ruangkota

Tag: sudewo

  • Massa Aksi Protes Kebijakan Bupati Pati Diperkirakan Mencapai 100.000 Orang: Targetkan Sudewo Mundur

    Massa Aksi Protes Kebijakan Bupati Pati Diperkirakan Mencapai 100.000 Orang: Targetkan Sudewo Mundur

    7cloud.asia – Suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai memanas sejak Rabu (13/8/2025) pagi.

    Sejak subuh, ribuan warga dari berbagai penjuru wilayah telah memadati kawasan Alun-alun Kota Pati untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan satu tuntutan utama: mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Dikutip Tribun Jateng, sejumlah atribut demonstrasi seperti truk komando untuk orasi dan keranda jenazah simbolis bertuliskan “Keranda Penipu” telah disiapkan di depan Kantor Bupati Pati.

    Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang juga inisiator aksi, Ahmad Husein, yang tiba di lokasi sejak pukul 07.00 WIB, mengonfirmasi antusiasme luar biasa dari masyarakat.

    “Terima kasih masyarakat Pati dengan antusiasnya. Hari ini Bupati Sudewo harus lengser. Bupati harus lengser,” terang Husein kepada media di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8)/2025.

    Baca: Banyak kebijakan Bupati Pati yang patut dikoreksi

    Husein memperkirakan 100.000 lebih orang. Melebihi tantangan yang dilontarkan Sudewo, yakni 50.000 orang.

    Menurutnya, massa aksi datang dari berbagai kecamatan, mulai dari Batangan, Puncakwangi, hingga Kayen. Dia menilai, gelombang protes ini didukung oleh masyarakat luas di seluruh Kabupaten Pati.

    Dalam orasinya pengunjukrasa meneriakkan tuntutan agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Mereka meminta agar Bupati Pati, Sudewo, ikhlas dan legowo untuk turun dari jabatannya.

    Warga lain yang berorasi menyatakan bahwa massa yang datang merupakan masyarakat bawah. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat sedang susah. Di sisi lain, Bupati Pati, Sudewo memberikan kebijakan yang menindas rakyatnya.

    “Pati cinta damai. Pati Bumi Minta Tani. Kami dari masyarakat bawah kita bukan terlahir orang kaya. Ekonomi sedang sulit. Mohon hari ini keikhlasan kerendahan hari untuk mengundurkan diri,” kata dia dari atas truk.

    Baca: Bendera One Piece jadi simbol protes warga terhadap kebijakan pemerintah

    Ancam Duduki Alun-Alun.
    Ahmad Husein menegaskan bahwa tujuan aksi ini sudah final dan tidak bisa ditawar lagi. Massa akan terus melakukan unjuk rasa di Pati hingga tuntutan mereka agar Bupati Sudewo lengser benar-benar dipenuhi oleh yang bersangkutan.

    “Target tuntutan massa (Bupati) lengser. Kalau enggak lengser (hari ini), kami tetap bertahan di sini (Alun-Alun Pati),” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa massa siap menduduki kawasan Alun-Alun dari hari ke hari sampai ada keputusan final. Di tengah kerumunan, Husein dan peserta aksi lainnya serentak meneriakkan “Bupati Pati Sudewo Harus Lengser”.

    Meski suasana tegang, Husein mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis, terutama merusak fasilitas umum.

    “Kita hari ini akan membuktikan Pati aman dan damai,” jelasnya.

    Unjukrasa ini dilakukan menyusul sejumlah kebijakan Sudewo yang merugikan rakyat. Selain kenaikan PBB hingga 250 persen, warga juga memprotes kebijakan lima hari sekolah.

    Kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.

    Polisi mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan aksi ini.

    Baca: Marak intimidasi terhadap masyarakat sipil, Indonesia masuk pemantauan

  • DPRD Pati Sepakat Membentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo

    DPRD Pati Sepakat Membentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo

    7cloud.asia – DPRD Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025) menggelar rapat darurat menyikapi unjuk rasa warga mendesak Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

    Dalam rapat tersebut DPRD Pati sepakat membentuk Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sejumlah fraksi juga mengungkap alasan dari usulan pemakzulan itu.

    Dilansir detikJateng, rapat darurat ini dilakukan setelah perwakilan massa pengunjukrasa berhasil menduduki gedung DPRD.

    Undangan rapat paripurna yang krusial ini dibuat dan disebarkan pada hari yang sama saat unjuk rasa berlangsung.

    Keputusan ini menunjukkan adanya tekanan politik yang luar biasa kuat menyusul pecahnya kerusuhan di depan kantor bupati, di mana kaca pecah, gerbang dirobohkan, dan sebuah mobil polisi dibakar.

    Baca: Seratusan ribu orang ikuti aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser

    Akhirnya DPRD Pati sepakat mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati.

    Ketua Fraksi PKS, Narso, mengatakan ada alasan mengajukan pemakzulan Sudewo. Seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.

    “Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” kata Narso.

    Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto, juga mengatakan hal yang sama. Bupati Pati dinilai telah melanggar janji sumpah serta melahirkan kebijakan yang memicu kegaduhan.

    Dari Fraksi Gerindra, Yeti menyarankan hak angket untuk memastikan pemerintah transparan untuk berjalan yang kondusif Pati Bumi Mina Tani.

    Baca: Banyak kebijakan Bupati Pati, Sudewo yang layak dikoreksi

    Fraksi PKB Mahdun juga melihat Bupati tidak berpihak kepada masyarakat. Katanya, proses penetapan kenaikan PBB-P2 menimbulkan kegaduhan di Pati, meskipun dibatalkan.

    Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

    “Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” jelasnya.

    Dipantau dari siaran langsung Kompas TV, hingga siang ini massa pengunjukrasa masih bertahan di depan Kantor DPRD.

  • Dasco: Langkah DPRD Pati Bentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo Sudah Tepat

    Dasco: Langkah DPRD Pati Bentuk Pansus untuk Memakzulkan Bupati Sudewo Sudah Tepat

    7cloud.asia – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah yang diambil DPRD Pati menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo, sudah tepat.

    “Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Dasco yang juga Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, pihaknya menghormati proses sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia memastikan akan terus memonitor perkembangan upaya DPRD Pati terhadap kader Gerindra itu.

    “Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kita akan monitor perkembangannya,” imbuhnya.

    Baca: DPRD Pati bentuk Pansus pemakzulan Sudewo

    Diketahui, kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Pati, Jawa Tengah menuai kontroversi.

    Ketika warga memprotes kebijakannya itu, Sudewo malah menantang mereka. Aksinya ini pun semakin memantik amarah masyarakat Pati. Walhasil, terjadi unjuk rasa besar-besaran menuntut mundurnya Sudewo pada Rabu (13/8/2025).

    Meski Sudewo telah membatalkan kebijakannya itu, tapi massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang tetap melakukan demo.

    Mereka meneriakkan yel-yel “Bupati harus lengser” dan “turun Sudewo sekarang juga”. Bupati Sudewo sendiri baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.

    Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.

    Baca: Demo besar-besaran tuntut Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya

    Tidak berhenti sampai situ, DPRD Pati bahkan menyetujui pembentukan pansus untuk memakzulkan Sudewo.

    Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, massa menyuarakan lima tuntutan krusial yang menjadi inti protes:
    1. Mundurnya Bupati Sudewo dari jabatan.
    2. Pencabutan Kebijakan Lima Hari Sekolah yang memberatkan daerah pelosok.
    3. Pembatalan Renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp 2 miliar (dinilai tak prioritas).
    4. Penolakan Pembongkaran Total Masjid Alun-Alun Pati (cagar budaya bersejarah).
    5. Audit Transparan Proyek Videotron senilai miliaran rupiah yang dipertanyakan manfaatnya.

    “Ini bukan hanya tentang pajak yang dicabut. Ini tentang akumulasi kebijakan yang tak mendengar suara rakyat, pemborosan, dan penghancuran sejarah,” tegas Ahmad Husein, koordinator aksi.

    Kini, bola ada di tangan DPRD Pati, akankah gelombang rakyat ini menjadi katalis perubahan, atau hanya perlawanan sesaat? Masa depan politik Sudewo dipertaruhkan.