ruangkota

Tag: utang

  • Utang RI Capai Rp 7.848,8 Triliun, DPR Minta Pemerintah Lebih Hati-hati

    Utang RI Capai Rp 7.848,8 Triliun, DPR Minta Pemerintah Lebih Hati-hati

    7cloud.asia – Posisi utang pemerintah Indonesia per 31 April 2023 tercatat mencapai Rp7.848,8 triliun. Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kita mencapai 38,15 persen atau masih di bawah rasio utang.

    Selain itu, porsi bunga utang terhadap PDB juga mengalami peningkatan pada kisaran 2,0 persen. Pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 akan mencapai Rp 441,4 triliun atau 2,10 persen dari PDB dengan tingkat pertumbuhan mencapai 14,25 persen.

    Untuk itu pemerintah diminta mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

    Baca: Angka kemiskinan ekstrem menurun drastis

    Demikian disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024.

    Meskipun sejauh ini utang pemerintah terpola dengan baik, dan jauh dari batas atas yaitu 60 persen dari PDB, namun Pemerintah perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur.

    “Hal ini untuk mengurangi utang yang semakin membesar, agar utang yang besar ini tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya,” katanya saat memimpin rapat kerja dengan Pemerintah di ruang rapat Banggar DPR, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

    Baca: Pemerintah diminta perhatikan dampak ekologis dari eksplorasi panas bumi

    Postur KEM dan PPKF 2024 yang sudah disampaikan kepada DPR, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk range, sebagai berikut:

    1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen;

    2. Inflasi sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen;

    3. Nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD;

    4. Tingkat suku bunga SBN sebesar 10 Tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen;

    5. Harga minyak mentah Indonesia sebesar USD75 hingga USD85 per barel;

    6. Lifting minyak bumi sebesar 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan

    7. Lifting gas sebesar 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

    Baca: Insentif bagi daerah penghasil oksigen

    Dalam KEM dan PPKF 2024 Pemerintah mengusulkan pendapatan negara antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB.

    sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB. Keseimbangan primer berada pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB.

    Sedangkan defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Sementara itu, rasio utang dalam kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.

     

     

  • Dear Anak Muda, Tunggakan Cicilan Utang di Paylater Bisa Hambat Pengajuan KPR

    Dear Anak Muda, Tunggakan Cicilan Utang di Paylater Bisa Hambat Pengajuan KPR

    7cloud.asia – Buat kamu anak muda yang suka utang di PayLater, mulai sekarang kudu lebih bijak dalam mengelola keuangan kamu.

    Pasalnya, tunggakan cicilan utang di PayLater membuat banyak anak muda menjadi tidak bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, tunggakan cicilan utang PayLater sudah jadi masalah serius.

    “PayLater ini sudah nyata banget. Beberapa bank kemarin mengeluhkan ke kami, anak- anak muda banyak yang harusnya ngajuin KPR rumah pertama, tapi nggak bisa karena ada utang di PayLater. Itu kadang Rp300 ribu, Rp400 ribu, kemudian jelek kan kredit score-nya,” ujar Kiki, Jumat (18/8/2023).

    Baca: Harga rumah terus naik, bagaimana kans anak muda miliki hunian

    Saat ini, layanan utang online PayLater sudah tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau dulunya bernama BI Checking.

    Sehingga apabila terdapat tunggakan utang di Paylater akan mempengaruhi kredit scoring individu yang bersangkutan.

    Kiki mengingatkan kepada generasi muda untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait keuangan mereka, terutama saat memutusakan ambil utang sekalipun itu di PayLater

    Hal ini karena maraknya kasus yang menjerat anak muda terkait dengan pinjaman online (pinjol) dan sejenisnya sepanjang tahun 2023.

    Baca: Alternatif pembiayaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah

    “Anak muda itu harus hati-hati. Masa depannya bisa terganggu kalau dari sekarang mereka nggak hati-hati dalam mengelola uang, dalam ngambil utang kayak gitu,” ujar Kiki.

    Kiki menyarankan kepada anak muda untuk menggunakan berbagai layanan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sesuai dengan kebutuhan .

    “Harus paham produk dan jasa keuangan. Gunakan apa yang tepat sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan besar pasak daripada tiang, jangan terjerat,” ujar Kiki.

    Sebagai informasi, sejak Januari- Juli 2023, OJK telah menerima 169.601 permintaan layanan, termasuk 12.175 pengaduan.

    Baca: Utang Indonesia capat Rp 7.848,88 triliun

    Dari angka tersebut 36 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 1.187 sengketa yang masuk dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

    Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.656 merupakan pengaduan sektor perbankan, 2.913 pengaduan industri financial technology (fintech), 2.379 pengaduan industri perusahaan pembiayaan.

    Sedangkan 1.008 pengaduan industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan IKNB lainnya.

    Sumber: Antaranews.com

     

  • Alasan Perusahaan Menolak Lamaran Fresh Graduate yang Terjerat Utang

    Alasan Perusahaan Menolak Lamaran Fresh Graduate yang Terjerat Utang

    7cloud.asia – Beberapa waktu lalu sempat viral di sosial media, tentang fresh graduate yang ditolak lamaran kerja karena status utang tercatat ‘Kolektibilitas 5’ atau macet.

    Kredit atau utang macet yang dialami fresh graduate yang sedang melamar kerja ini sampai membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memberikan pendapat.

    Persoalan ini banyak dikaitkan dengan perilaku dalammengambil utang generasi muda atau fresh graduate pada pinjol (pinjaman online).

    Menurut catatan OJK, generasi Z atau Gen Z (rentang usia 19-25 tahun) dan generasi milenial (26-35 tahun) menjadi kelompok usia yang paling banyak berutang.

    Pada tahun 2021 nilai pinjaman online saja utang generesai muda mencapai Rp 14,74 triliun.

    Baca: Mahasiswa terjerat paylater, ini kata OJK

    Bagaimana analisa terhadap fresh graduate yang terjerat utang, berikut tulisan o Dosen Manajemen Keuangan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur seperti telah diterbitkan di The Conversation. 

    Generasi muda atau fresh graduate mungkin tidak banyak memiliki akses terhadap perbankan, sehingga jalur pinjol merupakan alternatif yang menarik. Apalagi, aksesnya mudah dengan teknologi yang hanya dalam genggaman jari.

    Namun, layaknya utang pada jalur konvensional seperti bank, utang pada pinjol juga tercatat dalam riwayat kredit. Ketepatan waktu membayar akan menjadi catatan untuk pihak terkait–termasuk lembaga penyalur simpanan lain dan pemberi kerja.

    Mau tahu perkembangan terbaru tentang lanskap bisnis dan ekonomi Indonesia?
    Kasus yang baru-baru ini terjadi pun mungkin menjadi viral karena sangat jarang terdengar secara umum seseorang gagal mendapat kerja karena peringkat kreditnya.

    Perdebatan yang muncul bahkan sampai menyebut pemberi kerja yang menolak pelamar tersebut ‘alay’.

    Baca: Awas, tunggakan paylater bisa gagalkan pengajuan KPR

    Akan tetapi, bagaimana dengan perspektif pemberi kerja? Perlukah credit score (skor kredit) calon karyawan digunakan sebagai dasar seleksi?

    Sebagai perspektif, saya akan membahas peran skor kredit individu terhadap berbagai variabel kerja dan performa karyawan dan organisasi berdasarkan berbagai riset terdahulu.

    Mengenal status dan penilaian kredit
    Sebelumnya, penting bagi kita untuk mengetahui skor kredit dan pemeringkatannya.

    Skor kredit merupakan penilaian performa utang individu untuk memberi informasi–misalnya kepada lembaga pemberi pinjaman–seberapa bertanggung jawabnya seseorang ketika berutang dan melunasi pinjaman tepat waktu.

    Di Indonesia, hal ini diukur melalui skor kolektibilitas kredit yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran utang. Riwayat utang individu ini terekam di dalam BI Checking atau Informasi Debitur Individual (IDI) Historis.

    Data ini ditampung dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diampu OJK sebagai pengawas jasa keuangan di Indonesia.

    Baca: Harga rumah terus naik, bagaimana kans generasi muda punya hunian?

    Ada lima skor kredit individu:

    Kolektibilitas 1, lancar atau tidak ada tunggakan

    Kolektibilitas 2, dalam perhatian khusus atau memiliki catatan penunggakan 1-90 hari,

    Kolektibilitas 3, kurang lancar atau memiliki catatan penunggakan 90-120 hari, Kolektibilitas 4, diragukan amemiliki catatan penunggakan 120-180 hari), dan Kolektibilitas 5, macet atau memiliki catatan utang melewati jatuh tempo.

    Jika sudah sampai ke tahap macet, pengutang bisa diberi catatan hitam atau blacklist dan bisa ditolak jika ingin mengajukan cicilan rumah atau kredit lainnya.

    Namun, mereka yang sudah masuk ke Kolektibilitas 2 dan seterusnya juga perlu waspada karena sudah dianggap memiliki rekam jejak buruk.

    Baca: Lima prinsip utama frugal living yang bisa bebaskan kamu dari utang

    Tepatkah menggunakan skor kredit untuk menilai seseorang layak atau tidak diterima?

    Nah, dari berbagai riset yang pernah dilakukan sebelumnya, saya menemukan adanya tiga alasan mengapa perusahaan menggunakan skor kredit seseorang dalam rekrutmen–dan ini berkaitan dengan potensi karyawan berlaku problematik di tempat kerja.

    1. Penilaian risiko

    Skor kredit sering dikaitkan sebagai indikator stres finansial. Kajian dalam bidang kriminologi dan etika bisnis sering kali menyoroti bagaimana stres finansial menjadi faktor pendorong individu untuk melakukan kegiatan yang menyalahi etika atau hukum.

    Strain theory, misalnya, menghubungkan tekanan ekonomi dengan probabilitas tindakan delinkuen atau etika kerja yang rendah.

    Tekanan finansial yang dihadapi seseorang bisa memengaruhi pilihan etis mereka dan menjadikan mereka lebih rentan terhadap berbagai perilaku berisiko seperti kriminalitas.

    Baca: Dampak gaya hidup konsumtif pada lingkungan

    2. Kemampuan pengambilan keputusan

    Dalam ekonomi perilaku, kualitas pengambilan keputusan seseorang dalam aspek keuangan pribadi kerap menjadi indikator yang dianggap representatif untuk kemampuan pengambilan keputusan secara umum.

    Hal ini didasarkan pada konsep seperti bounded rationality (rasionalitas terbatas) dan cognitive biases (biasa kognitif), yang menjelaskan bagaimana keputusan finansial yang buruk bisa menjadi manifestasi dari keterbatasan kognitif atau bias dalam proses pengambilan keputusan.

    Individu yang kurang baik dalam mengelola keuangan pribadi-yang bisa tercermin dari skor kredit yang buruk–seringkali juga menunjukkan kecenderungan untuk membuat keputusan yang kurang tepat dalam situasi lain.

    Ini bisa berdampak pada berbagai aspek pekerjaan, seperti manajemen proyek, alokasi sumber daya, atau bahkan interaksi interpersonal.

    Dari perspektif praktis perusahaan, memahami skor kredit calon bisa menjadi pertimbangan strategis.

    Misalnya, untuk posisi yang memerlukan analisis dan evaluasi risiko yang rumit, atau yang mengharuskan alokasi sumber daya secara efisien, perusahaan mungkin lebih berhati-hati dalam memilih calon dengan skor kredit rendah.

    Baca: Gaya hidup minimalis bisa bebaskan kamu dari beban yang nggak perlu

    3. Kestabilan hubungan pribadi dan sosial

    Skor kredit yang rendah berpotensi sebagai indikator ketidakstabilan hubungan pribadi dan sosial calon karyawan di masa depan. Perusahaan seringkali memandang kestabilan finansial sebagai pilar kesejahteraan secara keseluruhan.

    Sehingga, skor kredit yang kurang menunjukkan adanya ketidakstabilan finansial dan akan berdampak ke dalam interaksi di tempat kerja.

    Hal ini juga dibuktikan dalam berbagai kasus pinjol, yakni ketika perusahaan serta rekan peminjam dihubungi oleh penagih utang.

    Hal ini berpotensi mengganggu hubungan kerja dalam tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kurang produktif.

    Selain itu stres finansial juga meningkatkan risiko terjadinya kasus interpersonal baik di lingkungan rumah ataupun tempat kerja. Selanjutnya, seorang karyawan yang mengalami stres finansial mungkin memiliki probabilitas absen yang lebih tinggi.

    Meskipun berbagai penelitian telah membahas stres finansial terhadap performa kerja, isu skor kredit sebagai alat seleksi calon karyawan tetap menuai pro dan kontra.

    Pihak yang kontra juga didukung oleh hasil riset, di antaranya sebagai berikut:

    Potensi diskriminasi: Studi-studi di bidang etika bisnis dan kebijakan publik telah menunjukkan bahwa penggunaan skor kredit bisa menyebabkan diskriminasi sistemik, terutama terhadap kelompok minoritas yang kerap terjebak kemiskinan struktural karena keterbatasan sumber daya atau mereka yang memiliki akses keuangan yang terbatas.

    Invasi privasi: Beberapa literatur di bidang hukum dan etika berpendapat bahwa memeriksa skor kredit calon karyawan bisa dianggap sebagai invasi privasi.

    Keterbatasan data: Meski ada hubungan antara skor kredit dan beberapa aspek perilaku, banyak penelitian dalam psikologi organisasional dan manajemen sumber daya manusia menunjukkan bahwa skor kredit tidak selalu adalah indikator terbaik untuk performa atau fitur budaya perusahaan.

    Faktor eksternal: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa skor kredit bisa terpengaruh oleh sejumlah faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perubahan kebijakan keuangan, atau bahkan masalah kesehatan yang di luar kendali individu.

    Bukan sekadar angka
    Skor kredit bisa menjadi indikator dari berbagai aspek perilaku dan kinerja di tempat kerja. Namun, penggunaannya dalam seleksi karyawan juga membawa berbagai masalah etis dan praktis seperti potensi diskriminasi, bias, dan invasi privasi. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan skor kredit sebagai alat seleksi memerlukan pertimbangan yang matang.

    Bagi generasi muda, khususnya Gen Z, sangat disarankan untuk berhati-hati dalam mengelola kredit terutama dari pinjaman daring. Kemudahan akses dan proses yang cepat tidak boleh mengecilkan pentingnya menjaga skor kredit. Selalu lakukan cek kesehatan keuangan pribadi sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman dan pastikan untuk mematuhi syarat dan kondisi, termasuk ketepatan waktu pembayaran.

    Jika kamu punya tunggakan utang, jangan dulu berputus asa: BI Checking-mu bisa dibersihkan. Pastikan kamu melunasi pinjamanmu dan rajin mengecek skor kreditmu di layanan iDebku yang disediakan OJK.

    Jika tak kunjung bersih, kamu bisa membawa surat klarifikasi dari lembaga yang menerbitkan pinjaman dan mengajukannya ke OJK.

    Ingatlah bahwa riwayat kreditmu bukan hanya angka, tetapi sebuah refleksi dari kestabilan finansial dan kapabilitas pengambilan keputusan kamu, yang dapat memengaruhi peluang kerja dan relasi sosial di masa depan.

  • AS Hapus Utang Indonesia hingga 35 Juta Dolar untuk Perbaiki Terumbu Karang

    AS Hapus Utang Indonesia hingga 35 Juta Dolar untuk Perbaiki Terumbu Karang

    7cloud.asia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) setuju untuk menghapuskan utang Indonesia sebesar 35 juta dolar atau lebih dari Rp 600 miliar selama sembilan tahun ke depan.

    Menteri Keuangan AS menyampaikan penghapusan utang itu pada Senin (8/7/2024). Sebagai imbalannya, Indonesia harus memulihkan dan melestarikan terumbu karang.

    Menurut perkiraan para ahli, Indonesia merupakan petak laut dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia yang kini terancam rusak akibat perubahan iklim.

    Terumbu karang berada di bawah ancaman yang meningkat secara global, sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim yang meningkatkan suhu laut.

    Data pada Mei menunjukkan, selama setahun terakhir, hampir dua pertiga terumbu karang telah mengalami stress akibat panas yang cukup buruk untuk memicu “pemutihan”, yang bisa menghancurkannya.

    Baca: Meningkatnya keasaman laut ancam terumbu karang

    Dilansir VOA Indonesia, perjanjian tersebut merupakan pertukaran “utang untuk alam” yang keempat yang dilakukan kedua negara sejak 2009.

    Diperkirakan penghapusan utang ini akan mendanai setidaknya 15 tahun kegiatan konservasi di dua wilayah utama dari apa yang dikenal sebagai “Segitiga Terumbu Karang”.

    Bentang Laut Kepala Burung dan Bentang Laut Banda-Sunda Kecil yang ditargetkan, mencakup luasan ratusan ribu hektar, yang merupakan habitat bagi lebih tiga perempat dari semua spesies terumbu karang.

    Kawasan ini juga menjadi habitat bagi lebih dari 3 ribu jenis ikan, kura-kura, hiu, paus dan lumba-lumba.

    Indonesia memiliki 5,1 juta hektar terumbu karang, yang merupakan 18 persen dari luas terumbu karang dunia, menurut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetapi persoalan pemutihan karang tahun ini, telah menimbulkan dampak yang buruk.

    “Dua wilayah ini merupakan pusat dari keanekaragaman hayati,” kata Alexandre Portnoi, penasihat hukum dari Conservation International yang membantu pencapaian kesepakatan ini.

    Baca: Pemanasan global memicu naiknya permukaan laut

    Indonesia memperoleh keuntungan dari penghapusan utang sebelumnya dengan AS pada 2009, 2011 dan 2014, yang secara kolektif dari waktu ke waktu berjumlah hampir 70 juta dolar.

    Penghapusan utang kali ini merupakan yang pertama, yang berfokus pada terumbu karang, dibanding pada hutan hujan Indonesia yang dilakukan sebelumnya, yang terancam oleh perluasan perkebunan sawit.

    Pelestarian terumbu karang lebih sulit dilakukan dalam skala nasional karena utamanya terancam oleh pemanasan planet akibat emisi gas rumah kaca global sebagai dampak dari pembakaran bahan bakar fosil.

    Kondisi merupakan sesuatu yang tidak dapat ditangani sendirian oleh Indonesia.

    Kesepakatan ini, yang ditandatangani pekan lalu dan diumumkan pada Senin, masih diharapkan akan menciptakan perubahan.

    Baca: Nasib nelayan terombang-ambing perubahan iklim

    Kesepakatan ini akan menghapuskan utang Indonesia sebesar 26 juta dolar, di bawah UU Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang AS.

    Conservation International akan berkontribusi sebesar 3 juta dolar dan 1,5 juta dolar yang lain akan disumbangkan oleh The Nature Conservancy, kelompok lain yang terlibat erat dalam pertukaran utang ini.

    Pemerintah Indonesia akan berkomitmen untuk pemulihan terumbu karang. Sementara LSM lokal akan menggunakan dana konservasi untuk mendukung proyek-proyek yang secara langsung bermanfaat bagi ekosistem terumbu karang,

    LSM juga akan mendampingi pengalihan mata pencaharian berkelanjutan bagi mereka yang bergantung pada terumbu karang.

    “Ini cukup sederhana,” kata Portnoi, dan menjelaskan bahwa utang yang dihapuskan untuk kepentingan alam ini didesain secara khusus untuk “memutus siklus” utang yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

    Sumber: VOA Indonesia

  • Beban Utang yang Harus Dibayar Pemerintah pada 2025 Capai Rp1200 Triliun, Jokowi Diingatkan Hati-hati Gunakan APBN

    Beban Utang yang Harus Dibayar Pemerintah pada 2025 Capai Rp1200 Triliun, Jokowi Diingatkan Hati-hati Gunakan APBN

    7cloud.asia – Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti beban utang dan bunganya yang harus dibayar oleh Pemerintah pada 2025 yang mencapai sekitar Rp1200 triliun.

    Beban utang ini terdiri Rp800 triliun utang jatuh tempo dan Rp400 triliun bunga utang tahun berjalan. Kondisi itu menunjukkan APBN sedang dalam kondisi yang cukup berat akibat beban utang.

    Beban utang utang ini mencapai lebih dari 40 persen dari penerimaan Negara yang dalam RAPBN 2025 yang diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy.

    Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024.

    Di sisi lain, saat ini banyak anggota masyarakat yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah, terutama menimbang situasi daya beli yang terindikasi melemah.

    Juga biaya kuliah yang terus meningkat, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin masif.

    Dengan kondisi ini, menurut Bhima, APBN lebih baik dibelanjakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko kondisi-kondisi ekonomi tersebut, daripada digelontorkan untuk upacara 17 Agustus yang menghabiskan puluhan miliar rupiah.

    Baca: Biaya peringatan Hari Kemerdekaan Membengkak saat banyak PHK

    “Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk belanja nonproduktif,” ujar dia yang mengkhawatirkan anggaran untuk perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus mendatang mencapai Rp87 miliar. Angka itu lebih tinggi dibandingkan anggaran HUT RI di Jakarta tahun lalu yang tercatat Rp53 miliar.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024.

    “Dari postur pembiayaan utang yang sebesar Rp648,1 triliun, realisasi baru sebesar Rp266,3 triliun. Ini berarti 41,1 persen dan ini baru bulan ketujuh,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa.

    Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.

    Namun, menurut Menkeu, kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari harga komoditas.

    “Makanya tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dari harusnya Rp437,8 triliun menjadi hanya Rp184,1 triliun,” ujarnya.

    Baca: Utang pemerintah belum jadi daya ungkit ekonomi

    Adapun tahun ini, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar Rp253 triliun atau 38 persen dari target APBN.

    “Karena harga semua komoditas sudah kembali, sehingga memang defisit diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023,” kata Sri Mulyani.

    Namun, Menkeu menyatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi countercyclical, dengan Kemenkeu menerbitkan SBN lebih banyak demi menstabilkan perekonomian yang lesu.

    Sementara ketika perekonomian tinggi seperti tahun lalu, Kemenkeu menurunkan penerbitan SBN guna mengimbangi efek ledakan harga komoditas.

    Realisasi pinjaman tercatat sebesar Rp13,3 triliun dan pembiayaan non-utang Rp49,3 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp217 triliun.

    “Tumbuhnya cukup tinggi dibanding tahun lalu, tapi itu relatif on-track terhadap postur kita. Tahun lalu itu pengecualian karena penerimaan negara luar biasa baik,” katanya.

    Ke depan, Kemenkeu akan terus berupaya mengendalikan defisit dengan memacu penerimaan sekaligus mendisiplinkan belanja agar realisasi tidak terlampau jauh dari postur yang telah ditetapkan.

    Baca: Utang terus meningkat, pemerintah diminta hati-hati

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan, APBN mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juli 2024.

    Meski mengalami defisit, Menkeu mengatakan, defisit Juli itu terbilang masih kecil dibandingkan target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen.

    Dia merinci, pendapatan negara tercatat Rp1.545,4 triliun atau setara dengan 55,1 persen dari target APBN yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 4,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Namun, pertumbuhan negatif pendapatan negara pada Juli lebih rendah dibandingkan catatan pada Juni yang terkontraksi 6,2 persen yoy. “Jadi, ini sudah mulai membaik sekarang,” tuturnya.

    Sementara itu, belanja negara tercatat Rp1.638,8 triliun atau setara 49,3 persen dari pagu Rp3.325,1 triliun, tumbuh 12,2 persen yoy. Kinerja belanja negara yang optimal disebut menjadi dorongan APBN tetap terjaga dengan baik hingga Juli.

    Adapun keseimbangan primer tercatat tetap surplus, yakni sebesar Rp179,3 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

    Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksikan defisit anggaran hingga akhir 2024 akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.

     

  • Sebelum Meninggal, Ekonom Faisal Basri Ingatkan Utang Pemerintah yang Melambung

    Sebelum Meninggal, Ekonom Faisal Basri Ingatkan Utang Pemerintah yang Melambung

    7cloud.asia – Dua minggu sebelum wafat, ekonom senior Faisal Basri menyoroti utang pemerintah yang terus bertambah demi bisa membayar bunga pinjaman.

    Faisal Basri meninggal karena serangan jantung pada Kamis, 5 September 2024, dalam usia 65 tahun.

    “Primary balance kita selalu merah, kecuali tahun 2023. Sehingga untuk membayar utang pun kita harus berutang. Membayar bunga utang harus berhutang. Karena primary balance-nya minus,” ujar Faisal Basri dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute bertema “Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!” di Jakarta Selatan, Rabu, (21/8/2024)

    Dilansir Tempo.co, dalam diskusi tersebut, ia mengungkapkan dalam RAPBN 2025, pemerintah kembali menghadapi defisit keseimbangan primer (primary balance) yang memaksa negara terus berutang untuk membayar bunga.

    Faisal mengatakan pengelolaan anggaran pemerintah tidak menunjukkan perubahan paradigma dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan beban bunga utang yang semakin meningkat.

    Data yang Faisal sampaikan menunjukkan primary balance Indonesia terus mengalami defisit selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kecuali pada tahun 2023.

    Sejak 2014 atau saat Jokowi pertama kali menjabat presiden, defisit primary balance Indonesia sudah menunjukkan tren yang memburuk.

    Baca: Utang pemerintah capai Rp8.444 triliun

    Pada 2020, defisit mencapai titik terendah sebesar Rp633,6 triliun, diikuti oleh defisit besar lainnya pada 2021 yang mencapai Rp431,6 triliun.

    Meskipun ada sedikit perbaikan pada 2023 dengan surplus tipis Rp2,6 triliun, kondisi ini tidak bertahan lama karena pada 2024 dan 2025 kembali diproyeksikan defisit, masing-masing Rp110,8 triliun dan Rp63,3 triliun.

    Keseimbangan primer atau primary balance adalah indikator penting dalam pengelolaan fiskal yang menunjukkan perbedaan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran sebelum pembayaran bunga utang.

    Ketika keseimbangan primer menunjukkan defisit, artinya negara harus mengambil utang baru hanya untuk membayar bunga dari utang sebelumnya.

    Menurut Faisal, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan ketergantungan yang berkelanjutan pada utang baru.

    Data yang dipaparkan Faisal menunjukkan pembayaran bunga utang terus meningkat, mencapai Rp552,9 triliun dalam RAPBN 2025. Angka ini naik signifikan dari Rp499,0 triliun pada tahun sebelumnya.

    “Bayangkan, sekarang sudah mencapai 20,3 persen dari belanja pemerintah pusat,” kata Faisal.

    Baca: Kewajiban pemerintah membayar utang capai Rp1.200 triliun tahun depan

    Utang Pemerintahan Jokowi Melambung
    Faisal Basri mengatakan, Pemerintahan Presiden Jokowi akan mengakhiri 10 tahun masa kepemimpinannya dengan utang mencapai Rp 8,3 kuadriliun atau Rp8.300 triliun.

    Data terakhir APBN Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.335 triliun per April 2024.

    Ia mengatakan angka tersebut hanya menghitung utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Belum termasuk utang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

    “Utang-utang lain masih ada, misalnya utang pemerintah untuk bayar pensiun, utang ke BUMN yang belum dibayar, kalau dijumlah itu sudah 45 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” ujar Faisal Basri ditemui di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

    Hingga Juni 2024, rasio utang pemerintah telah mencapai 39,13 persen terhadap PDB. Namun jika menghitung pinjaman lain, Faisal Basri meyakini rasio utang telah melampaui angka tersebut.

    Ia mengatakan argumen utang untuk pembiayaan infrastruktur juga perlu ditelaah. Karena sebagian besar infrastruktur itu justru meningkatkan utang BUMN yang ditugaskan.

    Utang BUMN yang melambung, menurut Faisal disebabkan Jokowi yang menugasi perusahaan negara melebihi dari kapasitasnya.

    “Kan mulai kelabakan sekarang, Wijaya Karya, macam-macam, itu tidak kelihatan di utang pemerintah (yang disebutkan),” ujarnya.

  • Utang kepada China Melonjak, Sumber Daya Alam Laos Bisa Diambilalih Sebagai Kompensasi


    7cloud.asia – Ekonomi Laos sedang mengalami tekanan akibat melonjaknya tingkat inflasi, yang diperparah oleh tekanan pinjaman besar-besaran yang sebagian besar berasal dari China untuk sejumlah megaproyek yang belum terbayar.

    Laos merupakan negara kecil di Asia Tenggara. Wilayahnya terkurung daratan dan berpenduduk hampir 8 juta jiwa. Pemerintah Laos telah menangguhkan beberapa pembayaran.

    Namun para ekonom dan analis mengatakan China mungkin akan mulai meminta hak kepemilikan atas tanah, sumber daya, dan infrastruktur Laos sebagai kompensasi, yang dapat memperluas pengaruh negara tirai bambu itu di Laos.

    Kenaikan Harga
    Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan tingkat inflasi Laos melonjak dari satu digit menjadi 23 persen pada tahun 2022 dan 31 persen pada tahun 2023 lalu.

    Tingkat inflasi di Laos ini termasuk yang tertinggi di seluruh Asia. Bank pembangunan regional ini memperkirakan inflasi akan tetap berada di atas 20 persen sampai tahun 2025.

    Baca: China penghasil emisi terbesar tapi memimpin perang melawan perubahan iklim

    Harga-harga pangan di Laos telah naik lebih tinggi lagi, hampir mencapai 40 persen pada tahun 2023.

    ADB mengatakan kenaikan harga yang berkepanjangan ini telah memukul sebagian besar keluarga di Laos, memaksa mereka untuk makan lebih sedikit, atau bahkan mengais-ngais makanan untuk menutupi kebutuhan yang tidak mampu mereka beli.

    Laos termasuk negara yang memiliki tingkat kelaparan tertinggi di daratan Asia Tenggara.

    “Harga segala sesuatu [hanya] meningkat, meningkat, meningkat, semakin meningkat,” kata seorang warga Luang Prabang, ibukota kerajaan kuno Laos, yang berbicara pada VOA tanpa menyebut nama

    Baca: Pemerintah minta Apple dan Google blokir dua aplikasi China

    Dia khawatir omongannya akan memicu pembalasan dari pemerintah otoriter negara komunis itu.

    Ditambahkannya, harga daging sapi telah meningkat dua kali lipat pada tahun lalu dan rata-rata harga makanan atau ikan bakar di warung pinggir jalan kini mencapai empat kali lipat dari harga sebelumnya.

    “Masyarakat menderita,” katanya. “Beberapa orang membeli lebih sedikit dibandingkan sebelumnya karena barang-barang telah menjadi lebih mahal. Itu sebabnya banyak orang sekarang, kami mencoba menanamnya sendiri.”

    Warga Luang Prabang yang bekerja sebagai instruktur bahasa itu mengatakan dia memulai kebun buah dan sayur setahun yang lalu untuk membantu memberi makan keluarganya dan mendapatkan penghasilan tambahan di pasar lokal.

  • Pemerintah Akan Hapus Utang 1 Juta UMKM di Bank BUMN, DPR Ingatkan untuk Hati-hati

    Pemerintah Akan Hapus Utang 1 Juta UMKM di Bank BUMN, DPR Ingatkan untuk Hati-hati

    7cloud.asia – Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 1 juta usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) yang berada di bank-bank BUMN.

    Hal itu lantaran total nilai utang UMKM di bank-bank BUMN nilainya sangat besar, yaitu mencapai Rp14 triliun.

    Diberitakan sebelumnya, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (3/1/2024) Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah berniat menghapus seluruh utang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun.

    Untuk langkah awal, pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total Rp2,5 triliun.

    Baca: Kebijakan PPN 12 persenvakan berdampak pada UMKM

    Saleh mengingatkan pemerintah perlu hati-hati dalam menjalankan program tersebut, di tengah situasi dan kondisi ekonomi lintas negara yang kurang menentu.

    “Katanya ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria di Jakarta, Sabtu (4/1/2024).

    Dia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program tersebut.

    Pertama, yakni harus ada verifikasi faktual pada seluruh UMKM yang utangnya hendak dihapus. Semuanya harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

    “Kalaupun utangnya dihapus, harus tetap mendidik. Jangan sampai, para pengusaha UMKM ini malah justru menyerah dengan lari pada program penghapusan utang,” ucap Politisi PAN ini.

    Baca: Kebijakan penghapusan utang petani, nelayan dan UMKM harus dikawal

    Kedua, menurut dia pemerintah harus menyediakan solusi alternatif bagi pengusaha UMKM tersebut untuk melanjutkan usahanya.

    Sebab, prinsip penghapusan utang bukanlah untuk berhenti berusaha, tetapi harus bangkit dan berkembang tumbuh secara sehat membangun ekonomi masyarakat.

    Ketiga, ia mengatakan pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan para pengusaha UMKM ini untuk mendapatkan modal lagi. Tantangannya tentu tidak mudah, karena banyaknya jenis usaha yang dikembangkan di UMKM.

    “Perlu kajian dari mana sumber modal untuk UMKM ini. Apakah tetap dari bank BUMN? Kalau iya, apakah semua mereka dapat bantuan modal lagi? Kalaupun dapat lagi, bagaimana dengan pengusaha UMKM baru? Mereka juga mestinya punya hak,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, pemerintah harus berhati-hati mengimplementasikan program penghapusan utang ini agar selalu di dalam koridor konstitusi dan ekonomi Pancasila.

  • Utang PLN Tambah Rp156 M Setiap Hari, DPR Desak Segera Dilakukan Perombakan Direksi

    Utang PLN Tambah Rp156 M Setiap Hari, DPR Desak Segera Dilakukan Perombakan Direksi

    7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari.

    Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan manajemen keuangan perusahaan listrik pelat merah itu, meski selama ini mendapat berbagai fasilitas dari negara.

    “PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Mufti melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Data dari Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan bahwa total utang PLN naik tajam dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024.

    Baca: Upaya PLN wujudkan net zero pada 2060

    Kenaikan tersebut setara dengan sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari. Dalam periode yang sama, laba PLN justru turun Rp4,3 triliun.

    Lebih lanjut, Mufti mengkritik keras kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo yang memimpin PLN sejak Desember 2021 itu.

    Menurutnya, jajaran direksi PLN tidak hanya gagal secara finansial, tetapi juga telah mengabaikan tanggung jawab moral terhadap publik.

    “Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, sudah waktunya jajaran direksi dirombak total,” tegasnya.

    Baca: PLN diminta tak batasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap

    Mufti juga menyoroti munculnya dugaan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri dengan dibiayai uang perusahaan.

    Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan ini mendesak untuk merombak jajaran direksi sekaligus audit keuangan PLN secara menyeluruh.

    Dia menegaskan, sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya.

    “Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten/kota Pasuruan dan Kabupaten/kota Probolinggo ini.

  • RAPBN 2026: Pembayaran Utang dan Bunga Utang Sentuh Rp1.433 Triliun pada 2026

    RAPBN 2026: Pembayaran Utang dan Bunga Utang Sentuh Rp1.433 Triliun pada 2026

     

    7cloud.asia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers di Jakarta pada Jumat (15/8/2025), memaparkan postur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 dan Nota Keuangan.

    Dilansir di laman resmi Kemenkeu, dalam RAPBN 2026 pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun, atau tumbuh 9,8 persen dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya.

    Target ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, meski PNBP sedikit mengalami penurunan.

    Dalam penjelasannya, Menkeu menyampaikan bahwa penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun, yang berarti harus tumbuh sebesar 13,5 persen. Angka ini dinilai cukup ambisius.

    Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai Rp334,3 triliun, atau naik 7,7 persen.

    Baca: Jokowi wariskan utang sebesar Rp 8.461,93 Triliun

    Di sisi lain, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan sebesar 4,7 persen menjadi Rp455 triliun, terutama karena tidak lagi diperolehnya dividen BUMN.

    Untuk belanja negara, ditargetkan tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025 menjadi Rp3.786,5 triliun, dengan alokasi besar diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

    Belanja kementerian/lembaga (KL) naik signifikan sebesar 17,5 persen menjadi Rp1.498,3 triliun, sementara belanja non-KL mencapai Rp1.638,2 triliun, naik 18 persen.

    “Agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN, kecuali yang tadi dilakukan oleh Danantara secara terpisah,” jelas Menkeu.

    Beban pembayaran bunga utang dan utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2026 bakal semakin berat. Utang jatuh tempo mencapai RpRp 833,96 triliun berdasarkan catatan per 2025.

    Baca: Dampak besarnya utang pemerintah pada perekonomian nasional

    Dalam RAPBN 2026 ini, pemerintah memproyeksikan pembayaran bunga utang senilai Rp 599,4 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 538,7 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 60,73 triliun.

    Di sisi pembiayaan, defisit RAPBN 2026 diperkirakan sebesar Rp638,8 triliun, turun menjadi 3,5 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2025.

    Keseimbangan primer juga diperkirakan semakin mendekati nol, dengan desain defisit primer di angka Rp39,4 triliun pada 2026.

    “Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” pungkas Menkeu.