Perkuat Industri Energi Surya Nasional, MKI Usulkan Peningkatan TKDN Agar RI Tak Hanya Jadi Konsumen

Written by

in

7cloud.asia – Pemerintah menargetkan pembangunan 100 gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 2029 untuk mewujudkan swasembada energi dan kebangkitan ekonomi hijau.

Indonesia memiliki potensi PLTS yang sangat besar, mencapai lebih dari 207 hingga 7.000 GW. Namun, Target ini dapat dibilang terlampau ambisius di tengah progres pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan di Indonesia yang cenderung lambat.

Dilansir transisienergiberkeadilan.id, pada 2023, bauran energi terbarukan hanya 13,1 persen, kemudian hanya meningkat menjadi 14,1 persen pada 2024, dan menjadi 15,75 persen pada 2025.

Sementara pemanfaatan energi surya masih sangat rendah jika dibandingkan potensi yang ada dengan kapasitas terpasang sekitar 916 megawatt (MW) atau di bawah 1 GW hingga September 2025

Kendala utama meliputi kebijakan, kebutuhan pendanaan, dan industri komponen lokal (TKDN).

Baca: Ini yang harus dilakukan Indonesia jika ingin maksimal manfaatkan energi surya

Meski demikian, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia atau MKI menilai momentum ini tetap perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kapabilitas domestik, termasuk pengembang, manufaktur, jasa konsultan, hingga sumber daya manusia.

Dengan cara ini, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton dan konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam proyek energi surya terbarukan tersebut.

MKI menekankan pentingnya perkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta kebijakan yang mendorong pengembangan industri listrik surya nasional.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Degar Pendapat Umum Komisi XII DPR dalam agenda mendengarkan masukan terkait RUU Ketenagalistrikan, di Gedung Nusantara II, DPR , Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

MKI juga menekankan perlunya kepastian investasi bagi industri komponen PLTS, termasuk TKDN, yang saat ini diatur minimum 40 persen oleh Ditjen EBTKE untuk jasa dan produk.

Selama ini, fokus TKDN lebih banyak pada panel surya, namun ke depan seluruh rantai pasok termasuk teknologi digital, inverter, dan kontroler PLTS harus melibatkan pelaku domestik.

Baca: PLTS atap jadi cara mudah untuk memanen energi surya

Anggota Komisi XII DPR, Ateng Sutisna mengapresiasi masukan MKI yang dinilainya strategis dalam memperkuat kebijakan energi nasional.

“Bagaimana teknologi yang terbaik, mungkin karya-karya anak bangsa yang tadi dimintakan oleh pengurus MKI supaya bisa melibatkan TKDN-nya lebih besar, ini juga menjadi tantangan buat kita semua,” ujarnya.

Masalah keterjangkauan listrik juga sempat mengemuka dalam pertemuan tersebut. Ateng menilai masukan MKI dapat mendorong keterjangkauan listrik serta keamanan energi bagi masyarakat.

“Tentunya ini mendorong untuk yang berada di masyarakat Ketenagalistrikan ini bagaimana bekerja lebih efisien lagi, bekerja lebih efektif lagi, sehingga keterjangkauan harga listrik bisa diwujudkan,” tambahnya.

Politisi PKS itu menegaskan, masukan MKI akan menjadi bahan kajian dan pembahasan internal Komisi XII agar RUU Ketenagalistrikan nantinya sesuai dengan harapan seluruh pihak.

Baca: Komisi XII DPR dorong pengembangan ekosistem energi surya

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *