ruangkota

Tag: pengangguran

  • Angka Pengangguran Naik, Apa yang Bisa DilakukanPerguruan Tinggi

    Angka Pengangguran Naik, Apa yang Bisa DilakukanPerguruan Tinggi

    7cloud.asia – Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 8,42 juta orangatau 8,31% dari total angkatan kerja.

    Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 5,86%.

    Tingkat pengangguran yang tinggi ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih kepada padat modal daripada padat karya, sehingga angka pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan terus meningkat.

    Perkembangan teknologi digital telah menciptakan disrupsi ekonomi secara global dan bisa meningkatkan jumlah pengangguran karena banyak pekerjaan yang bisa diambil alih oleh teknologi.

    Baca: Tiga pekerjaan ini belum akan tegusur oleh AI

    Sebuah stasiun televisi, misalnya, mulai menggunakan kecerdasan buatan sebagai pengganti pembaca beritanya.

    Hal ini menyebabkan tenaga kerja di Indonesia menghadapi tantangan baru, semisal pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan teknologi karena modernisasi mesin perusahaan yang tak lagi mengandalkan sumber daya manusia.

    Solusi dari hulu
    Perguruan tinggi menjadi salah satu penyedia terbesar tenaga kerja terdidik selain sekolah menengah kejuruan.

    Jika masalah pengangguran dan ekonomi tidak diantisipasi, maka perguruan tinggi akan menjadi salah satu penyumbang terbesar pengangguran terdidik di Indonesia.

    Sayangnya, masih ada lulusan perguruan tinggi negeri yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan setelah lulus.

    Baca: Mengapa pergantian pemerintah selalu diikuti dengan pergantian kurikulum

    Sebagai contoh, berdasarkan survei alumni Universitas Indonesia (UI) tahun 2021, sebanyak 9% lulusan mereka masih atau sedang mencari kerja dan belum bekerja setelah dua tahun lulus.

    Sementara itu, laporan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menunjukkan bahwa masih ada 5% mahasiswa angkatan 2015 yang sudah lulus tapi belum bekerja pada tahun 2022.

    Persentase ini akan terakumulasi jika ditambahkan dengan lulusan tahun-tahun sebelumnya yang masih mencari kerja.

    Fenomena tingginya angka pengangguran ini juga banyak ditemukan pada perguruan tinggi lain dengan persentase yang bervariasi.

    Apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengurangi angka pengangguran ini?

    Baca: Mengenal generasi alfa yang akan menentuan warna dunia kerja

    Salah satu cara yang bisa dilakuan perguruan tinggi adalah menyediakan lembaga persiapan dan pengembangan karir

    Perguruan tinggi perlu mempunyai lembaga yang mewadahi persiapan dan pengembangan karir calon lulusannya. Lembaga tersebut dapat berbentuk pusat karir atau Career Development Center (CDC).

    Berdasarkan jumlah keanggotaan Indonesia Career Center Network (ICCN), organisasi pusat karir perguruan tinggi Indonesia, hanya 139 pusat karir di perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam organisasi ini.

    Hal ini menandakan bahwa masih banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum peduli terhadap keberadaan dan pentingnya pusat karir.

    Bahkan, meskipun pusat karir tersebut telah ada, di beberapa universitas, lembaga tersebut hanya diurus oleh beberapa orang dan tidak mendapat dukungan penuh oleh pimpinan perguruan tinggi.

    Baca: Mengintip apa itu green jobs

    Hal ini terbukti dari keluhan dari beberapa anggota ICCN yang mengikuti kegiatan ICCN Summit 2023 yang diadakan di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

    Hotpascaman Simbolon dari pusat karir Universitas HKBP Nommensen, Medan, Sumatera Utara, mengatakan bahwa dia hanya sendirian dalam mengurus program pengembangan karir di universitasnya.

    Pernyataan tersebut didukung juga oleh pegiat pusat karir dari perguruan tinggi lain. Padahal, pusat karir dapat bertanggung jawab dalam melakukan tracer study.

    Baca: Pentingnya green skill untuk masa depan lingkungan

    Data hasil tracer study dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum, rekomendasi kebijakan, pengadaan kegiatan pengembangan karir, dan hal-hal penting lainnya.

    Selain itu, pusat karir juga dapat difungsikan sebagai penyedia pelatihan dan pembekalan karir bagi calon lulusan dalam mempersiapkan diri sebelum menghadapi masa setelah studi.

    Universitas Andalas, Sumatra Barat, contohnya, berhasil menurunkan jumlah lulusan mereka yang belum bekerja sebanyak 7% selama setahun (2022-2023) dengan berbagai macam program.

    Salah satunya adalah kegiatan pembekalan karir bagi calon wisudawan yang akan lulus di setiap periode wisuda.

    Beberapa cara lain yang bisa dilakukan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, akan ditulis dalam artikel selanjutnya.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Robby Jannatan Lecturer of Biology, Universitas Andalas

     

  • Penjelasan Menaker Mengapa Banyak Gen Z Menganggur: Penyumbang Terbanyak Lulusan SMK

    Penjelasan Menaker Mengapa Banyak Gen Z Menganggur: Penyumbang Terbanyak Lulusan SMK

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada 2023 ada sebanyak 9,9 juta anak muda usia 15–24 tahun atau yang biasa disebut Gen Z Indonesia yang tidak produktif alias menganggur.

    Dalam laporannya, BPS menyebut total 44,47 juta orang dalam kelompok usia 15-24 tahun di Indonesia, terdapat sekitar 9,9 juta pemuda usia yang tidak terlibat dalam aktivitas produktif.

    Sebagian besar dari mereka adalah bagian dari Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 dan 2012 dan kini berusia 12-27 tahun, yang seharusnya berada dalam masa produktif.

    Menurut BPS, dari 9,9 juta pemuda tersebut, sebanyak 5,73 juta orang merupakan perempuan muda. Sedangkan 4,17 juta orang merupakan laki-laki muda.

    Baca Juga: Angka Pengangguran Naik, Apa yang Bisa DilakukanPerguruan Tinggi

    Para anak muda berusia 15–24 tahun tersebut masuk ke dalam kategori Not in Employment, Education and Training (NEET) atau tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan.

    Adapun pemuda yang masuk kategori NEET itu mencapai 22,25 persen dari total populasi usia tersebut secara nasional.

    Merespon data ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z.

    Menurut Ida, salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z adalah karena ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri pasar tenaga kerja.

     

    Baca Juga: Milenial dan Gen Z Bisa Jadi Kekuatan Penekan Produsen Lebih Peduli Lingkungan

    Penyebab lain banyak gen Z menjadi pengangguran karena masih dalam proses mencari pekerjaan.

    “Didapati miss-match (ketidakcocokan), jadi output dari pendidikan vokasi belum mampu berkesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja,” kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5/2024).

    Lebih lanjut, Ida menyoroti penyumbang angka pengangguran terbanyak di kalangan gen Z berasal dari lulusan SMK. Angka pengangguran tersebut bahkan mencapai sekitar 8,9 persen.

    “Pengangguran kita ini terbanyak disumbangkan dari lulusan SMK, anak-anak lulusan SMA, ini terjadi karena adanya miss-match,” ungkapnya.

     

    Baca Juga: Kenali Gen Alfa yang Akan Membentuk Dunia Kerja di Masa Depan

    Untuk mengatasi masalah ini, Ida menyatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

    Menurut Ida, peraturan ini mengharuskan pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

    Peraturan tersebut juga mendorong adanya kerjasama antara pemangku kepentingan terkait, untuk menghadirkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.

    Pemangku kepentingan itu antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia)

     

    Sumber: Tempo.co

  • Sri Mulyani Bilang Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran Turun Drastis, Benar Sih Tapi Ada Banyak Catatan

    Sri Mulyani Bilang Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran Turun Drastis, Benar Sih Tapi Ada Banyak Catatan

    7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan pencapaian pemerintahan terkait infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat dalam 10 tahun terakhir, mengatakan ada kemajuan signifikan dalam kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.

    Kemajuan ini salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan ekstrem dan tingkat pengangguran secara nasional.

    Kemiskinan ekstrem, menurut Sri Mulyani, turun tajam dari 6,18persen di tahun 2014 menjadi 1,12persen di tahun 2023.

    ”Tingkat pengangguran nasional juga terus menurun. Per Februari 2024, tingkat pengangguran tercatat di level 4,82persen, turun signifikan dari 5,7 persen(Februari 2014), dan sudah di bawah level pra-pandemi.” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR Ke-17 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di DPR.

    The Conversation Indonesia berkolaborasi dengan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti dan Affiliate Sustainable Growth Lab, Think Policy, untuk menganalisis kebenaran klaim Sri Mulyani tersebut.

    Baca: Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat 25,22 juta orang

    Menurut Michael, pernyataan Sri Mulyani tidak salah. Tapi dia memberikan sejumlah catatan.

    Di Indonesia, ukuran kemiskinan ekstrem masih mengacu pada purchasing power parity atau paritas daya beli sebesar 0,9 dolar per hari (setara dengan Rp10.739/orang per hari atau Rp322.170/orang/bulan).

    Indonesia memang telah mengurangi kemiskinan ekstrem, dari 19persen pada tahun 2002 menjadi 1,5persen pada 2022.

    Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini karena adanya pertumbuhan sektor pekerjaan dan peningkatan gaji riil.

    Meski demikian, pada 2019, 40persen orang Indonesia masih merasa insecure secara ekonomi, karena shock akibat pandemi Covid-19.

    Baca: Penurunan angkam kemiskinan tak sesuai target

    Pada masa pandemi, persentase pengangguran melonjak menjadi 9,7 juta orang. Ini terjadi karena tingginya tingkat kompetisi, kurangnya perusahaan yang mau merekrut orang baru, dan kesempatan kerja yang kurang.

    Sebenarnya kinerja pemerintah sudah baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan pengangguran.

    Namun kemiskinan yang menurun juga disebabkan oleh banyaknya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan kenaikan harga di konsumen ataupun lewat pemberian bantuan sosial.

    Masih perlu dilihat lebih dalam prestasi pemerintah dalam menahan laju unemployment (pengangguran) yang lebih menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih permanen dan produktif.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • BPS: Angka Pengangguran Agustus 2025 Mencapai 7,46 Juta Orang

    BPS: Angka Pengangguran Agustus 2025 Mencapai 7,46 Juta Orang

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran Agustus 2025 sebanyak 7,46 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen.

    Penduduk bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 146,54 juta orang, naik 0,77 juta dibanding Februari 2025 yang sebanyak 145,77 juta orang.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan angka pengangguran disumbang oleh angkatan kerja yang baru setahun terakhir masuk pasar kerja dengan persentase sebesar 14,58.

    Menurut Edy, komponen ini biasanya diisi oleh lulusan baru atau fresh graduate. Lebih lanjut, pengangguran juga disumbang oleh angkatan kerja baru, namun bukan lulusan terbaru yang tercatat sebesar 13,97 persen.

    Baca: Pengangguran muda Indonesia capai 17,3 persen

    Adapun angka tingkat pengangguran tertinggi berdasarkan tamatan, adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    BPS juga mencatat pengangguran jangka panjang atau orang yang mencari kerja lebih dari setahun menyumbang porsi sebesar 31,08 persen.

    “Serta pernah punya pengalaman sebelumnya, tetapi saat ini menganggur, itu sebesar 30,53 persen,” ujar Edy di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut Edy memaparkan bahwa 0,77 persen jumlah pengangguran pada Agustus 2025, disebabkan oleh kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

     

    Baca: 10 Juta gen Z menganggur, bonus demografi harus disertai kesempatan kerja

    Disampaikannya, pengangguran akibat PHK ini berasal dari industri pengolahan, pertambangan dan perdagangan.

    “Jadi dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan dan perdagangan,” ujar Edy.

    Edy memaparkan terdapat 9,07 persen pengangguran yang telah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja saat pendataan berlangsung.

    Menurut Edy, seseorang yang sudah diterima bekerja namun belum memulainya, atau memiliki usaha tetapi belum dijalankan saat pendataan, maka tetap masuk kategori pengangguran.

    “Jadi future starter tadi, yang sudah diterima tapi belum mulai bekerja, atau sudah punya kegiatan usaha, tapi belum memulai kegiatan usahanya, ini masuk di dalam kategori pengangguran,” jelas Edy.

  • Berkat Sektor Perdagangan, Angka Pengangguran di Jakarta Turun Menjadi 6,05 Persen

    Berkat Sektor Perdagangan, Angka Pengangguran di Jakarta Turun Menjadi 6,05 Persen

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta turun 0,13 persen, dari 6,18 persen menjadi 6,05 persen per Agustus 2025.

    Penurunan ini didorong oleh penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan yang menyumbang sebesar 23,01 persen, sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 23,01 persen, serta sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 12,67 persen.

    “Yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun 6,05 persen sampai dengan Agustus 2025. Lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya,” ujar Pramono, dalam acara Press Conference APBD 2025 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Pramono memaparkan, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyelenggarakan bursa kerja, termasuk untuk disabilitas turut menyumbang penyerapan tenaga kerja.

    Baca: Pengangguran muda Indonesia capai 17,3 persen

    Ia pun menilai pertumbuhan positif di sektor ini mempertegas peran Jakarta sebagai kota jasa, sekaligus sebagai hub perdagangan regional.

    Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, berkomitmen untuk terus menggelar bursa kerja dan upskilling disabilitas secara periodik. Upaya ini turut memberikan ruang bagi penyandang disabilitas agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di Jakarta.

    Di sisi lain, Jakarta juga mempertahankan posisinya sebagai magnet investasi nasional yang menyumbang 14,24 persen dari total investasi nasional.

    Realisasi investasi pada triwulan ketiga 2025 tercatat mencapai Rp204,13 triliun atau tumbuh 6,4 persen dari tahun sebelumnya.

    “Yang juga menggembirakan adalah aktivitas investasi yang menyerap tenaga kerja kurang lebih 338.310 tenaga kerja,” ungkapnya.

    Baca: Jumlah pengangguran Agustus 2025 capai 7,46 juta orang

    Untuk menjaga tren positif ini, Pemprov DKI akan melakukan sejumlah hal. Yakni penyederhanaan perizinan, optimalisasi mal pelayanan publik, serta promosi penanaman modal melalui Jakarta Investment Festival dan Jakarta Investment Center.

    Selain itu, Pemprov DKI juga akan terus membuka ruang di semua sektor, termasuk sektor olahraga agar Jakarta berkembang menjadi kota sport tourism.

    “Hal itu mulai terlihat ketika kami mengadakan Jakarta International Marathon atau Jakarta Running Festival, dan sekarang semua perusahaan-perusahaan besar meminta privilege untuk bisa mengadakan acara tersebut di Jakarta,” tandasnya.

    Meski demikian, ia mengaku akan tetap melakukan pembatasan penyelenggaraan maraton agar acara Jakarta Running Festival maupun Jakarta International Marathon tetap terjaga dengan baik.

  • ILO: Kemajuan Ketersediaan Pekerjaan Layak Alami Stagnasi

    ILO: Kemajuan Ketersediaan Pekerjaan Layak Alami Stagnasi

    7cloud.asia – Tingkat pengangguran global tetap stabil, tetapi kemajuan menuju tersedianya pekerjaan layak telah terhenti. Demikian laporan terbaru Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dirilis baru-baru ini.

    Dilansir di laman resmi ECOSOC, ILO mengingatkan bahwa kaum muda harus terus berjuang di pasar kerja yang berisiko semakin terpuruk akibat kecerdasan buatan (AI) dan ketidakpastian kebijakan perdagangan.

    Menurut data terbaru yang dikumpulkan untuk laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial 2026, tingkat pengangguran global diproyeksikan tetap stabil di sekitar 4,9 persen tahun ini.

    Ini artinya, ada sekitar 186 juta pekerja yang menganggur di seluruh dunia.

    Adapun pertumbuhan terbesar lapangan kerja berada di negara-negara miskin. Kondisi ini mencerminkan populasi yang menua di negara-negara kaya, di mana lebih sedikit orang usia kerja yang tersedia untuk memasuki atau tetap bekerja.

    Lapangan kerja diproyeksikan akan tumbuh 0,5 persen di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, sedangkan di negara-negara berpenghasilan rendah lapangan kerja tumbuh 3,1 persen

    Baca: Perjuangan panjang kelas pekerja untuk pekerjaan layak

    Namun, bekerja tidak selalu sama dengan memiliki pekerjaan berkualitas atau upah yang layak. ILO mencatat, hampir 300 juta pekerja hidup dalam kemiskinan ekstrem, dengan penghasilan kurang dari 3 dolar AS atau sekitar Rp50.000 per hari.

    Diperkirakan sekitar 2,1 miliar orang akan bekerja di sektor informal tahun ini, dengan akses terbatas terhadap perlindungan sosial, hak-hak di tempat kerja, dan jaminan pekerjaan.

    Pekerjaan kaum muda berisiko
    Situasi pekerjaan global bagi kaum muda di negara-negara berpenghasilan rendah digambarkan dalam laporan tersebut sebagai “menakutkan”. Dengan lebih dari seperempat (27,9 persen) tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, atau mengikuti pelatihan.

    Kaum muda terdidik di negara-negara berpenghasilan tinggi juga tidak kebal terhadap ketidakpastian ini.

    Studi ILO memperingatkan bahwa AI dan otomatisasi dapat mempersulit mereka untuk mencari pekerjaan dan menyerukan “pemantauan ketat” terhadap teknologi tersebut.

    Laporan ILO juga menyebut kesenjangan gender tetap ada dan hanya sedikit kabar baik bagi mereka yang memperjuangkan kesetaraan perempuan di tempat kerja; data menunjukkan bahwa norma dan stereotip sosial tetap mengakar.

    Baca: Pekerja freelance terjebak antara fleksibilitas dan eksploitasi

    Kemajuan menuju kesetaraan gender di tempat kerja, dan perempuan saat ini sekitar 24 persen lebih kecil kemungkinannya daripada laki-laki untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.

    Respons yang ‘koheren dan terkoordinasi’
    Pada tahun 2025, ekonomi global ditandai oleh gejolak dalam aturan perdagangan internasional dan tarif, yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

    Perdagangan menopang sekitar 465 juta pekerja di seluruh dunia, lebih dari setengahnya berada di Asia dan Pasifik, dan ketidakpastian ini mengurangi upah pekerja, terutama di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Eropa.

    Menanggapi temuan dalam laporan tersebut, Direktur Jenderal ILO Gilbert Houngbo menyerukan tindakan terkoordinasi dan lembaga yang lebih kuat untuk memajukan pekerjaan layak dan keadilan sosial, khususnya di negara-negara miskin yang berisiko tertinggal.

    Houngbo mengajak pemerintah, pengusaha, dan pekerja bertindak bersama untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan memperluas peluang kerja berkualitas bagi perempuan dan kaum muda, melalui respons kelembagaan yang koheren dan terkoordinasi.

    ”Tanpa itu semua defisit pekerjaan layak akan terus berlanjut dan kohesi sosial akan terancam,” kata Houngbo.

    Baca: Transisi energi dan upaya mewujudkan pekerjaan layak

  • Meski Jadi Pusat Manufaktur Nasional, Angka Pengangguran di Banten Tergolong Tinggi

    Meski Jadi Pusat Manufaktur Nasional, Angka Pengangguran di Banten Tergolong Tinggi

    7cloud.asia – Meski menjadi pusat manufaktur nasional, Banten menjadi salah satu provinsi dengan tingkat angka pengangguran terbuka tertinggi nasional, dimana per Februari 2025 yakni berada di angka 6,69 persen.

    Menyikapi kondisi ini, Anggota Komisi X DPR Adde Rosi mendorong adanya solusi komprehensif melalui pembukaan lapangan kerja serta penguatan pendidikan yang selaras (link and match) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

    “Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan pengangguran di Provinsi Banten ini cukup tinggi. Dan ini bukan hanya di Banten saja, rata-rata provinsi besar juga mengalami tingkat pengangguran terbuka yang tinggi,” ujarnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR ke Banten, Rabu (4/2/2026).

    Banten menurut politisi daerah pemilihan Banten I itu, perlu terus membuka membuka lapangan kerja baru, sekaligus memastikan sistem pendidikan berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

    Baca: Jumlah pengangguran capai 7,46 juta orang pada Agustus 2025

    Rosi menilai Banten sebagai daerah industri seharusnya menjadi kekuatan dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan pemuda.

    “Solusinya, Banten harus bisa membuka lapangan kerja, tetapi juga harus memberikan pendidikan yang link and match dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada. Sekolah vokasi, jenjang S1, S2, hingga S3 harus mendukung keberadaan industri yang cukup banyak di Banten,” pungkasnya

    Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa upaya penurunan pengangguran juga membutuhkan dukungan program lintas sektor, termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat.

    “Perlu ada sinergi antara pendidikan, industri, dan kebijakan ketenagakerjaan untuk menekan angka pengangguran pemuda secara berkelanjutan,” tegas Adde Rosi.

    Baca: Pengangguran muda Indonesia capai 17,3 persen

    Sebelumnya Kadispora Banten Ahmad Syakuni menyebutkan provinsi Banten terlihat dengan jelas tidak matching antara lulusan Pendidikan dan dunia Industri.

    “Kami berharap ada regulasi khususnya advokasi pemuda di bidang mendapatkan peluang kerja,” ucapnya.

    Hal senada juga diungkapkan oleh BEM UPI Banten Umam yang menyatakan keprihatinannya atas kondisi pengangguran terbuka sebesar 6,69 persen karena termasuk angka yang besar yaitu sekitar 42.710 orang.

    “Sama dengan harapan Kadispora agar kurikulum kita matching dengan kebutuhan dunia kerja,” imbuhnya.

  • Anomali Data BPS: Angka Pengangguran Menurun di Tengah Tingginya PHK

    Anomali Data BPS: Angka Pengangguran Menurun di Tengah Tingginya PHK

    7cloud.asia – Badan Pusat Statistik (BPS), dalam konferensi pers pada Kamis (5/2/2026) menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,35 juta orang pada November 2025.

    Angka tersebut turun sekitar 109.000 orang dibandingkan Agustus 2025, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) menyusut menjadi 4,74 persen.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan angka pengangguran ini terjadi seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja dalam periode Agustus-November 2025.

    “Pada November 2025 terdapat 7,35 juta orang menganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,74 persen. Dengan demikian, jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026) dipantau dari YouTube BPS.

    Ia menyampaikan jumlah penduduk bekerja naik menjadi 147,91 juta orang, bertambah 1,37 juta orang dibanding Agustus 2025. Kenaikan tersebut mendorong total angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang.

    Baca: Puluhan ribu sarjana S1 dan S2 putus asa mencari kerja

    Partisipasi masyarakat di pasar kerja juga meningkat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 70,95 persen, lebih tinggi dari Agustus yang sebesar 70,59 persen. TPAK laki-laki mencapai 84,83 persen, sedangkan perempuan 56,91 persen.

    BPS juga mencatat mayoritas pekerja kini terserap pada pekerjaan penuh waktu. Sebanyak 100,49 juta orang bekerja minimal 35 jam per minggu dengan proporsi 67,94 persen dari total pekerja.

    Selain itu, proporsi pekerja formal meningkat menjadi 42,30 persen.

    “Proporsi pekerja formal dan pekerja penuh waktu sama-sama meningkat pada November 2025,” ucap Amalia.

    Dari sisi lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja terbesar masih berasal dari pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

    Baca: Jumlah pengangguran pada Agustus 2025 capai 7,46 juta orang

    Sementara kenaikan tertinggi terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum, disusul industri pengolahan serta perdagangan.

    Secara keseluruhan, BPS menyimpulkan sekitar 95 dari 100 angkatan kerja telah bekerja, menandakan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia terus membaik menjelang akhir 2025.

    Data BPS yang menunjukkan angka pengangguran yang rendah ini terjadi di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja yang terekam dalam data Kementerian Ketenagakerjaan.

    Data Kemnaker mencatat, setidaknya 88.519 pekerja terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) sepanjang tahun 2025. Angka ini merupakan yang tertinggi dibanding tahun 2023 dan 2024.