ruangkota

Tag: oecd

  • Mengungkap Fakta dari Turunnya Skor PISA 2022 Indonesia

    Mengungkap Fakta dari Turunnya Skor PISA 2022 Indonesia

    7cloud.asia – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), awal Desember lalu merilis publikasi terbaru dari Programme for International Student Assessment atau PISA 2022 

    OECD adalah organisasi internasional dari 38 negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi. Sedangkan skor PISA termasuk PISA 2022 bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan pembelajaran di negara-negara anggota OECD.

    Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim secara khusus  menanggapi rilis skor PISA 2022 dari OECD ini.

    Melalui akun instagram pribadinya, Nadiem merespons rilis OECD terkait skor PISA 2022 tersebut dengan menekankan prestasi Indonesia yang berhasil naik 5 hingga 6 peringkat.

    Literasi membaca naik 5 peringkat, literasi matematika naik 5 peringkat, dan literasi sains naik 6 peringkat.

    Namun, paparan dari Nadiem Makarim hanya mengambil yang baik-baiknya saja (cherry picking). Padahal, penting juga untuk melihat bagaimana hasil PISA 2022 tersebut menggambarkan situasi pendidikan Indonesia saat ini.

    Baca: Skor PISA 2022 Indonesia anjlok

    Reza Aditia PhD student, Eötvös Loránd University yang juga akademisi yang salah satu fokus risetnya adalah kesenjangan pendidikan, menganalisis dataset mentah PISA 2022 ini.

    Berikut tulisan Reza seperti diterbitkan di The Converstion. 

    Tidak seperti data Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) milik Kemdikbudristek, dataset mentah PISA milik OECD dipublikasikan dalam laman websitenya.

    “Sehingga seluruh pihak dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan analisis lebih lanjut, selain analisis-analisis yang telah OECD lakukan dalam laporan mereka,” tulis Reza.

    Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendidikan di Indonesia antara daerah rural dan daerah urban yang mempengaruhi capaian pembelajaran.

    Baca: Gegara pandemi skor PISA global anjlok

    Capaian berdasarkan geografi sekolah.

    Berdasarkan grafik 1 di atas, kelompok geografi sekolah yang paling rendah pada literasi matematika adalah sekolah-sekolah yang termasuk pada kategori village, hamlet atau rural area (daerah pedesaan berpenduduk kurang dari 3.000 jiwa)

    Kelompok ini mendapat skor 341,94. Skor ini berada di level 1b atau di bawah level 2, yang dianggap sebagai kecakapan minimum.

    Artinya, anak sekolah usia 15 tahun (atau 3 SMP) yang berada di kelompok geografi ini hanya mampu melakukan penghitungan sederhana dengan bilangan bulat.

    Siswa juga dapat mengikuti instruksi yang ditentukan dengan jelas, yang didefinisikan dalam teks singkat dan tata kalimat yang sederhana.

    Grafik 2 – Literasi membaca berdasarkan geografi sekolah.
    Konsisten dengan temuan sebelumnya, murid-murid yang berada di sekolah dengan kategori village, hamlet or rural area adalah kelompok yang memperoleh skor paling rendah pada uji literasi membaca.

    Kelompok ini hanya memperoleh skor 343,05 (level 1a).

    Murid-murid yang berada di level 1a dapat memahami arti harfiah dari kalimat atau paragraf pendek, serta dapat mengenali tema utama atau tujuan penulis dalam sebuah teks tentang topik yang sudah dikenal.

    Mereka juga dapat membuat hubungan sederhana antara beberapa informasi yang berdekatan, atau antara informasi yang diberikan atau berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya.

    Namun, mereka akan mengalami kesulitan dalam menafsirkan makna suatu teks jika informasinya tidak eksplisit atau ketika teks tersebut memuat beberapa informasi pengecoh.

    Skor ini berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok geografi lainnya, terutama dengan sekolah-sekolah yang berada pada geografi large city (kota besar dengan jumlah penduduk 1.000.000 hingga 10.000.000 jiwa).

    Baca: Skor PISA 2022 Indonesia mundur ke tahun 2000an


    Grafik 3 – Literasi sains berdasarkan geografi sekolah.

    Hasil tes yang diperoleh dari literasi sains juga menunjukkan bahwa sampel yang berada di sekolah dengan geografi village, hamlet or rural merupakan kelompok yang memiliki skor rata-rata literasi sains paling rendah (366,56 atau level 1a) jika dibandingkan dengan kelompok geografi sekolah lainnya.

    Siswa-siswi ini hanya mampu menggunakan informasi dasar serta pengetahuan sesuai prosedur untuk mengenali atau mengidentifikasi penjelasan fenomena ilmiah sederhana.

    Skor ini memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik dengan skor literasi sains yang diperoleh dari sampel yang berada pada kelompok geografi lainnya, dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa.

    Baca: Jumlah sarjana yang menganggur makin bertambah

    Hasil analisis yang telah dipaparkan di atas bisa menjadi langkah awal untuk melihat hasil PISA 2022 secara lebih kritis, agar keberhasilan yang dikabarkan tidak fokus pada peringkat saja.

    Pierre Bourdieu, sosiolog pendidikan asal Prancis, pernah menyebutkan bahwa:

    “Praktik seseorang dihasilkan dari hubungan antara habitus dan posisinya dalam sebuah masyarakat (dalam bentuk kapital), pada kondisi arena sosial tempat ia berada.”

    Artinya, habitus dan tempat seseorang berpijak secara tidak sadar mereproduksi kesenjangan kelas yang sudah ada pada sistem masyarakat melalui skema budaya yang didasarkan pada sistem formal.

    Dalam konteks tulisan ini, ketimpangan sosial antara desa dan kota direproduksi di sekolah-sekolah dan melahirkan kesenjangan pendidikan yang mendorong masyarakat melakukan urbanisasi, memilih pindah dari desa ke kota.

    Namun, urbanisasi bukan jawaban atas persoalan tersebut. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota justru berpeluang menciptakan persoalan baru.

    Lagipula, penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata, seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah terlepas dari letak geografi sekolah.

    Sumber: The Conversation

  • Syarat Masuk OECD Indonesia Harus Menjalin Hubungan dengan Israel, DPR: Jangan Gadaikan Konstitusi

    Syarat Masuk OECD Indonesia Harus Menjalin Hubungan dengan Israel, DPR: Jangan Gadaikan Konstitusi

    7cloud.asia – Beberapa waktu terakhir muncul wacana terkait syarat keanggotaan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta menyambut baik atas rencana bergabungnya Indonesia ke OECD.

    Meski demikian, Sukamta mengingatkan bahwa proses bergabungnya Indonesia pada OECD terdapat prasyarat yang berpotensi Indonesia harus menggadaikan konstitusi.

    Pasalnya, salah satu prasyarat agar Indonesia bisa diterima di OECD adalah dengan membangun hubungan dengan Israel.

    Sementara perjuangan Indonesia, ujar Sukamta, adalah untuk menghilangkan penjajahan di muka bumi itu adalah amanat konstitusi kita.

    Baca Juga: Menlu Retno Ingatkan OKI Berutang Membebaskan Palestina Dari Pendudukan Israel

    ”Sementara penjajah Israel, hari ini sudah 6 bulan lebih sedang melakukan genosida secara ganas dan brutal tidak pandang bulu,” ujar Sukamta saat interupsi dalam Rapat paripurna DPR Ke-16, di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

    Ia menegaskan, jangan sampai pemerintah mengorbankan konstitusi untuk mengejar keuntungan yang sebetulnya masih bisa diraih dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan konstitusi.

    Maka dari itu, Sukamta berharap Indonesia tidak mengorbankan perjuangan konstitusional bangsa Indonesia, hanya demi untuk mengejar menjadi keanggotaan atau masuk ke dalam OECD.

    “Tetapi kalau harganya harus dengan melanggar konstitusi itu menjadi tidak benar,” tandasnya.

    Baca Juga: Delegasi DPR RI Lakukan Aksi Walk Out Saat Israel Ajukan Emergency Item untuk Serang Palestina di Sidang IPU

    Sukamta mengungkapkan kekhawatirannya, jika itu tetap dilakukan dan dipaksakan ini akan menjadi sejarah bagi pemerintahan Jokowi yang akan segera berakhir.

    Anak-anak yang belajar sejarah di sekolah, ujarnya, akan mengenang bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang sudah dibujuk-bujuk oleh Israel sejak tahun 1948, akhirnya direalisasikan di zaman Jokowi.

    Maka dari itu, Sukamta berharap pemerintah merespon hal tersebut dengan bijaksana.

    “Kita tidak ingin itu terjadi dan mudah-mudahan pemerintah betul-betul bijaksana. Jangan sampai mengorbankan konstitusi kita untuk mengejar keuntungan yang sebetulnya masih bisa diraih dengan cara-cara yang lain,” tutup Politisi Fraksi PKS ini.

    Sumber: Parlementaria

  • OECD Kasih Lampu Hijau Bagi Indonesia Jadi Anggota, Apa Manfaat yang Bisa Dipetik?

    OECD Kasih Lampu Hijau Bagi Indonesia Jadi Anggota, Apa Manfaat yang Bisa Dipetik?

    7cloud.asia – Indonesia diharapkan bisa segera menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), setelah ke-38 negara anggota organisasi itu menyetujui Indonesia untuk bergabung.

    Berbagai keuntungan yang akan diperoleh apabila Indonesia telah resmi bergabung dalam OECD, di antaranya adalah bisa mengakses investasi dari investor besar di seluruh dunia.

    Dengan menjadi anggota OECD nantinya dapat membantu Indonesia agar tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

    Midle trap mengacu pada keadaan ketika negara sudah mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak bisa keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

    OECD sebelumnya telah menerbitkan accession roadmap atau peta jalan aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya sudah menerima peta jalan aksesi itu dalam pertemuannya dengan para anggota organisasi tersebut di Paris, pekan lalu.

    “Saya minggu lalu di Paris menerima secara resmi roadmap (peta jalan) dari mereka. Dua negara yang mendapatkan roadmap adalah satu Indonesia, yang kedua Argentina,” ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu (11/5/2024) lalu.

    Baca Juga: Syarat Masuk OECD Indonesia Harus Menjalin Hubungan dengan Israel, DPR: Jangan Gadaikan Konstitusi

    Dalam peta jalan aksesi ini terdapat beberapa standar dan prinsip inti yang harus diadopsi Indonesia untuk mendukung proses aksesinya.

    Dalam proses tersebut Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan OECD untuk menyesuaikan beragam regulasi yang berlaku di tanah air dengan prinsip inti.

    Ekonom Indef Berly Martawardaya mengungkapkan proses aksesi yang sedang dijalani Indonesia untuk sepenuhnya menjadi anggota OECD ini diperkirakan membutuhkan waktu paling singkat 1-3 tahun.

    Anggota terbaru OECD sebelumnya adalah Kosta Rika yang masuk pada 2021. Sebelum itu, Kolombia bergabung pada 2020 dan Chili pada 2010. Jadi, menurut Berly, tidak mudah untuk bisa bergabung dengan OECD.

    “Ini baru dimulai proses penerimaan. Istilahnya kalau di kampus ini masa ospek dan ini adalah masa yang susah-susahnya,” ungkap Berly.

    “Jadi yang sulit adalah meng-incorporate prinsip-prinsip seperti lingkungan, good governance, anti korupsi, banyak sekali. Which is good ya,” terangnya sehubungan dengan penyesuaian berbagai regulasi nasional agar sejalan dengan aturan main dalam OECD selama proses aksesi.

    Baca Juga: Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran: Mengancam Kebebasan Pers dan Hak Publik untuk Akses Informasi

    Meski begitu, Berly mengingatkan pemerintah agar jangan melihat keuntungan dari sisi ekonomi atau investasi semata ketika Indonesia bergabung dengan OECD. Menurutnya, faktor-faktor lain seperti politik juga harus dipertimbangkan.

    Sementara itu ekonom dari Universitas Brawijaya Prof. Chandra Prananda mengatakan ketika kelak Indonesia resmi bergabung dengan OECD, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

    Pekerjaan rumah itu terutama untuk melakukan transformasi struktural ekonomi dan menjaga fundamental ekonomi nasional.

    Tentang middle income trap, ujarnya, teman seperjuangan kita di middle income trap seperti Korea Selatan, mereka sudah selesai dan sudah melompat. Isu tentang middle income trap sudah membelenggu Indonesia selama 10-15 tahun.

    ”Makanya kita membutuhkan transformasi struktural. Salah satunya adalah pada sektor industri kita sekarang yang sudah menurun sekitar 19 persen, padahal idealnya sudah harus 30 persen. Jadi tidak mungkin sektor industri kita seperti sekarang, (sektor industri) harus bertransformasi,” ungkap Chandra.

    Baca Juga: Gegara Pandemi Covid-19, Skor Literasi Membaca (PISA) Indonesia Turun

    Selain itu, transformasi struktural juga harus dilakukan di sektor jasa keuangan, agar pembiayaan di Indonesia jangan hanya dibebankan kepada sektor perbankan.

    Di masa yang akan datang, sektor-sektor jasa keuangan lainnya, seperti asuransi dan pasar modal, diharapkan bisa membiayai berbagai proyek besar atau strategis nasional.

    “Jadi kalau kita berpangku kepada APBN saja, itu tidak cukup untuk mengakselerasi pertumbuhan yang kita inginkan,” jelasnya.

    Senada dengan Jokowi, Chandra juga meyakini bahwa Indonesia bisa melompat menjadi negara maju kelak apabila menjadi anggota OECD.

    Namun, ia kembali menekankan bahwa pekerjaan rumah yang cukup banyak tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah agar peran anggota penuh OECD kelak bisa dimaksimalkan.

    “OECD itu baru awal. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan peran kita di dalam OECD, ya percuma saja,” pungkasnya.

    Sumber: VOA Indonesia

  • OECD: Target Perjanjian Paris Masih Mungkin Dicapai Meski Kebijakan Iklim Melambat

    OECD: Target Perjanjian Paris Masih Mungkin Dicapai Meski Kebijakan Iklim Melambat

    7cloud.asia – Laporan terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menyatakan bahwa tujuan Perjanjian Paris masih dapat dicapai meski kebijakan iklim mulai melambat.

    Laporan itu juga menyerukan tindakan cepat untuk mengurangi emisi dan menerapkan perubahan kebijakan secara menyeluruh untuk tercapainya target Perjanjian Paris.

    Dilansir Earth.org, Laporan OECD menyebut, dunia berada di titik balik dalam aksi iklim. Menurut laporan kebijakan mendalam terbaru OECD tersebut, secara teknis memungkinkan untuk menjaga dunia tetap berada dalam jarak yang dekat dengan emisi nol bersih pada tahun 2050.

    Namun, peluang tersebut segera tertutup karena laju penerapan kebijakan iklim yang telah menurun drastis.

    Laporan yang diterbitkan pada bulan Mei 2025 ini sebagai bagian dari proyek Membangun Iklim dan Ketahanan Ekonomi OECD tepat waktu.

    Baca: China dan Inggris berpeluang memimpin aksi iklim dunia

    Disebutkan, tahun 2024 merupakan tahun terhangat yang memecahkan rekor dan tahun pertama suhu rata-rata global naik di atas 1,5°C dari tingkat pra-industri.

    Dari banjir dahsyat di Valencia, Spanyol pada 2024, hingga kebakaran dahsyat di Los Angeles awal tahun 2025, menunjukkan makin meningkatnya frekuensi dan keparahan dampak iklim.

    Laporan ini juga menyoroti semakin besarnya ancaman yang ditimbulkan perubahan iklim terhadap keamanan manusia dan kesejahteraan ekonomi.

    Kemajuan belum memadai
    Sejak Perjanjian Paris diadopsi pada tahun 2015, langkah-langkah besar telah diambil untuk mengubah arah iklim dunia.

    Satu dekade lalu, kebijakan saat ini diproyeksikan akan menyebabkan peningkatan suhu hingga 4,8°C pada tahun 2100.

     

    Baca: Arah aksi iklim dunia setelah AS mundur dari Perjanjian Paris

    Dengan kebijakan yang diperkuat dan ambisi global yang meningkat, perkiraan tersebut kini telah ditingkatkan ke kisaran sekitar 2,6°C hingga 3,1°C selama abad ini.

    Meskipun ini merupakan kemajuan yang cukup besar, angka ini masih jauh di atas ambang batas 1,5°C yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Yang lebih dapat diprediksi, bukti baru menunjukkan bahwa laju peningkatan suhu ini semakin melambat.

    Selama tahun 2022 dan 2023, tingkat keketatan kebijakan iklim global hanya meningkat 1-2 persen per tahun, sebuah penurunan yang sangat signifikan dari peningkatan rata-rata tahunan sebesar 10% pada dekade sebelumnya.

    “Untuk menutup kesenjangan antara ambisi dan pencapaian, kita perlu meningkatkan kinerja dan memastikan kita mencapainya,” ujar Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam kata pengantarnya untuk laporan tersebut.

    Dokumen ini berisi beberapa visualisasi data persuasif yang secara meyakinkan mengomunikasikan keharusan dan kemungkinan aksi iklim.

    Baca: Kemajuan pengurangan emisi global

    Salah satunya mengungkap bukti kuat revolusi energi terbarukan, yang menunjukkan bagaimana biaya listrik dari fotovoltaik surya telah turun di bawah batu bara dan gas.

    Penurunan biaya pembangkitan energi surya ini antara lain ditunjukkan di negara-negara ekonomi utama mulai dari China hingga Jerman, India, Jepang, Amerika Serikat, dan Vietnam.

    Data tersebut secara efektif menunjukkan bagaimana hambatan biaya untuk penggunaan energi bersih sebagian besar telah menghilang.

    Data lainnya memberikan pembagian potensi pengurangan metana yang sangat eksplisit, yang memisahkan peluang di antara sektor minyak, gas, batu bara, pertanian, dan limbah.

    Angka tersebut dengan sangat baik menggambarkan bahwa hingga 85 megaton emisi metana berpotensi dapat dikurangi pada tahun 2030, dan peluang jangka pendek terbesar disediakan oleh sektor energi.

  • OECD: Aksi Iklim yang Ambisius Dapat Tetap Dilakukan Tanpa Mengganggu Pertumbuhan Ekonomi

    OECD: Aksi Iklim yang Ambisius Dapat Tetap Dilakukan Tanpa Mengganggu Pertumbuhan Ekonomi

    7cloud.asia – Upaya global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca berlangsung di tengah kekhawatiran akan adanya trade-off ekonomi, atau pelambatan pertumbuhan ekonomi.

    Namun, analisis Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) menunjukkan bahwa aksi iklim yang ambisius dapat dilakukan tanpa merusak pertumbuhan ekonomi.

    Laporan terbaru OECD menyebut, jika diimplementasikan dengan kebijakan yang dirancang dengan baik dan pendanaan yang memadai, Peningkatan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dapat mempercepat pengembangan sistem energi yang efisien.

    Upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dengan transisi energi juga dapat menciptakan lapangan kerja yang baik, dan memberikan manfaat tambahan yang penting seperti peningkatan akses energi, peningkatan ketahanan energi, dan peningkatan kesehatan.

     

    Baca: Target Perjanjian Paris masih mungkin dicapai

    Pasar global untuk enam teknologi energi hijau utama, yakni fotovoltaik surya, turbin angin, kendaraan listrik, baterai, elektroliser, dan pompa panas mencapai lebih dari 700 miliar dolar AS pada tahun 2023.

    Dengan kebijakan saat ini, pasar teknologi energi hijau diperkirakan akan berkembang hampir tiga kali lipat pada tahun 2035, setara dengan pasar minyak mentah global belakangan ini.

    Tindakan Kritis untuk Lima Tahun Mendatang
    Laporan OECD yang dirilis beberapa waktu lalu mengidentifikasi, lima tahun ini atau hingga 2030 sebagai tahun-tahun yang sangat krusial.

    Masyarakat dunia harus memacu dan mengumpulkan inovasi dan investasi di sektor ekonomi hijau agar penurunan emisi gas rumah kaca benar-benar dapat diwujudkan.

    Ada beberapa bidang utama memerlukan perhatian segera agar target Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi global. Sektor itu antara lain adalah:

    Baca: China dan Inggris berpeluang memimpin aksi iklim dunia

    Kebijakan industri dan titik kritis positif
    Kebijakan industri hijau dapat digunakan untuk menciptakan titik kritis positif guna mendorong pengembangan teknologi dan memajukan pengurangan emisi.

    Namun, kebijakan tersebut memiliki risiko dan harus dirancang dengan tepat untuk menghindari distorsi pasar, kelebihan kapasitas, dan ketegangan perdagangan.

    Pengurangan metana sebagai solusi cepat
    Tindakan terhadap emisi metana dapat menjadi penerapan rem tangan terhadap pemanasan global.

    Pengurangan emisi metana global sebesar 30 persen pada tahun 2030 akan menghilangkan pemanasan sekitar 0,2°C pada tahun 2050.

    Teknologi pengurangan hemat biaya yang ada di sektor energi, limbah, dan pertanian secara kumulatif mewakili hampir semua emisi metana yang disebabkan oleh manusia.

    Kebijakan sisi permintaan
    Meskipun berpotensi sangat besar untuk mitigasi, kebijakan sisi permintaan masih kurang dimanfaatkan.

    Kebijakan ini berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pengguna akhir yang besar sebesar 40-70 persen pada tahun 2050 di seluruh dunia, sebagian besar melalui efisiensi energi, perubahan perilaku, dan pergeseran pola konsumsi.

    Baca: Arah aksi iklim dunia setelah AS mundur dari Perjanjian Paris

  • Laporan OECD Tekankan Pentingnya Kebijakan Iklim yang Berkeadilan

    Laporan OECD Tekankan Pentingnya Kebijakan Iklim yang Berkeadilan

    7cloud.asia – Laporan terbaru OECD memberikan wawasan penting tentang perubahan pasar tenaga kerja akibat kebijakan iklim

    Laporan yang dirilis Mei lalu tersebut mengidentifikasi bahwa di negara-negara OECD, hanya 6 persen pekerja yang memiliki pekerjaan di sektor yang intensif emisi gas rumah kaca, sementara sekitar 20 persen memiliki pekerjaan yang berorientasi pada lingkungan.

    Hal ini menunjukkan potensi perubahan pasar tenaga kerja yang dapat dikelola dengan sistem dukungan yang tepat, meskipun besarannya sangat berbeda antar wilayah.

    Laporan ini juga mengungkap adanya defisit kepercayaan kepada pemerintah. Hanya 30 persen responden yang berpartisipasi dalam survei yakin bahwa pemerintah mereka dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Temuan di atas memperjelas bahwa perbaikan teknis semata tidaklah cukup. Kunci keberhasilan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca terletak pada upaya mempertahankan kepercayaan publik dan mencapai hasil yang adil.

    Laporan OECD juga memaparkan penyelarasan investasi dan kenyataan suram, bahwa meskipun investasi di sektor energi bersih mencapai 1,7 triliun dolar AS pada tahun 2022.

    Baca: Aksi Iklim yang ambisius dapat dilakukan tanpa korbankan pertumbuhan ekonomi

    Jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari pembentukan modal tetap sebesar 26,4 triliun dolar AS pada tahun yang sama.

    Meskipun ada kemajuan, skala penyelarasan sistem keuangan yang dibutuhkan untuk aksi iklim masih sangat besar.

    Investasi untuk negara-negara berkembang dan pasar negara berkembang perlu dilipat-gandakan setidaknya pada tahun 2030.

    Laporan tersebut menyebut, investasi untuk iklim harus ditingkatkan menjadi 2,4 triliun dolar AS per tahun pada akhir dekade ini atau empat kali lipat dari perkiraan yang dibuat tahun 2022 sebesar 600 miliar dolar AS.

    Angka ini seperti yang telah disetujui dalam tujuan kuantitatif kolektif baru yang diadopsi pada COP29, yang bertujuan untuk memobilisasi setidaknya 300 miliar dolar AS pada tahun 2035 untuk aksi iklim di negara-negara berkembang.

    Kekuatan dan Keterbatasan
    Laporan OECD merupakan distilasi elegan dari penelitian kebijakan iklim multidisiplin. Keunggulan terbesarnya adalah kemampuannya untuk menunjukkan bahwa tindakan terhadap iklim harus bijaksana secara ekonomi, alih-alih mahal secara ekonomi.

    Baca: Target Perjanjian Paris masih mungkin dicapai

    Ini merupakan pembingkaian ulang yang krusial bagi para pembuat kebijakan yang diminta untuk menyeimbangkan tuntutan anggaran yang saling bersaing.

    Namun, sejumlah kekurangan harus dipertimbangkan. Pembingkaian laporan yang optimistis tentang “titik kritis positif” mungkin mengecilkan hambatan ekonomi politik untuk melampaui kepentingan bahan bakar fosil yang mengakar.

    Meskipun analisis mengakui adanya risiko dalam kebijakan industri, perangkat untuk mencegah persaingan subsidi dan fragmentasi pasar diberikan dengan penjelasan yang terlalu terbatas.

    Penanganan pembiayaan negara berkembang, meskipun menyeluruh, mungkin meremehkan kompleksitas politik penskalaan iklim dari kondisi saat ini hingga triliunan pendanaan yang dibutuhkan.

    Laporan tersebut mengkuantifikasi kesenjangan kebutuhan sebesar 1,7 triliun dolar AS bagi negara-negara berkembang, tetapi hanya menawarkan sedikit solusi konkret di luar mantra usang “pembiayaan campuran” dan “lingkungan pendukung”.

    Yang terpenting, basis bukti laporan tersebut mengungkapkan defisit pengetahuan yang mengkhawatirkan: evaluasi pasca-evaluasi terhadap efikasi kebijakan masih buruk.

    Baca: Arah aksi iklim dunia pasca AS mundur dari Perjanjian Paris

    Laporan tersebut mengakui bahwa “diperlukan lebih banyak bukti mengenai efektivitas, interaksi, dan apa yang paling berhasil dalam konteks apa.”

    Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan sebagian besar berada di wilayah yang belum dipetakan, menavigasi dengan informasi yang tidak lengkap.

    Aspek sosial diberi fokus yang tepat, terutama pada transisi yang adil dan partisipasi warga negara.

    Namun, kesenjangan antara besarnya transformasi yang dibutuhkan dan tingkat kepercayaan publik yang ada – di mana hanya 30 persen yang mempercayai tindakan pemerintah terkait iklim harus menjadi catatan.

    Hal ini menyiratkan bahwa “pendekatan yang berpusat pada rakyat” yang dipromosikan mungkin memerlukan reformasi kelembagaan yang lebih drastis daripada yang dibayangkan dalam laporan tersebut.

  • Laporan OECD: Ada Kesenjangan Pengetahuan Terkait Kebijakan Iklim

    Laporan OECD: Ada Kesenjangan Pengetahuan Terkait Kebijakan Iklim

    7cloud.asia – Laporan OECD yang dirilis Mei 2025 mengungkapkan adanya defisit pengetahuan yang mengkhawatirkan terkait kebijakan iklim global: evaluasi pasca-implementasi terhadap efektivitas kebijakan masih buruk.

    Laporan tersebut mengakui bahwa “diperlukan lebih banyak bukti mengenai efektivitas, interaksi, dan apa yang paling efektif dalam konteks apa.”

    Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan masih berada di wilayah yang belum dipetakan, menavigasi berdasarkan informasi yang tidak lengkap.

    Laporan OECD tersebut menyebut, aspek sosial harus mendapat fokus yang semestinya, terutama pada transisi yang adil dan partisipasi warga negara.

    Namun, kesenjangan antara besarnya transformasi yang dibutuhkan dan tingkat kepercayaan publik yang ada –di mana hanya 30 persen responden yang mempercayai tindakan pemerintah terkait iklim harus menjadi catatan.

    Hal ini menyiratkan bahwa “pendekatan yang berpusat pada rakyat” yang dipromosikan mungkin memerlukan reformasi kelembagaan yang lebih drastis daripada yang dibayangkan.

    Baca: Arah aksi iklim dunia pasca mundurnya AS dari Perjanjian Paris

    Jalan ke Depan
    Seiring meningkatnya dampak iklim, laporan OECD menekankan bahwa investasi dan aktivitas adaptasi iklim harus dipercepat.

    Kebutuhan investasi adaptasi tahunan global diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar, tetapi proyeksi arus investasi adaptasi hanya mencapai 76 miliar dolar AS pada tahun 2022, jauh dari memenuhi persyaratan.

    Laporan OECD menawarkan panduan nyata bagi pemerintah untuk bertindak dalam mengatasi tantangan iklim dengan urgensi, skala, dan koordinasi yang dibutuhkan krisis ini.

    Pesannya sederhana: emisi nol masih dapat dicapai, tetapi hanya dengan tindakan transformatif yang kini dilakukan di setiap sektor ekonomi dan masyarakat.

    Kontribusi paling berharga dari laporan OECD mungkin adalah sintesis bukti yang menunjukkan bahwa aksi iklim dan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang saling melengkapi, alih-alih opsi zero-sum.

    Baca: Target Perjanjian Paris masih mungkin dicapai meski kebijakan iklim melambat

    Bagi para pembuat kebijakan yang dibatasi oleh politik dan prioritas yang saling bersaing, kerangka kerja semacam itu merupakan dukungan yang tak ternilai bagi kebijakan iklim yang kuat.

    Namun, Laporan OECD ini juga mengungkap beberapa fakta yang kurang mengenakkan: momentum kebijakan telah melambat tepat ketika seharusnya semakin cepat.

    Selain itu kepercayaan publik masih terancam, dan basis bukti untuk memaksimalkan desain kebijakan masih belum ada.

    Keberhasilan mencapai emisi nol tidak hanya membutuhkan penerapan solusi yang telah diketahui, tetapi juga pembelajaran cepat dari para percontohan kebijakan dan kemauan politik yang konsisten dalam menghadapi kekecewaan yang tak terduga.

    Setengah dekade mendatang akan menentukan apakah dunia dapat mempertahankan target 1,5 derajat Celcius atau hanya menoleransi masa depan iklim yang lebih berbahaya.

    Laporan OECD menyediakan landasan analitis untuk mengambil langkah pertama, dan saat ini tantangan implementasinya semakin berat.