Komisi X DPR Apresiasi Sekolah Swasta Gratis di Kota Tangerang

7cloud.asia – Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.

Salah satunya adalah dengan menambah bangunan sekolah baru untuk menyelesaikan permasalahan daya tampung sekolah negeri di Tangerang yang saat ini jumlahnya masih terbatas.

Langkah pemerintah Kota Tangerang ini mendapatkan apresisai Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, seperti dilansir Parlementaria

“Penambahan bangunan sekolah baru karena kekurangan. Tentunya kami mendukung upaya Pemkot. Namun dengan penambahan tersebut jangan sampai memberangus sekolah swasta,“ ujar Abdul Fikri usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Kota Tangerang, Banten, Jumat (14/6/2024).

Namun, tambahnya, Pemkot Tangerang sudah sangat bijaksana, karena sekolah swasta juga ditumbuhkan dengan mendapat bantuan sekolah swasta gratis.

Baca Juga: Sekolah Alam Pacitan Masuk 10 Besar Aksi Lingkungan Terbaik Dunia, Ini Metode yang Diterapkan

Saat ini, Pemerintah Kota Tangerang memiliki 146 sekolah gratis ditingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Adapun sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang tidak memungut biaya operasional seperti SPP, uang pangkal, uang bangunan, uang pendaftaran, uang ujian, dan uang praktik.

Politisi Fraksi PKS itu juga menilai langkah tepat PJ Wali Kota Tangerang dalam menghadapi permasalahan guru honorer yang ada di sekolah swasta.

Hal itu menyusul adanya rekrutmen ASN PPPK dengan tidak dikembalikan ke sekolah swasta namun diangkat supaya menjadi ASN yang mengajar di sekolah negeri.

Diketahui, dari sekitar 6 ribu guru honorer, sudah diangkat menjadi tenaga ASN PPPK sebanyak 5 ribu guru honorer. Sedangkan sisanya masih diupayakan untuk terus diangkat.

Baca Juga: Wujudkan Sekolah dan Kurikulum Hijau, UNESCO Luncurkan Pedoman Menghijaukan Sekolah

Karena ternyata honorer itu kan guru yang ada di sekolah negeri. Ternyata begitu ada rekrutmen 1 juta ASN PPPK itu malah yang honorer tersingkir (tidak boleh lagi mengajar) dari sekolah swasta.

“Nah untung tadi Pj Wali Kota menyampaikan bahwa ada solusiny, mereka bukan dikembalikan ke swasta lagi tapi sisanya itu dicarikan jalan keluar,” tegasnya.

Terkait dengan wacana sekolah gratis pemerintah, ia menilai Pemerintah harus menganalisis kembali anggaran pendidikan.

Hal itu karena saat ini dari 20 persen anggaran pendidikan sebagai mandatori dari APBN, hanya 15 persen yang diterima oleh Kemenristekdikti.

Hal itu, tambah Abdul Fikri, dirasa kurang optimal untuk membuat sekolah gratis dan wajib belajar 13 tahun.

Ia menilai, postur anggaran pendidikan dengan hanya 15 persen dari 20 persen anggaran pendidikan, memang tidak optimal.

Baca Juga: Atasi Penyaluran Kartu Jakarta Pintar Tidak Tepat Sasaran, Komisi E DPRD Jakarta Desak Sekolah Gratis Segera Direalisasikan

Kita akan banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa kalau 13 tahun untuk wajib belajar berarti semua warga negara wajib diberi kesempatan, kalau wajib dan tidak melaksanakan kan salah.

”Jadi jangan nanti kita mewajibkan tapi karena mereka nanti tidak mampu membayar lantas tidak sekolah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu juga mengapresiasi Pemkot Tangerang terkait perhatian yang luar biasa terhadap guru-guru dan tenaga pendidik lainnya.

Dalam kesempatan itu, Fikri mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah Kota Tangerang bahwa Pendidikan itu kan core-nya ada di kurikulum.

Ia menegaskan, kurikulum bisa jalan atau tidak tergantung pada para guru. Gurunya di sini, ujarnya, mendapat perhatian yang luar biasa supaya menjadi ASN.

Baca Juga: Ada Sekolah Yang Belum Siap Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar, Ini Solusi yang Ditawarkan DPR

”Nah, pendidikan ini kan tidak hanya negeri saja, ada pula swasta. Sehingga, bagaimana intervensi pemerintah Kota Tangerang kepada sekolah-sekolah swasta, ini juga kita perlu mendapatkan eksplorasi pengalaman dari kota Tangerang untuk diduplikasi di kota-kota yang memungkinkan di seluruh Indonesia,” tutupnya.