ruangkota

Tag: PLTU Suralaya

  • 4 Unit Pembangkit PLTU Suralaya Dimatikan Tak Signifikan Kurangi Polusi Udara

    4 Unit Pembangkit PLTU Suralaya Dimatikan Tak Signifikan Kurangi Polusi Udara

    7cloud.asia – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mematikan empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan batubara atau PLTU Suralaya

    Shutdown PLTU batubara Suralaya unit 1, 2, 3 dan 4 dilakukan sejak 29 Agustus 2023 sebagai upaya pemerintah menekan polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

    Saat ini PLTU Suralaya sudah memiliki sebanyak 10 unit. Dengan dimatikannya 4 unit maka saat ini ada 6 unit pembangkit yang masih beroperasi.

    PLTU Suralaya dituding sebagai salah satu biang tingginya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

    Baca: KTT ASEAN berlangsung di tengah udara Jakarta yang tidak sehat

    Mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pembangkit berbahan bakar batubara menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, tepatnya mencapai 31% setelah sektor transportasi yang berkontribusi sebesar 44%.

    Namun demikian, hingga hari ini atau lebih sepekan setelah shutdown PLTU Suralaya dilakukan kualitas udara di Jakarta hanya sedikit mengalami perbaikan.

    Dipantau dari laman IQAir pada Rabu (6/9/2023) siang indeks kualitas udara Jakarta tercatta berada di angka 158 atau masuk kategori tidak sehat.

    Meski demikian, peringkat Jakarta sebagai kota terpolusi turun, dan hari ini berada di posisi 10 (Indonesia) dan berada di poisi ke 4 dunia. 

    Baca: PLTU Batubara dituding sebagai biang polusi udara

    Tidak optimalnya penurunan polusi udara pasca penutupan PLTU Suralaya juga diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir seperti dilansir CNBC Indonesia

    “Okelah, ini (PLTU Suralaya) disalahkan. Kita matikan Suralaya 1, 2, 3, 4, tetapi apa? data terakhir tidak mengurangi polusi ternyata, tapi tetap kita matikan, karena ini komitmen sama-sama kita menjaga polusi, polusi ini musuh kita bersama, karena ini kesehatan kita sehari-hari yang tinggal di Jakarta,” terang Menteri Erick Thohir di usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Sabtu (2/9/2023)

    Terpisah, General Manager PLN Indonesia Power Suralaya PGU (Power Generation Unit) Irwan Edi Syahputra Lubis mengatakan kondisi ini disebabkan PLTU Suralaya telah menerapkan sejumlah teknologi untuk mengendalikan emisi di setiap produksinya.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta tutup dua perusahaan yang disebut biang polusi udara

    Sehingga, meski PLTU Suralaya sebagian unitnya ditutup polusi udara di Jakarta tetap masih tinggi.

    Bahkan angka penurunan polusi terlihat menurun ketika masyarakat menerapkan sistem kerja work from home (WFH). Meskipun begitu pihaknya tetap terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kita dapati polusi di Jakarta saat ini itu bukan berasal dari PLTU. Jadi tidak ada kontribusi dari PLTU Suralaya,” kata Irwan epada wartawan di PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, Selasa (5/9/2023).

    PLTU Suralaya 1, 2, 3 dan 4 memiliki kapasitas sebesar 4 x 400 Mega Watt (MW) atau 1600 MW yang berlokasi di Merak, Cilegon, Banten milik anak usaha PT PLN (Persero) yakni PT Indonesia Power (IP).

    Baca: Rekomendasi IESR untuk percepat transisi ke energi terbarukan

    PLTU Suralaya pertama kali dibangun pada tahun 1984 dengan 2 (dua) Unit Pembangkit. Saat ini PLTU Suralaya sudah memiliki sebanyak 10 unit. Dengan dimatikannya 4 unit maka saat ini ada 6 unit pembangkit yang masih beroperasi.

  • Sikap Komisi VII DPR Terkait Pensiun Dini PLTU Batu Bara

    Sikap Komisi VII DPR Terkait Pensiun Dini PLTU Batu Bara

    7cloud.asia – Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menilai bahwa usulan pemerintah terkait ‘pensiun dini’ kepada sejumlah PLTU batu bara perlu dipertimbangkan secara matang.

    Indonesia, lanjutnya, berkomitmen mewujudkan nol emisi yang ditunjukkan dari turut sertanya Indonesia dalam penandatanganan Paris Agreement. Namun, disadari juga PLTU batu bara menjadi sumber emisi terbesar

    “Kita komitmen untuk menekan emisi. Kita punya NDC (National Determined Contribution). Kita harus akui bahwa 67 persen dari PLTU kita adalah masih PLTU batu bara,” ujarnya kepada Parlementaria di Cilegon, Banten, September lalu.

    Namun demikian, menurutnya, wacana ‘pensiun dini’ PLTU batu bara terlalu prematur, karena beberapa PLTU di Indonesia masih dalam batas ambang emisi yang dihasilkannya. Sebagai penghasil listrik dari bahan batu bara yang menghasilkan emisi, tata kelola PLTU ini penting untuk diawasi.

    Salah satu PLTU batu bara yang dikaitkan dengan pensiun dini adalah PLTU Suralaya yang berlokasi di Cilegon, Banten. 

    “Sebagaimana kita ketahui, PLTU Suralaya itu juga dekat dengan ibu kota. Maka sensitifitasnya sangat tinggi, menyangkut emisi,” ujar Sugeng

     

    Baca: Butuh kebijakan lintas sektoral untuk serius pensiunkan PLTU batu bara

    Karena itu, Sugeng berharap PLTU Suralaya menjadi best practice dari pengelolaan energi, khususnya listrik dengan PLTU batu bara ini.

    “Dalam hal ini juga (PLTU) terbesar (sumber energinya) adalah batubara, sementara kita justru memakai batu bara. Inilah yang menjadi energi primer dalam kelistrikan kita, dan juga apa yang terjadi di Suralaya ini,” ungkapnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa penerapan ESG (Environment, Social and Governance) di PLTU Suralaya itu menjadi poin yang ditekankan. Adapun dalam kunjungan tersebut ia menemukan bahwa tata kelola dari PLTU Suralaya ini sudah baik.

    Tadi, ujarnya, kita checklist sampai satu persatu apa yang dilakukan. Satu, misalnya pembangkit PLTU Batubara dengan sistem ultra critical.

    Ultra critical artinya di blower-nya itu dengan cara pemanasan atau pembakaran yang hampir 100 persen pembakaran. Jadi Batubara terbakar seluruhnya.

    ”Memang betul masih ada sisa pembakaran, maka berupa karbon yang meluncur itu diterapkan juga sistem carbon capture and storage. Jadi sangat bagus praktek itu,” terang politisi Fraksi Partai NasDem ini.

    Baca: Langkah untuk bebas dari PLTU batu bara

    Seperti diketahui, KLHK menetapkan ambang batas baku mutu emisi pembangkit tenaga listrik sebesar 550mg/Nm3 untuk parameter SO2 dan NOx serta 100mg/Nm3 untuk parameter partikulat pada PLTU Batubara.

    “Kalau toh tetap memakai batubara atau kita memakai energi fosil. Tapi yang kita concern adalah bagaimana menekan emisinya itu. Jadi persoalannya adalah di emisinya,” ujar Sugeng.

    “Nah kita cek terus menerus, kita awasi terus menerus agar PLTU Suralaya ini menerapkan baik dari sisi teknologi utamanya adalah bagaimana beremisi rendah dan ramah lingkungan,” jelasnya.

    PLTU Suralaya merupakan pembangkit listrik yang mensuplai kurang lebih 10persen dari kapasitas yang disiapkan untuk regional Jamali (Jakarta, Jawa, Madura, dan Bali).

    Adapun kapasitas yang beroperasi saat ini kurang lebih berjumlah 3,4 gigawatt.
    Kapasitas PLTU Suralaya saat sedang ditingkatkan dengan adanya proyek pembangunan PLTU Suralaya unit 9 dan 10 dengan kapasitas 2 x 1000 MW yang telah memasuki tahap uji coba.

    Unit tersebut diklaim lebih ramah lingkungan sebab menggunakan teknologi Ultra Super Critical (USC) buatan Korea Selatan sehingga diklaim lebih efisien dan rendah emisi karbon.

    PLTU Suralaya unit 9 dan 10 ini pun akan memanfaatkan 60 persen ammonia hijau sebagai bahan bakar pengganti batu bara (cofiring).

    “Berdasarkan pengamatan ilmiah yang dilakukan karena dipasang juga parameter di sini yang menyambung langsung (dan) diawasi di KLH, bahwa keluncuran karbon sesuai semuanya masih dalam ambang batas yang tolerable,” lanjut Politisi Partai NasDem ini.

    Baca: Batu Bara menjadi pemicu utama Krisis Iklim

  • DPR Pantau Upaya PLTU Suralaya Tekan Emisi dan Jaga Lingkungan

    DPR Pantau Upaya PLTU Suralaya Tekan Emisi dan Jaga Lingkungan

    7cloud.asia – Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR menyoroti dampak lingkungan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar dari operasional PLTU batu bara.

    Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR ke PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, Kamis (11/9/25).

    “PLTU batu bara biasanya erat kaitannya dengan kualitas udara. Jangan sampai masyarakat sekitar terdampak penyakit ISPA atau masalah kesehatan lain akibat polusi,” tegas Putri Zulkifli Hasan.

    Dalam pertemuan dengan pengelola PLTU Suralaya, Putri mendalami emisi gas rumah kaca, pengelolaan fly ash dan bottom ash, hingga baku mutu udara di sekitar kawasan.

    Komisi XII DPR juga menekankan agar program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PLTU Suralaya benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga sekitar.

    Baca: Upaya PLN wujudkan dekarbonisasi menuju net zero pada 2060

    “Kami ingin masyarakat sekitar PLTU Suralaya juga merasakan manfaat positif, bukan justru menanggung dampak kesehatan atau lingkungan,” ungkapnya.

    Meski pihak PLTU telah memaparkan penerapan teknologi co-firing biomassa dan sampah untuk menekan emisi, Komisi XII DPR RI menilai evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan.

    “Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan ekosistem. Indonesia harus tetap bersih, sehat, dan hijau,” pungkasnya.

    Selain memastikan penyediaan energi listrik yang stabil hingga 20 persen untuk wilayah Jawa-Bali, PLTU Suralaya juga diingatkan untuk memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat sekitar.

    Fasilitas olahraga, sistem penyaringan air bersih, hingga pengelolaan sampah yang memadai menjadi bukti kepedulian terhadap lingkungan dan warga setempat.

    Baca: Pensiun dini 13 PLTU batu bara di Indonesia

    Dalam kunjungan ini, Komisi XII DPR juga menyoroti penerapan teknologi di PLTU Suralaya yang mampu menekan emisi dari pembakaran batu bara. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah mencapai target net zero emission pada tahun 2050, PLTU Suralaya.

    PLTU Suralaya merupakan salah satu dari 13 PLTU batu bara yang layak dipensiunkan dini untuk mencapai target emisi nol pada 2050.

    PLTU Suralaya yang menjadi salah satu penyuplai listrik terbesar di Jawa-Bali dituding memic polusi udara di Jakarta. Indeks kualitas udara Jakarta bisa mencapai 170-200 µg/m3 akibat PLTU Suralaya.

    Kondisi itu membuat banyak warga Jakarta dan sekitarnya (Jabdetabek) menderita sakit Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

    Jika PLTU Suralaya ditutup, diharapkan kualitas udara Jakarta membaik dan indeks polusi udara Jakarta bisa turun hingga di bawah 100 sehingga lebih aman untuk kesehatan.

    Baca: Target transisi energi Indonesia dinilai belum selaras dengan Perjanjian Paris