ruangkota

Tag: pln

  • Aktivis Lingkungan Minta PLN Tidak Batasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Atap Rumah Warga

    Aktivis Lingkungan Minta PLN Tidak Batasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Atap Rumah Warga

    7cloud.asia – Menyambut Hari Listrik Nasional, Koalisi Demokrasi Energi menggelar aksi teatrikal dengan menggunakan replika cerobong PLTU dan panel pembangkit listrik tenaga surya. 

    Aksi menolak pembatasan listrik tenaga surya ini dilakukan koalisi yang terdiri dari Greenpeace, Enter Nusantara dan 350 Indonesia digelar di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2023).

    Aksi ini bertujuan untuk menyerukan kepada PLN, sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik negara, agar tidak membatasi kapasitas pemasangan pembangkit tenaga surya atap bagi masyarakat.

    Aturan untuk membatasi penggunaan pembangkit tenaga surya ini tertuang dalam memo internal PLN, yang kemudian diakomodir oleh Kementerian ESDM, sehingga mereka berencana untuk merevisi Permen No 26/ 2021 tentang PLTS Atap.

    Baca: Desa ini gunakan llistrik tenaga surya

    Rencana revisi tersebut memuat ketentuan kapasitas pemasangan pembangkit S atap yang semula bisa 100% dari kapasitas terpasang, dipangkas menjadi 10-15%.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima ruangkoat.com, Kamis (26/10/2023) Koalisi mengatakan, PLN seharusnya memberikan pilihan sumber listrik bagi masyarakat yang ingin memasang pembangkit listrik tenaga surya atap.

    “Apa yang dilakukan PLN saat ini jelas mempersulit masyarakat yang ingin beralih ke energi terbarukan seperti matahari,” ucap Hadi Priyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

    “Selain itu, perlu keseriusan dari pemerintah melalui Kementerian ESDM agar memberi kejelasan regulasi dan insentif sehingga transisi energi bisa berjalan optimal dan harga energi terbarukan menjadi lebih kompetitif.” terangnya.

    “Jika PLN terus melayani nafsu oligarki batubara untuk meraup cuan dari sektor energi, masyarakat akan selalu menjadi korban dari kebijakan ini. Sudah saatnya PLN melibatkan masyarakat dalam proses transisi energi sehingga masyarakat bisa berdaulat atas pengelolan energinya sendiri.” tambah Hadi Priyanto

    Baca: Sisi gelap di balik transisi energi ke energi terbarukan

    Sementara Reka Maharwati, dari Enter Nusantara mengatakan, selama ini generasi muda selalu diberikan motivasi untuk menjadi agent of change.

    “Namun kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah belum juga mendengar aspirasi orang muda yang ingin mendorong perubahan ke arah yang lebih baik untuk generasi mendatang,” terangnya

    Transisi energi yang bersih dan berkeadilan, lanjut Reka, bisa mulai diwujudkan dengan segera membatalkan revisi permen tersebut.

    Menurut Ginanjar Aryasuta dari 350 Indonesia, sebagai lembaga strategis dalam penyediaan listrik bagi Indonesia, PLN harusnya berada di garis depan dalam mensukseskan rencana transisi energi berkeadilan.

    Kebijakan internal PLN yang membatasi instalasi PLTS atap on grid 10 – 15 persen dari kapasitas daya terpasang menghambat partisipasi publik dalam transisi energi di Indonesia.

    Baca: Banjir rob makin sering terjadi

    Ginanjar menilai, tindakan pembatasan tersebut bertentangan dengan Permen ESDM 26/2021, menghambat pencapaian target bauran energi terbarukan.

    “Kita perlu aksi cepat untuk menangani krisis iklim. Terhambatnya aksi iklim ini selain memberikan ancaman terhadap kerusakan lingkungan juga mengancam masa depan generasi muda.” tegasnya.

    Kemauan pemerintah untuk mengejar target bauran energi terbarukan sebenarnya bisa juga dicapai dengan memberikan akses mandiri energi kepada masyarakat.

    Sebagai perbandingan, proyek besar seperti PLTS Terapung Cirata, kapasitasnya mampu dipenuhi oleh surya atap apabila dipasang pada 200 ribu rumah warga di Jakarta.

    Dengan begitu, capaian target tidak hanya dipenuhi dari pembangkit listrik berskala besar, namun juga dari skala rumah tangga.

    Baca: Transisi energi, mitigasi ke pembangunan yang berkelanjutan

    Indonesia adalah negara tropis yang memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Dari potensi sebesar 3,2 juta MW baru 322 MW yang sudah terpasang, artinya baru 0.01% dari total kapasitas yang ada.

    Dengan potensi sebesar itu, Indonesia sangat mampu untuk beralih menggunakan energi terbarukan sepenuhnya.

    Sayangnya, potensi ini tidak didukung oleh kebijakan yang mendukung pengembangannya.

     

  • Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Makin Digerakkan di Jawa Timur

    Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Makin Digerakkan di Jawa Timur

    7cloud.asia – Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) merupakan sebuah solusi penerangan untuk jalan dan kawasan didaerah yang tidak berada dalam area jaringan PLN.

    Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita mengungkapkan, penerangan jalan umum tenaga surya juga menjadi solusi untuk efisiensi biaya penerangan di daerah. 

    “Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ini menggunakan lampu LED hemat energi dengan listrik yang disuplai dari baterai yang sebelumnya di-charge dengan sinar matahari melalui panel surya,” ungkap Ratna

    Ratna meresmikan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya atau PJUTS di Desa Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (18/12/2023).

    Baca: PLN diminta tak halangi pengembangan listrik tenaga surya

    Dalam keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria, Ratna menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 pihaknya bekerja sama dengan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) untuk mewujudkan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ini. 

    Kementerian ESDM juga telah melaksanakan pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang notabene merupakan hasil usulan aspirasinya sebagai anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral. 

    Adapun Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya atau PJUTS tahun 2023 ini tersebar dengan total sebanyak 990 unit.

    Rinciannya, 198 unit di Kabupaten Bojonegoro dan 792 unit di Kabupaten Tuban. Sementara pemasangan PJUTS tahun anggaran 2023 ini total sebanyak 500 unit. 

    Baca: Desa ini gunakan pembangkit listrik tenaga surya

    Jumlah Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya  atau PJUTS tersebut tersebar ke beberapa Kabupaten/Kota, dengan rincian Kabupaten Tuban 200 unit

    Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya juga dipasang di Kabupaten Bojonegoro 130 unit, Kediri 50 unit, Blitar 50 unit, Gresik 20 unit, Kota Tangerang 25 unit, Pesisir Barat 15 unit, dan Pesawaran 10 unit.

    “Bantuan-bantuan yang kami sampaikan ini merupakan usulan kami kepada Kementerian ESDM agar memberikan program yang langsung dirasakan kemanfaatannya oleh warga khususnya yang ada di Dapil saya, yaiu Bojonegoro, dan Tuban,” tambahnya.

    Diungkapkannya Program pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya  merupakan perwujudan dari visi dan misi pemerintah untuk wujudkan “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”.

    Baca: Pro Kontra power wheeling di RUU EBT

    Adapun komponen 1 set Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya terdiri atas beberapa peralatan pendung.

    Seperti 1 buah modul surya, 300 Wp, 1 buah lampu LED 40 W/24 V, 1 buah Baterai Li-FePO4 25,6V 40Ah+BMS dan boks baterai, 1 buah Solar Charge Controller, Tiang, pondasi, kabel, dan aksesoris PJUTS.

    PJUTS yang diberikan melalui program ini memiliki jaminan pemeliharaan selama 1 tahun ditambah garansi sistem selama 2 tahun sejak jaminan pemeliharaan berakhir, sehingga total 3 tahun jaminan perbaikan ditanggung oleh penyedia.

    Apabila terdapat kerusakan dapat melaporkan ke pusat layanan perbaikan (service centre), nomor kontak tertera pada QR Code pada tiang lampu PJUTS dan juga dapat melalui layanan pengaduan Ditjen EBTKE.

  • PLN Diminta Segera Beralih dari Batubara ke Biomassa

    PLN Diminta Segera Beralih dari Batubara ke Biomassa

    7cloud.asia – PT. PLN diimbau mulai beralih dengan memanfaatkan penggunaan biomassa guna menggantikan batu bara dalam memproduksi energi listrik. 

    Penggunaan biomasa untuk pembangkit listrik atau yang populer disebut co–firing ini disarankan Komisi VII DPR saat kunjungan kerja ke PT. PLN Adipala, Cilacap, Jawa Tengah.

    Dalam kesempatan itu anggota Komisi VII DPR melihat dari dekat progres pemanfaatan biomassa dalam pembangkitan listrik milik PLN ini. 

    Bertemu dengan direksi PLN Adipala, Komisi VII mendapatkan fakta bahwa BUMN di Cilacap itu penggunaan biomassa masih tergolong rendah yakni sekitar 2 hingga 3 persen.

    Baca: PLTU baru yang cocok dialihkan ke co-firing

    Sementara di beberapa pembangkit PLN lainnya di Indonesia sudah ada yang  100 persen menggunakan biomassa.

    Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding, usai pertemuan, Rabu (7/2/2023), menyampaikan optimismenya, PLN Adipala ini bisa terus meningkatkan penggunaan biomassa.

    “Kalau lihat laporan mereka tadi, saya kira kita optimis. Khusus di Adipala ini sudah 2-3 persen dan itu progres yang bagus. Di Indonesia ada 4-5 (PLTU) yang sudah 100 persen menggunakan biomassa,” ungkapnya.

    Yang perlu dipikirkan, lanjut Politisi PKB ini, keberlanjutan stok biomassa untuk diolah menjadi sumber energi.

    Baca: IESR rekomendasikan akhiri penggunaan batubara dengan beralih ke biomassa 

    “Yang harus kita pikirkan, keberlanjutannya. Itu masalahnya, karena stok berubah terus. Lalu apakah nanti ada peluang untuk ekspor,” tutur Karding.

    Semua bahan baku biomassa ini merupakan sumber energi baru dan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

    Materi biomassa yang selama ini digunakan adalah bubuk gergaji, cangkang sawit, limbah racik uang kertas (LRUK), dan pelet kayu.

    “Semua stok bahan baku itu selalu berubah, tergantung ketersediaannya. Ini yang harus dipikirkan,” ujarnya.

    Baca: Transisi energi di Indonesia berjalan lambat 

    Untuk saat ini sebagian biomassa/LRUK dipasok dari Bank Indonesia. Uang-uang kertas yang sobek dan lusuh yang tidak layak pakai, dikirim ke PLN untuk diolah menjadi energi.

    Dari sekian banyak bahan baku penghasil energi, LRUK merupakan sumber paling tinggi kalori untuk energi. PLN mendapat pasokan dari BI hingga 15 ton.

    Pada 2025, PLN Adipala menargetkan penggunaan biomassa hingga 5 persen.

    PLN telah memiliki 3 PLTU yang telah 100% menggunakan biomassa. Ketiga pembangkit itu yakni PLTU Tembilah di Riau, PLTU Air Anyir di Bangka dan PLTU Bolok di Kupang.

    Sumber: Parlementaria

  • PLN Berikan Kompensasi Potongan Harga hingga 10 Persen untuk Pelanggan yang Terkena Pemadaman Listrik

    PLN Berikan Kompensasi Potongan Harga hingga 10 Persen untuk Pelanggan yang Terkena Pemadaman Listrik

    7cloud.asia – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat (Sumbar) memastikan kompensasi berupa pemotongan harga hingga 10 persen kepada pelanggan yang terdampak imbas pemadaman listrik total atau blackout.

    Pemadaman listrik di wilayah Sumatera Barat berlangsung sejak Selasa (4/6/2024) siang hingga Rabu (5/6/2024).

    “Kompensasi diberikan saat pemadaman listrik selama delapan jam. Jadi, kalau padamnya lebih dari delapan jam kita berikan kompensasi potongan 10 persen,” kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar Eric Rossi Priyo Nugroho di Padang, Rabu.

    Dengan adanya kompensasi yang diberikan PLN, Eric berharap masyarakat terutama pelanggan dapat terbantu serta memahami kondisi yang terjadi.

    Pemadaman listrik yang terjadi sejak Selasa siang diduga akibat adanya gangguan sistem kelistrikan pada jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 275 kV jurusan Lubuk Linggau-Lahat.

    Baca: PLN diminta tak batasi pembangkit surya atap

    Sebanyak 4,3 juta pelanggan PLN wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terkena dampak pemadaman listrik akibat gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau – Lahat.

    Selain Sumatera Barat, wilayah yang terdampak antara lain meliputi Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung.

    PLN memperkirakan listrik di wilayah Provinsi Sumbar kembali mulai pulih paling lama pada Rabu siang.

    Namun, apabila masih harus dilakukan pemadaman dalam rangka proses pemulihan jaringan, maka PLN tidak akan memadamkan listrik kepada pelanggan yang sudah terdampak lebih dari delapan jam.

    Baca: Desa ini manfaatkan pembangkit listrik tenaga surya

    Untuk menyiasatinya, PLN akan mengalihkan pemadaman listrik kepada pelanggan lain.

    “PLN memiliki data pelanggan yang sudah kita padamkan delapan jam. Jadi, jangan khawatir kalau sudah lebih dari delapan jam akan kita berikan kompensasi pengurangan biaya beban,” ujarnya.

    Eric mengatakan kompensasi pengurangan biaya beban tersebut akan diberlakukan pada bulan berikutnya.

    Harapannya, masyarakat terutama pelanggan PLN khususnya di Ranah Minang dapat terbantu atau mengurangi kerugian yang dialami selama pemadaman listrik.

    Baca: Cara mudah membangkitkan listrik tenaga surya

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan telah berkoordinasi dengan PLN UID Sumbar agar insiden pemadaman listrik total menjadi perhatian serius.

    Pasalnya, pemadaman listrik ini berdampak langsung pada berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat.

    “Saya sudah berkoordinasi dengan PLN, dan PLN menyampaikan akan bekerja optimal untuk kembali memulihkan jaringan listrik di Provinsi Sumbar,” ujar Gubernur.

    Mahyeldi menegaskan dengan kondisi Sumbar yang selama ini surplus aliran listrik seharusnya pemadaman total tidak terjadi. Oleh karena itu, PLN diminta segera mencari solusinya.

    Sumber:Antaranews.com

  • Transisi Menuju Energi Bersih dan Pensiun Dini 13 PLTU Batubara di Indonesia

    Transisi Menuju Energi Bersih dan Pensiun Dini 13 PLTU Batubara di Indonesia

    7cloud.asia – Tantangan yang dihadapi PLN dalam transisi ke energi bersih cukup besar. Saat ini ketergantungan PLN pada energi fosil masih tinggi, yakni 85 persen dari total kapasitas energi 93 gigawatt (GW)

    Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistan mengatakan dirinya tidak menutup mata atas fakta yang dihadapi PLN ini.

    “Isu ini harus ditangani dengan strategi khusus guna mengurangi ketergantungan secara bertahap,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta subholding di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Untuk mewujudkan transisi ke energi bersih, PLN memprioritaskan integrasi energi bersih dalam bauran energi nasional.

    Berdasarkan laporan yang diterima, kontribusi energi bersih terkini berada pada angka 14 persen pada tahun 2023. Dan, target kontribusi energi bersih sebesar 23 persen pada tahun 2025 menjadi tantangan besar.

    Baca: Target Energi Bersih Indonesia dinilai belum selaras dengan Perjanjian Paris

    Sebab itu, Kawendra mengusulkan agar PLN menyusun formula percepatan yang bisa melampaui ekspektasi.

    Kawendra mengatakan, rencana pemerintah untuk melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batubara merupakan bagian dari strategi transisi energi.

    “Pembangunan PLTU membutuhkan dana besar. Jika memang harus dipensiunkan, kita harus mencari solusi agar investasi ini tidak terbuang sia-sia dan tetap memiliki nilai,” ujarnya.

    Pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batubara.

    Saat ini, pensiun dini PLTU batubara masih berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

    Baca: KLHK dorong pembangkit listrik tenaga mikro hidro

    Setidaknya 13 PLTU batubara direncanakan akan dipensiunkan secara dini dengan mempertimbangkan keekonomian, dengan tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan ataupun kenaikan harga listrik.

    Pensiun dini PLTU batubara ini untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil, khususnya batu bara, menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

    Pensiun dini PLTU batubara akan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan implementasinya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan listrik, dan lembaga keuangan.

  • Diskon Listrik Sebesar 50 Persen Berlaku Terbatas dan Hanya Dua Bulan, Siapa Saja yang Berhak?

    7cloud.asia – Pemerintah akan memberikan diskon listrik untuk bulan Januari-Februari 2025 sebagai stimulus ekonomi atas pemberlakuan PPN 12 persen untuk kategori barang dan jasa mewah mulai awal tahun ini.

    Diskon atau promo listrik PLN 50 persen ini akan diberlaku mulai Rabu (1/1/2025).
    Meski begitu, promo PLN Januari 2025 berlaku secara terbatas sehingga tidak semua pelanggan PLN bisa mendapatkannya.

    Hanya pelanggan kategori rumah tangga dengan daya tertentu yang bisa menikmati diskon tersebut.

    Dalam keterangan resmi pada Senin (16/12/2024), Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, jumlah pelanggan yang bisa merasakan diskon listrik 50 persen mencapai 84 juta orang.

    “Jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut terkait program ini, kami juga menyediakan contact center siaga 24 jam yang dapat dihubungi melalui nomor WhatsApp 087771112123,” ujarnya.

    Baca: Pemerintah abaikan protes masyarakat dan tetap terapkan PPN 12 persen

    Lantas, siapa saja pelanggan PLN yang bisa mendapatkan diskon listrik 50 persen tersebut? Pemberian promo PLN telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024.

    Di sana dijelaskan, pelanggan PLN yang bisa mendapatkan diskon 50 persen pada 2025, adalah sebagai berikut:

    1. Pelanggan dengan daya listrik 450 VA sebanyak 24,7 juta orang

    2. Pelanggan dengan daya listrik 900 VA sebanyak 38 juta orang

    3. Pelanggan dengan daya listrik 1.300 VA sebanyak 14,1 juta orang

    4. Pelanggan dengan daya listrik 2.200 VA sebanyak 4,6 juta orang.

    Dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM, Rabu (1/1/2025), Jisman menjelaskan, listrik diskon 50 persen dilaksanakan secara otomatis melalui sistem PLN sehingga masyarakat tidak perlu mendaftar karena diskon didapat ketika masyarakat melakukan transaksi, baik pascabayar maupun prabayar.

    Baca: Penolakan terhadap PPN 12 persen meluas

    Cara mendapatkan diskon listrik 50 persen Pelanggan yang masuk kategori penerima diskon listrik 2025 bisa mendapatkan potongan harga dengan cara sebagai berikut:

    Pelanggan pascabayar mendapatkan diskon 50 persen dari rekening biaya listrik untuk pemakaian Januari 2025 yang akan dibayar pada Februari 2025 Khusus pemakaian listrik pada Februari 2025, pembayaran dilakukan pada rekening Maret 2025

    Pelanggan prabayar diberikan diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada Januari dan Februari 2025 Khusus diskon token listrik, masyarakat cukup membayar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama

    Pelanggan prabayar bisa membeli token listrik di manapun, baik di PLN Mobile, ritel penjualan, agen, maupun lokasi yang menyediakan layanan pembayaran listrik.

  • Upaya PLN Wujudkan Dekarbonisasi Menuju Net Zero 2060

    Upaya PLN Wujudkan Dekarbonisasi Menuju Net Zero 2060

    7cloud.asia – PLN Enjiniring menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung transisi energi menuju pencapaian emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada tahun 2060.

    Presiden Direktur PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah, memaparkan strategi yang telah disiapkan, termasuk pengembangan energi terbarukan secara masif dan penerapan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

    Chairani menyoroti pentingnya skenario “Accelerated Renewable Energy Development” (ARED) untuk mempercepat transisi energi sekaligus menjaga keberlanjutan finansial.

    Dalam skenario ini, sekitar 480 gigawatt (GW) kapasitas energi terbarukan akan dikembangkan hingga 2060, dengan investasi total mencapai 700 miliar dolar.

    Transformasi Menuju Energi Bersih
    PLN berkomitmen mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap melalui cofiring biomassa hingga 30persen dan penggunaan hidrogen dalam pembangkit gas hingga 75persen pada 2060.

    Perusahaan setrum negara ini juga berencana mengintegrasikan energi nuklir dan sistem penyimpanan baterai skala besar (BESS) untuk mendukung stabilitas jaringan.

    “Transisi energi ini bukan hanya tentang menggantikan sumber energi fosil, tetapi juga memastikan keandalan sistem kelistrikan melalui pengembangan jaringan pintar dan infrastruktur fleksibel,” ujar Chairani dalam pelatihan jurnalistik Understanding Carbon Capture and Storage yang dikutip Rabu, (22/1/2025).

    Baca: PLN didesak segera tinggalkan penggunaan batubara

    Peran Strategis Teknologi CCUS
    Teknologi CCUS akan memainkan peran penting dalam dekarbonisasi sektor tenaga listrik Indonesia.

    PLN menargetkan penerapan CCUS pada kapasitas pembangkit sebesar 2 GW pada 2040 dan meningkat menjadi 19 GW pada 2060.

    Saat ini, PLN telah mengidentifikasi sekitar 37,6 GW pembangkit yang layak untuk diimplementasikan teknologi tersebut.

    Namun, tantangan besar dihadapi, termasuk dampak negatif terhadap kinerja pembangkit listrik konvensional akibat penalti panas dan listrik dari sistem CCUS.

    Selain itu, biaya tambahan diperkirakan dapat menggandakan tarif listrik.

    Teknologi Carbon Capture Storage ini sebelumnya juga dikritisi sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan.

    Teknologi ini dinilai sebagai teknologi yang sepanjang sejarahnya gagal mencapai tujuannya, atau gagal memenuhi ekspektasi dan bahkan bisa memicu masalah baru.

    Baca: Kajian mengenai teknologi carbon capture and storage

    Infrastruktur dan Investasi Besar
    Untuk mendukung transisi ini, PLN merencanakan pembangunan “Green Enabling Super Grid” sepanjang 70.000 kilometer untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara ke pusat-pusat permintaan di Jawa dan Bali.

    “Kami menyadari bahwa pembangunan infrastruktur ini memerlukan investasi besar, tetapi manfaat jangka panjangnya bagi lingkungan dan masyarakat akan jauh lebih besar,” tambah Chairani.

    Selain menekan emisi karbon, transisi energi ini diharapkan menciptakan peluang kerja baru dengan estimasi 7 hingga 12 juta lapangan kerja hingga 2050.

    Dampak sosial lainnya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan energi bersih yang berkelanjutan.

    Dengan langkah-langkah strategis ini, PLN optimis dapat berkontribusi pada target global pengurangan emisi dan membawa Indonesia menjadi salah satu pemimpin dalam energi terbarukan.

  • Setelah Diskon Dua Bulan Usai, Warga Keluhkan Lonjakan Tagihan Listrik

    Setelah Diskon Dua Bulan Usai, Warga Keluhkan Lonjakan Tagihan Listrik

    7cloud.asia – Belakangan ramai keluhan dari masyarakat yang mengaku tagihan listrik bulan ini melonjak, pasca kebijakan potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya 2.200 VA ke bawah untuk periode Januari dan Februari 2025.

    Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) transparan terkait kebijakan subsidi tarif listrik tersebut.

    “Kenaikan tajam tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat pasca-berakhirnya program diskon tarif 50 persen pada Februari 2025 menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan PLN,” kata Mufti Anam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi kebijakan tarif listrik, perlindungan konsumen, serta efektivitas komunikasi publik dari instansi terkait,” sambungnya.

    Ia memaparkan banyak juga masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian durasi diskon listrik di media sosial. Hal ini, menurut Mufti, menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

    “Pemerintah dan PLN perlu menjelaskan secara terbuka terkait mekanisme program subsidi, syarat dan durasi berlakunya, karena ada berbagai ketidakkonsistenan informasi,” jelas Mufti.

    Baca: Diskon Listrik Sebesar 50 Persen Berlaku Terbatas dan Hanya Dua Bulan

    Mufti menilai klaim PT PLN terkait kenaikan tarif listrik akibat pemakaian perlu diuji. Sebab, kata Mufti, banyak masyarakat yang menyatakan tidak ada perubahan signifikan terkait konsumsi listrik di rumahnya.

    “Penjelasan dari pihak PLN bahwa lonjakan tagihan disebabkan oleh peningkatan konsumsi listrik tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar tanpa pembuktian yang jelas dan dapat diakses publik,” ungkapnya.

    “Banyak warga melaporkan tidak adanya perubahan signifikan dalam pola konsumsi mereka, bahkan dengan penggunaan listrik yang tergolong rendah,” imbuh Mufti.

    Oleh karena itu, dia meminta PLN untuk membuka data riil dan memberikan layanan audit pemakaian listrik secara transparan kepada pelanggan.

    “Kenaikan drastis tagihan listrik, khususnya bagi golongan masyarakat kelas menengah ke bawah, jelas berdampak pada daya beli dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga,” sebutnya.

    Dalam situasi ekonomi yang kini cukup berat, terutama bagi kelas menengah, Mufti menilai ketidakpastian dan lonjakan tagihan listrik tanpa alasan yang jelas menjadi beban tambahan yang tidak kecil.

    Baca: Penolakan terhadap PPN 12 persen meluas

    “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi dan penyesuaian tarif tidak justru memicu keresahan sosial,” tegasnya.

    Di sisi lain, Mufti mengatakan perlu ada evaluasi terhadap layanan PLN Mobile. Hal ini lantaran meski aplikasi PLN Mobile disebut sebagai sarana untuk memantau penggunaan listrik, masih banyak pelanggan yang belum familiar atau tidak mendapatkan edukasi memadai terkait cara membaca dan mengevaluasi riwayat pemakaian listrik mereka.

    “Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan belum disertai dengan literasi digital yang merata,” ucap Legislator dari dapil Jawa Timur II tersebut.

    Mufti pun mendesak Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak kebijakan pencabutan diskon listrik, termasuk memastikan konsistensi informasi publik.

    Mufti mengatakan, Komisi VI DPR mendorong PLN untuk mengkaji ulang sistem tarif dan pengawasan publik terhadapnya. PLN juga diminta untuk membuka forum pengaduan dan klarifikasi secara aktif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, serta menyediakan opsi audit pemakaian tanpa membebani pelanggan.

    “Dengan kondisi seperti ini, sangat penting agar negara hadir tidak hanya dalam bentuk subsidi sesaat, tetapi melalui kebijakan energi yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan,” pungkas Politisi PDI-Perjuangan itu.

  • Utang PLN Tambah Rp156 M Setiap Hari, DPR Desak Segera Dilakukan Perombakan Direksi

    Utang PLN Tambah Rp156 M Setiap Hari, DPR Desak Segera Dilakukan Perombakan Direksi

    7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari.

    Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan manajemen keuangan perusahaan listrik pelat merah itu, meski selama ini mendapat berbagai fasilitas dari negara.

    “PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Mufti melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Data dari Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan bahwa total utang PLN naik tajam dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024.

    Baca: Upaya PLN wujudkan net zero pada 2060

    Kenaikan tersebut setara dengan sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari. Dalam periode yang sama, laba PLN justru turun Rp4,3 triliun.

    Lebih lanjut, Mufti mengkritik keras kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo yang memimpin PLN sejak Desember 2021 itu.

    Menurutnya, jajaran direksi PLN tidak hanya gagal secara finansial, tetapi juga telah mengabaikan tanggung jawab moral terhadap publik.

    “Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, sudah waktunya jajaran direksi dirombak total,” tegasnya.

    Baca: PLN diminta tak batasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap

    Mufti juga menyoroti munculnya dugaan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri dengan dibiayai uang perusahaan.

    Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan ini mendesak untuk merombak jajaran direksi sekaligus audit keuangan PLN secara menyeluruh.

    Dia menegaskan, sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya.

    “Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten/kota Pasuruan dan Kabupaten/kota Probolinggo ini.

  • BAKN DPR Ingatkan Potensi Kerugian Negara Akibat Tingginya Idle Capacity

    BAKN DPR Ingatkan Potensi Kerugian Negara Akibat Tingginya Idle Capacity

    7cloud.asia – Besarnya idle capacity (kapasitas menganggur) pada sistem kelistrikan nasional yang berpotensi membebani keuangan PT PLN (Persero), terlebih dengan adanya kewajiban skema Take or Pay.

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mencatat, bahwa idle capacity kelistrikan, baik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) maupun secara nasional, saat ini terpantau sangat tinggi.

    Data 2024 menunjukkan kapasitas terpasang mencapai 75.936,46 megawatt (MW), sementara beban puncak hanya 61.287,80 MW, menunjukkan potensi kelebihan daya nasional atau idle capacity di atas 14.000 MW atau 14 gigawatt (GW).

    Kondisi tersebut dinilai sudah jauh melampaui batas ideal cadangan operasional. Padahal, batas ideal cadangan operasional untuk menjaga keandalan listrik suatu negara berada di kisaran 20 hingga 25 persen.

    Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Herman Khaeron mengatakan, kelebihan kapasitas ini berpotensi merugikan keuangan PLN yang saat ini masih menerima subsidi dari negara,

    “Kelebihan kapasitas ini berpotensi menjadi kerugian karena adanya skema perjanjian take or pay. Artinya, listrik tersebut dipakai atau tidak, PLN tetap harus membayar kepada pembangkit, baik itu milik PLN sendiri maupun Independent Power Producer (IPP),” ujar Herman usai Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4/2026).

    Untuk menekan risiko tersebut, Herman mendorong agar pembangunan sistem di sektor hulu dapat diimbangi dengan program elektrifikasi yang menyentuh rakyat secara langsung.
    Langkah ini dinilai krusial agar jarak (gap) antara pasokan dan permintaan tidak semakin membesar.

    Selain masalah kapasitas, BAKN turut menggarisbawahi pentingnya perencanaan ketersediaan energi primer serta transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Meski investasi awal EBT tergolong besar, biaya pemeliharaan dan operasional kedepannya dinilai akan jauh lebih efisien dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan terus bergantung pada energi fosil seperti batu bara dan gas yang lambat laun akan habis.

    Sebagai tindak lanjut dari uji petik tersebut, BAKN DPR berencana memanggil sejumlah pemangku kepentingan tingkat atas guna membenahi sengkarut ekosistem kelistrikan nasional.

    “Kami belum selesai sampai di sini. Ke depan, kami akan mengundang pengambil kebijakan dari lintas kementerian, mulai dari Kementerian ESDM, BP Danantara, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan.

    Kita harus duduk bersama agar ke depan PLN lebih sehat, tarif listrik lebih murah untuk rakyat, dan mampu memberikan kontribusi fiskal ke negara,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

    Ketua BAKN DPR, Andreas Eddy Susetyo, menilai saat ini terdapat beberapa kebijakan tata kelola BUMN yang perlu ditinjau ulang menyusul adanya perubahan regulasi di tingkat pusat.

    “Jadi ini ada suatu kebijakan yang perlu kita tinjau ulang karena dasar hukumnya pun sekarang sudah berubah. Kalau dulu dasar hukumnya adalah Undang-Undang BUMN, sekarang UU tersebut sudah berubah, termasuk dengan adanya pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara),” ujarnya.

    Payung Hukum untuk Akurasi Subsidi
    Selain aspek regulasi kelembagaan, BAKN DPR juga memberikan catatan penting terkait penyaluran subsidi listrik agar benar-benar tepat sasaran. Andreas menyebut bahwa PLN membutuhkan payung hukum yang kuat terkait masa transisi penggunaan data penerima subsidi.

    “Kita perlu memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Saat ini, PLN membutuhkan payung hukum untuk peralihan data yang selama ini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelasnya.

    Lebih lanjut, Andreas menyoroti masalah pemanfaatan kapasitas pembangkit yang ideal guna menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Ia melihat kapasitas yang ada saat ini sebagai peluang emas untuk melakukan restrukturisasi subsidi energi secara nasional.

    Menurutnya, optimalisasi kapasitas ideal listrik dapat diarahkan untuk mempercepat program elektrifikasi, yang pada akhirnya mampu menekan beban subsidi gas LPG.