Legislator Pertanyakan Skema Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2025

Written by

in

7cloud.asia – Presiden terpilih, Prabowo Soebianto merencanakan, ke depan penyaluran pupuk bersubsidi akan diwujudkan dalam bentuk uang tunai.

Namun, hingga saat ini belum ada skema yang konkret padahal kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2025.

Terkait rencana ini, Anggota Komisi IV DPR Khalid menyoroti mengenai kesiapan Kementerian Pertanian dalam membuat skema distribusi subsidi pupuk bersubsidi ini.

Lantaran penyaluran pupuk bersubsidi juga menjadi salah satu program prioritas yang dimiliki oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo-Gibran.

Baca: Kuota pupuk bersubsidi kembali normal

Ia berharap Kementan dapat memiliki skema konkrit terkait subsidi pupuk tersebut agar tidak ada lagi masalah dalam pendistribusiannya.

”Jadi ini perlu dari kami dari partai Gerindra ini harus ada skema konkrit. Kemarin kita ada skema kacau balau, sehingga kita ada yang lebih bayar dan lain sebagainya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Politisi Partai Gerindra itu terus menekankan kepada Kementerian Pertanian untuk segera dapat membuat skema pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2025.

Ia meminta Kementerian Pertanian untuk membuat skema konkrit agar permasalahan pupuk bersubsidi tidak terus terjadi. Melihat skema pendistribusian sebelumnya juga mengalami masalah.

Baca: Petani mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi

Untuk 2025, ujarnya, kami berharap dari Fraksi Partai Gerindra, ada skema yang konkrit. Kalau memang subsidinya dalam bentuk uang virtual account, bagaimana skemanya? siapa pengelolanya?

“Karena problem pupuk ini sudah selama saya di Komisi IV ini selalu ada masalah-masalah yang terjadi menyangkut pupuk. Jadi kita mencari solusi agar insyaallah 2025 itu tuntas tidak bermasalah,” harap Legislator Dapil Aceh II itu.

Sebelumnya, Komisi IV DPR juga meminta Kementerian Pertanian untuk segera membenahi data petani penerima subsidi pupuk. Tujuannya, untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

Pembenahan data antara lain terkait dengan data petani, data luas tanam yang selama ini menjadi masalah dalam distribusi pupuk.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *