ruangkota

Tag: sawah

  • Ratusan Haktare Sawah di Bombana, Sulawesi Tenggara Gagal Panen Akibat Kekeringan

    Ratusan Haktare Sawah di Bombana, Sulawesi Tenggara Gagal Panen Akibat Kekeringan

    7cloud.asia – Ratusan hektare tanaman padi sawah tadah hujan maupun irigasi di Kecamatan Lantari Jaya, Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra) gagal panen akibat kekeringan yang melanda wilayah itu.

    Sejumlah petani di Desa Tanah Bite Kecamatan Lantari Jaya, Selasa (10/10/2023), menyebutkan dari luas 696 areal padi sawah tadah hujan di wilayah itu, sekitar 300 hektare lebih yang gagal panen alias tak mendapatkan hasil apa-apa.

    “Tanaman padi tahun ini gagal total (puso), karena usia tanaman padi baru menanjak satu dan dua bulan masuk musim kering. Sehingga tanaman baru akan memulai berbuah tidak lagi ada air hujan, akibatnya alami kekeringan,” ujar Undin petani di Bombana.

    Baca: Dampak El Nino,produksi beras bisa minus 1,2 juta ton

    Hal senada diungkapkan Anton, yang memiliki areal sawah 1,5 hektare mengaku masih sempat mendapatkan hasil panen 10 karung gabah, karena lebih awal menanam padi dan masih sempat mendapat air hujan saat itu.

    “Produksi panen secara normal rata-rata 5-7 ton per hektare. Namun dengan kemarau panjang yang hanya mengharapkan air dari langit, tahun ini gagal total,” ujarnya.

    Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Lantari Jaya, Jamaluddin Usman yang dikonfirmasi terpisah mengatakan kegagalan panen akibat musim kemarau panjang tahun ini hampir merata di wilayah Bombana.

    Baca: Antisipasi dampak El Nino pemerintah impor beras dalam jumlah besar

    Ia mengatakan, dari sembilan desa di kecamatan Lantari Jaya, yang alami gagal panen terparah di Desa Tanah Bite.

    Daerah itu memang sulit untuk mendapatkan air, meskipun sudah dicoba membuat sumur bor tapi lagi-lagi gagal untuk mendapatkan mata air, dan hanya mengharapkan air tadah hujan.

    “Kalau di beberapa desa lainnya, masih sempat panen namun produksi bervariasi. Ada yang masih panen di atas 5-6 ton karena selain musim tanam nya lebih cepat, juga dibantu dengan sumur pompa yang ada di beberapa titik di wilayah itu,” ujarnya.

    Baca: El Nino ancam produksi pangan nasional

    Lebih Jauh Jamaluddin mengatakan, gagal panen yang dialami petani sawah versi pertanian adalah bila hanya mendapatkan hasil produksi di bawah 20 persen dari produksi normal.

    “Jadi petani yang hanya mendapatkan padi (gabah) 10-15 karung per hektare itu sudah dikategorikan gagal panen,” ujarnya.

    Sumber: Antaranews

  • Imbas Kekeringan, Petani di Bogor Dapat Asuransi Rp 6 Juta.

    Imbas Kekeringan, Petani di Bogor Dapat Asuransi Rp 6 Juta.

    7cloud.asia – Bencana kekeringan membawa dampak buruk bagi para petani. Seperti yang dialami petani di Kota Bogor, Jawa Barat, banyak mengalami gagal panen. Pemerintah setempat memberikan asuransi untuk petani.

    Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya menyiapkan asuransi untuk 25 ribu hektare sawah petani yang terkena dampak kekeringan.

    “Tahun lalu, di 2022, kita menargetkan hanya 10 ribu hektare sawah yang diasuransikan. Nah tahun ini sebagai bagian dari antisipasi, kita naikkan jadi 25 ribu hektare. Karena sejak jauh hari juga BMKG telah memprediksi dampak kekeringan ini, jadi kita juga sosialisasikan ke para petani,” papar Iwan seperti yang dikutip Detik.com.

    baca juga: atasi kemarau dampak el-nino 60 persen embung masih aman

    Selanjutnya Iwan menjelaskan, upaya ini merupakan langkah jangka pendek untuk meminimalisasi dampak kekeringan. Klaim asuransi yang bisa diterima sebesar Rp 6 juta per hektare.

    “Kita koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat untuk menangani dampak kekeringan ini,” katanya.

    Sementara itu, Plt Kepala Distanhorbun (Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan) Kabupaten Bogor, Tatang Mulyadi, mengatakan asuransi tersebut ditanggung pemerintah kabupaten bersama pemerintah pusat.

    Hingga kini sebanyak 41 kelompok tani (poktan) yang mengajukan klaim asuransi, dengan luas sawah mencapai 221 hektare yang tersebar di 11 kecamatan.

    “Sejauh ini yang mengajukan asuransi itu sudah sekitar 16.800 hektare, kami terus mendorong agar mereka yang belum mengasuransikan lahannya bisa segera masuk. Ini menjadi bukti pemerintah hadir melindungi para petani,” ucap Tatang.

    baca juga: bmkg dampak el-nino 2023 masih terkendali

    Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu merupakan dampak dari fenomena El Nino.

    El Nino merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya.

    Biasanya terjadi setiap 5 atau 7 tahun sekali. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global, yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia.

    baca juga: dampak el nino kekeringan di bali meluas

    Di sektor pertanian, El Nino sangat berpengaruh bagi para petani. Tidak hanya mengalami kekeringan, tetapi petani juga harus menghadapi berbagai penyakit padi dan hama.

    El Nino menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih cepat dan merusak tanaman serta mengurangi hasil panen.    

    Reporter: Nurakhmayani

  • Musim Tanam Tiba, Petani Dipersulit Membeli Pupuk

    Musim Tanam Tiba, Petani Dipersulit Membeli Pupuk

     

    7cloud.asia – Seiring dengan makin sering turunya hujan musim tanam padi pun mulai terjadi di sejumlah daerah di Ciamis, Jawa Barat sejak awal Januari lalu. Para petani dengan suka hati mengolah tanah dan menanam padi.

    Namun suka cita itu hanya berlangsung tak lama. Pupuk kini dibatasi dan petani pun mengaku kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi.

    Seperti yang dialami oleh Salman, salah seorang petani di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat.

    Saat ia membeli pupuk 1 karung urea dan 1 karung phonska yang beratnya masing-masing 50 kilogram.

    Salman harus rela difoto dan data pribadinya dicatat sebagai bukti pembelian pupuk bersubsidi ini.

    Baca: Pupuk organik ramah lingkungan untuk petani

    Tidak hanya itu, untuk sawah seluas 4500 meter persegi, Salman hanya mendapat jatah pupuk 100 kilogram atau 1 kwintal. Padahal dulu, saat pembelian pupuk masih belum dibatasi, ia bebas membeli pupuk untuk sawahnya.

    “Sekarang mah ribet, 200 kilo untuk dua musim tanam. Kartu tani nggak berlaku lagi. Jadi lama kalau mau beli,” jelas Salman kepada 7cloud.asia.

    Untuk menyiasati kekurangan pupuk, Salman biasanya meminjam KTP milik kerabatnya yang sawahnya tidak luas.

    “Padahal kalau mau naik dikit ya nggak papa asal kita mudah dapat pupuk, bebas kayak dulu. Nggak dibatas-batasi lagi,” katanya.

     

    Baca: Musim kemarau, biaya tanam melonjak

    Kondisi ini semakin sulit bagi petani yang harus menghadapi kenaikan biaya produksi seperti pembelian obat semprot, biaya penyewaan traktor, dan biaya lainnya.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Jajang Rusdiana. Bapak dua anak ini mengaku kaget dirinya harus difoto saat hendak membeli sebanyak 4 kilogram pupuk untuk kebutuhan pembenihan.

    Selain itu, dia harus menandatangani formulir dan di aplikasi penyalur pupuk. Menurutnya cara seperti ini membuat petani tidak nyaman.

    “Ini semua hal yang nggak biasa atau asing untuk para petani yang rata-rata pendidikannya hanya lulusan SD. Jadi kami diibaratkan seperti penjahat atau penipu,” cetus Jajang.

     

    Baca: Imbas El Nino, petani di Ciamis tunda masa tanam

    Selanjutnya Jajang menjelaskan cara seperti ini harus dilalui para petani yang akan membeli pupuk meski hanya membeli pupuk sedikit.

    Sementara itu, Haji Enceng, salah seorang pedagang pupuk serta obat-obatan semprot mengakui banyak keluhan dari para pelanggan saat akan membeli pupuk.

    Pasalnya kini para petani hanya mendapat jatah 100 kilogram untuk sekali tanam. Namun, dirinya tidak dapat berbuat banyak saat mendapat protes dari para pembeli.

    “Terserah sawahnya mau seluas apa, ya tetep segitu jatahnya. Setiap petani dapat 200 kilo untuk dua kali musim tanam” kata Haji Enceng. 

    Baca: Dampak El Nino mulai dirasakan petani

    Padahal, dahulu sekali tanam petani mendapat jatah pupuk 200 kilogram. Namun jumlah itu kini dikurangi.  

    Jika petani butuh pupuk lebih banyak, maka ia terpaksa harus membeli pupuk non subsidi yang dijual dengan harga Rp 8000 per kilogram. Padahal pupuk subsidi dijual dengan harga Rp 2.250 per kilogram.

    “Ini kayak gini sejak Januari, nggak berlaku lagi tuh Kartu Tani. Cuma pakai NIK KTP,” katanya.

    Karena itu, baik Salman, Jajang maupun Haji Enceng berharap siapapun presidennya yang terpilih nanti dapat memperhatikan kondisi petani.

    Baca: Produksi beras yang adaptif terhadap perubahan iklim

    Mereka dapat dengan mudah membeli pupuk dan harga obat semprot harga murah seperti dahulu.

    Tidak seperti saat ini, di mana biaya bercocok tanam mahal tidak sebanding dengan hasil panen.

    ‘Harga beras mahal, kami mah tetep aja biayanya tinggi. Tidak merasakan hasilnya,” ungkap Salman menutup perbincangan.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Pemerintah Akan Gandeng China untuk Garap Sawah di Kalteng, Pakar Sebut Pernah Ada Pengalaman Serupa dan Gagal

    Pemerintah Akan Gandeng China untuk Garap Sawah di Kalteng, Pakar Sebut Pernah Ada Pengalaman Serupa dan Gagal

    7cloud.asia – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng China untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah.

    Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI–RRC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4/2024).

    “Kita minta mereka (China) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada, dan mereka bersedia,” ungkap Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu (21/4).

    Luhut menjelaskan, setidaknya terdapat lahan seluas satu juta hektare di Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sawah dengan China secara bertahap.

    Pemerintah pun, katanya, juga berencana menggandeng mitra lokal setempat dalam proyek ini.

    “Dan off taker-nya nanti adalah Bulog. Kita berharap enam bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut disitu,” jelasnya.

    Baca Juga: Soal Kenaikan Harga Beras, Pengamat Sebut Ada Kebijakan yang Tak Adil untuk Petani

    Ia berharap alih teknologi dari Negeri Tirai Bambu tersebut bisa berhasil dengan baik. Pasalnya Indonesia selama ini masih saja mengimpor beras dari negeri tetangga hingga jutaan ton setiap tahunnya.

    Luhut meyakini, jika proyek ini berhasil, maka Indonesia pun akan mencapai swasembada beras di masa depan.

    Jadi kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan. Kita sebenarnya minta (produktivitasnya) 4-5 ton per hektare.

    “Kalau kita punya (lahan) Pulang Pisang, di Kalteng itu 400 ribu hektare, itu hampir dua juta ton (hasilnya).Jadi sudah selesai masalah ketahanan pangan kita untuk beras. Kita menjadi lumbung pangan yang harusnya demikian,” tegasnya.

    Khudori, seorang pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), berpendapat bahwa mengadopsi teknologi pertanian dari negara lain adalah langkah yang sah.

    Namun, ia berpendapat pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi tersebut sesuai dan dapat diaplikasikan dengan baik di dalam negeri.

    Baca Juga: DPR Sayangkan Bulog yang Gelontorkan Beras Impor ke Sumbawa Saat Petani Panen Raya

    “Mengintroduksi sistem usaha tani, seperti menghadirkan benih dari negara lain, termasuk dari China, tidak selalu jadi solusi baik, cespleng, dan langsung applicable. Pasti membutuhkan adaptasi.

    Baik adaptasi iklim/cuaca, sifat tanah, dan hama penyakit. Proses adaptasi bisa lama bisa pendek. Dan tak selalu berhasil. Bisa juga mengalami kegagalan,” ungkapnya kepada VOA melalui pesan tertulis.

    Menurutnya, sebelum melaksanakan kerja sama ini, pemerintah perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan para pakar pertanian nasional untuk mengurangi risiko kegagalan.

    Khudori juga menyoroti bahwa China memiliki empat musim, sehingga perbedaan ini pasti akan memengaruhi penerapan teknologi pertanian dari negara tersebut di Indonesia.

    “Ahli di China bisa saja jagoan dalam pertanaman padi di sana, tapi ketika teknologi serupa diterapkan di Indonesia belum tentu berhasil. Hal ini mesti disadari para pengambil kebijakan,” tuturnya.

    Indonesia, kata Khudori, juga pernah melakukan kerja sama transfer teknologi pertanian dengan China yang dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2007, yaitu dengan membagikan benih padi hibrida dari China kepada petani.

    Baca Juga: Dongkrak Produksi Beras, Komisi IV DPR Desak Alokasi Pupuk Bersubsidi Dikembalikan Jadi 9,55 Juta Ton

    Belakangan diketahui, setelah benih padi hibrida yang diimpor dan dibagikan sebagai bagian dari bantuan benih kepada petani, hasilnya tidak menggembirakan. Di beberapa tempat padi hibrida yang ditanam petani terserang penyakit.

    “Ini menandakan, tidak mudah mengintroduksi sistem usaha tani, benih salah satunya. Pasti butuh inovasi tambahan. Inovasi ketahanan penyakit misalnya,” jelasnya.

    Khudori menjelaskan bahwa sebenarnya ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pertanian padi nasional. Salah satunya adalah biaya usaha tani yang tinggi, terutama biaya sewa lahan dan upah tenaga kerja.

    “Dua pos itu sekitar 75-80 persen dari total produksi biaya usaha tani. Ini yang membuat harga padi/beras Indonesia mahal dan tak kompetitif dengan Thailand atau Vietnam,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Khudori menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk membangun ekosistem yang mendukung pengembangan benih secara optimal.

    Salah satu langkahnya adalah dengan menetapkan harga yang wajar bagi petani karena benih yang berkualitas tentu akan memiliki harga yang tinggi.

    Kalau penetapan harganya tidak rasional seperti sekarang, yang terjadi adalah benih yang tak terjamin alias ‘abal-abal’. Petani dirugikan.

    Baca Juga: Musim Tanam Tiba, Petani Dipersulit Membeli Pupuk

    “Di luar itu, inisiatif para pengembang benih (breeder) padi lokal yang merakit benih padi yang tahan genangan 21 hari dengan survival rate 90 persen atau benih dengan kelebihan-kelebihan lain adalah penting dan jauh lebih berguna. Karena benih ini memang dirakit untuk menjawab masalah yang ada dan riil di masyarakat petani,” jelasnya.

    Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Wiyono mempertanyakan teknologi apa yang akan dibawa oleh China.

    Menurutnya, alih teknologi dalam bidang apapun lumrah terjadi. Yang terpenting menurutnya adalah teknologi yang digunakan harus tepat guna dan bisa diadaptasikan dengan baik di Indonesia.

    “Bagi saya adalah semuanya itu harus berdasarkan science-based policy. Jadi policy untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan itu harus berdasarkan science. Kalau tidak ada basic science dan evidence based-nya itu akan tidak menjamin keberhasilan dan keberlanjutan,” ungkapnya kepada VOA.

    Menurut Suryo, sampai saat ini, telah ada berbagai teknologi pertanian padi yang dikembangkan oleh para ahli di bidang pertanian nasional, termasuk di IPB. Menurutnya, hasilnya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi pangan nasional.

    “Misalnya, kita IPB panen di Subang di kawasan 350 hektare produksinya 9,7 ton atau peningkatan produktivitasnya 32 persen. Dan kita juga punya rintisan untuk membuat padi gogo, kita sudah menanam di 30 hektare di Pati, Blora, Bojonegoro, dan lain-lain yang itu sudah menjadi potensi untuk memproduksi beras,” jelasnya

    “Jadi, saling belajar itu perlu, kita tetap harus melihat keunggulan China, apa keunggulan Indonesia, dan lain-lain. Tetapi saya pikir kita juga tidak perlu menganggap bahwa satu negara atau kalau yang dari China itu selalu lebih unggul,” pungkasnya. 

    Sumber:VOAIndonesia

  • Aktivis Lingkungan Papua Desak Proyek Cetak Sejuta Hektare Sawah di Merauke Dihentikan

    Aktivis Lingkungan Papua Desak Proyek Cetak Sejuta Hektare Sawah di Merauke Dihentikan

    7cloud.asia – Upaya pemerintah membangun food estate lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang pertanian  Cetak Sejuta Hektare Sawah di Merauke, Papua Selatan, menuai kritik karena dinilai merusak lingkungan setempat.

    Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat, lahan seluas 13.540 hektare dari proyek ini berada pada kawasan hutan adat dan terdapat lokasi dengan nilai konservasi tinggi.

    Perwakilan pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, menyatakan, tanah mereka telah telah digusur.

    “Proyek ini melanggar hak hidup, hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup sebagaimana terkandung dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Free Prior Informed Consent,” kata Franky Samperante, Direktur PUSAKA dikutip VOA Indonesia.

    Prinsip FPIC adalah ketentuan, bahwa sebelum sebuah proyek dimulai, masyarakat harus diberikan dan mendapat informasi proyek pembangunan yang akan berlangsung di wilayah adat mereka, serta diberikan kebebasan berunding dan membuat keputusan, apakah menerima atau menolak proyek tersebut.

    “Hal ini tidak dilakukan pemerintah, pengembang proyek dan perusahaan,” tambah Franky.

    Baca: Meski dikritik tajam, pemerintah tetap lanjutkan proyek food estate

    PUSAKA juga menduga, proyek PSN Merauke cetak sawah baru satu juta hektar dan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan ini belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.

    “Masyarakat terdampak langsung, maupun organisasi lingkungan hidup tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan,” papar Franky.

    Desakan LBH Papua
    Sementara itu, secara terpisah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengritik proyek tersebut.

    “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, beserta 10 perusahaan pengemban Proyek Strategis Nasional di Merauke, kami minta segera menghentikan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa dan Cagar Alam yang dilindungi, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Papua dan Kabupaten Merauke,” kata Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay dalam pernyataan resminya.

    Dia mengingatkan, perlindungan Taman Nasional, Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam di Merauke, telah dilindungi oleh Menteri Kehutanan, jauh sebelum adanya Proyek MIFFE 2009 maupun PSN Pengembangan Tebu, Bioetanol dan Padi tahun 2023.

    Baca: Food estate Keerom difokuskan untuk tanam jagung

    LBH Papua mencatat, setidaknya ada tujuh keputusan menteri yang menjamin perlindungan kawasan ini. Begitupun pemerintah daerah Papua dan kabupaten Merauke, turut mengeluarkan aturan hukum yang memberikan perlindungan.

    PSN di Merauke sendiri berkonsentrasi pada pengembangan produksi pangan. Pemerintah setuju memberikan hak kepada 10 perusahaan dengan luas lahan lebih setengah juta hektar.

    Sayangnya, menurut LBH Papua, seluruh wilayah beroperasinya 10 perusahaan pengemban PSN di Merauke tersebut, jelas masuk dalam dalam wilayah Taman Nasional, Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam.

    “Sehingga jelas-jelas menunjukan, bahwa pengembangan PSN Tebu, Bioetanol dan Padi di Kabupaten Merauke akan menghancurkan eksistensi Taman Nasional, Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam di Kabupaten Merauke,” jelas Gobay.

    LBH Papua bertindak selaku selaku kuasa hukum Marga Kwipalo, Gebze dan Moiwend meminta kepada presiden agar menghentikan PSN di Merauke ini.

    Baca: Kegagalan food estate bayangi pemerintahan Prabowo

    Tuntutan juga disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah propinsi Papua Selatan dan kabupaten Merauke, serta perusahaan pengemban PSN.

    Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan diawali pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024.

    Surat tersebut berisi persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Persetujuan diberikan, dalam rangka pertahanan dan keamanan, atas nama Kementerian Pertahanan RI.

    Luasnya mencapai 13.540 hektar, di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, untuk mencetak 1 juta hektar sawah.

    Sumber:VOAIndonesia

  • Jakarta Punya Sawah Abadi, Simak Lokasinya di Sini

    Jakarta Punya Sawah Abadi, Simak Lokasinya di Sini

    7cloud.asia – Bertani padi di Jakarta? Mungkin Anda berpikir tidak mungkin dilakukan. Tetapi ternyata itu bisa dilakukan.

    Jakarta memiliki sejumlah lahan sawah yang tersebar di berbagai titik. Pada 2022, luas lahan sawah baku di Jakarta secara keseluruhan mencapai sekitar 414 hektare, meskipun jumlah ini terus berkurang seiring waktu.

    Jakarta Utara memiliki area sawah terluas, yaitu sekitar 341 hektar, yang tersebar di kecamatan seperti Cilincing (area Rorotan). Beberapa hektare di antaranya merupakan sawah abadi yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

    Sedangkan di Jakarta Barat terdapat sekitar 45 hektare sawah, yang terletak di Kecamatan Kalideres dan Kembangan.

    Sementara Jakarta Timur memiliki sekitar 28 hektare sawah yang tersebar di tiga lokasi, yaitu Kebun Bibit Ujung Menteng, Sawah Abadi Ujung Menteng, dan kawasan pertanian di Halim Perdanakusuma.

    Baca: Ketimbang cetak sawah baru, pemerintah didorong optimalkan lahan yang sudah ada

    Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hendra Junianto mengatakan, keberadaan sawah di tengah ibu kota menjadi bukti nyata bahwa produksi pangan lokal tetap dapat berjalan.

    Sawah Abadi ini di Jakarta ini merupakan aset berharga yang harus dijaga untuk melindungi lahan produktif dari alih fungsi.

    “Keberhasilannya menunjukkan bahwa inovasi dan kerja keras dapat meningkatkan hasil panen sekaligus memaksimalkan pemanfaatan lahan guna mendukung target swasembada pangan nasional, khususnya beras,” ungkapnya saat memimpin panen di Ujung Menteng, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2025)

    Sementara itu, Kepala BPS Jakarta Timur, Septiana Tri Setiowati menuturkan, pihaknya bertugas menghitung dan memotret kondisi pertanian di Jakarta.

    “Hasil catatan kami, pada 2024 dengan luas panen 28 hektare dan panen dua kali dalam setahun, produksi padi khusus Jakarta Timur mencapai 172 ton,” bebernya.

    Baca: Cetak sawah baru bukan solusi menuju ketahanan pangan

    Tri menyebut, proses penghitungan panen dilakukan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA), yaitu metode objektif yang mengintegrasikan data spasial dari citra satelit dan peta lahan dengan data lapangan untuk menentukan luas panen.

    Setelah luas panen diperoleh, angka tersebut dikalikan dengan produktivitas dari survei ubinan untuk menghitung produksi total. Metode ini sudah digunakan selama puluhan tahun.

    “Saya berharap meskipun hasil panen padi belum dapat memenuhi kebutuhan pangan secara keseluruhan, namun keberadaan lahan pertanian ini tetap menjadi bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan di Jakarta,” tandasnya.

    Hari itu sebanyak 9,2 ton gabah berhasil dipanen dari Kebun Bibit di Jalan Tambun Rengas, RT 01/08, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Proses panen dilakukan di lahan seluas sekitar 1,9 hektare.

    Panen dilakukan menggunakan satu unit alat berat otomatis jenis combine harvester atau mesin pemanen padi, sehingga prosesnya lebih cepat dibanding cara manual.

    Baca: Alih fungsi lahan pertanian picu krisis harga pangan

    Hendra mengatakan, panen ini menghasilkan gabah berkualitas unggul. Peningkatan hasil panen, salah satunya didorong oleh penerapan Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) pada benih padi sebelum fase persemaian.

    Menurutnya, PGPR merupakan kelompok bakteri menguntungkan yang mampu melakukan kolonisasi rizosfer atau lapisan tipis tanah di sekitar perakaran hingga berdampak positif pada pertumbuhan tanaman.

    “Sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan pangan dan melestarikan lahan pertanian, alhamdulillah hari ini kita berhasil melakukan panen padi di Kebun Bibit atau Sawah Abadi Ujung Menteng dengan hasil memuaskan, mencapai 9,2 ton,” ujarnya,.

    Hendra menjelaskan, padi yang dipanen adalah varietas Ciherang, salah satu varietas unggul yang digemari petani karena potensi hasilnya tinggi, perawatannya mudah, dan cocok ditanam di lahan irigasi pada musim hujan maupun kemarau. Selain itu, varietas ini dapat tumbuh di dataran rendah hingga 500 mdpl.

    “Panen padi di lokasi ini merupakan kegiatan rutin setiap empat bulan. Padi hasil panen tidak digiling menjadi beras, tetapi dijadikan benih. Benih unggul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kelompok tani yang akan didistribusikan kepada petani di Jakarta,” terangnya.

     

  • Tim UGM Tawarkan Solusi Pertanian di Lahan Kering: Irigasi dengan Sistem Geomembran

    Tim UGM Tawarkan Solusi Pertanian di Lahan Kering: Irigasi dengan Sistem Geomembran

    7cloud.asia – Tim peneliti Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mengembangkan inovasi sistem irigasi sawah tanpa perkolasi atau meresap ke bawah tanah sebagai solusi pertanian berkelanjutan di wilayah dengan keterbatasan air permukaan.

    Sitem irigasi dengan geomembran ini cocok diterapkan di daerah berkarakter lahan kering seperti di Kabupaten Gunungkidul atau daerah lainnya di Indonesia.

    Sistem irigasi ini dirancang dengan memasang lembaran geomembran di bawah zona perakaran tanaman padi untuk meminimalkan kehilangan air di petak sawah akibat perkolasi ke dalam tanah, sehingga pemanfaatan air menjadi sangat efisien.

    Adapun penerapan sistem ini dilakukan dengan cara lahan sawah digali dan dilapisi geomembran, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Ini dilakukan sebelum dilakukan penanaman. Metode ini terbukti efektif menahan air agar tidak meresap ke bawah.

    Ketua Tim Peneliti Prof. Fatchan Nurrochmad, beserta tim peneliti Dr. Rachmad Jayadi, dan Endita Prima Ari Pratiwi, menjelaskan bahwa sistem irigasi ini bekerja dengan mengendalikan pergerakan air di lahan sawah.

    Air tidak dibiarkan meresap ke bawah tanah atau perkolasi, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tanaman melalui proses evapotranspirasi, yang mencakup penguapan atau evaporasi dan pengeluaran air melalui stomata daun atau transpirasi.

    “Sawah tanpa perkolasi ini dirancang agar air dan nutrisi tidak hilang ke bawah tanah tetapi dapat dimanfaatkan oleh padi atau tanaman lain secara optimum artinya kebutuhan air dan nutrisi dapat memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas,” kata Fatchan, Rabu (24/12/2025).

    Baca: Mengenal sistem pertanian regeneratif

    Fatchan menambahkan bahwa kebutuhan konsumtif tanaman padi berada pada kisaran 7 – 8 milimeter air per hari.

    Pada sawah konvensional di wilayah dengan tanah lempung hitam seperti Gunungkidul, sebagian besar air yang diberikan langsung meresap ke bawah permukaan tanah saat musim kemarau.

    Sehingga hal ini menyebabkan kekeringan di zona perakaran dan air tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman.

    “Tanah di sini sebenarnya sangat subur, tetapi saat kering dan diberi air, maka air tersebut akan langsung meresap ke bawah. Inilah yang membuat petani kesulitan bercocok tanam saat musim kemarau,” ujarnya.

    Fatchan menilai kawasan Gunungkidul ini memiliki sejumlah potensi mulai dari tanah yang subur, lahan yang luas, hingga ketersediaan air bawah tanah yang melimpah.

    Berdasarkan hasil pengeboran, kedalaman air tanah di wilayah ini berkisar antara 60 hingga 70 meter, bahkan di beberapa titik mencapai lebih dari 100 meter.

    Idealnya, air untuk pertanian seharusnya berasal dari sumber air permukaan seperti sungai. Namun, kondisi geografis setempat membuat cara pemanfaatan air tersebut sulit diterapkan.

    Oleh karena itu, digunakan air dari sumur bor yang dipompa ke atas dan ditampung di tangki air atau toren untuk dialirkan ke petak sawah melalui pipa pvc yang diatur sesuai kebutuhan.

    Baca: Inovasi peneliti UGM untuk perbaiki lahan pertanian yang rusak

    Kebutuhan investasi awal untuk biaya pembuatan sumur bor, pembelian pompa air, jaringan pipa PVC dan geomembran menjadi tantangan tersendiri bagi petani.

    “Secara teknis ini efektif, tetapi biayanya masih mahal. Karena itu, dukungan pihak lain seperti program CSR sangat dibutuhkan agar sistem ini bisa diterapkan lebih luas”, kata Fatchan.

    Penerapan sistem irigasi ini secara kelompok beberapa petani menjadi salah satu opsi untuk mengatasi masalah biaya.

    Selain inovasi pengelolaan air, sistem budidaya di sawah ini juga menerapkan pola Jajar Legowo 2:1, yaitu dua baris tanaman padi diselingi dengan satu baris kosong.

    Pola ini bertujuan untuk mencegah perebutan nutrisi antar tanaman dengan menyebarkan sumber makanan di beberapa titik.

    Pada akhir musim tanam, atau setelah dilakukan pemanenan, tanah yang ada akan dilakukan pengkayaan lagi dengan pupuk organik, sehingga lahan dapat ditanami kembali pada musim tanam berikutnya.

    Proses pengolahan lahan dilakukan dengan hati-hati agar geomembran tidak rusak.

    “Jeda antara penanaman pertama dan berikutnya sekitar 10 hari s.d. 1 bulan untuk memberikan tanah sawah siap ditanami lagi,” ungkapnya.

    Baca: Jakarta punya sawah abadi seluas ratusan hektare

    Danar, ketua kelompok tani, berharap inovasi ini dapat mendorong petani tradisional beralih ke sistem pertanian yang lebih efisien dan produktif di lahan pekarangan.

    “Harapan kami, ke depan mayoritas petani tradisional bisa beralih ke sawah modern tanpa perkolasi karena sistem ini jauh lebih efektif dan efisien, terutama dalam perawatan dan pengelolaan air,” ujarnya.

    Ia menambahkan, berdasarkan penelitian dari FT UGM dan data resmi BPS Gunungkidul, produktivitas sawah tradisional rata-rata hanya sekitar 0,5 kilogram per meter persegi.

    Sementara itu, sawah tanpa perkolasi mampu menghasilkan 1 hingga 1,1 kilogram per meter persegi, atau lebih dari dua kali lipat.

    “Peningkatan produktivitas ini sangat signifikan. Selain hasil panen yang meningkat, air juga benar-benar dimanfaatkan oleh tanaman karena perkolasi hampir nol. Air hanya hilang lewat penguapan dan transpirasi”, jelasnya.

    Fatchan menuturkan kawasan sawah tanpa perkolasi ini juga dirancang untuk dikembangkan melalui konsep mix farming, dengan mengintegrasikan pertanian padi, peternakan kambing, dan budidaya belut.

    Limbah ternak kambing dapat dimanfaatkan untuk budidaya cacing sebagai bagian dari sistem pertanian terpadu yang berkelanjutan.

    Baca: DPR usulkan anggaran cetak sawah baru dialihkan untuk beli lahan produktif

  • 107,4 Ribu Hektare Sawah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Komisi IV DPR Desak Solusi Konkret untuk Petani Terdampak

    107,4 Ribu Hektare Sawah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Komisi IV DPR Desak Solusi Konkret untuk Petani Terdampak

    7cloud.asia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, lahan sawah yang rusak akibat banjir Sumatera yang melanda tiga provinsi pada November lalu, mencapai 107,4 ribu hektare. 

    “Berdasarkan data per tanggal 13 Januari 2026, sawah yang terdampak bencana di ketiga provinsi mencapai 107,4 ribu hektare yang terdiri atas sawah rusak ringan 56,1 ribu hektare, rusak sedang 22,2 ribu hektare, rusak berat 29,1 ribu hektare,” kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

    Amran menyampaikan, dari total tersebut, areal tanam padi dan jagung yang mengalami gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare.

    Sementara itu, lahan tanaman kopi, kakao, kelapa dalam dan lain-lainnya di luar lahan sawit yang terdampak mencapai 29,3 ribu hektare. Adapun lahan holtikultura yang terdampak, meliputi lahan sayuran, buah, dan tanaman obat mencapai 1.800 hektare.

    “Sedangkan jumlah ternak mati hilang untuk jenis ternak sapi, kerbau, kambing, domba, unggas mencapai lebih 820.000 ekor,” beber Amran.

    Kementerian Pertanian juga mencatat 58 unit rumah potong hewan rusak, 2.300 unit alat dan mesin pertanian hilang,74 unit Balai Penyuluhan Pertanian rusak, 3 bendungan rusak, 152 kilometer irigasi rusak, da 820 jalan produksi rusak akiba bencana tersebut.

    Baca: 49.197 Hektare hutan harus direhabilitasi pasca banjir Sumatera

    Data ini masih bersifat dinamis dan akan diperbarui melalui koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Dinas Lingkungan Pertanian Provinsi di ketiga wilayah terdampak.

    Amran menyebutkan, Kementerian Pertanian menganggarkan Rp 1,49 triliun untuk pemulihan pascabencana.

    Anggota Komisi IV DPR Jamaluddin Idham menilai diperlukan solusi dan perlakuan khusus dalam jangka pendek bagi masyarakat terdampak yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir Sumatera.

    “Saya melihat sendiri dan merasakan betul betapa parahnya kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh,” ujar Jamaluddin

    Ia mengungkapkan, sawah-sawah milik petani tertutup lumpur tebal, sementara tambak ikan dan udang terendam lumpur hingga lebih dari satu meter. Kondisi tersebut membuat lahan pertanian tidak lagi dapat diolah dalam waktu dekat.

    “Kalau kita lihat sawah padi ini sudah seperti lapangan bola, tidak ada lagi harapan petani saat ini setelah banjir ini,” ungkapnya.

    Baca: Penegakan hukum setengah hati terhadap pihak yang memicu banjir Sumatera

    Dia melanjutkan, pemulihan sawah dan tambak yang rusak membutuhkan waktu lama dan tidak bisa dilakukan secara instan.

    Namun di sisi lain, para petani dan petambak tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka.

    “Mereka hari ini punya tanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak, bahkan ada yang sedang kuliah, sementara mata pencaharian mereka dari sawah dan tambak sudah rusak akibat bencana,” ucapnya.

    Legilator dapil Aceh I itu menegaskan, harapan masyarakat Aceh saat ini yakni pemerintah memberikan solusi konkret, baik berupa bantuan sementara, program khusus, maupun skema lain yang dapat meringankan beban petani, pekebun, dan petambak terdampak bencana.

    “Harapan masyarakat Aceh hari ini, apakah ada solusi atau perlakuan khusus dalam jangka pendek bagi petani, perkebun, dan petambak yang terdampak bencana ini, dan seperti apa pola bantuannya,” kata Jamaluddin.

    Ia mendorong agar skema bantuan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait guna memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat Aceh pascabencana.

    Baca: Ketidakjelasan status hukum gelondongan kayu hambat pemulihan