Tag: pupuk bersubsidi

  • Dongkrak Produksi Beras, Komisi IV DPR Desak Alokasi Pupuk Bersubsidi Dikembalikan Jadi 9,55 Juta Ton

    Dongkrak Produksi Beras, Komisi IV DPR Desak Alokasi Pupuk Bersubsidi Dikembalikan Jadi 9,55 Juta Ton

    7cloud.asia – Komisi IV DPR mendesak Kementerian Pertanian untuk mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton untuk meningkatkan produksi beras.

    Alokasi pupuk bersubsidi selalu menurun sejak 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan, pada tahun 2024 ini, terjadi pengurangan sebanyak 50 persen sehingga menjadi 4,7 juta ton.

    Demikian hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

    “Komisi IV DPR mendukung pengembalian alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini saat membacakan kesimpulan rapat.

    Baca: Petani mengeluh kesulitan membeli pupuk bersubsidi

    Dukungan terhadap penambahan jumlah alokasi pupuk bersubsidi ini diberikan untuk menuntaskan masalah dan menjadi solusi cepat untuk peningkatan produksi padi di tahun 2024.

    Hal tersebut agar target produksi beras sejumlah 32 juta ton pada tahun 2024  dapat terealisasi.

    Di sisi lain, Komisi IV DPR juga meminta Kementerian Pertanian untuk merancang program kerja dengan berdasarkan kebutuhan petani, peternak, dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah.

    “Di antaranya penyediaan pupuk yang mencukupi, benih/bibit bermutu dan berkualitas, infrastruktur pertanian, hingga alat dan mesin pertanian,” tutur Politisi Fraksi PPP itu. 

    Baca: Opsi mengatasi kelangkaan pupuk subsidi

    Dalam rapat itu Anggota Komisi IV DPR Hanan A. Rozak menilai target produksi beras tahun 2024 sebesar 32 juta ton akan sulit tercapai jika subsidi pupuk dipatok sebesar 4,7 ton.

    Untuk itu, dia menyarankan adanya refocusing anggaran untuk menambah jumlah subsidi pupuk Petani.

    Kita ketahui, ujarnya, bahwa yang namanya tanaman itu sama seperti manusia, dia bisa hidup berkembang bahkan berproduksi manakala asupannya, asupan gizinya, asupan pangannya, cukup.

    ”Nah kita punya target tadi Pak, (produksi) beras tahun 2024 (sebesar) 32 juta ton. Kita hanya bisa mencapai produksi 32 juta ton ini manakala tanaman padi kita yang kita tanam itu makanannya cukup,” ujarnya. 

    Baca: Pupuk organik biosaka

    Hanan juga menyatakan capaian target produksi tahun 2024 ini juga akan sulit, terlebih dengan adanya persoalan hambatan-hambatan produksi seperti adanya El Nino dan juga gagal panen.

    Karena itu dia minta pupuk subsidi yang hanya 4,7 juta (ton) dikoreksi. Target produksi komoditi (beras) kita berapa Pak? Apakah (produksi) 32 juta ton itu bisa tercapai?

    ”Sampaikan ke Menteri Keuangan, ini lho kalau hanya disiapkan pupuk subsidi 4,7 juta (ton) kita tidak bisa mencapai angka (produksi beras) 32 juta ton,” tuturnya.

    Baca: Pupuk kandang lebih disarankan demi lingkungan

    Hanan juga mengusulkan dilakukan refocusing anggaran. Refocusing ini selain untuk subsidi pupuk, menurutnya juga dapat dialokasikan untuk membiayai hal-hal yang tidak dapat dibiayai petani

    Hal lain ini, menurut Hanan, seperti terkait infrastruktur pertanian, perbaikan tata air mikro dan mesin pertanian.

    “Kebutuhan pupuk ini disiapkan, ya saya kira tidak mustahil Pak tanpa ada perluasan areal, capaian produksi 32 juta ton beras bahkan saya perkirakan bisa lebih itu bisa tercapai manakala pupuknya bisa dipenuhi,” pungkasnya. 

    Sumber: Parlementaria

  • Legislator Pertanyakan Skema Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2025

    Legislator Pertanyakan Skema Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2025

    7cloud.asia – Presiden terpilih, Prabowo Soebianto merencanakan, ke depan penyaluran pupuk bersubsidi akan diwujudkan dalam bentuk uang tunai.

    Namun, hingga saat ini belum ada skema yang konkret padahal kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2025.

    Terkait rencana ini, Anggota Komisi IV DPR Khalid menyoroti mengenai kesiapan Kementerian Pertanian dalam membuat skema distribusi subsidi pupuk bersubsidi ini.

    Lantaran penyaluran pupuk bersubsidi juga menjadi salah satu program prioritas yang dimiliki oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo-Gibran.

    Baca: Kuota pupuk bersubsidi kembali normal

    Ia berharap Kementan dapat memiliki skema konkrit terkait subsidi pupuk tersebut agar tidak ada lagi masalah dalam pendistribusiannya.

    ”Jadi ini perlu dari kami dari partai Gerindra ini harus ada skema konkrit. Kemarin kita ada skema kacau balau, sehingga kita ada yang lebih bayar dan lain sebagainya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

    Politisi Partai Gerindra itu terus menekankan kepada Kementerian Pertanian untuk segera dapat membuat skema pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2025.

    Ia meminta Kementerian Pertanian untuk membuat skema konkrit agar permasalahan pupuk bersubsidi tidak terus terjadi. Melihat skema pendistribusian sebelumnya juga mengalami masalah.

    Baca: Petani mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi

    Untuk 2025, ujarnya, kami berharap dari Fraksi Partai Gerindra, ada skema yang konkrit. Kalau memang subsidinya dalam bentuk uang virtual account, bagaimana skemanya? siapa pengelolanya?

    “Karena problem pupuk ini sudah selama saya di Komisi IV ini selalu ada masalah-masalah yang terjadi menyangkut pupuk. Jadi kita mencari solusi agar insyaallah 2025 itu tuntas tidak bermasalah,” harap Legislator Dapil Aceh II itu.

    Sebelumnya, Komisi IV DPR juga meminta Kementerian Pertanian untuk segera membenahi data petani penerima subsidi pupuk. Tujuannya, untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

    Pembenahan data antara lain terkait dengan data petani, data luas tanam yang selama ini menjadi masalah dalam distribusi pupuk.