7cloud.asia – Mantan Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto menganggap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak layak dipilih.
Hal ini lantaran mereka tidak mempunyai program menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu serta tidak memiliki konsep dan keberpihakan kepada HAM.
“Itu sama saja kita membayangkan munculnya sebuah pemerintahan yang tidak mempunyai konsep tentang HAM. Bukan semata tidak akan menyelesaikan kasus HAM masa lalu, tetapi juga tidak mempunyai agenda tegas perlindungan dan penegakkan HAM ke depan bila dalam pilpres 2024 mereka menang” jelasnya.
Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia Petrus menjelaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan salah satu agenda reformasi.
Kala itu mahasiswa dan rakyat bergerak menjatuhkan pemerintahan Orde Baru Soeharto yang penuh dengan pelanggaran HAM.
baca: golkar usulkan gibran jadi cawapres prabowo subianto pks pilpres 2024 semakin mudah
Salah satu alasan gerakan reformasi menjatuhkan Soeharto, ujarnya, karena penguasa Orde Baru ini memerintah dengan tangan besi dan menggunakan pendekatan kekerasan melalui aparat militer, sehingga banyak rakyat yang ditangkap, disiksa, diculik, bahkan dibunuh.
“Kasus itu harus diselesaikan dan dituntaskan, agar tragedi serupa tidak terulang lagi,” tegasnya.
Sebagai aktivis yang juga pernah di penjara bersama mantan anggota PDIP, Budiman Sujatmiko ini memandang persolana ini sangat serius dan tidak dapat dipandang sebelah mata.
Karena itu, ia tak bisa memahami calon capres dan cawapres tidak mempunyai misi sepenting ini.
“Justru menunjukkan calon pemimpin yang berpotensi besar melakukan pelanggaran HAM. Dan sudah terbukti jika Prabowo Subianto merupakan salah satu jenderal yang saat itu oleh Komnas HAM disebut menjadi aktor yang bertanggungjawab dalam kasus penculikan aktivis ’98,” ujarnya
Baca: tiga capres bertemu jokowi siang ini di istana
Bahkan, lanjutnya, karier politiknya di militer hilang karena dipecat dari institusi ABRI pada 1998.
Dewan Kehormatan Militer, yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo pada saat itu memberi kesimpulan bahwa Letnan Jenderal Prabowo Subianto melakukan penculikan dengan membentuk Tim Mawar”
Ia juga mempertanyakan Presiden Joko Widodo apakah akan serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus penculikan aktivis.
“Saya menegaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tercantum dalam Nawacita tidak akan diselesaikan secara tegas dan tuntas dalam sisa pemerintahannya tinggal setahun ini akan berhenti hanya dalam proses non yudisial,” tegasnya.
Mana mungkin akan berlanjut ke proses hukum, sebagai presiden saja sudah mendukung capres pelanggar HAM dan menempatkan anaknya menjadi cawapres dengan mengobok-obok MK.
Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju memang sengaja tidak menyertakan penyelesaian kasus HAM pada visi-misi pasangan Prabowo-Gibran.
Baca: survei ipsos Ganjar dan Mahfud md ungguli pasangan capres cawapres lain
Sebab, penyelesaian kasus HAM merupakan sesuatu yang berjalan terus dari waktu ke waktu. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.
“Itu kan sudah berjalan. Hal-hal yang sudah berjalan ya dilanjutkan. Kan proses-proses pelanggaran HAM masa lalu juga diproses baik di era Pak SBY diproses, kemudian di eranya Pak Jokowi juga diproses. Artinya kan hal-hal yang untuk dilanjutkan ya dilanjutkan,” jelasnya.
Reporter: Nurakhmayani
