Tag: Perjanjian Plastik Global

7cloud.asia – Pertemuan komite negosiasi antarpemerintah (INC) untuk perjanjian plastik global telah berlangsung di Busan, Korea Selatan, pada 25 November – 1 Desember 2024.

Sayangnya, negosiasi untuk memfinalkan draf perjanjian plastik global kembali gagal mencapai kesepakatan. Rencananya, pertemuan serupa akan kembali dihelat tahun depan—meski waktu pastinya belum jelas.

Perjanjian plastik global adalah mandat dari United Nations Environment Assembly (UNEA) kelima yang diadakan di Nairobi, Kenya, pada 2022.

Jika berhasil disahkan, perjanjian plastik global akan menjadi kesepakatan pertama di dunia yang mengatur daur hidup plastik secara menyeluruh, mulai dari hulu (produksi) hingga ke hilir (pengelolaan sampah).

Kegagalan ini amat disayangkan. Sebab, dunia membutuhkan solusi mendesak untuk mengatasi persoalan plastik.

Plastik sudah kedapatan mencemari berbagai ekosistem, mulai dari darat, laut, udara, hingga darah manusia lalu menurun ke janin. Produksi dan konsumsi plastik saat ini semakin tidak terkontrol.

Adapun draf perjanjian plastik terakhir setebal 70 halaman ini memiliki 3 ribu brackets (istilah untuk teks dalam kurung yang belum disetujui oleh para negara-negara peserta), hasil pembahasan terakhir pada April 2024.

Draf yang ‘membengkak’ ini memperlihatkan adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan terutama dalam tiga topik kontroversial.

1. Pembatasan produksi
Isu pertama terkait dengan draf Pasal 6 mengenai pasokan yang mengatur tentang pembatasan produksi (production cap) plastik global.

Upaya pembatasan produksi ini didukung oleh 90 negara yang tergabung ke dalam High Ambition Coalition (HAC)—mencakup negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Karibia, serta Uni Eropa.

Sementara itu, beberapa negara produsen minyak yang tergabung ke dalam Like-minded Countries seperti Arab Saudi, Iran, dan Rusia, menolak pembatasan produksi. Pasalnya, pembatasan akan memengaruhi permintaan minyak bumi (bahan baku utama plastik) mereka.

Negara-negara produsen minyak ini justru berupaya membatasi cakupan perjanjian plastik hanya kepada aspek manajemen sampah sebagai biang keladi polusi plastik. Mereka enggan menyentuh aspek suplai dan produksi plastik itu sendiri.

2. Penghapusan produk bermasalah
Isu kedua yang cukup menimbulkan perdebatan adalah mengenai penghapusan produk-produk plastik dan bahan kimia bermasalah.

Banyak jenis bahan kimia dalam plastik, seperti bisfenol A (BPA), terbukti mencemari ekosistem perairan dan meningkatkan risiko kesehatan, termasuk penyakit kardiovaskular dan diabetes.

Pembahasan perjanjian ini menjadi alot karena sangat terkait dengan isu pembatasan produksi plastik. Inilah mengapa banyak negara-negara koalisi Like-Minded Countries berkeberatan dengan masuknya topik ini dalam draf.

3. Pendanaan
Isu ketiga yang menjadi perdebatan sengit adalah mekanisme dan distribusi finansial untuk melaksanakan perjanjian plastik.

Negara-negara Selatan (Global South) yang memiliki anggaran terbatas menuntut adanya mekanisme bantuan keuangan, pengembangan kapasitas, bantuan teknis, dan transfer teknologi kepada negara-negara maju (Global North) dan organisasi multilateral.

Tuntutan ini juga tak lepas dari temuan bahwa negara-negara maju menjadi biang keladi lonjakan pencemaran plastik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun, sebagian negara maju menolak apabila kewajiban finansial lebih memberatkan mereka. Padahal, negara seperti Amerika Serikat merupakan salah satu penghasil plastik terbanyak di dunia.

Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Fajar Ajie Setiawan (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)/ Departmental Research Fellow, Kobe University, Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama)

7cloud.asia – Upaya negosiasi terakhir mengenai perjanjian plastik global atau global plastic treaty di bawah naungan PBB, yang berlangsung di Jenewa Swiss berakhir tanpa kesepakatan.

Setelah lebih dari tiga tahun pembahasan, perbedaan pandangan mendasar tentang penanganan polusi plastik masih belum terjembatani. Bagi banyak negara, aktivis, dan organisasi pengamat, hasil ini sangat mengecewakan.

Setelah pertemuan terakhir yang berlangsung hingga larut malam di Jenewa, Swiss, ketua komite antarpemerintah (INC) yang memimpin perundingan secara resmi menutup sidang pada Jumat (15/8/2025) tanpa perjanjian plastik global yang disepakati.

Ini tentu bukanlah akhir segalanya. Perundingan tentang penanganan polusi plastik global belum runtuh. Namun, belum ada tanggal maupun tempat yang pasti untuk putaran perundingan selanjutnya. Pun, tidak ada mandat untuk kegiatan resmi di masa jeda.

Banyak delegasi menyerukan masa refleksi, bahkan “reset” proses, agar dapat memulai kembali dengan pendekatan yang lebih segar mengenai perjanjian plastik global.

Seperti dalam putaran sebelumnya, perundingan perjanjian plastik global di Jenewa berjalan lambat.

Diskusi terhambat oleh persoalan ambiguitas prosedur, taktik penghambatan yang disengaja dari negara-negara penghasil bahan bakar fosil dan petrokimia yang menolak perjanjian ambisius, serta kompleksitas isu yang dibahas.

Ujungnya, waktu habis sebelum tercapai konsensus. Saat perundingan ditutup, ada tiga hal utama yang tampak memperpanjang kebuntuan ini:

Baca: Perundingan Plastik Jenewa gagal hasilkan Perjanjian Plastik Global

 

1. Upaya ketua belum memadai
Duta Besar Republik Ekuador untuk Kerajaan Inggris, Luis Vayas Valdivieso selaku ketua perundingan, memang mengambil peran lebih aktif dibanding sesi sebelumnya.

Ia mempercepat ritme diskusi dan menyusun dua draf teks perjanjian untuk menjadi fokus debat.

Draf pertama menghilangkan sejumlah poin penting, termasuk pembatasan produksi plastik, aturan global tentang regulasi produk plastik, kontrol bahan kimia berbahaya, serta mekanisme pendanaan yang kuat.

Negara-negara berambisi tinggi yang mendorong langkah tegas menolak draf pertama tersebut karena dianggap tidak seimbang, tidak ambisius, dan tidak layak dijadikan dasar diskusi lebih lanjut.

Draf kedua yang dirilis menjelang pukul 1 dini hari di malam terakhir setelah konsultasi intensif memang menambahkan beberapa perbaikan, tetapi masih mengabaikan elemen-elemen inti tersebut.

Namun, banyak negara yang menilai teks itu berat sebelah, lebih condong berpihak pada keinginan negara produsen minyak.

Baca: Perundingan Plastik Jenewa sempat diperpanjang

2. Tak bisa berkompromi
Sepanjang negosiasi, negara-negara dengan ambisi rendah hampir tidak memberikan kelonggaran. Mereka menolak berkompromi dengan “garis merah” mereka, tapi mengharapkan pihak lain untuk mengalah.

Hal ini kembali mengulang perdebatan lama mengenai tujuan dan lingkup perjanjian, meski keduanya sudah menjadi mandat PBB sejak tiga tahun lalu.

Banyak pihak menilai dibutuhkan pendekatan berbeda dengan memberi lebih banyak waktu membahas isu-isu yang diperdebatkan, menguji argumen yang berlawanan secara ketat, serta aktif mencari titik kompromi.

3. Enggan mengambil opsi ‘voting’
Proses perundingan masih bergantung pada konsensus. Dalam sidang pleno terakhir, banyak delegasi—terutama yang memiliki kepentingan ekonomi pada plastik—menekankan bahwa konsensus adalah hal penting.

Namun dalam tiga tahun terakhir, beberapa delegasi sudah mendorong agar ketua memanfaatkan opsi voting untuk memecah kebuntuan—mekanisme resmi dalam negosiasi PBB ketika konsensus gagal dicapai.

Voting dianggap langkah politis yang berisiko tinggi, dengan implikasi serius bagi hubungan antarnegara.

Hingga perundingan plastik global ditutup, ketua menolak melakukannya, dan negara-negara berambisi tinggi pun tidak mendorong opsi ini, meski mereka sering menekankan urgensi dan ambisi.

Di luar penolakan terhadap teks yang dianggap lemah, mereka jarang memanfaatkan instrumen prosedural yang tersedia untuk mendorong hasil lebih kuat. Akibatnya, kebuntuan tetap berulang.

Baca: 80 Negara dukung draft perjanjian plastik global yang ambisius

Jalan ke depan
Masa jeda antarsesi—periode antara sekarang hingga pertemuan resmi berikutnya—sangat krusial. Tanpa tanggal pasti untuk tahap selanjutnya, inilah waktunya reset dan menyiapkan langkah konkret menuju kemajuan.

Fokus utama haruslah menjembatani perbedaan sikap politik. Negara-negara berambisi tinggi perlu membangun aliansi lebih luas, mencari titik temu dengan pihak yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan, tetapi terbuka pada tindakan lebih tegas.

Detail penting seperti mekanisme pendanaan, sistem pemantauan dan pelaporan, serta model hukum untuk kepatuhan sebaiknya dikembangkan sejak sekarang, di luar forum resmi, agar dapat menghemat waktu kelak.

Negara-negara ambisi tinggi—seperti Uni Eropa, Panama, Kolombia, Australia, Inggris, dan negara-negara pulau kecil—juga harus mempererat koordinasi dan berani menggunakan instrumen prosedural seperti voting bila diperlukan, meskipun secara politik terasa tidak nyaman.

Tujuan yang ditetapkan PBB pada 2022 untuk mengakhiri polusi plastik di seluruh siklus hidupnya masih mungkin dicapai.

Namun, hal ini menuntut pemerintah untuk memanfaatkan bulan-bulan mendatang untuk melakukan konsolidasi, berdiskusi politik secara jujur, dan berkomitmen pada langkah yang lebih tegas saat bertemu kembali.

Dunia tidak bisa lagi kehilangan satu putaran perundingan hanya karena kebuntuan prosedural. Krisis plastik semakin parah. Sains sudah jelas.

Solusi sudah diketahui. Hal yang hilang bukanlah pengetahuan, melainkan kemauan politik untuk mengubah kata-kata menjadi tindakan yang mengikat.

Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis:
Steve Fletcher (Professor of Ocean Policy and Economy, University of Portsmouth) dan Antaya March (Director – Global Plastics Policy Centre, University of Portsmouth)