ruangkota

Tag: ntt

  • Mengenal Kota Kupang, dari Lai Kopan yang Diperebutkan Belanda dan Portugis

    Mengenal Kota Kupang, dari Lai Kopan yang Diperebutkan Belanda dan Portugis

    7cloud.asia – Kota Kupang, mungkin banyak dari kita yang belum pernah mengunjungi ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini. Bisa karena letaknya yang cukup jauh, juga karena belum banyak orang mengenal Kupang yang terletak di ujung timur Pulau Timor.

    Mungkin juga banyak yang belum tahu kalau Kota Kupang punya sejarah yang panjang, yakni sejak abad ke-15 saat Portugis dan Belanda sedang berebut kuasa atas bumi Nusantara yang kaya akan hasil bumi.

    Meski sejarah Kota Kupang sudah terjejak sejak abad ke-15 atau saat bangsa Portugis datang ke wilayah ini untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, tanggal lahir Kota Kupang baru ditetapkan pada 23 April 1886. 

    Namun tetap saja usia Kota Kupang sudah ratusan, karena artinya hingga saat ini ibu kota NTT ini telah berumur 237 tahun. Sudah cukup tua bukan?

    Baiklah, tidak berpanjang-panjang segera saja kita ulas sejarah Kota Kupang. Kupang adalah kota kecil dengan luas 152,59 kilometer persegi yang terletak di ujung Pulau Timor tak jauh dari perbatasan dengan Timor Leste. 

    Dikutip wikipedia, nama Kupang diambil dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan, yang memerintah Kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1436, pulau Timor sudah mempunyai 12 kota bandar namun tidak disebutkan namanya.

    Kota-kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai, dan salah satunya yang strategis menghadap ke Teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Helong dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Koen Lai Bissi.

    Baca: Makna sumbu filosofi dalam tata kota Yogyakarta

    Pada tahun 1613, perusahaan dagang Belanda yang berkedudukan di Jakarta, mulai melakukan kegiatan perdagangannya di Nusa Tenggara Timur dengan mengirim 3 kapal yang dipimpin oleh Apolonius Scotte, menuju pulau Timor dan berlabuh di Teluk Kupang.

    Kedatangan rombongan VOC ini diterima oleh Raja Helong, yang sekaligus menawarkan sebidang tanah untuk keperluan markas VOC. Pada saat itu VOC belum memiliki kekuatan yang tetap di tanah Timor.

    Pada tanggal 29 Desember 1645, seorang padri Portugis yang bernama Antonio de Sao Jacinto tiba di Kupang. Dia mendapat tawaran yang sama dengan yang diterima VOC dari Raja Helong.

    Tawaran tersebut disambut baik oleh Antonio de Sao Jacinto dengan mendirikan sebuah benteng, namun kemudian benteng tersebut ditinggalkan karena terjadi perselisihan di antara mereka.

    VOC semakin menyadari pentingnya NTT untuk kepentingan dagangnya, sehingga pada tahun 1625 hingga 1663, VOC menyerang Portugis di pulau Solor. Dengan bantuan orang-orang Islam di Solor, Benteng Fort Henricus berhasil direbut oleh VOC.

    Pada tahun 1653, VOC mendarat di Kupang dan berhasil merebut bekas benteng Portugis Fort Concordia, yang terletak di muara sungai Teluk Kupang di bawah pimpinan Kapten Johan Burger.

    Kedudukan VOC di Kupang langsung dipimpin oleh Openhofd J. van Der Heiden. Selama menguasai Kupang sejak tahun 1653 sampai dengan tahun 1810, VOC telah menempatkan sebanyak 38 Openhofd dan yang terakhir adalah Stoopkert, yang berkuasa sejak tahun 1808 sampai dengan tahun 1810.

    Nama Lai Kopan kemudian disebut oleh Belanda sebagai Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang. Untuk pengamanan Kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di daerah sekitar Teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari pulau Rote, Sabu dan Solor.

    Untuk meningkatkan pengamanan kota, maka pada tahun 23 April 1886, Residen Creeve menetapkan batas-batas kota yang diterbitkan pada Staatblad Nomor 171 tahun 1886. 

    Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
    Selama masa penjajahan Belanda, Kupang menjadi pusat perlawanan rakyat Nusa Tenggara Timur melawan kolonialisme. Salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kupang adalah Frans Sales Lega.

    Ia adalah salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian menjadi Proklamator Kemerdekaan Indonesia.

    Setelah Indonesia merdeka, Kupang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1958, Kupang resmi menjadi ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru dibentuk.

    Kota Kupang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya. Kristen Protestan menjadi agama mayoritas di Kota ini dengan jumlah pemeluk mencapai 64,04%, Katolik 21,07%, Islam 14,34%, Hindu 0,51%, Buddha 0,04%, Konghucu 0,00%.

    Masyarakat Kupang terdiri dari berbagai suku seperti Timor, Flores, Sumba, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga pengaruh budaya Portugis dan Belanda yang masih terlihat hingga saat ini.

    Keberagaman budaya Kupang tercermin dari seni dan budaya yang ada di Kota Kupang seperti tari likurai, tari Nagekeo, dan tari Rote.

    Kupang juga memiliki berbagai tempat wisata yang menarik seperti Pantai Lasiana, Pantai Tablolong, dan Pantai Oetune. Selain itu, terdapat juga objek wisata sejarah seperti Benteng Concordia yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-17 dan Gereja Katolik Katedral Kupang yang merupakan salah satu gereja tertua di Indonesia.

    Pendidikan dan Ekonomi 
    Kota Kupang memiliki beberapa universitas dan perguruan tinggi yang cukup terkenal seperti Universitas Nusa Cendana dan Universitas Kristen Artha Wacana. Selain itu, terdapat juga beberapa sekolah menengah atas yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik.

    Di sisi ekonomi, Kupang memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi seperti minimnya infrastruktur dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

    Kota Kupang memiliki bandar udara internasional bernama Bandar Udara El Tari yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Selain itu, terdapat juga pelabuhan laut yang melayani kapal-kapal penumpang dan barang.

    Di dalam kota, terdapat beberapa angkutan umum seperti mikrolet atau biasa disebut bemo dan ojek yang dapat digunakan untuk transportasi sehari-hari.

    Mikrolet atau bemo di Kota Kupang tergolong unik dan nyaman dibanding daerah lain.
    Sound system yang dimodifikasi senilai puluhan juta membuat penumpang serasa berada di dalam discotik berjalan.

    Makanan Khas Kota Kupang
    Kota Kupang memiliki berbagai makanan khas yang lezat dan unik. Salah satunya adalah ikan kuah asam yang terbuat dari ikan tuna yang dimasak dengan bumbu asam pedas.

    Makanan lain yang tidak boleh dilewatkan adalah jagung bakar yang biasanya dijual di pinggir jalan. Jagung bakar ini dibakar dengan arang dan kemudian diberi bumbu seperti keju, saus tomat, atau susu kental manis.

    Rasanya yang gurih dan manis membuat jagung bakar menjadi favorit banyak orang di Kota Kupang.

    Artikel ini pertama kali terbit di halopedeka.com, baca artikel asli di sini

  • Sebanyak 67 PMI asal NTT Meninggal di Malaysia dalam 6 Bulan Terakhir

    Sebanyak 67 PMI asal NTT Meninggal di Malaysia dalam 6 Bulan Terakhir

    7cloud.asia – Sebanyak 4 Jenazah Pekerja Migran Indonesia atau PMI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tiba di bandara El Tari Kupang pada Sabtu (24/6/2023). 
     
    Dalam surat pengiriman jenazah dari KBRI di Kuala Lumpur dan Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Malaysia, penyebab kematian empat PMI asal NTT ini karena menderita sakit. 
     
    Dilansir katongntt.com, jenazah paling muda bernama Teodorus Tuke, yang berumur 23 Tahun asal Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka NTT.
     
    Berdasarkan surat bukti pencatatan kematian KBRI Kuala Lumpur, Teodorus yang beberapa waktu terakhir bekerja sebagai PMI di Malaysia meninggal disebabkan oleh komplikasi buah pinggang pada 20 Juni 2023. 
     
     
    Jenazah kedua bernama Mardiana Ngongo, PMI perempuan berumur 34 tahun asal Desa Badu Hulla, Kecamatan Lamboya. Kabupaten Sumba Barat NTT.
     
    Mardiana meninggal disebabkan right middle cerebral artery stroke, atau biasa dikenal dengan stroke.
     
    Jenazah ketiga Gregorius Halla, juga PMI berumur 55 tahun asal Desa Angkeas, Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka. Meninggal disebabkan disebut sebagai coronary artery disease.
     
    Jenazah keempat, adalah PMI bernama Yosep Lalus asal Desa Oetulu, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara.
     
    Yosep bekerja sebagai PMI buruh lading, meninggal disebabkan septic shock with multiorgan failure secondary to meliodosisi bacteremia. 
     
     
    Sebelum empat jenazah PMI ini dibawa dengan empat mobil ambulan menuju rumah keluarganya masing-masing, Suster Laurensia mendaraskan doa.
     
    Suster Laurensia yang dikenal sebagai suster kargo itu didampingi oleh Pendeta Emi Sahertian dari Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT).
     
    Setelah itu empat ambulan pembawa jenazah beriringan meninggalkan terminal Cargo Bandara El Tari Kupang dengan diringi suara sirine membelah Kota Kupang.
     
    Jenazah itu selanjutnya dimakamkan di kampungnya masing-masing. 

     
     
     
    Kedatangan 4 jenazah PMI, ini menambah panjang jumlah PMI asal NTT yang meninggal di Malaysia.
     
    Berdasarkan catatan Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, dalam enam bulan ini, sudah 67 PMI NTT yang meninggal di Malaysia.
     

    Sebagian besar PMI asal NTT yang meninggal ini bekerja di Malaysia secara nonprosedural.
     
    Bertujuan mencari kehidupan yang lebih baik dengan menjadi PMI di Malaysia, tidak sedikit warga NTT yang justru menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 
     
     
    Sebelumnya, Direskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi, saat menjemput jenazah PMI pada 9 Juni 2023 mengatakan Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) telah melakukan penyelidikan terkait banyaknya warga NTT yang bekerja sebagai PMI ilegal di Malaysia. 
     
    Penyelidikan ini diawali dengan pendataan ke daerah-daerah yang menjadi kantung PMI.

    Ia menegaskan pihaknya terus mengimbau hingga edukasi masyarakat di desa-desa untuk tidak tergiur dengan iming-iming gaji besar dengan bekeraj sebagai PMI di Malaysia secara ilegal.

    Satgas TPPO, ujarnya, juga mendatangi kantong yang sering digunakan sebagai tempat penampungan sementara PMI untuk memastikan pengiriman PMI asal NTT dilakukan secara legal sehingga para PMI terlindungi. 

    Sumber: KatongNTT, baca artikel asli di sini

     
  • Komisi X DPR Soroti Tingginya Angka Putus Sekolah dan Tidak Meratanya Pendidikan di NTT

    Komisi X DPR Soroti Tingginya Angka Putus Sekolah dan Tidak Meratanya Pendidikan di NTT

    7cloud.asia – Komisi X DPR menyoroti tingginya angka putus sekolah dan kurang meratanya kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menegaskan, kualitas pendidikan yang lebih baik akan mempengaruhi masa depan anak muda Indonesia.

    Dia mendorong seluruh stakeholder bersama-sama mendukung pemerataan pendidikan demi menjamin lahirnya kualitas pendidikan.

    “Banyak terjadi pemuda-pemuda di NTT yang berangkat ke luar negeri hanya menjadi pekerja kasar. Mestinya melalui pendidikan mereka harus bisa didorong untuk memiliki skill dan kemampuan-kemampuan beradaptasi pada sektor dunia kerja yang sangat beragam saat ini,” ungkap Dede usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/7/2023).

    Baca: Mendobrak mitor, pendidikan vokasi kini lebih dilirik dunia kerja

    Dikutip Parlementarian, Dede juga menyoroti evaluasi asesmen nasional di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), khususnya sejumlah daerah di NTT, yang dinilainya belum optimal  pelaksanaanya.

    Hal ini lantaran adanya kendala terbesar diakibatkan oleh belum maksimalnya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menyesuaikan standar asesmen nasional. 

    Sebab itu, Dede berharap ada perlakuan khusus dari Kementerian Pendidikan Budaya Teknologi dan Riset (Kemendikbudristek) terhadap satuan pendidikan yang berada di 3T agar penilaian siswa dilakukan secara ‘hybrid’.

    “Hybrid itu artinya sebagian untuk wilayah perkotaan bisa menggunakan asesmen nasional tapi sebagian wilayah yang daerah masih remote atau belum terjangkau masih bisa menggunakan sistem ujian nasional,” terangnya.

    Baca: Lebih dari 6000 anak Papua tidak sekolah

    Menutup pernyataannya, ia mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memberikan atensi khusus penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T.

    Penyelenggaraan pendidikan di daerah 3 T ini menjadi pekerjaan bersama dan harus ada atensi khusus dari pemerintah, terutama dari Presiden tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah 3T.

    “Kami sepakat memang perlu ada dukungan anggaran tambahan karena (di sini) partisipasi pendidikan masih rendah,” tandas Dede

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X DPR Anita Jacoba mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT untuk berkomitmen mendukung penuh pemerataan akses pendidikan.

    Baca: PKBM, harapan bagi mereka yang putus sekolah

    Berdasarkan informasi yang diterimanya, angka putus sekolah dan mengulang di SMA dan SMK di NTT masih tinggi. Diketahui, pada tahun ajar 2020-2021, tingkatan SMA mencapai 1.518 siswa, dan tingkatan SMK mencapai 1.059 siswa.

    “Saya sebagai anggota Komisi X akan memastikan, supaya pemerintah pusat memberikan anggaran pendidikan yang lebih besar untuk NTT,” ucap Anita usai mengikuti agenda 

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM Pendidik, dan beasiswa. Untuk Pemerintah Daerah, (saya dorong agar) berkomitmen secara proaktif  untuk mewujudkan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun.

    Baca: Potret pendidikan di daerah 3T

    Dalam kesempatan itu Anita juga menyoroti asesmen nasional, yang penyelenggaraanya belum optimal akibat adanya ‘gap’ pemahaman pelaksanaan asesmen nasional antara Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dan para kepala sekolah.

    Jika kondisi ini dibiarkan, sebutnya, akan menimbulkan polemik pendidikan yang tentu akan mengorbankan tenaga pendidik sekaligus para siswa.

    “Seharusnya program pemerintah harus ada sosialisasi dari pusat, lalu dinas-dinas terkait, dan kepala dinas melakukan sosialisasi lagi kepada para kepala sekolah (mengenai) apa yang harus disiapkan untuk menghadapi asesmen ini,” terang Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

    Baca: Pandemi Covid-19 akibatkan learning loss secara massal

    Ia menegaskan asesmen ini sebenarnya tujuannya bagus, yakni agar sekolah bisa melihat gambaran seperti apa guru dan siswanya. Tapi ia melihat kepala sekolah tidak memahami tujuan tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah

    Sebagai Wakil Rakyat Daerah Pemilihan NTT II, ia mendorong Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk aktif menyelenggarakan pelatihan yang mendukung pendidikan yang mangkus dan sangkil.

    Baginya, upaya ini krusial guna membumikan Program Merdeka Belajar, yang nantinya berdampak pada hasil assesmen nasional yang lebih baik.

    Maka dari itu, dirinya sepakat bahwa peningkatan kualitas kepala sekolah dan gurunya harus diperhatikan, khususnya di Provinsi NTT. 

    Baca: Seperti ini dukungan Presiden Jokowi bagi pendidikan vokasi

     

  • Mampukah Pembangunan Pariwisata Entaskan Kemiskinan di NTT?

    Mampukah Pembangunan Pariwisata Entaskan Kemiskinan di NTT?

    7cloud.asia – Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Theresia M. Florensia mengatakan pembangunan kegiatan pariwisata mendukung upaya pengentasan kemiskinan di NTT.

    Ikhwal pembangunan pariwisata untuk mengentaskan kemiskinan di NTT ini diungkapkan Theresia saat berbicara di Multidimensional Poverty Forum 2023 sekaligus Launching Riset IKM 2012-2021, Rabu (9/8/2023) di Jakarta. 

    “Pariwisata dipilih karena memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” jelas Theresia. 

    Theresia menambahkan, dalam menciptakan efek ekonomi yang
    berdampak bagi masyarakat, Pemprov NTT juga berupaya menjadikan NTT sebagai basis mata-rantai sisi hulu dari rantai pasokan global di bidang industri
    pembenihan/pembibitan, dan bahan baku industri pengolahan. 

    Baca: Potret kemiskinan multidimensi di Indonesia

    Menurutnya, Salah satu hambatan Pemprov NTT dalam pembangunan rumah layak huni adalah batasan kewenangan.

    “Pemprov hanya memiliki dua kewenangan terkait dengan hal tersebut yaitu pembangunan rumah akibat bencana dan relokasi sebagai dampak proyek pemerintah,” terang Theresia. 

    NTT merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angka kemiskinan NTT berada di kisaran 20 persen atau lebih tinggi dari angka nasional (9 persenan).

    BPS NTT mencatat, jumlah penduduk miskin di NTT per Maret 2023 sebesar 1.141.110 orang atau meningkat sebanyak 9.500 orang dibandingkan Maret 2022.

    Baca: Indonesia masuk negara menengah, haruskah standar kemiskinan dinaikkan?

    “Peningkatan penduduk miskin terjadi di wilayah perkotaan 0,28 persen, sedangkan wilayah pedesaan menurun 0,1 persen,” Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B Kale di Kupang, Senin, (17/7/2023) seperti dikutip Antaranews.com

    Ia menjelaskan, meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat, komposisi penduduk miskin di NTT didominasi di wilayah pedesaan yaitu 23,76 persen, sedangkan perkotaan 9,12 persen.

    Matamira menjelaskan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah penduduk miskin.

    Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yakni tingkat kedalaman yang mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

    Baca: Penurunan kemiskinan ekstrim jadi poin penilaian kepala daerah

    Selain itu, juga terkait indeks keparahan kemiskinan yang mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

    Di NTT, kata dia, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 3,326 dibanding Maret 2022 sebesar 3,632.

    Sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun dari 0,340 di Maret 2022 menjadi 0,270 pada Maret 2023.

    “Penurunan indeks ini menunjukkan kemajuan positif dalam upaya bersama kita untuk menurunkan kemiskinan di NTT,” katanya.

    Baca: Pemerintah targetkan angka kemiskinan turun ke angka 7,5 persen pada 2024

    BPS NTT menyebut, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpengaruh besar pada kenaikan angka kemiskinan.

    Garis kemiskinan per kapita di NTT pada September 2022 adalah Rp 490.909. Ini disumbang 77,52 persen oleh kategori makanan dibandingkan kategori bukan makanan sebesar 22,48 persen.

    Pemerintah diminta untuk konsentrasi terhadap stabilitas harga, kontrol terhadap stok barang, bahwa yang kami lihat komoditas barang di NTT ini banyak di datangkan dari luar daerah. 

    Direktur Eksekutif PRAKARSA  Ah MAftuchan berpendapat bahwa kata kunci mendasar dalam mengakselerasi efektifitas manajemen pembangunan adalah ‘tata kelola’.

    Baca: Pemerintah berharap pada 2024 tak ada lagi kemiskinan ekstrim

    “Tata kelola pembangunan yang baik dapat dibangun dengan partisipasi multistakeholders yang bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan,” kata Maftuchan. 

    Maftuchan menambahkan, hasil penghitungan IKM Prakarsa dapat
    digunakan Pemerintah Daerah untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan.

    Dengan demikian, penyusunan prioritas anggaran daerah terbentuk dengan baik dan akurat.

    “Jangan seperti sekarang, proses penganggaran daerah ibarat ‘mengoles mentega di atas roti tawar’, programnya itu-itu saja, hanya angkanya dinaikkan sedikit-sedikit setiap tahun,” tuturnya. 

    Baca: Mencari solusi kemiskinan ekstrim di Indonesia

    Menutup acara, Ketua Badan Pengurus PRAKARSA, Purnama Adil Marata menegaskan, indeks kemiskinan multidimensi harusnya menjadi tolok ukur resmi untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia.

    “Dengan mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi, strategi pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efektif,” tutupnya.

  • Pj Gubernur NTT Cabut Kebijakan Jam Masuk Sekolah Pukul 05.30

    Pj Gubernur NTT Cabut Kebijakan Jam Masuk Sekolah Pukul 05.30

    7cloud.asia – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake, pada Kamis (21/9/2023), resmi menghentikan kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 Wita di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 

    Setelah kebijakan masuk sekolah pagi yang diterapkan di era mantan gubernur NTT Vicktor Laiskodat tersebut dicabut, kini jam masuk sekolah para siswa dikembalikan ke semula.

    “Pemerintah telah mengambil langkah bahwa tanggal 21 September 2023, jam masuk sekolah dikembalikan ke jadwal masuk semula yaitu 07.00 Wita,” kata Ayodhia dalam rapat paripurna ke-3 masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di ruang sidang utama DPRD NTT, Kamis (21/9/2023).

    Baca: Angka putus sekolah di NTT tergolong tinggi, ini kata DPR

    Keputusan tersebut diambil setelah Ayodhia mengunjungi sekolah-sekolah yang menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 Wita dan berdialog dengan berbagai pihak terkait.

    Tak hanya menghentikan kebijakan tersebut, dia juga akan mempelajari kebijakan jam belajar tiga negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.

    “Ada tiga negara yang kami pelajari yakni Finlandia, Jepang, dan Jerman,” ungkap Ayodhia.

    Baca: Mampukah pembangunan pariwisata enatskan kemiskinan di NTT

    Menengok ke belakang, kebijakan sekolah jam 5.30 pagi di NTT diklaim untuk membangun etos kerja.

    Gubernur NTT saat itu, Viktor Bungtilu Laiskodat meminta Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan memulai sekolah jam 05.00 Wita. 

    Viktor meminta para siswa membiasakan diri bangun pukul 04.00 Wita untuk memulai pelajaran pukul 05.00 Wita. Tetapi kebijakan ini diberlakukan hanya untuk sekolah menengah atas

    Baca: Mendobrak mitos, kini sekolah vokais bukan lagi pilihan kedua

    “Ini khusus SMA, kalau SMP tidak,” kata Viktor saat itu di hadapan sejumlah Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kota Kupang, dalam video tersebut.

    “Di kota kita ubah, sekolah mulai jam 05.00 pagi, setuju tidak kepala sekolah,” tanya Viktor saat itu.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Linus Lusi membenarkan video tersebut. Kebijakan itu diklaim diberlakukan untuk melatih kedisiplinan siswa.

    Baca: Mengurai kompleksnya masalah pendidikan di Papua

    “Ini untuk melatih kedisiplinan anak-anak NTT,” kata Linus ketika diwawancarai Maret 2023.

    Sumber: kompas.com

    6

  • Selama 60 Hari Lebih Tak Turun Hujan, 4 Kabupaten di NTT Berstatus Awas

    Selama 60 Hari Lebih Tak Turun Hujan, 4 Kabupaten di NTT Berstatus Awas

    7cloud.asia – Empat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini berstatus awas kekeringan meteorologis karena selama 60 hari lebih berturut-turut tidak turun hujan.  

    Status ini dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Senin (13/11/2023).

    “Saat ini zona musim di NTT berada dalam periode musim kemarau, sehingga diperlukan kewaspadaan terkait ancaman kekeringan,” jelas Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Nusa Tenggara Timur Rahmattulloh Adji seperti yang dikutip Antaranews.

    Keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kupang meliputi wilayah Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Semau dan Semau Selatan. Sementara di Kota Kupang meliputi wilayah Alak, Kota Raja dan Maulafa.

    Selain itu, Kabupaten Malaka meliputi wilayah Botin Leobele, Kobalima, Kobalima Timur, Malaka Barat, Malaka Tengah, Malaka Timur, Weliman, dan Wewiku.

    Baca: Imbas kekeringan petani di Bogor dapat asuransi Rp 6 juta

    Satu-satunya kabupaten di Pulau Flores yang memiliki hari tanpa hujan berturut-turut lebih dari 60 hari, yaitu Kabupaten Sikka meliputi wilayah Lela dan Paga.

    Kekeringan ini berdampak buruk terutama pada sektor pertanian yang menggunakan sistem tadah hujan, serta pengurangan ketersediaan air tanah, sehingga dapat menyebabkan kekurangan air bersih bagi kebutuhan warga.

    “Selain itu, juga berdampak pada meningkatnya potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah itu,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Rahmattulloh menjelaskan peluang curah hujan sangat rendah atau kurang dari 20 mm/dasarian dengan peluang lebih dari 90 persen di sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Baca: Dampak el nino warga Ciamis antre air

    Sebelumnya Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan pada akhir tahun, bulan Desember wilayah yang berpotensi turun hujan adalah Jawa Timur bagian Utara, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian besar Sulawesi Tenggara dan Maluku.

    Hujan tersebut bisa diatas normal maupun di bawah normal. Untuk NTT sebagian Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah bagian utara, Papua Barat bagian selatan dan Papua bagian barat hujan terjadi dibawah normal.

    Swlain itu, hujan di bawah normal juga berpeluang mengguyur sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, Lampung bagian selatan, sebagian kecil Banten, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian selatan.

    Reporter: Nurakhmayani

  • NTT Darurat Rabies, 11 Orang Meninggal

    NTT Darurat Rabies, 11 Orang Meninggal

    7cloud.asia – Sebanyak 1.823 kasus gigitan hewan penular rabies menyebabkan 11 orang meninggal dunia di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Pemerintah pun menetapkan NTT dalam status darurat rabies dan kejadian luar biasa.

    Kasus rabies di NTT tersebut tercatat hingga 15 November di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU).

    Merebaknya kasus rabies ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy pada Selasa (21/11/2023).

    Baca: Indonesia targetkan bebas rabies pada 2030

    Kasus rabies ini juga telah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan (kemenkes). Pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) dan Kemenkes untuk mengatasi penularan virus rabies ini.

    “BNPB segera membentuk Satgas terpadu penanganan darurat Rabies di NTT atas permohonan Gubernur NTT,” kata Muhadjir usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, di Kantor Kemenko PMK.

    Selanjutnya Muhadjir menjelaskan pemerintah melakukan berbagai cara untuk mencegah penularan rabies yang lebih masif.

    Pemerintah akan melakukan pendekatan kuratif dengan mengincar vaksinasi langsung kepada hewan yang berpotensi membawa penyakit rabies terutama anjing.

    Baca: Sejumlah kabupaten di NTT sudah lama dalam status KLB rabies

    “Saat ini, vaksinasi pada hewan anjing baru bisa direalisasikan sebanyak 17 persen. Karena pertama memang jumlah vaksinasinya terbatas, kedua biaya operasionalnya rendah,” jelasnya.

    Muhadjir mengatakan BNPB akan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasional satgas penanganan dan penanganan rabies, termasuk penambahan vaksin dan peralatan vaksin rabies.

    Pemanfaat DSP ini, lanjut Muhadjir, akan melalui koordinasi pusat Satgas Terpadu dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Kemenkes, dan juga pemerintah daerah.

    “Kita harapkan targetnya NTT vaksinasi rabies bisa dicapai 70 persen. Sehingga tercapai herd immunity,” ungkapnya.

    Baca: Bahaya mikroplastik untuk kesehatan

    Selanjutnya pemerintah akan melakukan pendataan hewan anjing yang berpotensi membawa penyakit rabies di NTT.

    Pemerintah juga kan melakukan vaksinasi dengan cara baru melalui oral yang dicampurkan pada makanan anjing. 

    Muhadjir juga meminta ada pendataan penduduk anjing di NTT sehingga bisa kita pastikan ketika vaksinasi 70 persen anjing bisa tervaksin.

    Kemudian juga ada vaksinasi baru bentuk oral nanti bisa dikamuflase ke dalam makanan hewan.

    “Dengan demikian diharapkan penanganan rabies yang sudah endemi ini bisa teratasi,” urainya. 

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Dicurhati Tingginya Kasus TPPO di NTT, ini Solusi yang Ditawarkan Ganjar Pranowo

    Dicurhati Tingginya Kasus TPPO di NTT, ini Solusi yang Ditawarkan Ganjar Pranowo

    7cloud.asia – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timr (NTT) menjadi persoalan yang dikeluhkan Romo Verno saat berdialog dengan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

    Diskusi Romo Verno dan Ganjar berlangsung di Keuskupan Agung Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (2/12/2023).

    Dalam dialog bersama Ganjar beserta romo, pendeta, dan suster itu, Romo Verno mengatakan bahwa kasus perdagangan orang di NTT cukup meresahkan masyarakat.

    Berdasarkan data Pemprov NTT, 185 orang pekerja asal NTT telah menjadi korban TPPO sepanjang semester pertama tahun 2023 saja.

     

    Baca: Angka putus sekolah di NTT tergolong tinggi

    Romo Verno pun bertanya bagaimana cara pasangan Ganjar-Mahfud mengatasi tingginya angka TPPO di NTT.

    “NTT ini semakin meningkat malah, dan memang ini hasil analisa kami bahwa ini berat untuk menghapus dan menghilangkan (Kasus TPPO) di NTT,” kata Romo Verno.

    Merespons hal tersebut, Ganjar menyebut modus tersangka melakukan tindak pidana TPPO kebanyakan adalah persoalan ekonomi.

    Kesimpulan Ganjar ini diambil dari hasil pemantauannya dari pemberitaan di sejumlah media.

    Maka Ganjar berpendapat bahwa salah satu cara menekan TPPO di NTT adalah pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan.

    Baca: Pembangunan setor pariwisata diharapkan entaskan kemiskinan di NTT

    Ganjar bersama Mahfud MD telah mengusung program 1 keluarga miskin 1 sarjana.

    Melalui program itu, Ganjar-Mahfud berupaya memastikan setiap keluarga miskin setidaknya punya minimal 1 orang sarjana dengan menyekolahkannya.

    Menurut Ganjar, dengan pendidikan berkualitas dan program pengentasan kemiskinan yang apik, berbagai tindak kriminalitas seperti TPPO akan mampu dikurangi.

    “Permasalahan dasarnya adalah kemiskinan, mencegahnya kita harus mengentaskan kemiskinanan. Maka satu keluarga miskin harus ada satu sarjana. Sekolahlah yang bisa membikin terselamatkan,” tuturnya.

    Baca: Mendobrak mitos, agar pendidikan vokasi tak lagi jadi pilihan kedua

    Selama memimpin Jawa Tengah (Jateng) dua periode sebagai gubernur, Ganjar sendiri memiliki pengalaman membangun program SMKN Jateng untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

    Ganjar ingin mengadopsinya dalam kepemimpinan nasional nanti.

    “Banyak yang menjadi perhatian para romo termasuk TPPO ini ya. Saya kira ini menjadi catatan kita bersama dan mesti dicegah,” kata Ganjar.

  • BBM Bersubsidi Langka, Petani dan Nelayan di Sejumlah Wilayah di NTT Terdampak

    BBM Bersubsidi Langka, Petani dan Nelayan di Sejumlah Wilayah di NTT Terdampak

    7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto meminta Pertamina meningkatkan pengawasannya terhadap sistem penyaluran BBM bersubsidi.

    Hal tersebut ditekankan Darmadi saat merespons adanya dugaan penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyebabkan kelangkaan di sejumlah titik di wilayah tersebut.

    Kelangkaan BBM bersubsidi sudah lama terjadi di NTT, seperti Pulau Timor, Belu, Kota Kupang, hingga kawasan wisata Labuan Bajo. Namun, hingga kini belum ada pembenahan dari otoritas terkait.

    “Kami meminta agar Pertamina segera turun langsung ke lapangan melakukan identifikasi dan pengawasan. Jangan sampai kelangkaan tersebut berimplikasi serius terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di bawah,” ungkap Darmadi Durianto, dalam keterangan tertulis seperti dikutip Parlementaria, Selasa (10/9/2024).

    Darmadi memandang kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah di NTT terjadi karena tidak efektifnya pengawasan dalam proses distribusi, sehingga terjadi praktik penyelundupan BBM ke negara tetangga.

    Baca: Mulai Oktober, pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi

    “Kenakalan yang terjadi salah satunya adalah penyelundupan BBM bersubsidi sampai ke negara Timor Leste. Memang NTT, khususnya Pulau Timor ini adalah wilayah perbatasan. Tapi bukan berarti pengawasan abai sehingga banyak celah pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya.

    Kelangkaan BBM berimbas pada kehidupan masyarakat kecil seperti nelayan maupun petani dan membuat perekonomian mereka semakin menurun.

    Belum lagi, kata Darmadi, sektor pariwisata pun ikut terdampak karena kelangkaan juga terjadi di kawasan Labuan Bajo.

    “Nelayan misalnya, mereka tidak bisa melaut setiap hari. Proses produksi pertanian juga begitu, petani susah mendapat BBM subsidi untuk operasional alsitan. Padahal untuk membeli BBM subsidi syaratnya aja susah,” papar Politisi PDI-Perjuangan ini.

    Pariwisata juga kena imbas, karena transportasi di Labuan Bajo, BBM sangat vital. Akhirnya menyebabkan ketidakpuasaan wisatawan, dan menyulitkan pelaku sektor pariwisata dan ekraf, termasuk UMKM.

    Baca: Silang pendapat soal pembataan BBM bersubsidi

    Darmadi menilai, kondisi ini sudah sangat meresahkan karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara, justru menjadi korban praktik korupsi dan ketidakadilan.

    “BBM bersubsidi ini kan untuk rakyat kecil, tapi disalahgunakan buat sektor industri. Apalagi sampai diselundupkan ke negara lain, kan keterlaluan. Hak-hak masyarakat kita dibajak oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab,” ujar Darmadi.

    Darmadi meminta komitmen tegas Pemerintah, seperti Kementerian BUMN, Pertamina dan stakeholder terkait dalam memberantas mafia BBM bersubsidi sehingga distribusinya tepat sasaran.

    “Mafia BBM yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM bersubsidi adalah cerminan dari ketidakberesan pengawasan di tingkat daerah hingga pusat,” jelasnya.

  • Angka Kemiskinan di NTT Jauh di Atas Rata-rata Nasional: Perlu Perlakuan Khusus dari Pusat

    Angka Kemiskinan di NTT Jauh di Atas Rata-rata Nasional: Perlu Perlakuan Khusus dari Pusat

    7cloud.asia – Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki kekhususan yang memerlukan perhatian serius dan intervensi lebih dari pemerintah pusat.

    Angka kemiskinan di NTT masih sangat tinggi yakni 20 persenan, sementara angka kemiskinan nasional saat ini di kisaran 8 persen.

    Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan saat kunjungan kerja reses Komisi XI DPR ke Kabupaten Manggarai Barat, NTT Rabu (28/05/2025), menekankan perlunya perlakuan khusus dari pemerintah pusat untuk menekan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi.

    Selain kemiskinan, Marwan juga menyoroti indikator lain seperti tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, hingga gini rasio yang menurutnya masih belum menggembirakan.

    Baca: Perubahan iklim berpotensi memicu naiknya angka kemiskinan

    Oleh karena itu, ia mendorong adanya kebijakan fiskal yang lebih afirmatif untuk mempercepat pembangunan dan mengejar ketertinggalan ekonomi di wilayah ini.

    “Pemerintah pusat harus melakukan treatmen khusus secara fiskal supaya ekonomi di NTT ini bisa lebih berafirmasi, mendekati daerah-daerah lain yang di Indonesia sudah lebih maju,” ujarnya.

    Tak hanya dari sisi fiskal, Marwan juga mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan untuk lebih aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM.

    Ia menekankan pentingnya ketersediaan kredit murah yang dapat diakses pelaku usaha kecil di NTT.

    Marwan meminta kepada OJK melalui industri perbankan supaya lebih banyak mengguyurkan kredit-kredit murah untuk menggerakkan UMKM di NTT.

    Baca: Ketiadaan akses digital dapat melanggengkan kemiskinan

    Dengan akselerasi dari sisi moneter, fiskal, dan perbankan, kita berharap angka kemiskinan di NTT bisa ditekan dan tidak terlalu jauh gap-nya dibandingkan nasional,” jelasnya.

    Marwan memaparkan bahwa pendapatan per kapita di NTT saat ini baru berada di kisaran Rp25 juta per tahun, jauh di bawah angka nasional yang telah mencapai Rp78 juta.

    Tanpa intervensi khusus, dia khawatir kesenjangan ini akan terus melebar.

    “Kalau tidak ada intervensi baik dari sisi fiskal, perbankan maupun moneter, keadaan NTT ini 10 tahun lagi juga tidak akan jauh berbeda,” ungkapnya.

    Ia mengakui bahwa di kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata unggulan telah mengalami kemajuan. Namun, pembangunan di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota lainnya di NTT masih berjalan sangat lambat.

    Oleh karena itu, Marwan mendesak pemerintah agar memperluas perhatian dan program pembangunan ke luar wilayah strategis nasional.

    “Kita mendorong intervensi yang lebih merata agar akselerasi pembangunan di NTT bisa cepat dan ketertinggalannya dengan wilayah lain tidak makin melebar,” pungkasnya.

    Baca: Akankah pembangunan pariwisata mampu mengentaskan kemiskinan di NTT?