ruangkota

Tag: plts

  • PLTS Atap: Cara Mudah untuk Memanen Tenaga Surya

    PLTS Atap: Cara Mudah untuk Memanen Tenaga Surya

    7cloud.asia – Indonesia berjanji mengurangi listrik pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara bertahap hingga ke titik nol pada 2050. Harapannya, asap-asap PLTU tak lagi berkeliaran mengotori bumi dan membikin kita sesak napas.

    Lantas, bagaimana menggantikan pasokan listrik PLTU yang berkurang tersebut? Bagaimana nanti Indonesia menyiapkan energi untuk populasi yang bertumbuh dan makin sejahtera? 

    Penelitian tim dari Australian National University sebelumnya mengungkapkan Indonesia dapat mengandalkan energi surya yang potensinya sekitar 2000 kali lebih besar daripada konsumsi listrik Indonesia saat ini.

    Berikut laporan selengkapnya di tulis oleh David Firnando Silalahi
    Phd Candidate, School of Engineering, Australian National University dan Andrew Blakers Professor of Engineering, Australian National University.

    Tulisan ini telah terbit di The Conversation.

    Baca: Transisi energi di mata capres

    Pasokan listrik PLTU tersebut dapat digantikan dengan produksi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 3700 Gigawatt (GW).

    Indonesia yang sejahtera dan bebas karbon membutuhkan sekitar 10 miliar panel surya pada 2050.

    Panel-panel tersebut dapat diletakkan di atap bangunan, lahan bekas tambang, terapung di danau, waduk, bahkan di atas perairan laut Indonesia yang sangat luas dan relatif tenang.

    Miliaran panel ini hanya membutuhkan lahan seluas 25 ribu kilometer persegi (km2) atau hanya 0,3% dari total luas wilayah Indonesia.

    Kendati demikian, meletakkan miliaran panel tak segampang membuat mie instan. Indonesia membutuhkan peta jalan pengembangan panel surya untuk program energi bersih jangka panjang, pengadaan berskala besar, hingga pasokan peralatannya.

    Sembari menyiapkannya, Indonesia tetap perlu menambah pasokan energi bersih.

    Baca: Warga pulau ini 100 persen gunakan energi terbarukan

    Salah satu usaha tercepat yang sangat memungkinkan kita tempuh adalah memperbanyak pemasangan PLTS di atap bangunan, termasuk di rumah-rumah.

    Mengapa PLTS atap?
    PLTS atap adalah salah satu cara mudah dan cepat Indonesia untuk menambah pasokan energi ramah lingkungan.

    Karena dipasang di atas atap, PLTS ini tidak memerlukan lahan khusus sebagaimana PLTS konvensional (ground-mounted).

    Panel surya bisa dipasang di atap rumah, gedung perkantoran, parkir, rumah sakit, hotel, swalayan, sekolah, rumah ibadah, pergudangan, dan pabrik.

    Ongkos pemasangan PLTS atap ini memang bersumber dari dana masyarakat sendiri atau swasta, bukan dari Pemerintah. Namun, pemasangannya membuat penyediaan listrik kita lebih efisien.

    Adanya PLTS atap di rumah kita membuat sumber listrik menjadi sangat dekat. Ini mengurangi kehilangan energi/susut jaringan yang pasti terjadi dalam proses pengiriman listrik melalui kabel PT PLN yang jauh dari konsumen.

    Baca: Energi terbarukan menjadi kunci Kopenhagen jadi langganan kota ramah lingkungan

    Per Desember 2023, Kementerian ESDM mencatat ada sekitar 8.491 pelanggan PLN yang memasang PLTS atap. Total kapasitasnya mencapai 141 megawatt (MW), hampir menyamai kapasitas PLTS terapung Cirata di Jawa Barat.

    Jumlah terpasang itu baru sebagian kecil saja dari potensi yang ada di Indonesia—yang diperkirakan mencapai 500 ribu MW.

    Indonesia dapat mencontoh Australia yang tekun merangsang warganya memasang PLTS atap. Saat ini, di Negeri Kangguru ada 3,5 juta rumah, sekitar sepertiga, telah memasang PLTS atap.

    Sumbangannya mencapai 8% dari total pembangkitan listrik nasional. Australia, dengan sepersepuluh penduduk Indonesia, menghasilkan tiga perempat listrik lebih banyak dibandingkan Indonesia.

    Saat ini 40% listrik Australia berasal dari energi terbarukan, sebagian besar energi surya dan angin. Jumlah ini meningkat delapan kali lipat dalam satu dekade terakhir.

    Harga listrik (wholesale) Australia tidak berubah selama transisi yang cepat ini. Porsi energi terbarukan ditargetkan mencapai 82% pada tahun 2030.

    Baca: 8 aspek yang bikin sebuah kota disebut ramah lingkungan

    Setiap bulan, Australia memasang panel surya sebanyak-banyaknya di atap rumah dan bangunan – setara 3500 MW per tahun. Indonesia dapat mencontoh hal ini dan merangsang masyarakat dan swasta untuk beramai-ramai memasang PLTS atap.

    Di Australia, ongkos pasang PLTS atap berkapasitas 10 kilowatt adalah sekitar $10.000 dollar Australia. PLTS ini cukup untuk satu keluarga yang terdiri dari 5 orang kaya yang tinggal di rumah serba listrik dengan AC dan kendaraan listrik. PLTS ini memiliki umur sekitar 25 tahun dengan perawatan yang sangat rendah.

    Di Indonesia, PLTS atap sebesar ini dapat menghasilkan hingga 330.000 kilowatt-jam (kWh) selama umur pakainya, dan mengurangi emisi karbon sekitar 300 ton.

    Australia memberikan insentif pemasangan PLTS atap, yang dapat menurunkan harga hingga 70% dari harga pasar. Insentifnya menurun dari tahun ke tahun dan akan dihapus pada tahun 2030.

    Rangsangan pemasangan PLTS bervariasi tergantung negara bagian. Pemerintah negara bagian Victoria, misalnya, mengguyur subsidi harga (rebate) hingga AU$1.400 (sekitar Rp15 juta).

    Ada juga opsi kredit ongkos panel surya atap tanpa bunga untuk rumah hunian atau rumah yang sedang dibangun.

    Baca: Tantangan menerapkan infrastruktur ramah lingkungan

    Insentif yang diberikan untuk masyarakat di Canberra malah lebih besar. Angkanya mencapai AU$2 ribu untuk subsidi dan plafon pinjaman hingga AU$15 ribu.

    Insentif ini memungkinkan industri tenaga surya Australia tumbuh menjadi skala besar dan menghasilkan sistem yang berbiaya rendah dan dapat diandalkan. Indonesia dapat meniru Australia.

    Kapasitas pembangkitan listrik yang dikelola National Electricity Market di Australia sebesar 65 Gigawatt—hampir sama dengan total kapasitas pembangkit listrik (milik PLN dan Swasta) di Indonesia yang mencapai 69 Gigawatt.

    Sistem listrik Australia—yang secara kapasitas hampir sama besar dengan Indonesia—mampu beroperasi tanpa masalah berarti, meskipun terdapat pasokan energi surya dari PLTS atap dan angin (variable renewable energy) yang mencapai 100% pada jam-jam tertentu.

    Indonesia bisa belajar bagaimana cara Australia mengelola jaringan listriknya tetap andal.

    Salah satu persoalan yang dipikirkan Indonesia untuk memakai energi surya secara besar-besaran adalah faktor kestabilan pasokan listriknya. Hal ini wajar mengingat matahari tidak bersinar sepanjang hari.

    Baca: Mengenal Infrastruktur ramah lingkungan

    Namun, sistem kelistrikan Australia mampu beroperasi dengan lancar, dan dapat diandalkan meskipun energi terbarukan melebihi 70% pada beberapa jam dalam sehari.

    Indonesia dapat belajar dari cara Australia mengelola jaringan listriknya dengan handal. Energi surya dan angin yang bervariabilitas dapat diatasi dengan dengan teknologi penyimpan energi untuk menstabilkan pasokan listrik.

    Riset kami terdahulu mengungkap bahwa di Indonesia terdapat potensi pengembangan PLTA pumped storage jenis off-river (tanpa membendung sungai) di 26 ribu lokasi. PLTA jenis ini dapat dioperasikan sebagai ‘baterai alami’ penyimpan energi.

    Untuk mendukung pemanfaatan energi surya 100%, Indonesia akan membutuhkan fasilitas penyimpanan energi dengan total kapasitas sekitar 1100 GW untuk menyimpan daya selama 10 jam (11 TWh) atau hanya sebagian kecil dari total potensi PLTA pumped storage tersebut.

    Made with Flourish
    Selain andal, riset terbaru kami turut menemukan penggunaan teknologi pumped storage lebih hemat biaya.

    Dengan skenario 100% listrik energi terbarukan yang dipasok dari dominan energi surya, biaya pembangkitan listrik – termasuk pembangkitan, transmisi, penyimpanan energi, dan jaringan transmisi baru – hanya sebesar US$91 per Megawatt jam (MWh).

    Ongkos ini lebih murah dari pada rata-rata biaya pembangkitan PLN saat ini US$98 per MWh. Biaya pembangkitan listrik yang kami hitung juga lebih murah jika Indonesia tidak menggunakan jaringan listrik antarpulau atau supergrid.

    Jika ingin mengandalkan energi surya, Indonesia perlu meredam risiko kebakaran hutan. Sebab, kami menemukan bahwa terdapat periode waktu pada musim kemarau, saat matahari bersinar cerah, radiasi matahari justru lebih kecil.

    Sebagai contoh, kami mengamati tingkat radiasi matahari di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pekan keempat pada Juni 2015 justru lebih rendah 36% dari pada tahun 2010 pada periode waktu yang sama.

    Kami menduga penurunan ini terjadi karena adanya kebakaran gambut dan hutan di Kalimantan. Produksi panel surya yang turun tiba-tiba karena efek asap kebakaran akan mengganggu keseimbangan pasokan. Akibatnya, kita perlu menyiapkan baterai berkapasitas lebih besar sehingga biaya akan membengkak.

  • Pemerintah Diminta Perbaiki Hambatan Birokrasi Terkait Pemasangan PLTS Atap

    Pemerintah Diminta Perbaiki Hambatan Birokrasi Terkait Pemasangan PLTS Atap

    7cloud.asia – Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliana Paris berharap pemerintah dapat memperbaiki birokrasi terkait pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di lingkungan industri.

    Hal ini untuk mendorong pengembangan PLTS sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan di masa yang akan datang.

    Hal ini diungkapkan Andi menanggapi keluhan industri tentang regulasi terkait dengan PLTS atap (karena) banyak rentang waktu dan birokrasi yang harus dilalui.

    ”Nah, ini PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah, khususnya pemerintah yang akan datang,” ungkap Andi kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEPI) di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (4/7/2024).

    Baca Juga: PLTS Atap: Cara Mudah untuk Memanen Tenaga Surya

    Ia menyebut penggunaan PLTS Atap yang dilakukan industri Coca Cola memberikan efisiensi hingga mencapai 30 persen dari kebutuhan energi, di samping juga rendah emisi karbon.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan saksama terkait hambatan birokrasi tersebut.

    Sebab, untuk menerapkan aturan, tentu dibutuhkan waktu. Selain itu pun pelaku industri juga berkejaran dalam memberikan profit.

    “Di satu sisi tuntutan menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga diminta memberikan kontribusi terhadap NDC, National Determined Carbon,” lanjut Politisi Fraksi PAN ini.

    Baca Juga: Aktivis Lingkungan Minta PLN Tidak Batasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Atap Rumah Warga

    Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia (CCEPI).

    Kunjungan kerja ini berfokus pada meningkatkan penggunaan energi rendah karbon guna mendukung pencapaian Net Zero Emission dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui serapan bahan baku dan tenaga kerja lokal.

    Adapun industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 4,7 persen tahun 2023 year on year.

    Pada tahun 2024 kontribusi industri makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Bruto diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 7 persen.

    Baca Juga: Butuh Standar Baru agar Atap Hijau Menjadi Norma Baru dalam Pembangunan Kota

  • DPR Sayangkan PLTS di Kawasan Industri Kota Bukit Indah 100 Persen Materialnya Diimpor dari China

    7cloud.asia – Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan sistem Ground-Mounted di Kawasan Industri Kota Bukit Indah di Purwakarta, Jawa Barat mampu mengurangi pemakaian listrik 90 persen.

    Bahkan PLTS yang dibangun oleh PT Aruna Hijau Power dalam waktu 7 bulan itu dapat menyumbang pengurangan emisi karbon hingga 118.725 ton.

    Namun, Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris menyayangkan semua bahan material yang digunakan PLTS Kota Bukit Indah 100 persen produk impor dari China.

    “Saya sampaikan kepada Kementerian ESDM dan Kemenperin seharusnya regulasi investasi dan manufaktur mengatur investor Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) harus menggunakan komponen dalam negeri semaksimal mungkin,“ ujarnya usai kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Purwakarta, Jumat (27/9/2024).

    Dia melanjutkan, menjadi roadmap bagi Indonesia ke depannya. Indonesia bisa mereplikasi dari rekayasa engineering yang ada.

    Baca: Mengenal sistem Hybrid PLTS Nusa Penida

    Ia melanjutkan, sesuai dengan kesepakatan Paris Agreement dan The Nationally Determined Contributions (NDCs) pada tahun 2030-2060 Indonesia harus mengurangi 912 juta ton karbon dioksida sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.

    Untuk itu, Tim Kunker Spesifik Komisi VII ini meninjau PLTS penyuplai listrik terbesar di Indonesia yang memiliki 100 MWp itu.

    “Saya minta kedepannya tentu ada regulasi yang memisahkan antara TKDN Jasa dan TKDN Sistem yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar tidak lagi bergantung pada negara lain,” jelasnya.

    Politisi PAN itu berharap agar ke depannya pemerintah segera memikirkan regulasi tersebut dan Indonesia bisa mereplikasi rekayasa engineering yang ada.

    “Kita punya lulusan yang hebat, ini semua bisa dipelajari karena investasi bukan hanya PLTS ini saja tetapi juga investasi itu harus meningkatkan industri-industri dalam negeri,” pungkasnya.

    Baca: Masyarakat mendesak pembangunan PLTU Cirebon 2 ditinjau ulang

    PLTS groundmounted terbesar di Indonesia di Kawasan Industri Kota Bukit Indah di Kabupaten Purwakarta, mulai dibangun pada Oktober tahun lalu.

    Dlansir di laman resmi PLN, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu mengatakan bahwa proyek ini merupakan wujud konkret sinergi antara pemerintah, BUMN dan swasta dalam menyediakan energi bersih dan mengurangi emisi karbon.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, proyek pengembangan PLTS ini merupakan dukungan PLN dalam mendorong daya saing industri.

    Di tengah tuntutan global saat ini yang beralih ke energi bersih, industri dalam negeri juga membutuhkan pasokan listrik hijau sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

    Kerja sama pembangunan PLTS berkapasitas 100 MWp ini menggunakan sekitar 170 ribu modul panel surya dengan sistem groundmounted atau terpasang di tanah.

    Baca: Sejumlah investor batal masuk karena pembangkit listrk di Indonesia masih gunakan batubara

    Adapun panel suryanya tersebar di lima lokasi di area seluas lebih dari 85 hektare di Kawasan Kota Bukit Indah Industrial City.

    Direktur Utama Aruna PV, Audwin Purwadi mengatakan kawasan industri Kota Bukit Indah merupakan kawasan industri yang bertumbuh.

    Proyek pembangunan PLTS ini dapat terlaksana karena PLN memberi kesempatan untuk menjalin kerja sama dalam pemanfaatan energi baru terbarukan.

    Kerja sama PLN dengan Aruna dalam proyek ini juga didukung oleh PT Tatajabar Sejahtera (TJS) sebagai offtaker, serta PT Besland Pertiwi sebagai pemilik lahan proyek.

  • Pemerintah Godok Aturan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Desa

    Pemerintah Godok Aturan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tingkat Desa

    7cloud.asia – Pemerintah tengah serius menggodok regulasi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa.

    Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur PLTS ini diperkirakan akan rampung pada pekan depan. Hal ini sebagai bagian integral dari upaya percepatan swasembada energi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, mengungkapkan hal ini dalam acara Indonesia Net-Zero Summit 2025 di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Menurut Zulhas, inisiatif ini sangat selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.

    Baca: PLTS Atap jadi cara mudah untuk memanen tenaga surya

    Baca: Reaktor biogas dan pompa listrik tenaga surya

    ”Nanti kita akan membangun listrik berbasis solar panel. Sudah dihitung investasinya kira-kira 100 miliar dolar AS,” kata Zulhas dikutip dari Antaranews.com.

    Ia menambahkan, saat ini Indonesia mengeluarkan sekitar 25 miliar dolar atau sekitar Rp400 triliun per tahun untuk subsidi energi.

    ”Jika dana subsidi energi dipakai untuk membangun panel surya, dalam waktu empat hingga lima tahun, kita tidak perlu lagi mengeluarkan subsidi di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

    Zulhas menyampaikan, nantinya setiap desa akan mengalokasikan 1 hingga 1,5 hektare lahan untuk instalasi panel surya.

    Baca: Hambatan birokrasi terkait pemasangan PLTS Atap

    Baca: Para perempuan menarasikan transisi energi yang berkeadilan

    Dengan target 80.000 desa, total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTS mencapai sekitar 120 ribu hektare.

    Sistem kelistrikan ini, imbuh Zulhas, dirancang untuk terintegrasi secara lokal, dimulai dari tingkat desa, lalu berlanjut ke kecamatan, hingga kabupaten. Penyimpanan energi akan menggunakan teknologi baterai.

    Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kelistrikan secara signifikan, mengingat biaya listrik dan transmisi melalui PLN saat ini masih tergolong tinggi.

    ”Jadi nanti panel suryanya berbasis desa, kecamatan, dan kabupaten. Dan diharapkan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Indonesia akan berdaulat di bidang energi, terutama energi baru dan terbarukan,” kata Zulhas.

  • Transisi Energi: Komisi XII DPR Dorong Pengembangan Ekosistem Energi Surya

    Transisi Energi: Komisi XII DPR Dorong Pengembangan Ekosistem Energi Surya

    7cloud.asia – Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya transisi energi menuju sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara.

    Dalam kunjungannya di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis (11/9/2025), Sugeng menyoroti potensi besar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia yang diperkirakan bisa mencapai 3.000 Gigawatt (GW).

    Ia mencontohkan PLTS di Jakabaring, yang dibangun pada 2018 untuk mendukung Asian Games, sebagai salah satu best practice pemanfaatan energi surya di tanah air.

    “Jakabaring ini merupakan best practice ini dibangun tahun 2018 untuk waktu itu adalah Asian Games. Sehingga menjadi percontohan di dunia bahwa Indonesia komitmen untuk masuk ke energi baru terbarukan,” ujar Sugeng.

    Sugeng menjelaskan, penggunaan energi fosil saat ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi.

    Baca: Pemerintah godok aturan tentang PLTS tingkat desa

    Karena itu, DPR bersama pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pengembangan energi bersih sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement 2015

    Komitmen ini diwujudkan dengan meratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

    “Sehingga inilah salah satu best practice tentang pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Jakabaring,” ucapnya.

    Meski potensinya besar, ia berujar, PLTS juga memiliki keterbatasan, terutama karena sangat bergantung pada intensitas sinar matahari. Produksi listrik optimal hanya bisa dicapai sekitar pukul 11.00–14.00.

    Selain itu, Sugeng menyoroti harga jual listrik dari PLTS yang saat ini dipatok Rp889 per kWh. Ia meminta agar harga tersebut ditinjau kembali, mengingat secara keekonomian biaya produksi bisa mencapai Rp1.600 per kWh.

    Baca: PLTS atap, cara mudah untuk memanen energi surya

    “Saya tadi bahkan menyebut kurang lebih 9 cent dolar kalau nggak salah sampai tingkatnya Rp. 1.600an. Nah ini memang sampai dua kali hanya saja memang semua itu kan bisa dihitung economic scale-nya, skala ekonomi ketika Capex investasi kapan,” tegas politisi Nasdem ini

    Sejauh ini, ia menyebut Indonesia masih tertinggal dalam konsumsi listrik per kapita, yakni sekitar 1.400 kWh, jauh di bawah Singapura (8.000 kWh) maupun Brunei (9.000 kWh).

    Karena itu, DPR mendorong peningkatan elektrifikasi di berbagai sektor, termasuk transportasi dan rumah tangga, dengan memastikan sumber listrik berasal dari energi bersih dan terjangkau.

    “Indonesia membutuhkan listrik besar tetapi dengan harga yang terjangkau itu namanya affordability harus dihitung. Nah inilah antara tantangan-tantangan. Memang Indonesia menghadapi dua tantangan sekaligus, kuantitatif dan kualitatif,” jelasnya.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan kapasitas listrik baru sebesar 100 GW, dengan 75 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga nuklir juga masuk dalam rencana pengembangan jangka panjang.

    Namun demikian, sejumlah organisasi lingkungan mempertanyakan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan target ini. Pasalnya, dari rencana pelaksanaan yang ada tidak terlihat langkah serius menuju ke sana.

    Baca: Sistem ‘Hybrid’ PLTS Penida Klungkung

  • JustCOP: Indonesia Bisa Manfaatkan Pembiayaan Iklim untuk Wujudkan Ambisi 100 GW PLTS

    JustCOP: Indonesia Bisa Manfaatkan Pembiayaan Iklim untuk Wujudkan Ambisi 100 GW PLTS

     

    7cloud.asia – Mobilisasi pembiayaan iklim 1,3 triliun dollar AS per tahun menjadi salah satu target Presidensi Brasil dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 atau COP 30.

    Indonesia perlu turut mendorong hal ini untuk mempercepat transisi energi nasional, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Climate Policy Initiative, Tiza Mafira menggatakan, mobilisasi pendanaan 1,3 triliun dollar AS per tahun tidak akan tercapai tanpa penurunan biaya modal di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang kini bisa mencapai 8–12 persen, dua kali lipat negara maju.

    ”Jika kita tidak menurunkan biaya modal untuk proyek energi bersih, maka target Presiden Prabowo untuk 100 GW PLTS dalam satu dekade akan sulit tercapai,” kata Tiza Mafira dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Minggu (16/11/2025).

    Menurut Tiza, reformasi tidak hanya perlu dilakukan pada sisi pendanaan, namun juga dari sisi arsitektur kebijakan -mulai dari instrumen penjaminan, insentif fiskal, hingga konsistensi regulasi- di seluruh level.

    Dalam Forum COP 30 yang digelar di Balem, Brasil, Pemerintah Indonesia harus meyakinkan investor global bahwa proyek energi terbarukan memiliki kepastian jangka panjang.

    “Sebab, tanpa langkah ini, kita berisiko menjadi penonton dalam arus investasi global, padahal Indonesia memiliki potensi surya terbesar di Asia Tenggara dan
    kebutuhan listrik yang terus tumbuh,” lanjutnya.

    Senada dengan Tiza, Bhima Yudistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law
    Studies (CELIOS) mengatakan, Indonesia perlu merestrukturisasi aliran pendanaan untuk mencapai visi surya 100 GW.

    “Dengan biaya modal proyek energi bersih di Indonesia yang dua kali lebih mahal dibanding negara maju, pemerintah harus segera mengalihkan insentif fiskal, memutus arus kredit ke PLTU batubara, dan menurunkan risiko investasi energi
    terbarukan,“ ujar Bhima

    Integrasi program di pedesaan dan wilayah perbatasan dengan pembangunan PLTS juga mendesak. Tanpa langkah ini, target 100 GW PLTS hanya akan menjadi slogan, bukan game changer pertumbuhan ekonomi,” kata Bhima.

    Menurut Bhima, transisi ke energi hijau harus menjadi fokus yang perlu dijalankan
    Pemerintah Indonesia.

    Studi CELIOS terkait ‘Dampak Ekonomi Ekspansi Pembangkit Gas’ mengungkap mempertahankan energi fosil -baik batu bara maupun gas- justru akan mendorong kerugian ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang dapat mencapai ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang.

    Sebaliknya, program 100 GW PLTS yang ditargetkan Presiden Prabowo dapat menjadi mesin kesejahteraan berkelanjutan bagi Indonesia.

    Tata Mustasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN berpandangan forum COP”30 dapat menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk menerjemahkan ambisi 100 GW PLTS menjadi kebijakan konkret.

    Selanjutnya ini mendorong listrik dengan harga lebih murah sekaligus mengurangi subsidi energi dalam APBN, menciptakan pekerjaan hijau dan kedaulatan energi.

    Kombinasi antara inovasi pembiayaan dan koordinasi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan implementasi berjalan.

    “Pembiayaan dapat digerakkan melalui skema alternatif -termasuk pungutan produksi batu bara yang berpotensi menghasilkan hingga Rp360 triliun dalam empat tahun- yang dipadukan dengan insentif untuk memperluas penggunaan energi surya oleh rumah tangga, industri, dan komersial dan pembangunan industri panel surya dalam negeri dengan menarik investasi domestik dan asing.

    ”Pengembangan 100 GW energi surya di 80 ribu desa juga akan mendorong transisi energi yang terdesentralisasi dan memperkuat kepemimpinan Indonesia di Global South,” Tata menambahkan.

    Laporan World Energy Outlook 2025 International Energy Agency (IEA) mengungkapkan,
    mengacu Stated Policies Scenario (STEPS), negara-negara berkembang –termasuk
    Indonesia– dapat mencapai kapasitas energi terbarukan hingga 600 GW per tahun pada 2035.

    Bila kapasitas energi terbarukan tersebut bisa tercapai, maka penggunaan energi kotor batu bara bisa berkurang signifikan.

    Merujuk data IEA, sekitar 55 persen dari permintaan batu bara global yang mencapai 6.090 juta ton pada 2024, digunakan untuk pembangkitan listrik di negara-negara berkembang.

    Proyeksi kebutuhan batu bara di blok ekonomi ini ke depannya akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan momentum pertumbuhan energi terbarukan.

    Namun saat ini negara-negara berkembang masih kesulitan memperoleh pembiayaan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi hijaunya.

    Sebab, biaya modal untuk proyek energi bersih di negara-negara ini –termasuk Indonesia– dua kali lipat lebih tinggi dibanding dengan negara maju.

    Biaya modal yang tinggi mendorong kenaikan beban pembiayaan, sehingga sulit menghasilkan imbal hasil yang menarik, terutama untuk proyek-proyek energi bersih
    yang membutuhkan investasi besar di awal.

  • Perkuat Industri Energi Surya Nasional, MKI Usulkan Peningkatan TKDN Agar RI Tak Hanya Jadi Konsumen

    Perkuat Industri Energi Surya Nasional, MKI Usulkan Peningkatan TKDN Agar RI Tak Hanya Jadi Konsumen

    7cloud.asia – Pemerintah menargetkan pembangunan 100 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 2029 untuk mewujudkan swasembada energi dan kebangkitan ekonomi hijau.

    Indonesia memiliki potensi PLTS yang sangat besar, mencapai lebih dari 207 hingga 7.000 GW. Namun, Target ini dapat dibilang terlampau ambisius di tengah progres pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan di Indonesia yang cenderung lambat.

    Dilansir transisienergiberkeadilan.id, pada 2023, bauran energi terbarukan hanya 13,1 persen, kemudian hanya meningkat menjadi 14,1 persen pada 2024, dan menjadi 15,75 persen pada 2025.

    Sementara pemanfaatan energi surya masih sangat rendah jika dibandingkan potensi yang ada dengan kapasitas terpasang sekitar 916 megawatt (MW) atau di bawah 1 GW hingga September 2025

    Kendala utama meliputi kebijakan, kebutuhan pendanaan, dan industri komponen lokal (TKDN).

    Baca: Ini yang harus dilakukan Indonesia jika ingin maksimal manfaatkan energi surya

    Meski demikian, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia atau MKI menilai momentum ini tetap perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kapabilitas domestik, termasuk pengembang, manufaktur, jasa konsultan, hingga sumber daya manusia.

    Dengan cara ini, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton dan konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam proyek energi surya terbarukan tersebut.

    MKI menekankan pentingnya perkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta kebijakan yang mendorong pengembangan industri listrik surya nasional.

    Hal ini mengemuka dalam Rapat Degar Pendapat Umum Komisi XII DPR dalam agenda mendengarkan masukan terkait RUU Ketenagalistrikan, di Gedung Nusantara II, DPR , Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

    MKI juga menekankan perlunya kepastian investasi bagi industri komponen PLTS, termasuk TKDN, yang saat ini diatur minimum 40 persen oleh Ditjen EBTKE untuk jasa dan produk.

    Selama ini, fokus TKDN lebih banyak pada panel surya, namun ke depan seluruh rantai pasok termasuk teknologi digital, inverter, dan kontroler PLTS harus melibatkan pelaku domestik.

    Baca: PLTS atap jadi cara mudah untuk memanen energi surya

    Anggota Komisi XII DPR, Ateng Sutisna mengapresiasi masukan MKI yang dinilainya strategis dalam memperkuat kebijakan energi nasional.

    “Bagaimana teknologi yang terbaik, mungkin karya-karya anak bangsa yang tadi dimintakan oleh pengurus MKI supaya bisa melibatkan TKDN-nya lebih besar, ini juga menjadi tantangan buat kita semua,” ujarnya.

    Masalah keterjangkauan listrik juga sempat mengemuka dalam pertemuan tersebut. Ateng menilai masukan MKI dapat mendorong keterjangkauan listrik serta keamanan energi bagi masyarakat.

    “Tentunya ini mendorong untuk yang berada di masyarakat Ketenagalistrikan ini bagaimana bekerja lebih efisien lagi, bekerja lebih efektif lagi, sehingga keterjangkauan harga listrik bisa diwujudkan,” tambahnya.

    Politisi PKS itu menegaskan, masukan MKI akan menjadi bahan kajian dan pembahasan internal Komisi XII agar RUU Ketenagalistrikan nantinya sesuai dengan harapan seluruh pihak.

    Baca: Komisi XII DPR dorong pengembangan ekosistem energi surya