7cloud.asia – Mayoritas atau sekitar 54 persen pemilih di Pemilu 2024 adalah pemilih muda. Jadi berbagai cara dilakukan partai untuk menarik pemilih muda.
Lantas apa yang manjadi fokus utama para pemilih muda? Dalam jajak pendapat yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada Agustus 2022, isu kesejahteraan masyarakat (44,4%) sebagai isu strategis yang menarik minat pemilih muda dalam Pemilu 2024.
Dalam survei terhadap 1.200 responden berusia 17-39 tahun di 34 provinsi ini, lapangan kerja menempati posisi kedua (21,3%).
Disusul kemudian dengan isu pemberantasan korupsi (15.9%), demokrasi dan kebebasan sipil (8,8%), kesehatan (6,2%) dan lingkungan hidup (2,3%) menyusul setelahnya.
Sementara dalam survei online yang dilakukan Populix pada Agustus-September 2023 terhadap 1.000 responden berusia 17-39 tahun serta 16 focus group discussion online kecil yang melibatkan responden muda dari berbagai latar belakang, isu lapangan kerja berada di peringkat ketiga (68%) di belakang korupsi (76%) dan kemiskinan (73%) sebagai isu sosial-ekonomi yang harus ditangani presiden terpilih.
Baca: Reaksi pemilih muda terhadap gimmick politik
Isu Penting di Mata Pemilih Muda
Shulhan Rumaru, 34 tahun, alumnus sekolah pascasarjana George Washington University jurusan manajemen komunikasi yang berasal dari Ambon, Maluku, menilai persoalan sesungguhnya dari isu ketenagakerjaan bukanlah jumlah lapangan kerja yang tersedia, melainkan distribusi pekerjaan itu sendiri.
“Ketika lapangan kerja itu berpusat di ibu kota atau berpusat di Jawa, misalkan, itu kan tidak merata, karena teman-teman di luar pulau Jawa juga akan mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan,” ujarnya saat berbincang dengan VOA Indonesia melalui Zoom (31/1).
Saat ditanya apakah ia memiliki keprihatinan tersendiri yang diharapkan bisa menjadi fokus presiden baru nanti, ia menjawab, “konsolidasi demokrasi.”
Shulhan, yang menjadi peneliti muda di The Political Literacy Institute di Jakarta, menyoroti karut marut proses pencapresan yang dinilai “mengobok-obok” Mahkamah Konstitusi, serta berbagai isu tidak substantif yang membanjiri perdebatan publik.
“Jangan sampai nanti ke depan ada penggembosan demokrasi lagi, sehingga ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak hanya etik, tapi lebih dari itu, menggembosi demokrasi itu sendiri,” kata Shulhan. “Jangan sampai ada ruang yang dibuka untuk terjadinya otoritarianisme baru.”
Baca: Benarkah pencalonan Gibran demi kepentingan negara
Sementara itu, bagi Ambika Putri, 29 tahun, mahasiswi S2 jurusan rancangan dan teknologi pembelajaran di Universitas Georgetown yang asli Sidoarjo, Jawa Timur, penegakan hukum merupakan isu paling penting yang harus diperhatikan presiden berikutnya.
Kalau kita punya fondasi hukum yang jelas, ujarnya, tidak akan ada yang namanya persepsi, asumsi.
“Karena selama ini (orang) selalu memandang kayak ‘oh ini udah biasa sih,’ akhirnya korupsi dan lain-lain itu kayak ‘ya udah sih, memang (akan) dihukum kayak apa,’” ungkap Ambika kepada VOA (31/1).
“Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa untuk menghormati apa yang mereka lakukan, karena mereka merasa kalau ‘toh (hukum) ini sudah tidak berfungsi,” tambahnya.
Sedangkan bagi Pinandito Wisambudi, 28 tahun, mahasiswa S2 jurusan kebijakan energi dan iklim di Universitas Johns Hopkins yang berasal dari Depok, Jawa Barat, transisi energi adalah isu prioritas.
Baca: Survei Populix ungkap 80persen anak muda ingin pemerintah serius tangani isu lingkungan
Pada kesempatan yang sama, ia mengaku kecewa pada para cawapres yang dianggapnya gagal menyampaikan pesan penting isu tersebut dalam debat cawapres kedua 21 Januari lalu.
“Saya agak menyayangkan, karena pesan yang tersampaikan itu lebih ke gimik-gimiknya para cawapres dibanding pesan transisi energinya, atau bagaimana mereka akan mencapai transisi energi nanti untuk Indonesia,” urai Tossy, sapaan akrab Pinandito, yang kini menjabat presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia Seluruh AS (Permias) DC.
“Ini masalahnya nanti untuk keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah negara, karena kita salah satu negara yang terdampak perubahan iklim yang cukup besar.”
Lain lagi dengan Nila Febrianti, 24 tahun, mahasiswi S2 Manajemen Komunikasi di George Washington University asli Baubau, Sulawesi Tenggara.
Nila menggarisbawahi masalah ketimpangan akses pendidikan dan akses informasi – isu yang sangat dekat dengannya.
Ia mengatakan, kualitas dari segi pendidikan, kemudian kebijakan publik yang ada di sana, itu masih belum terlaksana dengan baik.
Baca: Keadilan iklim luput dari bahasan di debat capres
“Implementasinya tidak seperti di daerah Pulau Jawa, karena aku ‘kan kuliah S1 di Jawa, tapi asal aku dari Kota Baubau. Aku mengalami ketimpangan itu yang sangat nyata, apalagi dibandingkan dengan di sini setelah aku pindah ke DC.”
Ia hanya berharap program kerja presiden terpilih nantinya bisa diterapkan merata sampai ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Sumber: VOA Indonesia
