ruangkota

Tag: sekolah swasta

  • Seperti Ini Dampak Penerapan Sistem Zonasi PPDB yang Dirasakan Sekolah Swasta

    Seperti Ini Dampak Penerapan Sistem Zonasi PPDB yang Dirasakan Sekolah Swasta

    7cloud.asia – Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ternyata dinilai tidak adil oleh pengelola sekolah swasta. 

    Penerapan sistem zonasi di PPDB ini mengakibatkan jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah swasta menurun drastis. Kondisi ini antara lain juga disebabkan oleh sikap sekolah negeri yang menerima siswa baru dengan melampaui ketentuan yang ditetapkan. 

    Pekan lalu, puluhan mahasiswa dan perwakilan sekolah swasta menggeruduk Kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat dan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Evaluasi PPDB dan Sistem Zonasi’ dan ‘Evaluasi Plt Kepala Dinas Pendidikan’.

    Baca: Ini alasan pemerintah tetap pertahankan sistem zonasi di PPDB

    Dilansir detik.com, para pengunjuk rasa menduga ada kecurangan selama pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Cimahi. 

    Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kota Cimahi, Ahmad Rofi’i, mengatakan PPDB dan sistem zonasi mesti dievaluasi menyeluruh lantaran ada dugaan kecurangan melibatkan sekolah negeri.

    “Dugaan kecurangan itu sangat jelas, zonasi justru merusak sistem di sekolah swasta karena justru menjadi pemicu timbulnya zonasi titipan,” kata Ahmad kepada wartawan seperti dikutip detik.com. 

    Baca: Banyak kecurangan yang dilakukan, apakah sistem zonasi harus dihapus dari PPDB?

    Kuota rombongan belajar di sekolah negeri melanggar SK Wali Kota Cimahi nomor 420 tentang PPDB. Di situ standar pelayanan minimal (SPM) rombel sudah ditentukan namun faktanya justru melebihi standar.

    “Sekolah negeri ini diduga mark up siswa per rombel antara 1 sampai 3 orang. Mereka juga menambah kelas bayangan, demi memfasilitasi siswa titipan itu,” ucap Ahmad.

    Dampaknya tentu dirasakan oleh sekolah swasta yang peminatnya menurun setiap tahunnya. Tahun ini, hanya ada 1.600-an siswa lulusan SD yang masuk ke 32 sekolah swasta di Kota Cimahi.

    Baca: Seperti ini masukan Komisi X DPR terkait sistem zonasi dalam pendidikan

    “Total 8.000 lulusan SD, hanya 1.600 yang ke swasta. Tahun lalu ada sekitar 1960-an siswa, jadi yang ke negeri itu sekitar 6.000 ribuan siswa. Artinya sekolah negeri ini sangat gemuk,” kata Ahmad.

    Sistem zonasi di PPDB, kata Ahmad, justru melahirkan potensi kecurangan yang dilakukan pihak sekolah dan orangtua siswa. Mereka bakal mencari celah agar anaknya bisa masuk sekolah negeri.

    Ahmad meminta agar Pemerintah Kota Cimahi bisa menelusuri dan menindaklanjuti dugaan kecurangan PPDB tahun 2023.

    Baca: Pemprov Jawa Tengah intens hapus pungli di lingkungan sekolah

    Seperti diinfokan sebanyak 4.791 siswa di Jawa Barat dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB 2023 yang dilakukan dengan menerapkan sistem zonasi. Hal itu dikarenakan para peserta tersebut berbuat curang dengan mengelabui data persyaratan.

    Sorotan pihak sekolah swasta terhadap penerapan sistem zonasi di PPDB juga terjadi di Nsa Tenggara Timur atau NTT.

    Dilansir katongntt.com, dari 43 sekolah swasta di Kupang, NTT yang terdata, setidaknya ada 22 SMA Swasta yang murid barunya tak mencapai jumlah minimum rombongan belajar (rombel) di PPDB 2023 ini.

    Baca: Mendobrak mitos, sekolah vokasi kini bukan lagi pilihan kedua

    Ketua umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) NTT, Winston Rondo Winston menjelaskan, keadaan ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.

    “Beberapa sekolah swasta bahkan menuju kepunahan karena dari tahun ke tahun selalu berkurang muridnya,” ujarnya sebagaimana dikutip katongntt.com.

    Menurut Winston, hal ini bisa terjadi karena imbas dari lemahnya kebijakan dinas pendidikan dalam mengontrol proses penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah negeri.

    Baca: Baca ini sebelum memutuskan memasukkan anak ke homeschooling

    Pemerintah, menurutnya, cenderung lebih fokus pada sekolah negeri dan acuh pada eksistensi sekolah swasta.

    Winston menyebut, pemerintah gagal sebagai regulator untuk mengatur arena kompetisi yang sehat antar sekolah negeri dengan sekolah swasta.

    Berdasar pada keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Nomor 421/523/Pk2.2/2023, jumlah rombel pada SMA/SMK Negeri sebanyak 213 rombel yang bisa menampung 7.090 calon peserta didik baru.

    Baca: Pembelajaran berpusat pada siswa belum tentu bisa diterapkan di semua tingkatan

    Untuk jumlah rombel pada SMA/SMK Swasta sebanyak 157 rombel dengan kuota murid mencapai 5.526 orang.

    Satu rombel diisi minimum 15 orang dan maksimal 36 orang.

    “Temuan menarik kami di dinas, ternyata alumni dari 60 SMP Negeri di kota Kupang tahun ini sebanyak 6.917 siswa. Dari kuota yang ada, sekolah negeri bisa ambil semua,” kata Winston.

    Hal ini membuat kesempatan sekolah swasta untuk menjaring murid kian menipis. BMPS meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan yang ada untuk memberi peluang yang seimbang antara sekolah negeri dengan swasta.

    Baca: Ini sebabnya sekolah montessori makin diminati

     

  • Komisi X DPR Apresiasi Sekolah Swasta Gratis di Kota Tangerang

    Komisi X DPR Apresiasi Sekolah Swasta Gratis di Kota Tangerang

    7cloud.asia – Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.

    Salah satunya adalah dengan menambah bangunan sekolah baru untuk menyelesaikan permasalahan daya tampung sekolah negeri di Tangerang yang saat ini jumlahnya masih terbatas.

    Langkah pemerintah Kota Tangerang ini mendapatkan apresisai Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, seperti dilansir Parlementaria

    “Penambahan bangunan sekolah baru karena kekurangan. Tentunya kami mendukung upaya Pemkot. Namun dengan penambahan tersebut jangan sampai memberangus sekolah swasta,“ ujar Abdul Fikri usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Kota Tangerang, Banten, Jumat (14/6/2024).

    Namun, tambahnya, Pemkot Tangerang sudah sangat bijaksana, karena sekolah swasta juga ditumbuhkan dengan mendapat bantuan sekolah swasta gratis.

    Baca Juga: Sekolah Alam Pacitan Masuk 10 Besar Aksi Lingkungan Terbaik Dunia, Ini Metode yang Diterapkan

    Saat ini, Pemerintah Kota Tangerang memiliki 146 sekolah gratis ditingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

    Adapun sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang tidak memungut biaya operasional seperti SPP, uang pangkal, uang bangunan, uang pendaftaran, uang ujian, dan uang praktik.

    Politisi Fraksi PKS itu juga menilai langkah tepat PJ Wali Kota Tangerang dalam menghadapi permasalahan guru honorer yang ada di sekolah swasta.

    Hal itu menyusul adanya rekrutmen ASN PPPK dengan tidak dikembalikan ke sekolah swasta namun diangkat supaya menjadi ASN yang mengajar di sekolah negeri.

    Diketahui, dari sekitar 6 ribu guru honorer, sudah diangkat menjadi tenaga ASN PPPK sebanyak 5 ribu guru honorer. Sedangkan sisanya masih diupayakan untuk terus diangkat.

    Baca Juga: Wujudkan Sekolah dan Kurikulum Hijau, UNESCO Luncurkan Pedoman Menghijaukan Sekolah

    Karena ternyata honorer itu kan guru yang ada di sekolah negeri. Ternyata begitu ada rekrutmen 1 juta ASN PPPK itu malah yang honorer tersingkir (tidak boleh lagi mengajar) dari sekolah swasta.

    “Nah untung tadi Pj Wali Kota menyampaikan bahwa ada solusiny, mereka bukan dikembalikan ke swasta lagi tapi sisanya itu dicarikan jalan keluar,” tegasnya.

    Terkait dengan wacana sekolah gratis pemerintah, ia menilai Pemerintah harus menganalisis kembali anggaran pendidikan.

    Hal itu karena saat ini dari 20 persen anggaran pendidikan sebagai mandatori dari APBN, hanya 15 persen yang diterima oleh Kemenristekdikti.

    Hal itu, tambah Abdul Fikri, dirasa kurang optimal untuk membuat sekolah gratis dan wajib belajar 13 tahun.

    Ia menilai, postur anggaran pendidikan dengan hanya 15 persen dari 20 persen anggaran pendidikan, memang tidak optimal.

    Baca Juga: Atasi Penyaluran Kartu Jakarta Pintar Tidak Tepat Sasaran, Komisi E DPRD Jakarta Desak Sekolah Gratis Segera Direalisasikan

    Kita akan banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa kalau 13 tahun untuk wajib belajar berarti semua warga negara wajib diberi kesempatan, kalau wajib dan tidak melaksanakan kan salah.

    ”Jadi jangan nanti kita mewajibkan tapi karena mereka nanti tidak mampu membayar lantas tidak sekolah,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu juga mengapresiasi Pemkot Tangerang terkait perhatian yang luar biasa terhadap guru-guru dan tenaga pendidik lainnya.

    Dalam kesempatan itu, Fikri mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah Kota Tangerang bahwa Pendidikan itu kan core-nya ada di kurikulum.

    Ia menegaskan, kurikulum bisa jalan atau tidak tergantung pada para guru. Gurunya di sini, ujarnya, mendapat perhatian yang luar biasa supaya menjadi ASN.

    Baca Juga: Ada Sekolah Yang Belum Siap Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar, Ini Solusi yang Ditawarkan DPR

    ”Nah, pendidikan ini kan tidak hanya negeri saja, ada pula swasta. Sehingga, bagaimana intervensi pemerintah Kota Tangerang kepada sekolah-sekolah swasta, ini juga kita perlu mendapatkan eksplorasi pengalaman dari kota Tangerang untuk diduplikasi di kota-kota yang memungkinkan di seluruh Indonesia,” tutupnya.

  • DPRD DKI Jakarta Minta Bebas Biaya di Sekolah Swasta Bisa Direalisasikan pada 2025

    DPRD DKI Jakarta Minta Bebas Biaya di Sekolah Swasta Bisa Direalisasikan pada 2025


    7cloud.asia – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk mengimplementasikan sekolah gratis bagi siswa di sekolah swasta pada 2025.

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/8/2024), mengatakan pihaknya menyoroti ketimpangan akses pendidikan yang terjadi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

    Menurut dia, peserta didik di sekolah negeri mendapatkan pendidikan gratis, sedangkan yang di sekolah swasta harus membayar.

    Dia menyebut sekitar 50 persen peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi, padahal sekolah negeri di Jakarta tidak memungut biaya alias gratis.

    Sebaliknya, banyak siswa di sekolah swasta di Jakarta justru datang dari kalangan keluarga kurang mampu, tetapi mereka harus membayar biaya sekolah.

    Baca Juga: DPD AMAN Bangun Sekolah Adat untuk Lestarikan Budaya Suku Rejang

    “Fakta hari ini juga siswa-siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang tidak gratis tersebut, khususnya yang tingkat (grade) 1, 2 dan 3, mereka 100 persen berasal dari keluarga kurang mampu dan harus membayar sekolah,” katanya.

    Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu menilai program ini bukan hanya sebuah usulan, tetapi sudah menjadi tuntutan wajib yang harus diwujudkan.

    “Jika program sekolah gratis ini bisa terealisasi pada 2025, banyak masalah yang bisa kita atasi. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta,” ucapnya.

    Basri juga menyoroti kasus-kasus di mana anak-anak terpaksa dipulangkan atau ijazah mereka ditahan karena orang tua mereka tidak mampu melunasi tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah swasta.

    Baca Juga: Seribuan Murid SD di Makassar Terpaksa ‘Dirumahkan’ karena Gedung Sekolah Mereka Disegel Pemilik Lahan

    Dengan adanya program sekolah gratis di sekolah swasta ini, diharapkan kasus-kasus semacam ini tidak akan terjadi lagi.

    Selain itu, Basri mencatat bahwa program sekolah gratis ini sudah berhasil diwujudkan di beberapa daerah lain di Indonesia.

    Dia pun mengajak Pemprov DKI segera mempersiapkan anggaran melalui perubahan APBD 2024 agar program ini dapat dilaksanakan pada 2025.

    “Untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, pendidikan adalah kuncinya. Program sekolah gratis ini adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.

    Baca Juga: Jumlah Sekolah Negeri Terbatas, DPR: Bangun Jembatan dan Jalan Saja Bisa

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mengkaji usulan sekolah gratis untuk warga guna mengurangi potensi angka putus sekolah.

    “Sedang dalam proses kajian. Mudah-mudahan akhir tahun (rampung kajiannya),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Juli lalu.

    Pembahasan terkait sekolah gratis sebelumnya disampaikan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

    Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan dengan program sekolah gratis, maka anak-anak Jakarta bisa menuntaskan pendidikan 12 tahun, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), tanpa beban biaya.

    Sumber:Antaranews.com

  • Pengalihan Guru PPPK ke Sekolah Negeri Akibatkan Kekosongan di Sekolah Swasta

    Pengalihan Guru PPPK ke Sekolah Negeri Akibatkan Kekosongan di Sekolah Swasta

    7cloud.asia – Pengalihan guru PPPK Swasta ke sekolah negeri terus berlanjut sehingga menyebabkan banyak sekolah swasta yang akhirnya kehilangan guru-guru berpengalaman.

    Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah meminta Kemendikbudristek untuk segera mencari solusi atas masalah ini sehingga tidak terjadi diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

    Banyak guru-guru di sekolah swasta yang sudah mengajar puluhan tahun, sudah bagus, tapi tiba-tiba sekarang diambil ke sekolah negeri.

    ”Terus anak-anak yang di sekolah swasta siapa yang mau ngajar? bagaimana pemerintah pusat untuk ambil satu kebijakan ketika guru-guru swasrai itu sudah diangkat menjadi P3K biarkanlah mereka di sekolah asal,” jelas Anita Jacoba Gah usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik bidang Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/8/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki juga melihat masih ada celah untuk bisa tetap membiarkan Guru PPPK untuk tetap bisa mengajar di sekolah swasta, walaupun peraturan mengenai PPPK telah diatur oleh Undang-Undang ASN.

    “Kita sudah ngomong kepada mas menteri, kepada dirjen, untuk dicari jalan keluar ya. Jangan hanya kalau ditanya ‘kita ini terkunci oleh undang-undang ASN’,” jelas Zainuddin.

    Zainuddin meminta pemerintah mencari informasi atau langkah-langkah terobosan yang saya kira masih bisa dilakukan yaitu dengan (penerbitan SK) menempatkan guru PPPK di sekolah swasta.

    Baca: Ada belasan ribu guru honorer yang belum diangkat jadi PPPK

    ”Jadi ASN yang menjalankan tugas negara meskipun tugasnya itu berada di swasta,” imbuhnya.

    Anita berharap pemerintah daerah lain bisa mencontoh Pemprov Jatim dalam memberikan pendanaan bagi sekolah swasta menggunakan APBDnya.

    “Apresiasi saya untuk Jawa Timur bahwa keren banget pemerintah daerahnya peduli terhadap pendidikan dan sampai ada BPOPP itu. Ini menjadi contoh yang baik untuk daerah-daerah lain bahwa sudah siap enggak APBD-nya diberikan ke dana pendidikan. Walaupun secara undang-undang kan sudah dibilang harus 20 pwrsen APBD itu harus diberikan kepada pendidikan,” tutup Anita.

    Apresiasi penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjang biaya operasional maupun nonoperasional sekolah swasta di Jawa Timur juga disampaikan Zainuddin.

    Jawa Timur, ujarnya, sudah menyiapkan BPOPP untuk sekolah swasta, yang notabene (sekolah negeri) di Jawa Timur baru bisa mengakses 37 persen anak-anak usia sekolah SD-SMP-SMA.

    ”Artinya, sekitar 63 persen itu berada di swasta. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur memberikan BPOP itu juga cukup bagus,” ujarnya.

    Baca: Miris, ada guru honorer yang diupah Rp 300.000 sebulan

    Politisi PAN ini mengungkapkan bahwa perlu dilakukan perhitungan lagi mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk operasional sekolah swasta, agar sekolah swasta tidak merasa ada diskriminasi anggaran dalam mengelola pendidikan.

    “Ini harus diamati, apakah sudah cukup (bantuan pendidikan) dengan BBOPP itu tadi,” tambah Zainuddin.

    Ia menegaskan, sasaran dari program ini adalah mereka yang tidak belajar di sekolah swasta itu yang mendapatkan bantuan.

    Juga bagaimana agar manajemen pendidikan sekolah-sekolah swasta itu secara keseluruhan itu bisa berkembang. Ini yang perlu dipikirkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk itu.

    Dari hasil kunjungan kerja spesfik ini, nantinya Komisi X DPR akan memperjuangkan guru PPPK untuk tetap bisa mengajar di sekolah swasta, dengan melakukan rapat-rapat dengan pemerintah pusat dan para mitra kerja mereka.

  • Penerapan Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Akan Diujicobakan Tahun 2025

    Penerapan Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Akan Diujicobakan Tahun 2025

    7cloud.asia – Penerapan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta di Jakarta akan mulai diuji-cobakan tahun ini.

    Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyampaikan program ini ditujukan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, dengan menempatkan mereka di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI.

    Dilansir di beritajakarta.id, sekolah negeri yang ada di Jakarta hanya mampu menyerap sekitar 40 hingga 60 persen siswa. Sisanya harus ditampung di sekolah swasta.

    “Karena itu, pelibatan sekolah swasta menjadi alternatif solusi, apalagi secara keseluruhan jumlah sekolah swasta dan negeri sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan siswa di Jakarta,” ujar Justin, Rabu (9/7/2025).

    Baca: Anggaran program sekolah swasta gratis di Jakarta

    Ia menjelaskan, skema uji coba sekolah swasta gratis akan dilakukan dengan sistem kuota bangku di masing-masing sekolah swasta.

    “Misalnya, satu sekolah swasta memiliki 500 bangku, maka mungkin akan disiapkan 20 bangku terlebih dahulu untuk uji coba. Karena ini menyangkut sistem pembayaran dari Pemprov, pelaksanaannya tentu tidak bisa langsung berjalan mulus,” katanya.

    Justin menekankan, skema kuota ini dirancang agar tidak mengganggu sistem keuangan sekolah.

    “Jadi, untuk tahap awal hanya beberapa bangku yang disiapkan, sebagai bagian dari uji coba. Jika program ini berjalan dengan baik, ke depannya jumlah bangku bisa ditambah secara bertahap,” tuturnya.

    Terkait payung hukum, Justin menyebut saat ini pelaksanaan uji coba masih mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub), sambil menunggu revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas oleh DPR.

    Baca: DPRD DKI Jakarta siapkan payung hukum program sekolah swasta gratis

    Anak-anak yang tidak lolos SPMB, terutama yang memiliki nilai sama, akan diprioritaskan berdasarkan domisili. Jika jarak rumah ke sekolah sama, barulah dilihat dari faktor usia.

    ”Jadi tetap ada kualifikasi untuk siswa penerima program sekolah swasta gratis,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan bahwa rencana 40 sekolah swasta akan menampung 14.905 peserta didik.

    Adapun, total anggaran yang dibutuhkan untuk program sekolah swasta gratis yang rencananya dimulai pada Juli 2025 diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun.

    Dilansir Antaranews.com, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan segera mengundang 40 sekolah swasta yang terdaftar dalam program sekolah gratis untuk menjelaskan terkait mekanisme sekolah gratis di Jakarta.

  • DKI Jakarta Bebaskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sekolah Swasta

    DKI Jakarta Bebaskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sekolah Swasta

    7cloud.asia – Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 tentang pembebasan PBB-P2 sebesar 100 persen bagi seluruh sekolah swasta di Jakarta mulai tahun depan.

    Kebijakan ini bertujuan meringankan beban operasional sekolah sekaligus merespons keluhan pengelola pendidikan swasta terkait tingginya beban pajak.

    Dengan penghapusan kewajiban PBB-P2 tersebut, anggaran sekolah diharapkan dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan bagi warga Jakarta.

    Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki mendukung langkah Pemprov DKI menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi sekolah swasta jenjang SD, SMP, dan SMA di Jakarta mulai tahun depan.

    Baca: Insentif guru honorer naik Rp100.000 mulai tahun depan

    Subki menilai, fasilitas pendidikan dan kesehatan memiliki peran strategis bagi masyarakat, sehingga sudah selayaknya tidak dibebani pajak.

    “Kami sangat mendukung. Fasilitas pendidikan dan kesehatan sebaiknya memang tidak dipungut PBB,” ujarnya, Minggu (28/12/2025).

    Ia menambahkan, masih banyak objek pajak lain yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah. Sebab itu, pembebasan PBB bagi sekolah swasta dinilai sebagai kebijakan yang tepat.

    “Masih banyak objek pajak lain yang bisa dikenakan PBB. Kalau yang seperti ini digratiskan, saya mendukung. Insya Allah, luar biasa,” ucap Subki.

    Baca: Program MBG korbankan kesejahteraan guru honorer

    Lebih lanjut, Subki berharap, kebijakan tersebut dapat membantu sekolah swasta dalam menjaga keberlangsungan operasionalnya.

    Dengan dihapuskannya kewajiban PBB-P2, sekolah dinilai memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk mengembangkan layanan pendidikan.

    “Kalau PBB digratiskan, tentu pihak sekolah lebih diuntungkan. Mudah-mudahan ini juga tidak mengganggu cash flow pemerintah. Insya Allah tidak seberapa, karena masih banyak potensi pajak lainnya,” katanya.

    Menurutnya, pembebasan pajak bagi sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya akan menciptakan iklim yang lebih baik serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Jakarta.

  • Pemprov DKI Jakarta Bakal Tambah Sekolah Swasta Gratis, Total Jadi 103 Sekolah

    Pemprov DKI Jakarta Bakal Tambah Sekolah Swasta Gratis, Total Jadi 103 Sekolah

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi warganya.

    Hal ini ditunjukkan dengan rencana penambahan jumlah sekolah swasta yang menjalankan program pendidikan gratis di ibu kota.

    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana menyampaikan, akan menambah 63 sekolah swasta untuk program pendidikan gratis. Sebelumnya, program ini telah berjalan di 40 sekolah pada 2025.

    “63 (sekolah) kita akan tambah, sekarang ini kan 2026 jadi 103 jumlahnya. Kan yang 40 yang awal. Kalau yang 40 itu sudah tahun 2025,” ujar Nahdiana, di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

    Baca: DKI Jakarta siapkan payung hukum program sekolah gratis

    Dengan rencana penambahan ini, maka total terdapat 103 sekolah swasta yang akan menjalankan program pendidikan gratis bagi siswa Jakarta pada Juli 2026.

    “Jadi 103 (sekolah swasta yang menjalankan program pendidikan gratis) ini akan mulai di Juli 2026,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, peran penting pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk memprioritaskan sektor pendidikan bagi anak-anak Jakarta melalui berbagai program bantuan yang disiapkan, seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.

    “Bahwa kata kunci dalam keluarga kalau ingin ada perubahan, maka yang paling utama adalah pendidikan. Sekali lagi, pendidikan,” ucap Pramono.

    Baca: Implementasi Keputusan MK soal pendidikan dasar gratis hadapi kendala