Tag: sanitasi

  • Duh! Sanitasi Berbasis Masyarakat di Jakarta Timur Baru Mencapai 33,8 Persen

    Duh! Sanitasi Berbasis Masyarakat di Jakarta Timur Baru Mencapai 33,8 Persen

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyebutkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayahnya baru mencapai 33,8 persen dari total 65 kelurahan yang ada.

    “Dari 65 kelurahan yang ada di Jakarta Timur, baru 22 kelurahan yang sudah mendeklarasikan STBM. Jadi, baru 33,8 persen kelurahan yang sudah STBM,” kata Wali Kota Jaktim M Anwar saat menghadiri Deklarasi STBM di Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2024).

    Dilansir Antaranewscom, menurut Anwar, masih ada 43 kelurahan atau sekitar 60 persen yang belum mewujudkan STBM.

    Dia pun mendorong camat dan lurah untuk segera melakukan STBM, sehingga tidak ada lagi warga yang buang air besar (BAB) sembarangan dengan sanitasinya dibuang langsung ke sungai yang dapat menimbulkan pencemaran air.

    Dia mengingatkan bahwa salah satu persyaratan sebagai kota sehat, maka STBM di tingkat kelurahan harus mencapai 100 persen. Ini sebagai upaya menghentikan perilaku BAB sembarangan.

    Baca: Pemkot Jakarta Selatan perbanyak septic tank komunal

    “Kita harus hati-hati agar penghargaan yang telah diperoleh jangan sampai diambil. Kata kuncinya, STBM dipastikan 100 persen di Jaktim,” katanya.

    Untuk mendukung upaya percepatan perilaku stop buang air besar sembarangan itu, Anwar telah mengeluarkan instruksi Nomor E-002 tahun 2003 tentang percepatan capaian kelurahan bebas dari buang air besar sembarangan.

    Hal ini dilakukan agar setiap kelurahan yang belum mencapai 100 persen, warganya menerapkan perilaku Stop BAB sembarangan.

    “Targetnya, minimal 2 RW dalam satu bulan dan melaporkan perkembangannya ke tingkat kota,” tuturnya.

    Karena itu, Anwar meminta kepada camat dan lurah serta masyarakat bekerja sama untuk menciptakan Jakarta Timur bebas dari BAB sembarangan dan sebagai langkah awal untuk mewujudkan Jakarta Timur sebagai kota sehat.

    Dia mengapresiasi Kecamatan Duren Sawit yang telah melakukan deklarasi STBM di enam kelurahan dari tujuh kelurahan yang ada di kecamatan itu.

    Baca: Masih ada puluhan RW kumuh di Jakarta Selatan

    “Tersisa satu kelurahan lagi yang warganya belum 100 persen menerapkan prilaku stop BAB sembarangan, yaitu Kelurahan Klender,” katanya.

    Karena itu, dia meminta agar terus dioptimalkan sehingga Kecamatan Duren Sawit sebagai kecamatan yang 100 persen warganya sudah menerapkan prilaku stop BAB sembarangan.

    Keberhasilan itu ​​​​merupakan wujud kolaborasi masyarakat, kecamatan, puskesmas, kelurahan, sektor swasta serta berbagai pihak yang peduli dengan kesehatan di lingkungan Kecamatan Duren Sawit.

    Pada kesempatan itu, Anwar menuturkan deklarasi STBM sebagai upaya untuk mencegah dan menekan angka stunting di Jakarta Timur yang mengancam pembangunan SDM.

    “Anak akan mengalami penurunan kecerdasan sejak dini dan berpengaruh pada proses akademik. Sehingga mereka tidak akan bisa menatap masa depan secara ideal,” kata dia.

    Sumber:Antaranews.com

  • Penerapan Konsep WASHED untuk Entaskan Penyakit Cacingan

    Penerapan Konsep WASHED untuk Entaskan Penyakit Cacingan

    7cloud.asia – Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. dr, Riyadi menjelaskan pentingnya penerapan konsep WASHED yang digagas Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengentaskan penyakit cacingan di masyarakat.

    WASHED merupakan singkatan dari penyediaan Water, Sanitation, Hygiene Education, dan Deworming yang harus dilakukan agar kondisi masyarakat yang terinfeksi penyakit cacingan atau parasit bisa dicegah.

    “Pemerintah Indonesia juga telah menjalankan konsep WASHED, maka dari itu keluarlah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 15 tahun 2017 yang menginduk pada program dari 2001 yang WHO galakkan tersebut,” kata Riyadi dalam webinar yang diadakan IDAI, Jumat (22/8/2025).

    Membedah WASHED, Riyadi menjelaskan untuk unsur Water pada dasarnya otoritas yang terkait harus menyediakan sarana masyarakat berupa akses ke air bersih untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mencuci tangan dan membersihkan bahan makanan.

    Dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung itu kemudian menjelaskan unsur Sanitation mencakup penyediaan jamban bersih.

    Baca: Angka kematian akibat penyakit Leptospirosis meningkat

    Jamban bersih penting untuk memastikan kotoran manusia yang dapat menjadi sarana penyebaran infeksi cacing tidak terbuang secara sembarangan di lokasi-lokasi yang sering digunakan manusia untuk beraktivitas.

    Pada unsur Hygiene Education, otoritas terkait harus memastikan agar edukasi masyarakat mengenai higienitas bisa tersampaikan dengan baik terutama agar PHBS bisa terbentuk sejak dini dan akhirnya menekan risiko infeksi cacing yang baru.

    Terakhir ada unsur Deworming yang tak kalah penting yaitu pemberian obat cacing pada kelompok rentan untuk menurunkan angka infeksi cacingan.

    Berkaca dari data terakhir yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Indonesia pada 2015 angka prevalensi kecacingan mencapai 28,12 persen yang sebagian besar dialami oleh kelompok usia anak sekolah sebesar 60 persen dan kelompok usia anak prasekolah sebesar 30 persen.

    Maka dari itu, peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 15 tahun 2017 tentang Penanggulangan Kecacingan dirancang dengan berfokus menargetkan kelompok usia 1-12 tahun yang tergolong dalam kelompok rentan kecacingan.

    Baca: Pembangunan septic tank komunal di Pancoran

    Tujuan aturan itu hadir untuk mengurangi dan menurunkan angka kejadian kecacingan pada anak usia prasekolah dan usia sekolah sebesar 10 persen secara bertahap dan menurunkan prevalensinya sampai di bawah 10 persen di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

    Salah satu program nasional yang dijalankan berdasarkan aturan itu ialah Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan yang dilakukan di bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya untuk anak usia 1-12 tahun.

    Meski begitu setelah dijalankan ternyata pengentasan kecacingan masih menghadapi tantangan, karena pada 2021 Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa sebanyak 66 kabupaten dan kota yang memiliki prevalensi kecacingan di bawah 5 persen.

    Namun ada 26 kabupaten dan kota yang masih memiliki prevalensi cacingan di atas 10 persen bahkan setelah program itu dijalankan selama empat tahun pada periode 2017 hingga 2021.

    Dari kondisi tersebut, dokter Riyadi menyarankan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penanganan kecacingan perlu digalakkan kembali agar konsep WASHED dan program pengentasan kecacingan nasional bisa kembali berjalan optimal.

    Baca: Sanitasi berbasis masyarakat di Jakarta

    Apalagi mengingat kecacingan sebagai penyakit yang sering terabaikan atau dikenal dengan istilah Neglected Tropical Disease (NTD), penguatan kolaborasi untuk pengentasan kecacingan perlu dijaga.

    “Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa penanganan kecacingan perlu peran aktif lintas sektoral. Kepatuhan partisipasi aktif, program pemerintah, khususnya pencegahan pertumbuhan infeksi, harus menjadi prioritas di masyarakat,” katanya.

    Hal itu juga tentunya harus dibarengi dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat akan PHBS dan juga peningkatan SDM maupun sarana untuk mendeteksi kemungkinan kecacingan sebagai faktor lain yang juga dapat berfungsi signifikan menekan risiko infeksi kecacingan.

    Secara global kasus kecacingan merupakan kondisi yang awam ditemukan, menurut data WHO pada 2023 kecacingan dialami oleh sebanyak 1,5 miliar orang.

    Dari jumlah tersebut, kasus kecacingan yang paling menginfeksi orang-orang terjadi akibat kelompok cacing yang siklus hidupnya melalui tanah dan cara penularannya melalui tanah yaitu cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing isap.

    Terbaru kasus kecacingan di Indonesia yang mengegerkan terjadi di Sukabumi saat seorang anak berusia 4 tahun berinisial RY meninggal dunia pada 22 Juli 2025. Selama perawatan, tim medis menemukan cacing hidup hingga seberat satu kilogram dari dalam tubuhnya, bahkan menyebar ke otak.

  • Waspadai Gangguan Pencernaan Akibat Pengolahan Makanan yang Tidak Higienis

    Waspadai Gangguan Pencernaan Akibat Pengolahan Makanan yang Tidak Higienis

    7cloud.asia – Dear pembaca, mulai sekarang hati-hatilah saat jajan makanan. Pasalnya, pengolahan makanan yang tidak higienis serta sanitasi buruk bisa berdampak pada kesehatan lambung dan bahkan dapat memicu kematian.

    “Penanganan makanan yang tidak higienis, sanitasi yang buruk, dan air yang terkontaminasi menciptakan tempat berkembang biak bagi mikroba berbahaya,“ ujar Konsultan Bedah Umum dan Gastroenterologi Rumah Sakit Apollo Spectra, Kanpur, India dr. Saad Anwar dikutip dari Hindustan Times, Sabtu (13/9/2025).

    Adapun dampak dari pengolahan makanan yang tidak higienis, berkisar dari ketidaknyamanan lambung ringan hingga kondisi yang mengancam jiwa jika tidak ditangani atau diabaikan.

    Spesialis gastroenterologi itu mengatakan bahwa makanan dan air yang terkontaminasi bakteri, virus dan parasit bisa memicu infeksi, terutama pada anak dengan imunitas lemah.

    Baca: Sama-sama menyerang lambung, ini perbedaan GERD dan maag

    Ia menambahkan, makanan dan air yang terkontaminasi dapat menyebabkan infeksi dan diare parah. Berikut sejumlah gangguan yang disebabkan makanan yang terkontaminasi.

    Makanan dan air yang terkontaminasi bakteri seperti E.coli, salmonella, shigela dapat menyebabkan diare parah, muntah, kram perut dan demam bahkan beberapa kasus infeksi dapat menyebar ke aliran darah dan menyebabkan komplikasi serius.

    Gastroenteritis virus atau kerap disebut flu perut, virus norovirus dan rotavirus menyebar lewat makanan dan air yang tidak bersih, menyebabkan mual, diare encer, dehidrasi yang berbahaya bagi anak-anak.

    Infeksi parasit seperti Guardian dan entamoeba histolyca menyebabkan diare jangka panjang, kembung, kelelahan hingga malnutrisi jika tidak segera ditangani.

    Baca: Konsumsi madu dapat meredakan gangguan lambung

    Keracunan makanan yang disebabkan mikroba yang melepaskan racun karena makanan tidak disimpan dengan benar atau rusak menyebabkan diare, kembung, kelelahan dan malnutrisi.

    Saad menambahkan, terpapar secara berulang makanan dan air yang terkontaminasi virus dan bakteri tak hanya menyebabkan infeksi akut namun juga melemahkan lapisan usus.

    Pada gilirannya, kondisi ini akan mengganggu penyerapan nutrisi sehingga meningkatkan risiko sindrom iritasi usus besar atau masalah pencernaan kronis.

    Karena itu, Saan menyarankan para orang tua untuk selalu memperhatikan dengan baik higienitas makanan dan sanitasi lingkungan di tempat tinggalnya.

  • Sanitasi Buruk Lebih Memicu ‘Stunting’ Ketimbang Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Gizi

    7cloud.asia – Perbaikan kualitas sanitasi dan akses air bersih merupakan satu dari beberapa program yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengatasi stunting.

    Kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya ini masih menjadi masalah serius yang menghantui 4,48 juta balita di Indonesia pada 2025.

    Sayangnya, selama setahun rezim berjalan, perkembangan program sanitasi dan akses air bersih seakan tak terdengar—tenggelam oleh riuh megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

    okus pemerintah justru menunjukkan bagaimana stunting selama ini sering dipahami sebagai persoalan gizi dan ketahanan pangan semata. Padahal, permasalahannya jauh lebih kompleks.

    Gizi memang menjadi faktor penting bagi pertumbuhan anak. Kualitas dan keragaman pangan bisa mengurangi risiko anak stunting.

    Namun, penelitian terbaru kami (belum dipublikasikan) menunjukkan bahwa sanitasi dan kebiasaan cuci tangan juga sangat memengaruhi risiko anak mengalami malnutrisi hingga berujung stunting. Bahkan, pengaruhnya lebih besar ketimbang keragaman pangan.

    Percuma gizi tercukupi jika sanitasi buruk
    Kami menggunakan data 79.653 anak usia di bawah lima tahun (balita) dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

    Ada lima variabel kesehatan lingkungan yang dianalisis, yaitu sanitasi, kebiasaan cuci tangan, air minum, pengelolaan sampah, dan penggunaan limbah cair.

    Sebagai pembanding, kami turut menganalisis keberagaman makanan balita dan faktor sosial ekonomi lainnya.

    Hasilnya, kesehatan lingkungan (terutama sanitasi dan kebiasaan cuci tangan) merupakan faktor penyebab malnutrisi balita yang paling berpengaruh di Indonesia, dibandingkan keberagaman pangan ataupun kondisi sosial ekonomi.

    Sebab, infeksi berulang akibat lingkungan yang tidak sehat dapat melemahkan manfaat dari pola makan dan sumber daya rumah tangga.

    Semakin baik kondisi kesehatan lingkungan di rumah tangga, semakin rendah kemungkinan terjadinya malnutrisi. Sebaliknya, balita yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi buruk lebih rentan mengalami diare berulang, infeksi kronis, cacingan, dan gangguan penyerapan gizi sehingga memperbesar risiko stunting.

    Contoh nyata kasus ini dialami oleh kakak-adik balita asal Seluma, Bengkulu. Kasus serupa bahkan memicu kematian seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat pada Agustus lalu.

    Bagaimana sanitasi buruk picu ‘stunting’?
    Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep environmental enteropathy (EE) atau environmental enteric dysfunction (EED) yang menjadi biang keladi stunting menurut para ahli global.

    EED adalah kondisi kronis pada usus kecil akibat paparan patogen (kuman) berulang dari lingkungan tercemar. Kondisi ini menyebabkan usus anak meradang dan tidak mampu menyaring makanan.

    Selain itu, vili (jaringan kecil di usus halus penyerap nutrisi) memendek dan rusak. Akibatnya, kemampuan tubuh dalam menyerap gizi berkurang drastis sehingga memicu malnutrisi dan memperbesar risiko stunting.

    Dengan kata lain, meski asupan gizi cukup, kerusakan usus akibat lingkungan tidak sehat membuat nutrisi tidak terserap optimal.

    Anak-anak yang bermain di tanah terkontaminasi tinja, meminum air yang tidak layak, atau hidup di lingkungan dengan sanitasi buruk berisiko tinggi mengalami kerusakan usus sejak dini.

    Sayangnya, kondisi seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, akibat distribusi air bersih dan sanitasi layak yang belum merata.

    Akses sanitasi dan air bersih belum merata
    Survei Sosial Ekonomi Nasional (2024) mengungkapkan hanya 83,6% masyarakat Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak.

    Bahkan di sejumlah daerah terpencil seperti Kalimantan Timur, Maluku Utara, serta enam provinsi di Tanah Papua, tak sampai 50% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

    Selain itu, data terbaru WHO dan UNICEF (2024) menunjukkan masih ada 1,2% penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan. Sebanyak 20% penduduk juga tidak memiliki fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan air mengalir.

    Sementara, hanya 12% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum aman. Riset kami menemukan sebagian besar rumah tangga tidak punya pengelolaan limbah cair dan padat yang memadai.

    Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa Tanah Papua memiliki kondisi kesehatan lingkungan paling buruk di Indonesia. Provinsi dengan kondisi kesehatan lingkungan terburuk di kawasan ini, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    Tantangan besar di daerah terpencil
    Selama beberapa tahun terakhir, program semacam Penyediaan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) maupun Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) telah membantu memperluas layanan air minum dan sanitasi di desa-desa.

    Namun, tantangan besar tetap ada, terutama di daerah terpencil, area pegunungan, ataupun rawa gambut.

    Contohnya, kondisi geografis dengan ketinggian lebih dari 1.200 meter di Sipahutar, Sumatera Utara, mempersulit distribusi air bersih di kawasan tersebut. Sebab, butuh pompa yang sangat tinggi untuk bisa menyalurkan air ke rumah-rumah warga.

    Di kawasan rawa gambut semacam Muara Sugihan, Sumatra Selatan, warga mengeluhkan tidak dapat langsung menggunakan air tanah yang asin dan berwarna tanpa pengolahan lanjutan.

    Tanpa perbaikan akses air bersih, sanitasi, dan perilaku higienis, potensi keberhasilan intervensi gizi (baik MBG ataupun pendidikan gizi berbasis komunitas seperti PN Prima) akan terus dibatasi oleh EED yang tidak terlihat.

    Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional (2024) sekitar 19,8%. Angka tersebut memang sudah di bawah target global 20%, tetapi masih jauh dari target nasional 14,2 persen di 2029.

    Karena itu, strategi penanggulangan stunting di Indonesia perlu diperluas, tidak hanya mencakup integrasi gizi, tetapi juga kesehatan lingkungan.

    Sayangnya, kami belum menemukan data mengenai perkembangan program sanitasi dan akses air bersih dalam mengatasi stunting sepanjang setahun pemerintahan Prabowo.

    Pentingnya pemerataan sanitasi dan air bersih
    Pemerintah Indonesia perlu serius mengedepankan realisasi program sanitasi dan akses air bersih sebagai program prioritas nasional.

    Penanganan stunting perlu dipahami tidak lagi semata-mata dari “apa yang dimakan” anak, tetapi juga “di mana dan bagaimana mereka tumbuh”.

    Karena itu, fasilitas sanitasi dan akses air bersih perlu dibangun secara merata, dengan fokus utama daerah terpencil.

    Edukasi perilaku higienis—mulai dari cuci tangan pakai sabun hingga pengelolaan sampah rumah tangga—juga perlu menjadi bagian integral dari penerapan program. Kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, termasuk memastikan lingkungan bermain anak bebas dari kontaminasi tinja.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Daniel (Lecturer of Environmental Health, Universitas Gadjah Mada) Erisca Feroza, mahasiswa program studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, turut berkontribusi dalam penelitian ini.

  • Menuju Kota Global, Jakarta Genjot Proyek JSDP untuk Atasi Air Limbah di Jakarta

    Menuju Kota Global, Jakarta Genjot Proyek JSDP untuk Atasi Air Limbah di Jakarta

    7cloud.asia – Pengelolaan sumber daya air di DKI Jakarta terus ditingkatkan seiring dengan upaya menjadi 50 besar kota global.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun sanitasi yang layak dengan melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) guna membangun sistem perpipaan air limbah bernama Jakarta Sewerage System (JSS).

    Pembangunan JSDP ini dilakukan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Jakarta Sewerage System (JSS) merupakan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Terpusat dan Terintegrasi Skala Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta yang terbagi ke dalam 15 Zona (termasuk Zona 0 yang telah beroperasi).

    JSDP bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perairan dan akses sanitasi di DKI Jakarta dengan memperkenalkan sistem pengelolaan air limbah yang terdiri jaringan perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan dan pembangunan di masyarakat.

    Ada beberapa lokasi IPAL/JSDP yang tersebar di lima wilayah administrasi di Jakarta, salah satunya ada di Kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara.

    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana menambahkan, proyek JSDP sangat penting untuk kesehatan masyarakat karena bertujuan memisahkan air limbah dengan saluran air bersih, sekaligus mengurangi masalah pencemaran tanah.

    “Ini sangat penting untuk Jakarta, untuk warga Jakarta. Dan proyek zona satu ini baru melayani 7,8 persen dari total penduduk DKI Jakarta,” ungkapnya.

    Area pelayanan JSDP zona 1 mencakup sebagian wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang seluas 4.901 hektare. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) JSDP zona 1 terletak di area sebelah Barat Laut Waduk Pluit.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 Pluit di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (30/10/2025).

    Pramono melihat langsung perkembangan proyek strategis yang bertujuan menyediakan jaringan pipa air limbah terpusat dan terintegrasi di Ibu Kota.

    Proyek ini dimulai sejak 2023. Untuk Zona 1 ditargetkan selesai pada 2027 dan akan melayani sekitar 220 ribu rumah tangga atau sekitar satu juta penduduk. Sedangkan pembangunan di Zona 0 yakni di Setiabudi sudah rampung dikerjakan.

    “Sebenarnya proyek ini proyek yang sangat-sangat strategis. Sebagai kota global, kota inklusif, kota untuk ke depan, maka penanganan air limbah itu harus diatur dengan baik,” ujar Pramono.

    Menurut Pramono, proyek ini diperlukan bagi warga Jakarta untuk mengelola permasalahan limbah secara baik. Nantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat akan mengatur layanan air bersih dan limbah secara bersamaan.

    Ia meyakini pengaturan layanan air bersih dan limbah secara bersamaan akan memudahkan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat.

    “Ke depan, saya akan mengatur nanti bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk pengaturan air bersih dan limbah ini diatur secara bersamaan, menjadi di-bundling,” kata dia.

    Pramono menyadari, pengerjaan proyek ini akan berdampak terhadap kemacetan lalu lintas. Namun ia menjelaskan bahwa pekerjaan proyek JSDP ini sebagian besar dilakukan di bawah tanah, bahkan hingga kedalaman 20 hingga 30 meter.

    “Proyek ini berkaitan dengan kemacetan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi karena pentingnya proyek ini harus dilakukan dan harus disiapkan di Jakarta sebagai kota masa depan, maka tetap harus dilakukan,” jelas dia.

    Karena itu, ia mendorong agar komunikasi dengan masyarakat terkait proses pengerjaan proyek harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Selain itu, Pemprov DKI juga akan tetap melakukan rekayasa lalu lintas agar berjalan lancar.