7cloud.asia – Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengungkap 51 persen orang Indonesia mengaku takut membicarakan masalah politik dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi.
Angka ini menunjukkan adanya penurunan kebebasan berekspresi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Di bawah Jokowi, Indonesia berproses menjadi negara otoritarian.
“Sebelumnya belum pernah mayoritas orang takut membicarakan politik, tetap di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, nyatanya ketakutan membicarakan politik dialami oleh mayoritas orang,” kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, dikutip dari tayangan YouTube SMRC TV, Minggu (20/10/2024).
Survei SMRC tersebut dilakukan secara nasional terhadap 994 sampel pada 4 hingga 11 Oktober 2024, dengan margin of error 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Saiful Mujani menjelaskan, terjadi peningkatan persentase orang yang takut bicara politik dalam 10 tahun ini. Menurut survei SMRC pada 2014 menunjukkan hanya 22 persen masyarakat yang mengaku takut membicarakan masalah politik.
Persentase tersebut meningkat tajam pada 2019 dengan persentase orang yang takut bicara politik sebesar 43 persen. Lalu naik menjadi 51 persen setelah Pilpres 2024.
Sementara responden yang merasa tidak takut membicarakan politik dalam survei tersebut berjumlah 47,3 persen.
Survei tersebut juga mengungkapkan ketakutan membicarakan politik sejalan dengan peningkatan ketakutan masyarakat terhadap tindakan represif aparat penegak hukum.
Baca: Runtuhnya demokrasi tandai 10 tahun pemerintahan Jokowi
“Pada 2014, 32 persen masyarakat takut atas kesewenang-wenangan aparat. Lalu tahun ini angkanya menjadi 51 persen,” katanya.
Hal serupa juga terjadi dalam konteks meningkatnya ketakutan masyarakat untuk berserikat atau berorganisasi. Ketakutan ikut organisasi naik dari 14 persen ke 28 persen.
Kemudian ketakutan menjalankan agama naik dari 7 persen ke 21 persen. Lalu persepsi atas pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh pemerintah melonjak dari 40 persen ke 52 persen.
Saiful mengatakan perbandingan hasil survei di awal pemerintahan Jokowi dengan survei pada kondisi hari ini mencerminkan Indonesia sedang berada di jalur menuju otoritarianisme dalam 10 tahun terakhir.
“Menurunnya kinerja demokrasi dari demokrasi yang hampir terkonsolidasi sebelum Presiden Jokowi memimpin menjadi otokratis atau otoritarianisme telah terjadi, terutama pada lima tahun terakhir Indonesia di bawah kepemimpinannya,” katanya.
Mujani menjelaskan bahwa otokratisasi atau proses Indonesia menjadi negara otokrat atau otoritarian ini ditunjukan oleh penilaian ahli Indonesia yang dihimpun V-Dem.
Hal tersebut misalnya dilihat dari memburuknya indeks demokrasi elektoral, pengawasan pemerintah, kesetaraan tiap warga di muka hukum, dan perlindungan terhadap minoritas.
Pada 2004, dalam skala 0 – 1, dengan 0 sangat buruk dan 1 sangat baik, indeks demokrasi elektoral Indonesia menurut V-Dem ada di angka 0,7. Angka ini relatif stabil di masa pemerintahan Susilo Bambang-Yudhoyono. Pada 2014, skor demokrasi elektoral Indonesia ada di angka 0,67.
Baca: PBHI sebut skema Proyek Strategis Nasional jadi akar pelanggaran HAM di era Jokowi
Angka kemudian menurun sepanjang pemerintahan Joko Widodo: 0,6 di 2019 dan 0,54 pada 2023. Pada komponen liberal, skor Indonesia bergerak dari 0,53 di 2004, 0,52 pada 2014, menurun menjadi 0,46 pada 2019, dan terus merosot menjadi 0,36 pada 2024.
“Kesimpulannya adalah sedang terjadi kemerosotan demokrasi selama pemerintahan Joko Widodo. Atau dalam bahasa V-Dem, Indonesia sedang mengalami otokratisasi,” ungkap Saiful.
Saiful melanjutkan, otokratisasi menurut ahli ini konsisten dengan persepsi publik nasional secara umum atas sejumlah indikator otokrasi atau otoritarianisme versus demokrasi.
Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi juga terjadi peningkatan ketakutan atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum naik dari 32% menjadi 51%, ketakutan ikut organisasi naik dari 14% ke 28%.
Ketakutan menjalankan agama naik dari 7% ke 21%, dan persepsi atas pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh pemerintah melonjak dari 40% ke 52%.
Lebih jauh Saiful memaparkan bahwa otokratisasi atau proses menuju keadaan Indonesia yang otokratik atau otoritarian ini dirasakan terutama oleh warga yang berpendidikan SLTP ke atas.
Ada 51 persen responden berpendidikan tinggi yang menyatakan selalu atau sangat sering sekarang masyarakat takut bicara soal politik, sementara hanya 43 persen warga berpendidikan SD yang menyatakan demikian.
Dari kelompok berpendidikan tinggi yang merasa sekarang pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan 58 persen, dari kalangan lulusan SD 40 persen.
Sebanyak 53 persen warga dari lulusan perguruan tinggi yang menyatakan sekarang warga selalu atau sering takut karena penangkapan semena-mena aparat hukum, dari kelompok lulusan SD hanya 46 persen.
Sementara untuk pertanyaan tentang ikut organisasi dan melaksanakan ajaran agama, tidak terlihat perbedaan respons yang mencolok dari tingkat pendidikan yang berbeda.
Leave a Reply