7cloud.asia – Komisi X DPR menyoroti tingginya angka putus sekolah dan kurang meratanya kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menegaskan, kualitas pendidikan yang lebih baik akan mempengaruhi masa depan anak muda Indonesia.
Dia mendorong seluruh stakeholder bersama-sama mendukung pemerataan pendidikan demi menjamin lahirnya kualitas pendidikan.
“Banyak terjadi pemuda-pemuda di NTT yang berangkat ke luar negeri hanya menjadi pekerja kasar. Mestinya melalui pendidikan mereka harus bisa didorong untuk memiliki skill dan kemampuan-kemampuan beradaptasi pada sektor dunia kerja yang sangat beragam saat ini,” ungkap Dede usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/7/2023).
Baca: Mendobrak mitor, pendidikan vokasi kini lebih dilirik dunia kerja
Dikutip Parlementarian, Dede juga menyoroti evaluasi asesmen nasional di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), khususnya sejumlah daerah di NTT, yang dinilainya belum optimal pelaksanaanya.
Hal ini lantaran adanya kendala terbesar diakibatkan oleh belum maksimalnya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menyesuaikan standar asesmen nasional.
Sebab itu, Dede berharap ada perlakuan khusus dari Kementerian Pendidikan Budaya Teknologi dan Riset (Kemendikbudristek) terhadap satuan pendidikan yang berada di 3T agar penilaian siswa dilakukan secara ‘hybrid’.
“Hybrid itu artinya sebagian untuk wilayah perkotaan bisa menggunakan asesmen nasional tapi sebagian wilayah yang daerah masih remote atau belum terjangkau masih bisa menggunakan sistem ujian nasional,” terangnya.
Baca: Lebih dari 6000 anak Papua tidak sekolah
Menutup pernyataannya, ia mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memberikan atensi khusus penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T.
Penyelenggaraan pendidikan di daerah 3 T ini menjadi pekerjaan bersama dan harus ada atensi khusus dari pemerintah, terutama dari Presiden tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah 3T.
“Kami sepakat memang perlu ada dukungan anggaran tambahan karena (di sini) partisipasi pendidikan masih rendah,” tandas Dede
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X DPR Anita Jacoba mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT untuk berkomitmen mendukung penuh pemerataan akses pendidikan.
Baca: PKBM, harapan bagi mereka yang putus sekolah
Berdasarkan informasi yang diterimanya, angka putus sekolah dan mengulang di SMA dan SMK di NTT masih tinggi. Diketahui, pada tahun ajar 2020-2021, tingkatan SMA mencapai 1.518 siswa, dan tingkatan SMK mencapai 1.059 siswa.
“Saya sebagai anggota Komisi X akan memastikan, supaya pemerintah pusat memberikan anggaran pendidikan yang lebih besar untuk NTT,” ucap Anita usai mengikuti agenda
Anggaran tersebut akan digunakan untuk sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM Pendidik, dan beasiswa. Untuk Pemerintah Daerah, (saya dorong agar) berkomitmen secara proaktif untuk mewujudkan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun.
Baca: Potret pendidikan di daerah 3T
Dalam kesempatan itu Anita juga menyoroti asesmen nasional, yang penyelenggaraanya belum optimal akibat adanya ‘gap’ pemahaman pelaksanaan asesmen nasional antara Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dan para kepala sekolah.
Jika kondisi ini dibiarkan, sebutnya, akan menimbulkan polemik pendidikan yang tentu akan mengorbankan tenaga pendidik sekaligus para siswa.
“Seharusnya program pemerintah harus ada sosialisasi dari pusat, lalu dinas-dinas terkait, dan kepala dinas melakukan sosialisasi lagi kepada para kepala sekolah (mengenai) apa yang harus disiapkan untuk menghadapi asesmen ini,” terang Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Baca: Pandemi Covid-19 akibatkan learning loss secara massal
Ia menegaskan asesmen ini sebenarnya tujuannya bagus, yakni agar sekolah bisa melihat gambaran seperti apa guru dan siswanya. Tapi ia melihat kepala sekolah tidak memahami tujuan tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah
Sebagai Wakil Rakyat Daerah Pemilihan NTT II, ia mendorong Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk aktif menyelenggarakan pelatihan yang mendukung pendidikan yang mangkus dan sangkil.
Baginya, upaya ini krusial guna membumikan Program Merdeka Belajar, yang nantinya berdampak pada hasil assesmen nasional yang lebih baik.
Maka dari itu, dirinya sepakat bahwa peningkatan kualitas kepala sekolah dan gurunya harus diperhatikan, khususnya di Provinsi NTT.
Baca: Seperti ini dukungan Presiden Jokowi bagi pendidikan vokasi
Leave a Reply