7cloud.asia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, lahan sawah yang rusak akibat banjir Sumatera yang melanda tiga provinsi pada November lalu, mencapai 107,4 ribu hektare.
“Berdasarkan data per tanggal 13 Januari 2026, sawah yang terdampak bencana di ketiga provinsi mencapai 107,4 ribu hektare yang terdiri atas sawah rusak ringan 56,1 ribu hektare, rusak sedang 22,2 ribu hektare, rusak berat 29,1 ribu hektare,” kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Amran menyampaikan, dari total tersebut, areal tanam padi dan jagung yang mengalami gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare.
Sementara itu, lahan tanaman kopi, kakao, kelapa dalam dan lain-lainnya di luar lahan sawit yang terdampak mencapai 29,3 ribu hektare. Adapun lahan holtikultura yang terdampak, meliputi lahan sayuran, buah, dan tanaman obat mencapai 1.800 hektare.
“Sedangkan jumlah ternak mati hilang untuk jenis ternak sapi, kerbau, kambing, domba, unggas mencapai lebih 820.000 ekor,” beber Amran.
Kementerian Pertanian juga mencatat 58 unit rumah potong hewan rusak, 2.300 unit alat dan mesin pertanian hilang,74 unit Balai Penyuluhan Pertanian rusak, 3 bendungan rusak, 152 kilometer irigasi rusak, da 820 jalan produksi rusak akiba bencana tersebut.
Baca: 49.197 Hektare hutan harus direhabilitasi pasca banjir Sumatera
Data ini masih bersifat dinamis dan akan diperbarui melalui koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Dinas Lingkungan Pertanian Provinsi di ketiga wilayah terdampak.
Amran menyebutkan, Kementerian Pertanian menganggarkan Rp 1,49 triliun untuk pemulihan pascabencana.
Anggota Komisi IV DPR Jamaluddin Idham menilai diperlukan solusi dan perlakuan khusus dalam jangka pendek bagi masyarakat terdampak yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir Sumatera.
“Saya melihat sendiri dan merasakan betul betapa parahnya kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh,” ujar Jamaluddin
Ia mengungkapkan, sawah-sawah milik petani tertutup lumpur tebal, sementara tambak ikan dan udang terendam lumpur hingga lebih dari satu meter. Kondisi tersebut membuat lahan pertanian tidak lagi dapat diolah dalam waktu dekat.
“Kalau kita lihat sawah padi ini sudah seperti lapangan bola, tidak ada lagi harapan petani saat ini setelah banjir ini,” ungkapnya.
Baca: Penegakan hukum setengah hati terhadap pihak yang memicu banjir Sumatera
Dia melanjutkan, pemulihan sawah dan tambak yang rusak membutuhkan waktu lama dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Namun di sisi lain, para petani dan petambak tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka.
“Mereka hari ini punya tanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak, bahkan ada yang sedang kuliah, sementara mata pencaharian mereka dari sawah dan tambak sudah rusak akibat bencana,” ucapnya.
Legilator dapil Aceh I itu menegaskan, harapan masyarakat Aceh saat ini yakni pemerintah memberikan solusi konkret, baik berupa bantuan sementara, program khusus, maupun skema lain yang dapat meringankan beban petani, pekebun, dan petambak terdampak bencana.
“Harapan masyarakat Aceh hari ini, apakah ada solusi atau perlakuan khusus dalam jangka pendek bagi petani, perkebun, dan petambak yang terdampak bencana ini, dan seperti apa pola bantuannya,” kata Jamaluddin.
Ia mendorong agar skema bantuan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait guna memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat Aceh pascabencana.
Baca: Ketidakjelasan status hukum gelondongan kayu hambat pemulihan
Leave a Reply