7cloud.asia – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut telah memberikan restunya untuk penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan di Pilpres 2024.
Dilansir Kompas.id, Megawati meminta rencana penggunaan hak angket DPR tersebut dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum digulirkan di masa sidang yang akan datang.
Jika sudah matang dan disetujui, usulan hak angket itu akan disampaikan di pembukaan sidang DPR pada Maret mendatang. PDI Perjuangan dan PPP bersiap memimpin rencana itu.
Wacana penggunaan hak angket dilontarkan Ganjar Pranowo dan dibahas dalam rapat koalisi partai pendukung Paslon 03 sehari setelah pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu.
Baca: Mahfud bilang hak angket ditujukan pada kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pemilu 2024
Ganjar mengatakan, dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mesti disikapi secara serius. Karena itu ia mendorong partai pengusungnya untuk mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.
”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Untuk mematangkan usulan hak angket tersebut, Megawati Soekarnoputri dijadwalkan bertemu dengan tokoh politik dari kubu paslon 01, seperti mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Surya Paloh pun telah membuka opsi ini dan dia menunggu kesiapan Megawati. Paloh mengatakan, pertemuan bersama Megawati tidak menutup kemungkinan untuk mematangkan wacana penggunaan hak angket Pemilu 2024.
Baca: Berbagai kebijakan Jokowi untuk menangkan Paslon 02
Sebab, ujar Paloh, wacana hak angket Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan Ganjar Pranowo.
“Jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter, sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita,” kata Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
“Kemudian itu masuk enggak dalam common sense kita, saya pikir hak hak konstutisional itu jalan yang mau kita tempuh. Sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1.000 kali sayang,” tegasnya
Sejumlah kalangan menilai pertemuan Mega dengan Kalla dan Surya paloh merupakan upaya membangun prakondisi-prakondisi untuk mengajukan hak angket.
Baca: Hak angket dijamin konstitusi, tak boleh ada yang melarang
Dilansir Liputan6, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai, rencana pertemuan Megawati dan Jusuf Kalla merupakan langkah untuk menyatukan soliditas antara kubu 01 dan 03 di tengah dinamika proses Pemilu 2024.
“Ini yang menurut saya akan menjadi isu yang cukup menarik dalam perbincangan politik kedepan, karena memang JK secara tidak langsung punya hubungan baik dengan Bu Mega” kata Arifki kepada Liputan6.com, Jumat (23/2/2024).
Ia pun meyakini, pertemuan Megawati dan JK bisa membuka ruang soal soliditas kubu 01 dan 03.
Hal ini dikarenakan JK dan Megawati memiliki peran yang signifikan di masing-masing kubu khususnya sebagai king maker.
“Dan saya rasa isu ini akan lebih kepada bagaimana antara JK dengan Mega ini punya kepentingan yang sama,” ujarnya.
Esti Utami,dari berbagai sumber
Leave a Reply