Tag: smrc

Survei SMRC: Pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Unggul

7cloud.asia – Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memetakan elektabilitas tiga bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Survei terbaru SMRC soal elektabilitas capres ini digelar pada 5-8 September 2023, dengan melibatkan 1.212 responden yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) atau pembangkitan nomor telepon secara acak.

Margin of error survei SMRC soal elektabilitas tiga bakal capres ini diperkirakan +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei ini, SMRC melakukan simulasi bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca: Mengenal kepemimpinan Ganjar Pranowo yang penuh falsafah

Sementara, bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto disimulasikan berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Lalu, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dipasangkan dengan bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar.

Hasilnya, pasangan Ganjar Pranowo -Ridwan Kamil mendapat dukungan paling besar dengan raihan 35,4 persen.

Di urutan kedua, pasangan Prabowo-Erick Thohir mengantongi 31,7 persen. Sementara, Anies-Muhaimin mengekor di urutan terakhir dengan perolehan dukungan 16,5 persen.

Baca: Golkar dan PAN resmi dukung Prabowo

Dilansir Kompas.com, pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan, survei ini memperlihatkan bahwa suara Anies belum mengalami kenaikan setelah mendeklarasikan Muhaimin sebagai cawapresnya.

Sebab, dalam survei individual yang menghadapkan Anies dengan Ganjar dan Prabowo, suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih di kisaran 20 persen.

“Artinya, ketika Anies berpasangan dengan Muhaimin, data ini menunjukkan suara Anies belum mengalami kenaikan,” kata Saiful dalam siaran pers yang dirilis Kamis (14/9/2023)

Menurut Saiful, 16,5 persen suara Anies-Muhaimin mencerminkan kekuatan dua partai. Keduanya, bisa Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), atau Nasdem dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca: Pasangan Anies-Muhaimin Iskandar resmi dideklarasikan

Dengan demikian, kata Saiful, Anies tidak atau kurang memiliki pemilih independen. Sebab, pendukungnya hanya berasal dari partai-partai yang mendukungnya.

Dilihat dari data sementara tersebut, Anies belum memberikan efek ekor jas atau coat-tail effect karena suara pendukungnya masih merupakan suara partai.

“Kalau menurun, saya tidak bisa bilang begitu. Tapi setidak-tidaknya (data ini menunjukkan) tidak meningkat. Ini reaksi publik beberapa hari setelah deklarasi Anies-Muhaimin,” jelas Saiful.

Adapun Anies dan Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Sabtu (2/9/2023).

Hingga kini, pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara, PDI Perjuangan menjagokan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca: Ganjar ajak peserta Pilpres 2024 kedepankan etika

Pencapresan Ganjar juga didukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura.

Namun, sosok Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno santer disebut di bursa cawapres politikus PDI-P itu.

Di sisi lain, Partai Gerindra hendak mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto. Prabowo didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Prabowo juga belum mengumumkan calon pendampingnya. Akan tetapi, sosok Erick Thohir digadang-gadang jadi calon RI-2 yang potensial mendampingi Menteri Pertahanan itu.

July 30, 2026
Survei SMRC: Dukungan untuk Pasangan Anies-Muhaimin di Jawa Timur Stagnan

7cloud.asia – Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkap pasca deklarasi Anies-Muhaimin, dukungan pada pasangan ini di Jawa Timur belum mengalami perkembangan.

Hasil survei ini disampaikan Saiful Mujani dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Kekuatan Anies-Muhaimin di Jawa Timur” yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, (28/9/2023)

Dari survei terbaru SMRC yang dilakukan pada 20-22 September 2023, dukungan untuk pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar di Jawa Timur masih berada di kisaran 12 persen,

Sementara pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD 45 Persen, Prabowo Subianto – Erick Thohir 28 persen, dan tidak jawab 14 persen.

Saiful menyatakan bahwa pasangan Anies-Muhaimin atau bagaimana Muhaimin menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies adalah satu langkah politik yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Baca: 3 bacapres adu gagasan

Dia menyebut hal tersebut sebagai satu inovasi politik yang menarik. Walaupun Muhaimin adalah ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca-Gus Dur, belum pernah menjadi calon wakil presiden mana pun.

Pilihan Muhaimin untuk berpasangan dengan Anies, lanjut Saiful, juga merupakan perkembangan baru dalam sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia. Dalam koalisi tersebut, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKB dan PKS pernah berkoalisi di bawah calon Susilo Bambang-Yudhoyono. Namun ketika itu, calon wakil presiden bukan dari PKB maupun PKS. Namun kali ini, di pucuk koalisi ada Muhaimin yang menjadi calon wakil presiden dan didukung oleh PKS.

“Ini perkembangan yang sangat baru dan menarik,” ungkap Saiful.

Apakah perkembangan ini mengubah peta dukungan pada calon-calon presiden? Saiful menyatakan penting untuk membedah peta politik pemilihan presiden di Jawa Timur untuk melihat efek dari perkembangan tersebut.

Kalau di Jawa Timur, ujarnya, terjadi perubahan karena ada efek dari deklarasi Anies-Muhaimin, maka ada kemungkinan di wilayah lain juga akan terjadi pergeseran politik.

Baca: Membaca peluang duet Ganjar Pranowo – Prabowo Subianto

“Sebaliknya, kalau di Jawa Timur saja yang merupakan basis dari PKB dan Muhaimin tidak mengalami kemajuan, mungkin akan susah dibayangkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tempat yang lain,” jelasnya.

Untuk itu SMRC melakukan survei telepon secara nasional. Survei ini dilakukan pada 20-22 September 2023.

Dalam survei tersebut, dibuat simulasi pasangan Anies-Muhaimin berhadapan dengan Ganjar-Mahfud MD dan Prabowo-Erick. Juga dilakukan perbandingan dengan pasangan Anies-Muhaimin berhadapan dengan Ganjar-RK dan Prabowo-Erick. Lalu hasilnya dianalisa khusus di Jawa Timur.

Dalam format pasangan Anies-Muhaimin vs Ganjar-Mahfud vs Prabowo-Erick, di Jawa Timur, pasangan Anies-Muhaimin mendapat suara 12 persen, Ganjar-Mahfud 45 persen, Prabowo-Erick 28 persen, dan tidak jawab 14 persen.

Sementara dalam simulasi Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil, Anies-Muhaimin mendapat dukungan 14 persen, Ganjar-RK 47 persen, Prabowo-Erick 24 persen, dan tidak jawab 14 persen.

Baca: Jawaban Ganjar Pranpwp soal tuduhan politik identitas dan petugas partai

Saiful menyimpulkan bahwa setelah sekitar dua atau tiga minggu pasca-deklarasi Anies-Muhaimin, dukungan pada pasangan ini di Jawa Timur belum mengalami perkembangan.

“Mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mengkampanyekan pasangan Amin ini (agar lebih berkembang). Setidak-tidaknya sampai survei terakhir ini (20-22 September 2023), kita belum melihat adanya perkembangan positif terhadap pasangan ini,” pungkasnya.

Sebagai perbandingan, SMRC juga melakukan survei nasional secara tatap muka persis setelah deklarasi Anies-Muhaimin, 2 September 2023. Survei nasional tersebut dilakukan pada 2 sampai 11 September 2023.

Survei dilakukan secara nasional, namun yang dianalisis adalah khusus di Jawa Timur. Dalam format tanpa pasangan pada simulasi tiga nama, Ganjar Pranowo mendapat dukungan 44 persen, Prabowo Subianto 23 persen, Anies Baswedan 14,2 persen, sementara yang tidak menjawab atau tidak tahu 18,8 persen.

Saiful menjelaskan bahwa suara Anies di Jawa Timur tidak banyak berbeda dengan suaranya di tingkat nasional, bahkan cenderung lebih rendah.

Pada survei sebelumnya (31 Juli – 11 Agustus 2023), secara nasional Anies mendapatkan dukungan 20,4 persen. Ini menurut Saiful menunjukkan di Jawa Timur, di mana deklarasi Anies-Muhaimin itu dilakukan, tidak membuat Anies menguat untuk sementara ini.

Baca: Deklarasi pasangan Anie-Muhaimin

“Di Jawa Timur, Ganjar masih unggul, terutama dengan Anies, dengan selisih dukungan sekitar 30 persen,” ungkapnya.

Dalam simulasi pasangan di mana Anies berpasangan dengan Muhaimin melawan Ganjar-Ridwan Kamil dan Prabowo-Erick Thohir.

Hasilnya pasangan Anies-Muhaimin mendapat dukungan 12 persen, Ganjar-RK 46 persen, Prabowo-Erick 23 persen, dan tidak jawab 19 persen.

Saiful menjelaskan bahwa di Jawa Timur yang merupakan basis PKB, NU, dan Muhaimin, setelah deklarasi Anies-Muhaimin, belum terlihat ada kejutan.

“Harapannya kan ada kejutan di mana dukungan pada pasangan Amin (Anies-Muhaimin) menjadi lebih kompetitif terhadap Ganjar maupun Prabowo. Namun dalam survei 2-11 September 2023, deklarasi Amin tersebut belum memperkuat pasangan Amin maupun Anies sendiri,” kata Saiful.

Lebih jauh Saiful mengemukakan bahwa dalam survei 2-11 September 2023 tersebut, yang disimulasikan memang hanya pasangan Ganjar-Ridwan Kamin dan Prabowo-Erick untuk melihat efek deklarasi pasangan Anies-Muhaimin.

Baca: Kaesang jadi Ketua Umum PSI

Secara teoretis, lanjut Saiful, jika ada pasangan dari wilayah tertentu, maka akan memperkuat dukungan dari wilayah asal pasangan tersebut.

Namun dalam simulasi di mana Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil yang bukan berasal dari Jawa Timur, Ganjar tetap kompetitif dibanding Anies,

Bahkan ketika Anies sudah berpasangan dengan Muhaimin yang merupakan kader NU dan mantan ketua umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi mahasiswa tingkat nasional yang berafiliasi dengan NU.

July 30, 2026
Survei SMRC: Pasangan Anies Muhaimin Belum Geser Elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Timur

7cloud.asia – Untuk mengetahui dampak elektoral dari deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau pasangan Anies Muhaimin, SMRC melakukan survei telepon secara nasional.

Survei SMRC ini dilakukan pada 20-22 September 2023 melalui telepon dengan target warga Jawa Timur yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 80% dari total populasi Jawa Timur.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Sebanyak 140 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, divalidasi, dan discreening oleh tim peneliti SMRC.

Margin of error survei SMRC kali ini diperkirakan ±8,5% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Dalam survei SMRC tersebut, dibuat simulasi pasangan Anies Muhaimin berhadapan dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo-Erick.

Baca: Faktor Muhaimin belum angkat elektabilitas Anies

Juga dilakukan perbandingan dengan pasangan Anies-Muhaimin berhadapan dengan Ganjar Pranowo-RK dan Prabowo-Erick. Lalu hasilnya dianalisa khusus di Jawa Timur.

Dalam format pasangan Anies Muhaimin vs Ganjar Pranowo-Mahfud vs Prabowo-Erick, di Jawa Timur, pasangan Anies Muhaimin mendapat suara 12 persen, Ganjar-Mahfud 45 persen, Prabowo-Erick 28 persen, dan tidak jawab 14 persen.

Sementara dalam simulasi Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil, Anies-Muhaimin mendapat dukungan 14 persen, Ganjar-RK 47 persen, Prabowo-Erick 24 persen, dan tidak jawab 14 persen.

Saiful menyimpulkan bahwa setelah sekitar dua atau tiga minggu pasca-deklarasi Anies Muhaimin, dukungan pada pasangan ini di Jawa Timur belum mengalami perkembangan.

Baca: Saat 3 bakal Capres bicara adu gagasan

“Mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mengkampanyekan pasangan Amin ini (agar lebih berkembang). Setidak-tidaknya sampai survei terakhir ini (20-22 September 2023), kita belum melihat adanya perkembangan positif terhadap pasangan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, SMRC juga melakukan survei nasional secara tatap muka persis setelah deklarasi Anies-Muhaimin, 2 September 2023.

Survei nasional tersebut dilakukan pada 2 sampai 11 September 2023. Survei dilakukan secara nasional, namun yang dianalisis adalah khusus di Jawa Timur.

Dalam format tanpa pasangan pada simulasi tiga nama, Ganjar Pranowo mendapat dukungan 44 persen, Prabowo Subianto 23 persen, Anies Baswedan 14,2 persen, sementara yang tidak menjawab atau tidak tahu 18,8 persen.

Saiful menjelaskan bahwa suara Anies di Jawa Timur tidak banyak berbeda dengan suaranya di tingkat nasional, bahkan cenderung lebih rendah.

Baca: Seperti ini gagasan Anies Muhaimin

Pada survei sebelumnya (31 Juli – 11 Agustus 2023), secara nasional Anies mendapatkan dukungan 20,4 persen.

Menurut Saiful, hal ini menunjukkan di Jawa Timur, di mana deklarasi Anies-Muhaimin itu dilakukan, tidak membuat Anies menguat untuk sementara ini.

“Di Jawa Timur, Ganjar masih unggul, terutama dengan Anies, dengan selisih dukungan sekitar 30 persen,” ungkapnya.

Dalam simulasi pasangan di mana Anies berpasangan dengan Muhaimin melawan Ganjar-Ridwan Kamil dan Prabowo-Erick Thohir.

Hasilnya pasangan Anies-Muhaimin mendapat dukungan 12 persen, Ganjar-RK 46 persen, Prabowo-Erick 23 persen, dan tidak jawab 19 persen.

Saiful menjelaskan bahwa di Jawa Timur yang merupakan basis PKB, NU, dan Muhaimin, setelah deklarasi Anies-Muhaimin, belum terlihat ada kejutan.

Baca: Ganjar ajak capres tidak korbankan persatuan demi mengejar kemenangan

“Harapannya kan ada kejutan di mana dukungan pada pasangan Amin (Anies-Muhaimin) menjadi lebih kompetitif terhadap Ganjar maupun Prabowo. Namun dalam survei 2-11 September 2023, deklarasi Amin tersebut belum memperkuat pasangan Amin maupun Anies sendiri,” kata Saiful.

Lebih jauh Saiful mengemukakan bahwa dalam survei 2-11 September 2023 tersebut, yang disimulasikan memang hanya pasangan Ganjar-Ridwan Kamin dan Prabowo-Erick untuk melihat efek deklarasi pasangan Anies-Muhaimin.

Secara teoretis, lanjut Saiful, jika ada pasangan dari wilayah tertentu, maka akan memperkuat dukungan dari wilayah asal pasangan tersebut.

Namun dalam simulasi di mana Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil yang bukan berasal dari Jawa Timur, Ganjar Pranowo tetap kompetitif dibanding Anies.

Bahkan ketika Anies sudah berpasangan dengan Muhaimin yang merupakan kader NU dan mantan ketua umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi mahasiswa tingkat nasional yang berafiliasi dengan NU.

Baca:

July 30, 2026
SMRC: Di Bawah Jokowi Indonesia Menuju Negara Otoritarian, 51 Persen Takut Bicara Isu Politik

7cloud.asia – Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengungkap 51 persen orang Indonesia mengaku takut membicarakan masalah politik dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi.

Angka ini menunjukkan adanya penurunan kebebasan berekspresi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Di bawah Jokowi, Indonesia berproses menjadi negara otoritarian.

“Sebelumnya belum pernah mayoritas orang takut membicarakan politik, tetap di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, nyatanya ketakutan membicarakan politik dialami oleh mayoritas orang,” kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, dikutip dari tayangan YouTube SMRC TV, Minggu (20/10/2024).

Survei SMRC tersebut dilakukan secara nasional terhadap 994 sampel pada 4 hingga 11 Oktober 2024, dengan margin of error 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Saiful Mujani menjelaskan, terjadi peningkatan persentase orang yang takut bicara politik dalam 10 tahun ini. Menurut survei SMRC pada 2014 menunjukkan hanya 22 persen masyarakat yang mengaku takut membicarakan masalah politik.

Persentase tersebut meningkat tajam pada 2019 dengan persentase orang yang takut bicara politik sebesar 43 persen. Lalu naik menjadi 51 persen setelah Pilpres 2024.

Sementara responden yang merasa tidak takut membicarakan politik dalam survei tersebut berjumlah 47,3 persen.

Survei tersebut juga mengungkapkan ketakutan membicarakan politik sejalan dengan peningkatan ketakutan masyarakat terhadap tindakan represif aparat penegak hukum.

Baca: Runtuhnya demokrasi tandai 10 tahun pemerintahan Jokowi

“Pada 2014, 32 persen masyarakat takut atas kesewenang-wenangan aparat. Lalu tahun ini angkanya menjadi 51 persen,” katanya.

Hal serupa juga terjadi dalam konteks meningkatnya ketakutan masyarakat untuk berserikat atau berorganisasi. Ketakutan ikut organisasi naik dari 14 persen ke 28 persen.

Kemudian ketakutan menjalankan agama naik dari 7 persen ke 21 persen. Lalu persepsi atas pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh pemerintah melonjak dari 40 persen ke 52 persen.

Saiful mengatakan perbandingan hasil survei di awal pemerintahan Jokowi dengan survei pada kondisi hari ini mencerminkan Indonesia sedang berada di jalur menuju otoritarianisme dalam 10 tahun terakhir.

“Menurunnya kinerja demokrasi dari demokrasi yang hampir terkonsolidasi sebelum Presiden Jokowi memimpin menjadi otokratis atau otoritarianisme telah terjadi, terutama pada lima tahun terakhir Indonesia di bawah kepemimpinannya,” katanya.

Mujani menjelaskan bahwa otokratisasi atau proses Indonesia menjadi negara otokrat atau otoritarian ini ditunjukan oleh penilaian ahli Indonesia yang dihimpun V-Dem.

Hal tersebut misalnya dilihat dari memburuknya indeks demokrasi elektoral, pengawasan pemerintah, kesetaraan tiap warga di muka hukum, dan perlindungan terhadap minoritas.

Pada 2004, dalam skala 0 – 1, dengan 0 sangat buruk dan 1 sangat baik, indeks demokrasi elektoral Indonesia menurut V-Dem ada di angka 0,7. Angka ini relatif stabil di masa pemerintahan Susilo Bambang-Yudhoyono. Pada 2014, skor demokrasi elektoral Indonesia ada di angka 0,67.

Baca: PBHI sebut skema Proyek Strategis Nasional jadi akar pelanggaran HAM di era Jokowi

Angka kemudian menurun sepanjang pemerintahan Joko Widodo: 0,6 di 2019 dan 0,54 pada 2023. Pada komponen liberal, skor Indonesia bergerak dari 0,53 di 2004, 0,52 pada 2014, menurun menjadi 0,46 pada 2019, dan terus merosot menjadi 0,36 pada 2024.

“Kesimpulannya adalah sedang terjadi kemerosotan demokrasi selama pemerintahan Joko Widodo. Atau dalam bahasa V-Dem, Indonesia sedang mengalami otokratisasi,” ungkap Saiful.

Saiful melanjutkan, otokratisasi menurut ahli ini konsisten dengan persepsi publik nasional secara umum atas sejumlah indikator otokrasi atau otoritarianisme versus demokrasi.

Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi juga terjadi peningkatan ketakutan atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum naik dari 32% menjadi 51%, ketakutan ikut organisasi naik dari 14% ke 28%.

Ketakutan menjalankan agama naik dari 7% ke 21%, dan persepsi atas pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh pemerintah melonjak dari 40% ke 52%.

Lebih jauh Saiful memaparkan bahwa otokratisasi atau proses menuju keadaan Indonesia yang otokratik atau otoritarian ini dirasakan terutama oleh warga yang berpendidikan SLTP ke atas.

Ada 51 persen responden berpendidikan tinggi yang menyatakan selalu atau sangat sering sekarang masyarakat takut bicara soal politik, sementara hanya 43 persen warga berpendidikan SD yang menyatakan demikian.

Dari kelompok berpendidikan tinggi yang merasa sekarang pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan 58 persen, dari kalangan lulusan SD 40 persen.

Sebanyak 53 persen warga dari lulusan perguruan tinggi yang menyatakan sekarang warga selalu atau sering takut karena penangkapan semena-mena aparat hukum, dari kelompok lulusan SD hanya 46 persen.

Sementara untuk pertanyaan tentang ikut organisasi dan melaksanakan ajaran agama, tidak terlihat perbedaan respons yang mencolok dari tingkat pendidikan yang berbeda.

July 30, 2026