ruangkota

Tag: rakyat

  • Relokasi Warga Rempang Ditunda, DPR: Investasi Tak Boleh Singkirkan Warga

    Relokasi Warga Rempang Ditunda, DPR: Investasi Tak Boleh Singkirkan Warga

    7cloud.asia – Relokasi kawasan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, harus dilakukan secara bermartabat sesuai kesepakatan dua belah pihak dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

    Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan, investasi tidak boleh menyingkirkan masyarakat asli Rempang yang merupakan subyek sekaligus bagian integral dari keutuhan negara.

    Herman menilai permasalahan investasi di Pulau Rempang harus ditinjau kembali.

    “Kalau pun memang dalam kawasan yang harus dipindahkan adalah masyarakat, ya tentu harus dipindahkan secara bermartabat, dibicarakan sebaik-baiknya, harus ada kesepakatan, tidak boleh hanya kepentingan sepihak,” kata Herman kepada media, di Jakarta, Senin (2/10/2023).

    Baca: Komnas HAM temukan indikasi pelanggaran HAM dalam pengosongan lahan di Rempang

    Bahkan jika memang dilakukan relokasi, maka harus dimulai dengan cara yang baik dan menghindari cara-cara yang represif. Sebab, rakyat harus dihargai sebagai subjek dalam sebuah negara.

    Menurutnya, ada status-status yang betul-betul ini memberikan bahwa rakyat yang mengelola lahan dan tanah itu menjadi hak atas dirinya.

    “Oleh karena itu menurut saya harus ditinjau ulang dan ultimatum pengosongan itu tidak sesuai dengan hak asasi masyarakat serta hak asasi manusia,” jelasnya. 

    Baca: Masukan NU dan Muhammadiyah soal konflik Rempang

    Terpisah, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Djan Faridz menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, sangat tepat.

    Langkah ini diyakini efektif dalam meredam konflik masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

    “Iya belum clear belum ada solusi. Presiden memberikan instruksi ditunda. Tindakan presiden bagus mendengar suara rakyat,” kata Djan di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2023) seperti dikutip inilah.com.

    Baca: Pemerintah diminta tak merampas hak warga Rempang

    Ia mengatakan, pihaknya akan turun melihat kondisi di lapangan. Sebagai bahan kajian memberikan masukan kepada presiden nantinya, agar persoalan ini bisa cepat terselesaikan.

    “Iya turun dulu baru memberikan masukan. Kita lihat ke sana bertemu rakyat. Dasar hukumnya menolak apa? Karena itu kita mesti ke sana. Mesti ngobrol sama rakyat. Mesti ngomong dengan investor.” ujar Djan.

    Djan menambahkan, konflik di Rempang dapat teratasi apabila Xinyi Group selaku pihak pengembang proyek beritikad baik dalam memberikan ganti rugi secara jelas kepada warga.

    Baca: DPR ikut dalami konflik di Rempang

    Djan mencontohkan program transmigrasi sebagai program relokasi massal yang sukses.

    Menurut Djan, tanggung jawab untuk membangun relokasi ini harusnya ada di pihak investor bukan tanggung jawab pemerintah.

    “Rakyat dibikin rumahnya, disiapkan duit untuk bangun rumah. Contohnya program transmigrasi, transmigran itu dikasih tanah dua hektar dan rumah untuk mereka bercocok tanam. Ini harus dilakukan,” papar Djan.

    Baca: dalam 5 tahun setidaknya 66 orang meninggal akibat konflik lahan

     

    Wacana pengosongan Pulau Rempang, Kepulauan Riau pada 28 September 2023 batal dilakukan.

    Presiden Jokowi sempat menggelar rapat terbatas yang membahas persoalan pembangunan Rempang Eco-City.

    Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar penyelesaian konflik Pulau Rempang, diselesaikan secara kekeluargaan.

  • Reformasi Mundur ke Titik Nol, Aktivis Desak Jokowi Tak Berikan Contoh Buruk Pada Rakyat

    Reformasi Mundur ke Titik Nol, Aktivis Desak Jokowi Tak Berikan Contoh Buruk Pada Rakyat

     

    7cloud.asia – Perkembangan politik akhir-akhir ini membuat reformasi mundur ke titik nol. Jokowi di desak agar tidak memberikan contoh buruk dengan memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga.

    Politik dinasti terasa kental ketika Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaanya untuk mengistimewakan keluarganya sendiri.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam Maklumat Juanda yang dibacakan pada Senin (16/10/2023) di Jakarta.

    Sejumlah tokoh agama, pendidikan, hak asasi manusia, pengacara, wartawan, akademisi, seniman, budayawan, mantan komisioner KPK serta tokoh relawan Jokowi ikut menandatangani maklumat ini.

    Diantaranya adalah mantan ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pemred Tempo, Goenawan Mohamad, relawan Jokowi, Eko Kuntadhi, seniman, Butet Kartaredjasa, dan lain-lain.

    Mereka mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi politik dan bangsa akhir-akhir ini.

    “Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti,” ucap Usman.

    Sebenarnya, lanjut Usman, kegelisahan dan kemarahan politik ini bukan dipicu oleh keputusan MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres.

    Tetapi karena selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, kedaulatan rakyat disingkirkan, ruang publik dipersempit, oposisi menjelma menjadi aliansi kolusif, lembaga anti korupsi dilemahkan.

    Selain itu, lanjut Usman, adanya penyalahgunaan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan seperti revisi UU KPK, KUHP, UU Cipta Kerja. Konflik kepentingan pejabat di kabinet sangat kuat.

    Menurut Usman, kondisi tersebut diperburuk dengan adanya praktik politik dinasti yang dilakukan oleh Jokowi.

    “Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak kepala negara/presiden yang berkuasa,” jelasnya.

    Presiden dianggap terus bermanuver untuk menentukan proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depannya sendiri dan dinasti keluarga.

    “Kami memergoki perilaku politik yang nista dari penguasa dan kalangan atas ini. Ukuran moral, tentang yang adil dan tidak adil, yang patut dan tidak patut itu telah hilang,” paparnya.

    Karena itu, dalam Maklumat Juanda mereka mendesak agar para pemimpin bangsa terutama Jokowi agar memberi teladan bagi rakyat.

    Mereka juga mendesak agar Jokowi tidak memberikan contoh buruk dengan memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres.

    Uji materi ini diajukan oleh mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

    “Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun,” kata ketua MK, Anwar Usman.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Di Stadion GBK, Ganjar Suarakan Komitmen Ganjar-Mahfud untuk Setia Kepada Rakyat

    Di Stadion GBK, Ganjar Suarakan Komitmen Ganjar-Mahfud untuk Setia Kepada Rakyat

    7cloud.asia – Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar_Mahfud) menghadiri kampanye akbar bertajuk Harapan Jutaan Rakyat (Hajatan Rakyat) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

    Dalam orasinya, Ganjar Pranowo menyampaikan komitmen pasangan Ganjar-Mahfud untuk tidak meninggalkan rakyat dan selalu memegang prinsip ‘Tuanku Ya Rakyat’.

    Di hadapan puluhan ribu pendukungnya yang hadir dalam perhelatan Hajatan Rakyat Jakarta: Konser Metal Ganjar-Mahfud Menang Total, Ganjar mengulang janji pasangan Ganjar-Mahfud.

    Tiga janji itu adalah taat pada Tuhan, patuh pada hukum dan setia kepada rakyat 

    “Ketika kami berkeliling di 315 tempat, mereka memberikan pesan kepada kami, menuliskan di punggung kami dengan bahasa yang lugu, sederhana, apa itu ‘Pak Ganjar Pak Mahfud, tolong jangan tinggalkan rakyat’,” ujar Ganjar dalam orasinya, Sabtu (3/2/2024).

    Baca: Sekitar 134.000 pendukung Ganjar-Mahfud ramaikan kampanye akbar

    Ganjar menjelaskan, prinsip ‘Tuanku Ya Rakyat’ selalu dipegang teguh sejak menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

    Bersama Mahfud MD, Ganjar menyebutkan bakal selalu berjalan bersama rakyat dengan mengoptimalkan seluruh program-programnya untuk menyejahterakan rakyat.

    “Di tempat ini, di GBK, insya Allah Ganjar-Mahfud akan bersama rakyat. Kita akan kerahkan seluruh kekuatan. Daya yang kami miliki agar kemudian nasib mereka jauh lebih baik,” tegas Ganjar.

    Dengan penuh semangat yang menyala, Ganjar mengungkapkan 3 janjinya untuk setia pada rakyat.

    Baca: Harapan rakyat disampirkan ke pundak Ganjar-Mahfud

    Seisi Stadion GBK pun bergemuruh menyambut orasi Ganjar yang membakar semangat pendukungnya untuk bersam

    Konser Salam Metal 03 Menang Total di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta Pusat dihadiri ratusan ribu pendukung dan simpatisan Ganjar-Mahfud.

    Mereka memadati hampir seluruh kursi di GBK. Mayoritas pendukung mengenakan kaos berwarna serba merah dan putih.

    Dalam gelaran tersebut, Ganjar menceritakan bahwa dirinya telah mengunjungi 315 titik wilayah Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat.

    Baca: Ganjar ajak pendukung Ganjar-Mahfud untuk selalu kedepankan etika

    “Kami tidur di rumah warga, kami masuk ke pasar-pasar. Kami ngobrol dengan mereka. Beberapa mereka menyampaikan. Ibu-ibu menyampaikan, Pak Ganjar harga beras Rp 15 ribu sampai Rp 16 ribu (per liter) dan tidak turun-turun,” kata Ganjar.

    Ganjar-Mahfud melalui 21 program unggulannya pun berkomitmen untuk memperbaiki permasalahan yang mereka terima dari aspirasi warga tersebut.

    “Kondisi inilah yang kami lihat, kita sedang tidak baik-baik saja. Kecemasan di masyarakat muncul, mereka berharap pemilu kali ini mereka menginginkan nasib mereka jauh lebih baik,” ucapnya.

  • Ganjar: Pemimpin Harus Memberi Contoh dan Melayani Rakyat

    Ganjar: Pemimpin Harus Memberi Contoh dan Melayani Rakyat

    ruangkota.com – Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menekankan perlunya seorang pemimpin memberikan contoh yang baik dalam berpolitik.

    Contoh dari pemimpin untuk memastikan demokrasi berjalan baik, dan pemimpin yang memiliki integritas tanpa konflik kepentingan. Demikian disampaikan Ganjar dalam debat terakhir Capres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

    Dalam kesempatan itu, Ganjar menyinggung keresahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkembangan situasi politik saat ini. 

    Ganjar menunjuk pada berbagai petisi dan maklumat yang muncul di tengah masyarakat, mewakili keresahan rakyat dalam menyikapi langkah presiden Jokowi.

    “Tentu saja dalam politik kali ini, ujar Ganjar, itu mesti diberikan contoh, demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik.

    Baca: Sivitas akademika dari berbagai kampus ramai-ramai mengritik Jokowi

    “Kemudian contoh teladan pemimpin yang juga baik, dan tidak ada konflik kepentingan. seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur, agar ini membangun integritas yang baik,” papar Ganjar.

    Ganjar mengakui keluhan yang muncul dari budayawan, seperti Gus Mus, cendekiawan dan guru besar filsafat moral, Romo Franz Magnis, ormas Muhamadiyah, serta keresahan dari kampus-kampus di Tanah Air.

    Mereka menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai Indonesia dan penerapan demokrasi yang seharusnya sesuai dengan koridor yang baik.

    Ganjar menambahkan, keresahan dan masukan yang muncul dari para tokoh bangsa dan perguruan tinggi seharusnya menjadi pengingat dan catatan bersama.

    “Bahwa kita dalam konteks berindonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik,” tegas Ganjar.

    Baca: Sivitas akademika UGM nilai Jokowi telah keluar dari jalur demokrasi

    Ganjar juga mengingatkan bahwa mendengarkan suara rakyat langsung adalah prioritas utama mereka yang maju menjadi pemimpin.

    Ia juga mengajak mereka yang berkontestasi di Pemilu 2024 untuk menjadikan jabatan sebagai mandat untuk melayani rakyat. Dan bukannya hak istimewa untuk dilayani.

    “Dan tentu kenapa ini mesti kita lakukan, karena itulah suara-suara rakyat yang kamu dengarkan oleh Ganjar-Mahfud ketika kami tidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya,” imbuh Ganjar.

    Semua masukan itulah yang kemudian dijadikan pameo pasangan Ganjar-Mahfud untuk selalu menjadikan rakyat sebagai tuan.

    “Tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat,” pungkas Ganjar. 

    Baca: Pakar hukum tatanegara sebut Jokowi sudah layak dimakzulkan

     

  • Aksi Serentak Rebut Demokrasi Rakyat! Akan Kembali Digelar Hari Ini

    Aksi Serentak Rebut Demokrasi Rakyat! Akan Kembali Digelar Hari Ini


    7cloud.asia – BEM seluruh Indonesia kembali menyerukan aksi serentak di seluruh Indonesia untuk menegakkan kedaulatan rakyat pada Senin (26/8/2024).

    Aksi yang diberi tajuk Rebut Demokrasi Rakyat! ini akan dilakukan di kantor DPRD di kota atau daerah masing-masing.

    Di Jakarta, akan digelar Aksi Gruduk DPR RI Rebut Demokrasi Rakyat. Selain itu itu juga akan digelar aksi di Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol.

    “Dimenangkannya putusan MK yang diadopsi dalam PKPU untuk pemilihan kepala daerah, tidak menyurutkan gerakan kaum muda atas kemenangan yang sudah diraih, itulah kemenangan kecil atas kerja keras yang dilakukan oleh gerakan rakyat, bukan belas kasihan. Kami mengajak seluruah elemen gerakan rakyat untuk dapat terlibat dalam aksi pada Senin, 26 Agustus 2024 di Gedung DPR,” demikian seruan yang terima 7cloud.asia.

    Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.176 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di dua lokasi, yakni Gedung KPU dan Gedung DPR.

    Baca Juga: Aksi Mahasiswa Bertajuk Ibu Pertiwi Memanggil: Serukan Penolakan Laporan Pertanggung-jawaban Jokowi

    “Kami libatkan personel pengamanan unjuk rasa sebanyak 4.716 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024

    Ade Ary menjelaskan jumlah personel tersebut terdiri dari Satuan Tugas Daerah (Satgasda) 2.780 personel, Satuan Tugas Resor (Satgasres) 245 personel, Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI, Mabes Polri dan Pemda DKI 1.691 personel.

    Ade Ary juga menyebutkan pelaksanaan pengamanan secara terpadu dengan mengedepankan kegiatan pengamanan secara preemtif, preventif dan penegakan hukum.

    Untuk fokus pengamanan, yaitu area gedung DPR/MPR RI sebanyak 2.728 personel, area gedung KPU RI sebanyak 1.777 personel.

    “Untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) sebanyak 211 personel,” katanya.

    Baca Juga: Ribuan Massa Geruduk Gedung MPR/DPR

    Ade Ary juga menambahkan untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional sesuai eskalasi di lapangan.

    “Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan, apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa,” katanya.

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga mengimbau kepada peserta aksi tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

  • Solidaritas Buruh dan Rakyat Desak AS Hentikan Serangan Militer ke Venezuela

    Solidaritas Buruh dan Rakyat Desak AS Hentikan Serangan Militer ke Venezuela

    7cloud.asia – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika pada Selasa (06/01/2026).

    Aksi kali ini sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Venezuela serta mengecam keras dugaan serangan militer Amerika Serikat (AS) ke sejumlah wilayah di Venezuela.

    Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.

    Dalam orasinya, mereka menyoroti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memerintahkan blokade distribusi minyak keluar-masuk Venezuela.

    Baca: Sekjen PBB Kecam Penangkapan Presiden Venezuela

    Langkah ini dinilai sebagai bagian dari rangkaian tekanan ekonomi dan militer terhadap Venezuela, termasuk penyitaan kapal tanker minyak serta operasi militer di kawasan Karibia dengan dalih pemberantasan narkotika.

    “Serangkaian tindakan ini merupakan bentuk agresi terhadap negara berdaulat yang tidak pernah melakukan provokasi maupun ancaman militer terhadap Amerika Serikat,” kata salah satu peserta aksi dalam orasinya.

    GEBRAK melihat agresi militer, embargo ekonomi, dan blokade telah memperburuk kondisi kemanusiaan di Venezuela, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan.

    Tekanan ekonomi dinilai berdampak pada keterbatasan akses pangan, layanan kesehatan, serta meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender dan pemiskinan struktural.

    Baca: Serangan AS ke Venezuela Langgar Hukum Internasional

    Tindakan militer AS tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara lain.

    Dalam pernyataan sikapnya mereka menolak intervensi militer terhadap Venezuela dan mendesak pembebasan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro dan istrinya.

    Tuntutan lainnya dalam aksi ini mendesak Amerika Serikat agar menghentikan embargo ekonomi Amerika Serikat.

    Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan kerja sama dengan Amerika Serikat.