7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan manajemen keuangan perusahaan listrik pelat merah itu, meski selama ini mendapat berbagai fasilitas dari negara.
“PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Mufti melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Data dari Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan bahwa total utang PLN naik tajam dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024.
Baca: Upaya PLN wujudkan net zero pada 2060
Kenaikan tersebut setara dengan sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari. Dalam periode yang sama, laba PLN justru turun Rp4,3 triliun.
Lebih lanjut, Mufti mengkritik keras kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo yang memimpin PLN sejak Desember 2021 itu.
Menurutnya, jajaran direksi PLN tidak hanya gagal secara finansial, tetapi juga telah mengabaikan tanggung jawab moral terhadap publik.
“Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, sudah waktunya jajaran direksi dirombak total,” tegasnya.
Baca: PLN diminta tak batasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap
Mufti juga menyoroti munculnya dugaan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri dengan dibiayai uang perusahaan.
Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan ini mendesak untuk merombak jajaran direksi sekaligus audit keuangan PLN secara menyeluruh.
Dia menegaskan, sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya.
“Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten/kota Pasuruan dan Kabupaten/kota Probolinggo ini.
Leave a Reply