENSO pada akhir September 2024, Indeks Dipole Mode menunjukkan angka -0.10 (Netral), dan indeks ENSO bernilai -0.48 (Netral). IOD Netral diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2025.

    Sementara itu, ENSO diprediksi berpotensi menuju La Nina mulai Oktober 2024. Aliran massa udara pada pertengahan September 2024 masih didominasi oleh angin timuran.

    “Saat ini Madden Julian Oscillation (MJO) terpantau tidak aktif di phase 4 dan 5. MJO diprediksi tetap tidak aktif setidaknya awal Oktober 2024,” katanya.

    Saat ini seluruh wilayah NTB masih dalam periode musim kemarau, masyarakat NTB diimbau agar dapat menggunakan air secara bijak, efektif dan efisien.

    Sumber:Antaranews.com

  • Jaring Aspirasi Masyarakat, Komisi IX DPR Temukan Angka Stunting di NTB Meningkat

    Jaring Aspirasi Masyarakat, Komisi IX DPR Temukan Angka Stunting di NTB Meningkat


    7cloud.asia – Delegasi Komisi IX DPR menyoroti beberapa isu krusial, seperti program prioritas pemerintah yaitu pemeriksaan kesehatan gratis dan naiknya stunting dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Dalam kunjungan ini Komisi IX berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah NTB dan jajarannya mengenai pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    “Kunjungan ini sangat penting untuk melihat langsung implementasi program-program di lapangan,” kata Wakil Ketua Putih Sari usai kunjungan kerja pada Rabu (28/5/2025).

    Meskipun laporan Pemprov NTB menunjukkan capaian yang cukup baik, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah menyebabkan masyarakat dan tenaga kesehatan kesulitan dalam menginput data pemeriksaan kesehatan gratis.

    Baca: NTB sukses turunkan angka stunting dengan sanitasi layak

    “Akses internet yang terbatas menjadi penghambat utama, terutama di daerah yang blank spot, Komisi IX DPR akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar infrastruktur jaringan internet dapat dipenuhi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau,” tegasnya.

    Isu lain yang menjadi perhatian Komisi IX adalah stunting. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya meningkatnya angka stunting di NTB, padahal tahun sebelumnya NTB mencatat penurunan signifikan.

    “Peningkatan angka stunting perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah ini karena peningkatan kualitas pelaporan atau faktor lain,” ujar Putih Sari.

    Putih menegaskan komitmen Komisi IX DPR untuk mendukung pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam upaya intervensi penanggulangan stunting.

    Baca: DPR ingatkan perlindungan untuk pekerja migran Indonesia

    Terakhir, Komisi IX menyoroti masalah ketenagakerjaan. Diketahui, angka pengangguran di NTB masih tinggi, dan ditemukan adanya kesenjangan antara lulusan sekolah kejuruan dengan kebutuhan industri.

    “Kami akan mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan untuk berkoordinasi agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini penting untuk mengurangi angka pengangguran,” jelasnya.

    Hasil dari kunjungan kerja ini, lanjut Putih akan menjadi bahan diskusi penting dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan mitra kerja di Jakarta.

    “Temuan-temuan ini, terutama terkait akses internet, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program makan bergizi gratis, dan penyesuaian kurikulum sekolah kejuruan, akan menjadi fokus pembahasan,” pungkas Putih Sari.