ruangkota

Tag: polusi plastik

  • Digelar pada Minggu 30 Juli, Pawai Bebas Plastik 2023 Usung Tiga Tuntutan Tuk Atasi Polusi Plastik

    Digelar pada Minggu 30 Juli, Pawai Bebas Plastik 2023 Usung Tiga Tuntutan Tuk Atasi Polusi Plastik

    7cloud.asia – Menyambut Bulan Juli Bebas Plastik sejumlah organisasi lingkungan akan kembali menggelar Pawai Bebas Plastik yang rencananya akan digelar pada Minggu (30/7/2023) serentak di sejumlah kota di Indonesia.

    Di Jakarta, Pawai Bebas Plastik akan dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Stasiun MRT Benhil hingga Bundaran HI.

    Rangkaian kegiatan Pawai Bebas Plastik 2023 telah dimulai sejak awal Juli dengan agenda diskusi Global Plastic Treaty, diskusi tematik polusi plastik, pemutaran film Pulau Plastik dan lokakarya poster kampanye.

    Agenda puncak Pawai Bebas Plastik 2023 akan dilaksanakan pada Minggu, 30 Juli 2023 dalam bentuk kampanye publik di area Car Free Day Jakarta.

    Puncak acara Pawai Bebas Plastik juga akan diramaikan dengan orasi sejumlah tokoh termasuk mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti. 

    Baca: Kenali jenis sampah plastik dan nilai ekonominya

    Rangkaian kampanye Pawai bebas Plastik ini diharapkan bisa menjadi sarana pengarusutamaan agenda lingkungan hidup, terutama persoalan sampah dan plastik dalam wacana pesta demokrasi 2024.

    Gerakan kolektif bertajuk Pawai Bebas Plastik ini bertujuan mewujudkan masa depan bebas plastik lewat beragam upaya sistematis mulai dari kebijakan pembatasan produksi plastik, pelarangan plastik sekali pakai, perluasan tanggung jawab produsen hingga transisi menuju ekonomi sirkular.

    Gerakan ini pertama kali diinisiasi oleh beberapa organisasi lingkungan seperti Divers Clean Action, EcoNusa, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Greenpeace Indonesia, Indorelawan, Pandu Laut Nusantara, Pulau Plastik, dan WALHI pada tahun 2019.

    Tahun 2023 ini menandai tahun kelima penyelenggaraan kampanye #PlasticFreeJuly atau Bulan Juli Bebas Plastik oleh berbagai organisasi dan komunitas di Indonesia melalui kampanye kolektif bernama Pawai Bebas Plastik.

    Baca: Dunia targetkan polusi plastik turun hingga 80 persen, bisakah dicapai?

    Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pawai Bebas Plastik ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang sudah berlangsung sejak awal Juli lalu hingga Februari 2024  mendatang.

    Membuka penjelasannya, Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak inisiatif dari masyarakat untuk menerapkan gaya hidup minim sampah khususnya sampah plastik.

    Masyarakat sudah melakukan berbagai inisiatif seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pemilahan sampah dari rumah hingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembersihan atau clean up sampah plastik di sungai, pesisir dan lautan.

    “Berbagai upaya tersebut masih belum menyelesaikan persoalan polusi plastik. Pencemaran plastik ke lingkungan hingga penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) akibat kelebihan muatan sampah seperti plastik masih belum berhasil dituntaskan,” ujar Tiza, Kamis (27/7/2023) di sela jumpa pers Pawai Bebas Plastik 2023 di Jakarta.

    Baca: KLHK ajak masyarakat ‘boikot’ produk yang tak peduli sampah plastiknya

    Ada tiga tuntutan yang didesakkan oleh inisiator dan kolaborator Pawai Bebas Plastik 2023 untuk menjawab persoalan polusi plastik dan mewujudkan masa depan belas plastik.

    Pertama, mendorong pemerintah melarang penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong praktik guna ulang sebagai solusi.

    Dijelaskan, saat ini sudah ada lebih dari 100 kabupaten/kota dan provinsi yang melarang penggunaan plastik sekali pakai.

    Melalui kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, diharapkan ada pengurangan sampah plastik secara signifikan, khususnya pada jenis plastik sekali pakai seperti kantong belanja, sedotan dan styrofoam.

    Baca: Apakah bioplastik benar-benar ramah lingkungan?

    Pada sisi yang lain, harus ada kebijakan yang bisa mempercepat ekosistem guna ulang (reuse) sebagai solusi berkelanjutan.

    Salah satu advokasi yang saat ini sedang dijalankan oleh kelompok masyarakat adalah mengenai solusi guna ulang, solusi ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dari dulu.

    Namun, dengan perkembangan zaman dan adanya perubahan perilaku konsumsi, perlu upaya konkret dari pemerintah dan produsen untuk sama-sama menciptakan ekosistem guna ulang seperti sedia kala.

    “Jika ekosistem ini diwujudkan dan dijalankan oleh seluruh masyarakat, Indonesia juga bisa menjadi contoh negara yang mempraktikkan solusi ini, sejalan dengan harapan dalam Global Plastic Treaty yang sedang disusun oleh negara-negara anggota PBB untuk mengakhiri polusi plastik.” ujar Tiza Mafira.

    Baca: Teknologi ini diklaim mampu olah sekilogram sampah jadi senilai 1 gram emas

    Tuntutan yang kedua adalah mendorong pemerintah memperbaiki sistem tata kelola sampah.

    Ini mencakup langkah-langkah perbaikan seperti penerapan kebijakan berdasarkan hirarki pengelolaan sampah, penerapan kebijakan pengurangan sampah seimbang dengan penanganan sampah, peningkatan anggaran dan infrastruktur pengelolaan sampah.

    Sebanyak 47 organisasi dan komunitas pesduli lingkungan meihat perlunya dukungan pada pengembangan ekosistem guna ulang serta pelibatan pekerja informal seperti pemulung dalam transisi menuju ekonomi sirkular.

    Perbaikan tata kelola sampah yang baik itu harus dilakukan mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian dan evaluasi menjadi kunci masalah sampah dan polusi plastik secara struktural.

    “Selama ini tata kelola sampah yang baik belum berjalan karena beberapa hal seperti perencanaan pengelolaan sampah tidak berbasis kajian komprehensif dan minimnya evaluasi dari program-program yang berjalan.” kata Abdul Ghofar, pengkampanye Polusi dan Urban WALHI Nasional.

    Baca: Solusi sampah plastik harus libatkan pemerintah-produsen dan konsumen

    Tuntutan ketiga adalah mendorong produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab atas sampah pasca konsumsi.

    Ini melibatkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penggunaan kemasan ramah lingkungan, dan implementasi kewajiban perluasan tanggung jawab produsen, seperti daur ulang atau pengelolaan sampah produk mereka.

    Sejauh ini, sudah ada 42 produsen yang telah menyerahkan peta jalan pengurangan sampah dalam produk kemasan mereka ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Atha Rasyadi, Pengkampanye Urban Greenpeace Indonesia mengatakan produsen FMCG memegang peranan penting dalam mencegah timbulan sampah.  Aksi individu untuk mengurangi plastik sekali pakai juga perlu.

    “Tetapi perubahan sistem bagaimana produk didistribusikan kepada konsumen akan memberikan dampak yang lebih signifikan,” terangnya

     

  • Menutup Bulan Juli, Koalisi Pawai Bebas Plastik Desak Transparansi Pengelolaan Sampah Plastik

    Menutup Bulan Juli, Koalisi Pawai Bebas Plastik Desak Transparansi Pengelolaan Sampah Plastik

    7cloud.asia – Setiap tahunnya, tanggal 3 Juli diperingati sebagai International Plastic Bag Free Day atau Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia untuk mengurangi polusi plastik. Di Indonesia, setiap bulan Juli diperingati sebagai bulan bebas plastik.

    Gerakan bebas plastik ini untuk mengingatkan betapa seriusnya dampak yang diakibatkan polusi plastik.

    Sekitar satu juta kantong plastik sekali pakai digunakan di seluruh dunia tiap menitnya, sementara kantong plastik sendiri memerlukan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai.

    Oleh sebab itu masyarakat diajak untuk secara bertahap mengurangi polusi plastik dengan menghindari pemakaian kantong plastik sekali pakai. 

    Namun organisasi lingkungan dunia Greenpeace mengingatkan, obrolan tentang polusi plastik seyogyanya tidak hanya ramai saat bulan bebas plastik atau di bulan Juli saja.

    Baca: Pawai Bebas Plastik 2023 usung tiga tuntutan

    Setiap saat, demikian Greenpeace menegaskan, bahaya polusi plastik harus digaungkan hingga perubahan dibuat.

    Di akun resminya, Greenpeace mengingatkan, Indonesia mempunyai target yang cukup ambisius terkait pengurangan sampah dan polusi plastik di laut. Yaitu 70 persen hingga tahun 2025.

    Menutup bulan Juli tahun lalu, Greenpeace mengajak masyarakat merekap bagaimana kondisi polusi plastik di sekitar kita dan apa tuntutan kita terhadap kondisi tersebut.

    Bagaimana kondisi polusi plastik di sekitar kita atau Indonesia saat ini?

    Hasil riset terbaru dari Waste4Change yang dirilis bulan Juli 2022, menunjukkan kalau 87,5% atau lebih dari 240 ton per hari sampah plastik fleksibel di DKI Jakarta tidak didaur-ulang, berdasarkan data tahun 2021.

    Baca: Kenali jenis sampah plastik dan nilai ekonominya

    Mengutip riset tersebut via Databoks, yang termasuk sampah plastik fleksibel adalah berbagai bentuk sampah yang lapisannya terdiri dari dari aluminium foil, film plastik, selopan, film plastik berlapis aluminium, dan lain-lain.

    Menurut World Economic Forum (2021), Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya dan sebagian besar tidak dibuang dengan cara yang benar.

    Pembakaran sampah secara terbuka adalah praktek yang justru terus dilakukan oleh masyarakat, dan menjadi sumber polusi udara selain dari PLTU Batubara dan kendaraan bermotor.

    Laporan National Plastic Action Partnership (2020), menyebutkan kalau hanya 10% sampah plastik di Indonesia yang terdaur ulang, sedangkan persentase yang besar yaitu 61%-nya justru tidak terkelola.

    Proyek The Guardian, Seascape, merilis berbagai jenis plastik dan tempat ditemukannya di berbagai penjuru lautan.

    Baca: KLHK ajak warga ‘boikot’ produk yang tak peduli sampah plastik yang dihasilkannya

    Kantong plastik, botol plastik, dan kemasan plastik pembungkus ditemukan di hampir seluruh bagian lautan; di tepi pantai, perairan sekitar pantai, dasar laut dekat pantai, hingga dasar laut yang dalam.

    Dari berbagai fakta di atas, polusi plastik sudah mencapai titik yang kritis. Kita dapat memilih untuk hidup secara berbeda dan membangun cara yang lebih bijaksana serta lebih adil dalam memproduksi dan mengkonsumsi.

    Namun pengurangan polusi sampah ini tidak bisa hanya bergantung pada aksi-aksi individual. Perubahan perilaku yang dilakukan masyarakat belum terwadahi.

    “Harus ada sistem yang mewadahi perubahan positif ini. Harus ada aturan yang memaksa industri/perusahaan menghasilkan produk non plastik,” tandas Atha Rasyadi, Pengkampanye Urban Greenpeace Indonesia dalam jumpa pers terkait Pawai Bebas Plastik, Kamis (27/7/2023).

    Baca: Perlu tindakan kolektif untuk atasi polusi plastik

    Ia menambahkan, Lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK) P.75/2019, pemerintah sudah mewajibkan para produsen menyusun dan melaporkan rencana untuk mengurangi timbulan sampah berbentuk peta jalan selama 10 tahun ke depan.

    Namun, hingga 2022 sangat sedikit perusahaan yang sudah mengimplementasikan kebijakan ini. 

    dan, baru sekitar 30 produsen yang menyerahkan rencana peta jalan pengurangan sampahnya ke Kementerian LHK.

    “Maka, kami masih menanti aksi nyata dari para produsen untuk menyetorkan dan membuka peta jalan pengurangan sampahnya ke publik agar kami bisa ikut mengawal,” imbuh Atta.

    Mirisnya lagi, perusahaan yang sudah mengimplementasikan pengurangan polusi plastik lebih banyak di sektor hilir atau mengolah sampah plastik yang dihasilkan. Padahal menurutnya, yang lebih penting adalah mengurangi sampah plastik dari hulu.

    Baca: Beragam teknologi yang dikembangkan untuk atasi polusi plastik

    Karena itulah, Greenpeace Indonesia bersama Koalisi Pawai Bebas Plastik akan kembali turun ke jalan pada 30 Juli lalu dalam Pawai Bebas Plastik 2023. 

    Lewat pawai ini, Koalisi Pawai Bebas Plastik yang beranggotakan 47 organisasi dan komunitas juga menuntut para produsen untuk menghentikan penggunaan plastik sekali pakai seperti sachet untuk kemasannya dan beralih ke program guna ulang dan isi ulang (reuse & refill).

    “Karena kemasan sachet sulit didaur-ulang, mencemari lingkungan, dan akan semakin memperparah polusi plastik di sekitar kita,” ujar Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam kesempatan yang sama.

    Nah, buat kamu yang tertarik dan ingin terlibat dalam aksi mengurangi polusi plastik ini, kamu bisa mendukungnya dengan mulai melakukan gerakan bebas plastik sekarang juga. 

    Kamu juga bisa mendukung gerakan bebas plastik ini untuk bisa terus berkampanye dengan independen dan menuntut perubahan melalui donasi. Karena masa depan yang bebas plastik menjadi mungkin dengan dukungan individu yang peduli seperti kamu.

    Baca: Apakah bioplastik benar-benar tak memicu polusi plastik?

  • Koalisi Pawai Bebas Plastik Ajak Masyarakat Ramai-ramai Terapkan Guna Ulang, Apa Bedanya dengan Daur Ulang?

    Koalisi Pawai Bebas Plastik Ajak Masyarakat Ramai-ramai Terapkan Guna Ulang, Apa Bedanya dengan Daur Ulang?

    7cloud.asia – Kampanye penerapan konsep guna ulang menjadi salah satu yang digaungkan Koalisi Pawai Bebas Plastik 2023 untuk mengurangi sampah plastik dan polusi plastik.

    Di sela jumpa pers tentang Pawai Bebas Plastik 2023, Kamis (27/7/2023) di Jakarta, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) Tiza Mafira mengatakan bahwa guna ulang atau reuse merupakan hal mendasar dalam mengurangi polusi plastik.

    Hierarki pengelolaan sampah sendiri, menurut Tiza yang merupakan salah satu motor Pawai Bebas Plastik 2023 ini, terdiri dari prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle.

    “Jadi guna ulang atau reuse adalah hierarki mendasar dalam pengurangan sampah plastik,” ujar Tiza dalam jumpa pers Pawai Bebas Plastik 2023 tersebut. 

     

    Baca: Pawai Bebas Plastik 2023 usung tiga tuntutan

    Tiza mengatakan, saat ini masyarakat masih sering salah memahami makna guna ulang dengan daur ulang. Padahal keduanya merujuk pada dua hal yang berbeda.

    “Guna ulang tidak hanya digunakan satu-dua kali, tetapi berkali-kali; tetapi dipakai, dicuci, dipakai, dicuci. Sesimpel itu,” kata dia.

    Sementara daur ulang itu hanya sekali digunakan lalu didaur-ulang, jadi sangat berbeda dengan guna ulang.

    Dalam daur ulang, ujarnya, ada proses kimia, proses industrial, proses yang cukup intens yang sangat berbeda dengan guna ulang.

    Baca: Dunia targetkan turunkan polusi plastik hingga 80persen pada 2040

    Guna ulang lebih direkomendasikan oleh Koalisi Pawai Bebas Plastik karena proses ini yang rendah emisi dan tidak menghasilkan polusi plastik.

    Tiza menjelaskan guna ulang bisa diterapkan di beberapa jenis produk, yakni kosmetik, makanan olahan dan makanan siap saji.

    “Guna ulang itu hanya meliputi proses pencucian saja. Setelah itu, barang yang digunakan langsung disanitasi untuk kemudian digunakan kembali,” ujarnya.

    Tiza menyebut guna ulang tak bisa dibiarkan berhenti di inisiatif warga yakni dengan membawa sendiri wadah, tote bag atau tumbler. Pemassalan pelaksanaan guna ulang, tandasnya, membutuhkan sistem yang mendukung.

    “Kita bawa tumbler sendiri tapi ketemu enggak tempat isi ulang air? Kan belum tentu. Kita bawa tote bag sendiri, tapi ada enggak tempat untuk mengembalikannya ketika sudah tidak dibutuhkan atau sudah terlalu banyak di rumah? Belum ada sistemnya,” kata Tiza.

    Baca: Kurangi sampah plastik dengan sistem isi ulang dari Siklus

    Tiza melihat inisiatif warga untuk menerapkan guna ulang sudah semakin besar. Hal ini, ujarnya, harus didukung oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan produsen sebagai penghasil produk.

    Ia mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang beberapa waktu lalu merilis aturan yang memungkinkan diterapkannya sistem guna ulang untuk produk kosmetik.

    Sikap BPOM itu diwujudkan lewat  Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

    “Ini merupakan langkah positif yang layak diapresiasi yang juga hasil dorongan masyarakat sipil,” kata Tiza.

    Baca: Cara asyik kurangi sampah plastik dengan konsep guna ulang

    Dari sisi produsen, Tiza juga melihat sudah mulai ada inisiatif untuk memfasilitasi sistem guna ulang dengan menyediakan layanan isi ulang. Meski hal itu  harus terus diperluas jangkauannya

    “Bahkan ada yang bisa dikembalikan botolnya ke produsen, lalu produsen mengisi ulang, kemudian menempatkan produknya kembali di toko mereka,” ujarnya.

    Tiza menambahkan, agar guna ulang ini bisa dilaksanakan dalam skala besar, harus dibangun sistem yang mendukung lewat kebijakan. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah masih cenderung mendorong daur ulang bahan sekali pakai ketimbang mendorong guna ulang. 

    Tiza menekankan pentingnya pelarangan bahan sekali pakai. Karena semua benda sekali pakai  pasti akan menghasilkan sampah yang akan mengotori lingkungan meski bahan bahan yang digunakan adalah bahan yang bisa diurai

    “Kalau plastik diganti dengan sekali pakai lagi, tetap akan menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari,” pungkasnya.

    Baca: Ragam teknologi yang dikembangkan untuk atasi polusi plastik

     

  • INC-5 Gagal Hasilkan Kesepakatan untuk Batasi Produksi dan Polusi Plastik Global

    INC-5 Gagal Hasilkan Kesepakatan untuk Batasi Produksi dan Polusi Plastik Global

    7cloud.asia – Negosiasi di Konvensi Internasional Plastik ke-5 (Intergovernmental Negotiating Committee/INC-5) tentang pembatasan polusi plastik di Busan Korea Selatan, berlangsung alot.

    Para perunding yang menginginkan perjanjian internasional untuk membatasi polusi plastik menghadapi perdebatan sengit pada hari terakhir perundingan yang dijadwalkan.

    Lebih dari 100 negara yang mendukung perjanjian untuk membatasi produksi dan polusi plastik berhadapan dengan segelintir negara penghasil minyak yang ingin perjanjian tersebut hanya berfokus pada polusi plastik.

    INC-5 yang juga dihadiri delegasi Indonesia diharapkan juga menghasilkan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum akan berakhir di Busan pada Minggu (1/12/2024).

    Namun hingga Minggu (1/12/2024) pagi, sesi pleno terakhir belum ditetapkan. Buntutnya hingga Konvensi ditutup gagal hasilkan kesepakatan untuk membatasi produksi dan polusi plastik.

    Perjanjian yang diharapkan dapat dihasilkan dari perundingan itu bisa menjadi perjanjian paling signifikan terkait perlindungan lingkungan dan emisi pemanasan iklim sejak Perjanjian Paris 2015.

    Baca: Indonesia dipercaya jadi mediator di INC-5

    Hingga Minggu, negara-negara masih berbeda pendapat mengenai cakupan dasar perjanjian tersebut.

    Negara-negara belum sepakat memilih antara satu opsi yang diusulkan oleh Panama – dan didukung oleh lebih dari 100 negara – yang menciptakan jalur untuk mencapai target pengurangan produksi plastik global, dan opsi lainnya yang tidak menerapkan pembatasan produksi sama sekali..

    Beberapa negosiator mengatakan negara-negara tertentu masih belum mengabulkan tuntutan mereka hingga Sabtu (30/11/2024) malam.

    “Kita punya lebih dari 100 negara yang benar-benar ambisius. Di sisi lain, kita punya sekelompok kecil negara yang… pada dasarnya kehabisan waktu dan tidak bergerak maju,” kata Anthony Agotha, Utusan Khusus Uni Eropa (UE) untuk Perubahan Iklim dan Lingkungan.

    “Kita benar-benar perlu menangani siklus hidup plastik secara penuh karena kita tidak bisa mendaur ulang untuk keluar dari krisis ini… Kita tidak bisa berjalan dengan satu kaki,” katanya.

    Sejumlah kecil negara penghasil petrokimia, seperti Arab Saudi, sangat menentang upaya untuk menargetkan produksi plastik dan mencoba menggunakan taktik prosedural untuk menunda negosiasi.

    Baca: KTT Plastik Ottawa tak hasilkan perjanjian pengurangan produksi plastik

    Arab Saudi belum memberikan komentar.
    China, Amerika Serikat, India, Korea Selatan, dan Arab Saudi adalah lima negara penghasil polimer utama pada 2023, menurut penyedia data Eunomia.

    Dengan hanya beberapa jam tersisa untuk perundingan yang sudah dijadwalkan dan konsensus yang tampaknya tidak tercapai, beberapa negosiator dan pengamat khawatir perundingan tersebut akan gagal atau diperpanjang ke sesi lain.

    “Kita berada di persimpangan jalan saat ini,” kata ketua delegasi Panama Juan Carlos Monterrey Gomez, Sabtu (30/11/2024).

    “Menunda pertemuan ini akan berakibat fatal, tidak hanya bagi kesehatan bumi, tetapi juga bagi kesehatan manusia… kita harus mencapai hasil yang dapat mengangkat perjuangan ini.”

    Produksi plastik akan meningkat tiga kali lipat pada 2050, dan mikroplastik telah ditemukan di udara, produk segar, dan bahkan ASI.

  • INC 5 Gagal Batasi Produksi Plastik Global, Ini Dampaknya pada Lingkungan

    INC 5 Gagal Batasi Produksi Plastik Global, Ini Dampaknya pada Lingkungan

    7cloud.asia – Lebih dari 3.300 delegasi dari 170 negara dan 440 organisasi bertemu di Konvensi Internasional Plastik ke-5 (Intergovernmental Negotiating Committee/INC 5) di Busan, Korea Selatan, pekan lalu.

    Pertemuan Komite Negosiasi Antarpemerintah atau INC 5 yang berlangsung selama sepekan di Busan ini diharapkan lahirkan langkah konkret untuk mengatasi krisis polusi plastik yang makin mengkhawatirkan.

    INC 5 ini tadinya juga diharapkan dapat menyepakati instrumen yang mengikat secara hukum untuk mengatasi polusi plastik, termasuk di lingkungan laut global.

    Namun, INC 5 yang seharusnya menjadi putaran terakhir dari lima sesi perundingan internasional gagal mewujudkan perjanjian global untuk membatasi polusi plastik global.

    Sidang Pleno INC 5 memutuskan untuk menunda perundingan hingga tanggal yang belum ditentukan.

    Adanya perbedaan pendapat yang tajam mengenai ruang lingkup dasar perjanjian membuat keputusan tidak dapat diambil.

    Baca: INC 5 gagal batasi produksi plastik global

    “Jelas ada perbedaan tajam di bidang-bidang penting dan diperlukan lebih banyak waktu untuk mengatasi perbedaan ini,” kata Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen pada Minggu (1/12/2024).

    INC 5 sesi 2, ujarnya, akan membahas penyelesaian banyak masalah yang belum terselesaikan yang diuraikan dalam draf teks akhir yang dirilis pada hari Minggu.

    Hal ini mencakup pembatasan produksi plastik, pengelolaan produk plastik dan bahan kimia berbahaya, serta pendanaan untuk mendukung implementasi perjanjian tersebut di negara-negara berkembang.

    Panama pada hari Kamis (28/11/2024) mengusulkan sebuah rencana yang akan menciptakan jalan bagi target pengurangan produksi plastik global yang tidak ditentukan. Meski mendapat dukungan lebih dari 100 negara, rencana tersebut gagal terwujud.

    Negara-negara penghasil minyak besar, khususnya Rusia dan Arab Saudi, dituduh menghalangi upaya mereka untuk membatasi produksi, dan salah satu negosiator Uni Eropa menyalahkan mereka atas kegagalan pertemuan tersebut.

    “Jika ini bukan pertemuan terakhir yang direncanakan, ini akan dianggap sebagai sebuah kesuksesan besar,” kata negosiator tersebut, menurut Financial Times.

    Baca: KTT Plastik Ottawa gagal hasilkan pengurangan produksi plastik

    “Setiap hari penundaan adalah hari yang bertentangan dengan kemanusiaan,” kata Juan Carlos Monterrey Gomez, ketua delegasi Panama, seraya menambahkan bahwa kegagalan untuk menyepakati perjanjian global akan menjadi “pengkhianatan global.”

    INC didirikan sebagai tanggapan terhadap resolusi Majelis Lingkungan Hidup PBB pada bulan Maret 2022 yang meminta agar perjanjian plastik global yang mengikat secara hukum diadopsi pada akhir tahun 2024.

    Menurut resolusi tersebut, instrumen hukum ini dapat mencakup “pendekatan yang mengikat dan sukarela, berdasarkan pada “Pendekatan komprehensif yang mengatasi seluruh siklus hidup plastik.”

    Dunia menghasilkan 400 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, 60 persen diantaranya berakhir menjadi pencemar lingkungan alam dan hanya 9 persen yang didaur ulang.

    Plastik, yang sebagian besar dihasilkan dari bahan bakar fosil, juga menyumbang 3,4 persen emisi gas rumah kaca global.

  • Upaya Terakhir Dunia untuk Hentikan Polusi Plastik

    Upaya Terakhir Dunia untuk Hentikan Polusi Plastik

    7cloud.asia – Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (United Nation Environment Programme/UNEP) Inger Andersen mengingatkan negara-negara di dunia untuk segera merumuskan kesepakatan untuk membatasi produksi plastik.

    Berbicara di pertemuan tingkat menteri Intergovernmental Negotiating Committee (INC) on Plastic Pollution Ministerial pada Kamis (1/5/2025) di Genewa, Inger mengingatkan dunia ada janji yang harus ditepati, yakni mewujudkan instrumen yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik.

    Kebocoran plastik ke lingkungan diperkirakan akan meningkat 50 persen pada tahun 2040. Biaya kerusakan akibat polusi plastik diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 281 triliun dolar AS antara tahun 2016 dan 2040.

    “Kita berbicara tentang hilangnya pendapatan dari pariwisata, pantai yang perlu dibersihkan, sungai yang tercemar, nelayan yang semakin banyak menangkap botol dan tas plastik,” tandasnya.

    Inger menambahkan. ilmu pengetahuan baru tentang risiko kesehatan dari polusi plastik terus bermunculan – khususnya tentang mikroplastik. Namun, para ilmuwan belum tahu persis apa dampak dan yang dilakukan mikroplastik ini terhadap tubuh manusia.

    Tetapi kita tahu bahwa mereka tidak seharusnya berada di sana. Dan, seiring dengan meningkatnya risiko kesehatan, demikian pula risiko bagi bisnis.

    Konsumen, pemegang saham, dan pasar mulai bergerak. Konsumen akan terus memilih dengan dolar, euro, dan shilling mereka. Pasar akan bergerak lebih cepat.

    Dia menegaskan, perusahaan yang berpegang pada model lama akan tertinggal. Dan,
    solusi untuk gelombang polusi plastik ini sudah di depan mata.

    Setelah dua tahun negosiasi mengenai instrumen untuk mengakhiri polusi plastik, yang dimulai oleh resolusi UNEA 5/14, masyarakat dunia mendekati apa yang diharapkan akan menjadi akhir yang pasti dari proses ini – dimulainya kembali sesi kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah, atau INC-5.2.

    “Namun, negosiasi tidak pernah mudah. ​​Setiap negara hadir dengan posisi mereka, berdasarkan konteks nasional. Bagi sebagian negara, pertimbangan terpenting adalah menghentikan plastik agar tidak terdampar di pantai mereka. Yang lain lebih peduli tentang apa arti instrumen tersebut bagi industri mereka,” tandasnya

    Perbedaan tidak dapat dihindari. Bersatu dalam titik temu mengharuskan semua orang untuk bergerak sebanyak yang mereka bisa.

    Namun, lanjutnya, dunia masih dapat mengamankan perjanjian untuk selamanya, yang mengambil pendekatan siklus hidup penuh untuk melindungi kesehatan manusia, planet, dan ekonomi dari polusi plastik.

    Bagian pertama INC-5 di Busan, Republik Korea, telah membawa dunia maju. Sejumlah titik temu telah dicapai di seluruh teks. Akan tetapi, tidak ada satu pun dalam Teks Ketua yang disetujui hingga semuanya disetujui.

    Inger menyebut tiga area memerlukan kerja keras, yaitu zat aditif dalam produk plastik, produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pembiayaan, termasuk mekanisme keuangan dan penyelarasan arus keuangan.

    Masyarakat dunia memiliki waktu 96 hari sebelum pembicaraan dilanjutkan di Jenewa. Dunia, ujarnya, harus berusaha untuk menutup kesenjangan antara posisi di ketiga area ini menjelang INC 5.2, alih-alih menunda semua kerja keras hingga Agustus.

    Para anggota melanjutkan pekerjaan antarsesi yang penting, termasuk pertemuan Kepala Delegasi yang akan datang.

    Untuk maju, lanjut Inger, masyarakat dunia perlu mempercepat dorongan politik dan diplomatik dalam tiga bulan ke depan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dia menegaskan, bahwa setiap hari sangat berarti.

    Inger mengingatkan kepada para menteri yang hadir bahwa undangan UNEP untuk datang ke INC 5.2 guna membantu menyelesaikan pokok-pokok negosiasi yang rumit.

    “Jadi, kita dapat memastikan bahwa perjanjian ini mengarah pada penghapusan polusi plastik, termasuk di lingkungan laut, dan memicu transisi yang adil bagi semua, termasuk para pemulung,” pungkasnya.

  • Butuh Pelatihan Green Skill untuk Menahan Gelombang Polusi Plastik

    Butuh Pelatihan Green Skill untuk Menahan Gelombang Polusi Plastik

    7cloud.asia – Para ahli telah lama mengetahui resep untuk mengakhiri krisis polusi plastik yang membahayakan kehidupan dan lingkungan di planet Bumi.

    Dunia, kata mereka, harus menyebarluaskan praktek baik yang dikenal sebagai ekonomi sirkular atau sirkularitas, yang berfokus pada perpanjangan umur produk plastik dan menjauhkan polusi plastik dari lingkungan.

    Masalahnya, banyak perusahaan yang membuat dan menggunakan plastik tidak dapat menemukan pekerja dengan pengetahuan teknis untuk membuat operasi mereka lebih sirkular.

    “Di wilayah ini dan banyak wilayah lainnya, kurikulum akademis sering kali tertinggal dengan krisis lingkungan, termasuk polusi plastik,” kata Juan Bello, Direktur dan Perwakilan Kantor Regional untuk Amerika Latin dan Karibia Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).

    UNEP telah menjalin kemitraan dengan jaringan universitas regional untuk membekali siswa dengan sejumlah keterampilan hijau, termasuk yang terkait dengan sirkularitas.

    UNEP baru-baru ini berbincang dengan Bello tentang perjanjian tersebut dan mengapa mahasiswa pascasarjana saat ini menjadi pemain kunci dalam kampanye global melawan polusi plastik.

    Baca: UNEP ingatkan pentingnya Perjanjian Pembatasan Plastik Global

    Berikut petikan wawancaranya, sebagaimana 7cloud.asia kutip dari unep.org.

    Mengapa penting untuk membangun ekonomi yang lebih sirkular untuk plastik?

    Juan Bello (JB): Jawaban singkatnya adalah Bumi sedang dibanjiri oleh polusi plastik. Menurut salah satu perkiraan terkemuka, manusia menghasilkan 400 juta ton sampah plastik pada tahun 2024.

    Sebagian besar plastik itu berakhir di lingkungan – dari ladang petani hingga sungai. Plastik ini merusak ekosistem dan berada di tubuh kita, dengan dampak pada kesejahteraan kita yang belum sepenuhnya kita pahami.

    Model yang lebih sirkular akan membantu produk plastik bertahan lebih lama, dan membuatnya lebih mudah didaur ulang dan digunakan kembali, sehingga mencegahnya berakhir sebagai polusi.

    Apakah lulusan universitas dan perguruan tinggi teknik saat ini tahu banyak tentang sirkularitas?

    JB: Kaum muda lebih sadar dari sebelumnya tentang tekanan lingkungan yang dihadapi planet ini dan potensi bahaya polusi plastik.

    Baca: Butuh perubahan sistem agar ekonomi sirkular dapat diadopsi secara global

    Namun, di Amerika Latin dan Karibia – dan saya menduga wilayah lain – banyak yang tidak mendapatkan instruksi akademis yang mereka butuhkan untuk membantu mengatasi masalah tersebut, setidaknya secara sistemik.

    Bagaimana hal itu memengaruhi transisi ke ekonomi sirkular untuk plastik?

    JB: Itu memperlambatnya. Dukungan politik, bisnis, dan publik terhadap sirkularitas di kawasan ini semakin meningkat. Namun, beberapa solusi teknis yang dibutuhkan untuk transisi ini membutuhkan karyawan yang sangat terampil.

    Misalnya, bagaimana Anda mengubah komposisi plastik agar lebih mudah didaur ulang? Atau bagaimana Anda menciptakan alternatif plastik yang ramah lingkungan dan tetap tahan lama? Orang-orang yang dapat melakukan hal-hal tersebut tidak tumbuh di pohon.

    Kemitraan UNEP dengan ARIUSA merupakan hasil langsung dari Pakta Pekerjaan Hijau untuk Pemuda, sebuah dorongan PBB untuk menciptakan 1 juta pekerjaan yang disebut ramah lingkungan.

    Ini sekaligus juga membuat 1 juta pekerjaan yang sudah ada menjadi lebih ramah lingkungan.

    Pakta tersebut baru-baru ini didukung oleh menteri lingkungan dari Amerika Latin dan Karibia.

    Baca: Jalan panjang menuju lahirnya Perjanjian Pembatasan Plastik Global

  • Bumi Dibanjiri Polusi Plastik: Pengetahuan tentang Sirkularitas Sangat Dibutuhkan

    Bumi Dibanjiri Polusi Plastik: Pengetahuan tentang Sirkularitas Sangat Dibutuhkan

    7cloud.asia – Direktur dan Perwakilan Kantor Regional untuk Amerika Latin dan Karibia Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Juan Bello mengatakan kurikulum akademis sering kali tertinggal dengan krisis lingkungan, termasuk polusi plastik.

    Padahal, penyebarluasan pengetahuan tentang bagaimana memperpanjang umur produk plastik dan menjauhkan polusi plastik dari lingkungan memegang peran pnting dalam menahan gelombang polusi plastik.

    Karena itu, UNEP menjalin kemitraan dengan jaringan universitas regional untuk membekali siswa dengan sejumlah keterampilan hijau, termasuk yang terkait dengan sirkularitas.

    Bagaimana perubahan kurikulum dilakukan untuk membangun pengetahuan sirkularitas, berikut petikan wawancara dengan Juan Bello sebagaimana dilansir di unep.org.

    Mengapa penting untuk membangun ekonomi yang lebih sirkular untuk plastik?

    Juan Bello (JB): Jawaban singkatnya adalah Bumi sedang dibanjiri oleh polusi plastik. Menurut salah satu perkiraan terkemuka, manusia menghasilkan 400 juta ton sampah plastik pada tahun 2024.

    Baca: Butuh perubahan sistem agar ekonomi sirkular dapat diadopsi secara global

    Sebagian besar plastik itu berakhir di lingkungan – dari ladang petani hingga sungai. Plastik ini merusak ekosistem dan berada di tubuh kita, dengan dampak pada kesejahteraan kita yang belum sepenuhnya kita pahami.

    Model yang lebih sirkular akan membantu produk plastik bertahan lebih lama, dan membuatnya lebih mudah didaur ulang dan digunakan kembali, sehingga mencegahnya berakhir sebagai polusi.

    Apakah lulusan universitas dan perguruan tinggi teknik saat ini tahu banyak tentang sirkularitas?

    JB: Kaum muda lebih sadar dari sebelumnya tentang tekanan lingkungan yang dihadapi planet ini dan potensi bahaya polusi plastik.

    Namun, di Amerika Latin dan Karibia – dan saya menduga wilayah lain – banyak yang tidak mendapatkan instruksi akademis yang mereka butuhkan untuk membantu mengatasi masalah tersebut, setidaknya secara sistemik.

    Mengubah kurikulum inti universitas dan perguruan tinggi merupakan proses yang panjang – sesuatu yang dapat memakan waktu bertahun-tahun jika tidak puluhan tahun. Jadi, bagaimana Anda akan mengatasi masalah itu?

    JB: Tujuan jangka panjangnya adalah membantu universitas dan perguruan tinggi teknik mengembangkan kurikulum yang membahas keberlanjutan secara sistemik.

    Baca: Ekonomi sirkular punya peran penting atasi polusi plastik

    Namun, Anda benar – itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi, dalam waktu dekat, kami berfokus pada kursus singkat berbasis keterampilan yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan, idealnya bekerja sama dengan sektor swasta.

    Beberapa dari mikro-kredensial ini juga dapat dilakukan setelah lulus. Tujuannya adalah untuk segera membekali siswa dengan keterampilan dunia nyata yang diinginkan oleh para pemberi kerja.

    Bidang apa saja yang akan menjadi fokus Anda?

    JB: Jawaban singkatnya: banyak. Sirkularitas memerlukan keterampilan teknis, ya, tetapi juga perubahan pola pikir – dan dalam banyak kasus, kebijakan.
    Itulah sebabnya kami mengambil pendekatan interdisipliner, bekerja dengan mahasiswa di berbagai bidang.

    Beberapa di antaranya mungkin Anda harapkan, seperti teknik dan desain produk, dan beberapa di antaranya mungkin tidak, seperti komunikasi dan hukum.

    Kami juga akan menekankan pemikiran sistem. Misalnya, bagaimana Anda merancang produk plastik agar lebih tahan lama, dapat diperbaiki, dan, di akhir masa pakainya, dapat didaur ulang?

    Baca: Bagaimana ekonomi sirkular atasi polusi plastik

    Dapatkah pelatihan semacam ini membantu mengatasi pengangguran kaum muda? Di Amerika Latin dan Karibia, pengangguran kaum muda sekitar 14 persen, tiga kali lipat dari tingkat pengangguran orang dewasa.

    JB: Ya. Ini adalah elemen penting lainnya dari persamaan tersebut. Selain menanggulangi polusi plastik, kami juga ingin membantu kaum muda menemukan pekerjaan yang stabil dan layak, yang sangat kurang di banyak bagian wilayah ini, dan di seluruh dunia.

    Pada tahun 2030, diperkirakan akan terjadi kekurangan 20 persen karyawan dengan keterampilan ramah lingkungan di seluruh dunia, menurut laporan terbaru LinkedIn.

    Jadi, mahasiswa dengan pelatihan dalam sirkularitas akan memiliki keunggulan di pasar kerja.

    Mengapa polusi plastik menjadi masalah yang perlu kita atasi sekarang?

    JB: Karena polusi plastik meroket. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan bahwa pada tahun 2060, sampah plastik akan meningkat hampir tiga kali lipat

    Baca: Mengapa sampah plastik sangat membahayakan lingkungan

  • Temui KLH/BPLH, Greenpeace Indonesia Bahas Peta Jalan Produsen dan Ancaman Mikroplastik

    Temui KLH/BPLH, Greenpeace Indonesia Bahas Peta Jalan Produsen dan Ancaman Mikroplastik

    7cloud.asia – Greenpeace Indonesia melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH RI untuk mendorong kebijakan konkret dalam menangani polusi plastik.

    Audiensi berfokus pada revisi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, penetapan baku mutu mikroplastik, dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Global Pengendalian Polusi Plastik (INC 5.2).

    Greenpeace Indonesia menyerahkan temuan dari Laporan Brand Audit Saset 2023 yang mencatat bahwa 3609 kemasan saset yang ditemukan di lapangan berasal dari lima perusahaan besar yaitu Wings, Salim Group, Mayora Indah, Unilever dan Santos Jaya Abadi.

    Jenis limbah didominasi oleh sachet multilayer yang sulit didaur ulang. Hingga saat ini, 13 produsen telah mengimplementasikan peta jalan, 17 telah mengirimkan dokumen, dan 24 dalam tahap revisi.

    Greenpeace mengapresiasi langkah KLH/BPLH yang telah mendorong produsen agar mengirimkan peta jalan pengurangan sampahnya. Peta jalan ini penting untuk mengatasi krisis plastik melalui pengurangan produksi plastik dan perubahan sistem distribusi dari kemasan sekali pakai menuju sistem guna ulang.

    ”Kami mendorong produsen manufaktur agar segera mengirimkan peta jalan pengurangan sampahnya dan transparan atas peta jalannya kepada publik,” ujar Ibar Akbar, Juru Kampanye Plastik Greenpeace Indonesia.

    Selain mendorong penguatan aspek reuse dalam peta jalan, Greenpeace juga menyampaikan keprihatinan atas ancaman mikroplastik terhadap kesehatan publik.

    Berdasarkan hasil riset bersama Universitas Indonesia, ditemukan kontaminasi mikroplastik dalam sumber air minum yang dikonsumsi masyarakat serta indikasi dampak langsungnya terhadap kesehatan manusia, termasuk gangguan fungsi kognitif.

    Studi ini menambah daftar panjang cemaran mikroplastik di lingkungan dan memperkuat bukti bagaimana risikonya terhadap kesehatan kita.

    Namun, selama dampak dan mekanisme paparan mikroplastik dalam tubuh belum sepenuhnya dipahami, peningkatan produksi dan penggunaan plastik yang tidak terkendali harus dianggap sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.

    “Oleh karena itu, pendekatan kehati-hatian dalam mengurangi paparan, terutama melalui konsumsi, menjadi langkah yang urgent.” ungkap Afifah Rahmi, Peneliti Plastik Greenpeace Indonesia.

    Tim Leader Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi, dilansir di laman resmi Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya ingin bicara soal Permen LHK No. 75 tahun 2019 yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen serta ingin memastikan bahwa memang tanggung jawab terkait masalah plastik sekali pakai tidak hanya dibebankan ke masyarakat tapi juga produsen.

    ”Kami cukup mengapresiasi karena itu salah satu aturan yang akhirnya bicara cukup detil atas tanggung jawab produsen yang sebenarnya sudah diatur undang-undang pengelolaan sampah,” ujarnya

    Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler KLH, Agus Rusly, secara umum menyatakan implementasi Permen LHK No. 75 tahun 2019 masih menghadapi tantangan.

    Pasalnya, sebagian produsen menganggap Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki otoritas dalam mengatur industri. KLH/BPLH tidak hanya berfokus pada aspek ekologis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diterapkan.

    Sektor lingkungan, ujarnya, juga tidak dapat berdiri sendiri, karena sektor lain seperti perdagangan, industri, dan sosial harus turut terlibat agar upaya pengurangan sampah bisa berjalan efektif.

    Greenpeace Indonesia mendorong KLH/BPLH untuk segera menetapkan kebijakan pemantauan mikroplastik secara ketat dan ambang batas aman kontaminasi dalam produk pangan dan lingkungan.

    Selain itu, Greenpeace menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan pengurangan plastik serta perluasan larangan plastik sekali pakai, termasuk jenis PET yang paling banyak ditemukan sebagai kontaminan dalam tubuh manusia.

    Greenpeace Indonesia juga menyampaikan rekomendasi terhadap posisi Indonesia dalam proses Intergovernmental Negotiating Committee (INC 5.2) untuk perjanjian global plastik.

    Greenpeace menyoroti pentingnya Traktat Global untuk Plastik, serta menekankan bahwa delegasi Indonesia harus mendukung komitmen pengurangan produksi plastik global.

    “Traktat Global untuk Plastik merupakan kesempatan sekali seumur hidup untuk mengakhiri krisis plastik ini, tentu melalui pengurangan produksi plastik global, Indonesia perlu memperkuat posisinya untuk menyuarakan pengurangan produksi plastik global” ujar Ibar Akbar, Juru Kampanye Plastik Greenpeace Indonesia.

    Dalam kesempatan ini, Greenpeace Indonesia mendorong KLH/BPLH memperkuat peran regulasinya agar krisis plastik ditangani secara adil, berbasis sains, dan tidak meninggalkan masyarakat sebagai pihak paling terdampak.

    Greenpeace juga mengajak KLH/BPLH untuk terus membuka ruang dialog publik dan melibatkan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan. Pertemuan ini turut dimanfaatkan untuk menanyakan perkembangan revisi peta jalan serta mekanisme pengawasan terhadap produsen yang tidak memenuhi target.

  • Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Upaya Dunia Mengakhiri Polusi Plastik

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Upaya Dunia Mengakhiri Polusi Plastik

    7cloud.asia – Komunitas, masyarakat sipil, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia pada Kamis (5/6/2025) secara serentak memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema #BeatPlasticPollution.

    Adapun puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini diadakan diadakan di Provinsi Jeju, Korea Selatan.

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 menyerukan tindakan kolektif untuk mengatasi polusi plastik. Hari ini tiba tepat dua bulan sebelum negara-negara melanjutkan negosiasi menuju perjanjian global untuk mengakhiri polusi plastik.

    Dalam pesannya untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa sampah plastik menyumbat sungai, mencemari lautan, dan membahayakan satwa liar.

    ”Dan saat terurai menjadi bagian-bagian yang semakin kecil, sampah tersebut menyusup ke setiap sudut Bumi: dari puncak Gunung Everest, hingga ke kedalaman lautan; dari otak manusia; hingga ke ASI manusia.” ujarnya.

    “Namun, ada gerakan untuk perubahan yang mendesak. Kami melihat meningkatnya keterlibatan publik…

     

    Baca: Greenpeace Indonesia tagih peta jalan produsen atasi polusi plastik

    Langkah-langkah menuju penggunaan kembali dan akuntabilitas yang lebih besar… Dan kebijakan untuk mengurangi plastik sekali pakai dan meningkatkan pengelolaan sampah. Namun, kita harus melangkah lebih jauh, lebih cepat,” tambahnya.

    Upacara resmi untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jeju, Republik Korea, menyoroti urgensi untuk mengakhiri polusi plastik, krisis global yang memengaruhi sebagian besar kehidupan di Bumi.

    “Pemerintah, pelaku bisnis, warga negara, dan masyarakat internasional sama-sama merupakan pemain kunci dalam mewujudkan ekonomi sirkular untuk plastik,” kata Lee Byounghwa, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea, pada peringatan resmi di Jeju.

    “Sebelum polusi plastik mengakhiri hidup kita, kita harus mengalahkan polusi plastik sendiri. Mari kita kesampingkan kenyamanan dan mulai dengan tindakan kecil, bersama-sama. Ketika semua orang bertindak, perubahan terjadi.”

    Korea telah mengambil langkah-langkah penting untuk menghilangkan polusi plastik. Provinsi Jeju menjalankan kampanye ambisius untuk mengurangi polusi plastik, memanfaatkan kekuatan gabungan dari pemerintah, bisnis, dan warga negara.

    Baca: Langkah perusahaan global dalam mengurangi sampah plastik

    Idenya: untuk mengurangi jumlah produk plastik sekali pakai yang digunakan oleh konsumen sambil menggunakan kembali dan mendaur ulang sebanyak mungkin, sebuah proses yang dikenal sebagai sirkularitas.

    Tujuan provinsi ini adalah untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Salah satu pilar dari rencana tersebut adalah meyakinkan penduduk untuk meninggalkan plastik sekali pakai.

    Berbicara pada perayaan resmi di Jeju, Inger Andersen, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), mengatakan: “Mengakhiri polusi plastik jelas merupakan keharusan bagi kesehatan manusia, kesehatan planet, kesehatan ekonomi, dan kesehatan bisnis.”

    Menurutnya, mengakhiri polusi plastik di planet Bumi adalah sangat mungkin. Namun, dunia tidak bisa hanya mengandalkan daur ulang.

    “Hanya dengan menangani siklus hidup penuh, serta menggunakan pendekatan sirkular, kita dapat memastikan bahwa polusi plastik tidak mencemari lautan, tanah, dan tubuh kita,” tambahnya.

    Baca: Sirkularitas jadi cara selamatkan Bumi dari banjir polusi plastik

    “Ini berarti pemikiran ulang yang menyeluruh tentang cara kita merancang, membuat, menggunakan, dan menggunakan kembali plastik.”

    Sampah plastik juga disinggung mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam tulisannya di Kukmin Daily, Republik Korea,

    Dia mengatakan: “Dalam 10 tahun saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB, saya menyadari bahwa polusi plastik adalah masalah global, dan bahwa upaya universal dari komunitas internasional diperlukan untuk menyelesaikannya.”

    Dia menegaskan, Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni harus menjadi titik balik bagi pemerintah, masyarakat sipil, perusahaan, komunitas ilmiah, dan generasi mendatang untuk mengambil tindakan bersama.

    Pemerintah, bisnis, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan komunitas di seluruh dunia bergabung dalam upaya untuk mengadvokasi diakhirinya polusi plastik dan mengatasi polusi plastik di lingkungan mereka.