ruangkota

Tag: wapres

  • Berkantor di Papua Selama 5 Hari, Ini yang Dilakukan Wapres

    Berkantor di Papua Selama 5 Hari, Ini yang Dilakukan Wapres

    7cloud.asia – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengisi hari kedua berkantor di Papua dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah aktivis hak azasi manusia (HAM) di Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10/2023).

    Sekretariat Wakil Presiden di Jayapura, Papua, menginformasikan pertemuan yang berlangsung mulai pukul jam 11.00 WIT itu, Wapres didampingi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.

    Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi sekaligus Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi belum merinci perwakilan aktivis HAM yang akan hadir di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura.

    Baca: Menengok layanan kesehatan di Papua Pegunungan

    Namun, Masduki menjelaskan Wapres memiliki kapasitas sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Ekonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam pertemuan itu, yang bertanggung jawab dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

    Selain itu, kata Masduki, Wapres juga akan menggali informasi aktual dari kalangan aktivis HAM, termasuk aspirasi yang datang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

    “Saya kira yang selama ini, badan itu (BP3OKP) sudah melakukan penyerapan terhadap aspirasi itu. Begitu juga teman-teman aktivis HAM akan membawa aspirasi dari KKB,” katanya.

    Baca: Gereja berperan besar dalam pendidikan di Papua

    Masduki mengatakan, Wapres akan menyerap seluruh aspirasi yang muncul dari pertemuan tersebut sebab Papua memperoleh prioritas dalam ikhtiar pemerintah mensejahterakan masyarakat setempat.

    Seluruh aspirasi yang datang dari masyarakat Papua, kata Masduki, berpeluang untuk direalisasikan selama ditopang oleh kemampuan finansial negara dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Buat Wapres, yang penting NKRI, tidak yang lain. Sebenarnya sebatas itu, buat Wapres oke, selama ini begitu prinsip dasarnya,” katanya.

    Baca: Ratusan ribu anak Papua tidak sekolah

    Agenda hari kedua Wapres berkantor di Papua juga dirangkai dengan pertemuan bersama para pimpinan asosiasi pengusaha asli Papua.

    Wapres berkantor di Papua sejak Senin (9/10/2023) hingga Jumat (13/9/2023) besok.

    Penugasan ini untuk memastikan memastikan percepatan pembangunan otonomi khusus Papua tetap dalam komitmen perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi orang asli Papua (OAP).

    Baca: Butuh solusi jangka panjang untuk atasi kelaparan di Papua

    Selama di Papua  fokus pada sektor pendekatan keamanan. Kemudian dia juga mendorong program Desain Besar Olahraga Nasional agar dapat diimplementasikan oleh para atlet, tokoh, dan masyarakat Papua.

    Ma’ruf juga berupaya memperkuat keselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh adat, khususnya menjelang Pemilu 2024, serta memastikan fungsi pelayanan publik dapat berjalan efektif dan berintegritas.

    Wapres antara lain mengumpulkan para gubernur di Papua. Masduki menuturkan Ma’ruf Amin ingin mendengarkan secara langsung program yang terlaksana di Papua.

    Baca: Pemerintah akan bangun lumbung nasional di Papua

    Selain itu, Wapres juga menemui para pengusaha lokal di Papua untuk mendengarkan secara langsung aspirasinya.

    “Jadi, ini saya kira sangat penting karena, Wapres punya tanggung jawab ya, diberi tugas khusus oleh Pak Jokowi untuk bagaimana agar percepatan pembangunan kesejahteraan Papua itu bisa terlaksana,” ujar Masduki sebagaimana dikutip detik.com

     

  • Wapres: Perguruan Tinggi Perlu Tekankan Pembiayaan UKT Secara Proporsional

    Wapres: Perguruan Tinggi Perlu Tekankan Pembiayaan UKT Secara Proporsional

    7cloud.asia – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan perlunya pembiayaan secara proporsional agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak terlalu membebani mahasiswa.

    Hal ini diungkapkan Wapres menanggapi isu kenaikan UKT dan uang pangkal di sejumlah universitas yang saat ini tengah menjadi sorotan karena dinilai memberatkan mahasiswa.

    “Masalah pendidikan tinggi itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan,” kata Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Pembukaan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar), di Mamuju, Sulbar.

    Berdasarkan keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wapres yang diterima di Jakarta, Rabu (22/5/2024), Wapres menyatakan bahwa distribusi beban biaya pendidikan harus proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi.

    “Menurut saya, solusinya ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian,” kata Wapres.

    Baca Juga: Di Depan Rapat kerja Komisi X DPR, Mendikbudristek Berjanji Hentikan Kenaikan UKT yang Tak Wajar

    Wapres meyakini persoalan mahalnya biaya kuliah atau UKT akan bisa diatasi jika proporsionalitas pembiayaan terbangun diantara ketiga pihak tersebut.

    Menyinggung perdebatan soal kuliah sebagai kebutuhan tersier, Wapres berpendapat bahwa pendidikan tinggi tetap penting meskipun tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi.

    “Menurut saya, tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi, tetapi perguruan tinggi itu juga penting karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul,” ucap Wapres.

    Dalam hal itu Wapres mengharapkan agar masyarakat tidak perlu lagi memperdebatkan istilah tersebut.

    “Istilah tersier itu kemudian jadi masalah yang sebaiknya tidak usah kita gunakan istilah itu, tetapi istilahnya lebih pada kebutuhan kita dan tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi. Barangkali dicairkan saja,” kata Wapres.

    Baca Juga: Polemik Kenaikan UKT: Pemerintah dan Pihak Perguruan Tinggi Saling Lempar Tanggung Jawab

    Lebih lanjut Wapres menjelaskan perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    Namun tantangan biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan signifikan.

    “Solusi-solusi pemerintah yang menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa,” ujarnya.

    Untuk itu Wapres menegaskan pentingnya peran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dalam mencari solusi alternatif untuk pembiayaan pendidikan.

    Perguruan tinggi, ujarnya, juga diberi advokasi agar bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi, perguruan tinggi juga jangan hanya (mengejar bebasnya).

    “Kan PTNBH itu dia bebas. Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tetapi tanggung jawabnya tidak, Itu juga tidak fair,” tutur Wapres.

    Sumber:Antaranews.com

  • Wapres Siap Jadi Juru Damai Konflik PKB dan PBNU

    Wapres Siap Jadi Juru Damai Konflik PKB dan PBNU

    7cloud.asia – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan kesediaannya menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Hal ini diutarakan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu (7/8/2024)

    “Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana meng-islahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” kata Wapres dalam siaran pers di Jakarta.

    Sebab, sambung Wapres, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB, dan juga pernah aktif di PBNU.

    “Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian (PKB), bahkan Ketua Dewan Syuro pertama itu saya, sebelum Gus Dur, tentu saya punya (kedekatan),” sebutnya.

    Namun demikian, Wapres juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekatinya sekadar mencari “peluru” untuk menyerang satu sama lain.

    “Tapi kalau hanya nyari ‘peluru’, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” katanya tegas.

    Baca: Ganjar ingatkan peristiwa Kudatuli bisa menimpa partai lain

     

    Wapres menegaskan, dirinya tidak mau memicu konflik yang ada menjadi semakin besar.

    “Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” ujarnya.

    Sebelumnya Ma’ruf Amin yang pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Dewan Syuro PKB menjelaskan bahwa sejatinya PBNU dan PKB tidak memiliki hubungan struktural.

    Namun, kedua organisasi ini terikat secara aspiratif, kultural, dan historis, di mana PKB dibentuk untuk menyalurkan aspirasi warga NU (Nahdliyin) dalam dunia politik.

    Dia menegaskan bahwa PBNU dan PKB memang memiliki tugas yang berbeda. Menurutnya, PBNU berfokus pada pembangunan umat, sedangkan PKB berkonsentrasi pada bidang politik.

    Baca: Ketidaknetralan Jokowi disorot di Sidang Komite HAM PBB

     

    Ia pun meminta kedua organisasi tersebut dapat fokus pada tujuannya masing-masing.

    Konflik antara elite PKB dengan elite PBNU kian sengit. Para elite kedua kubu yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

    PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

    Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke ‘khittah’-nya.

    Pansus PKB bentukan PBNU telah bekerja dengan mengundang eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.

  • Pamit Sebagai Wapres, Ma’ruf Amin Bilang Tidak Ingin Memoles Citra Dirinya

    Pamit Sebagai Wapres, Ma’ruf Amin Bilang Tidak Ingin Memoles Citra Dirinya

    7cloud.asia – Wapres Ma’ruf Amin berpamitan dengan segenap pegawai Sekretariat Wakil Presden, perangkat melekat, dan awak media massa, menjelang purnatugas sebagai wakil presiden pada Minggu (20/10/2024) mendatang.

    Dalam acara silaturahmi di Istana Wakil Presiden, Kamis (17/10/2024), Ma’ruf mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang telah mendampingi pekerjaannya selama lima tahun terarkhir.

    “Saya kira sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik, ya terbatas itu,” kata Ma’ruf seperti dikutip Kompascom.

    Ma’ruf mengaku selama lima tahun ini bertugas sebagai wakil presiden sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

    Baca: Satu dekade Jokowi gagal wujudkan kedaulatan pangan

    Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengaku tidak ingin dicitrakan mempunyai kemampuan yang sebenarnya ia tidak miliki.

    “Saya tidak ingin dilebih-lebihkan, apa adanya saja, saya tak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu, apa adanya saja,” kata Ma’ruf.

    “Kalau orang bilang harus di-personal branding, saya kira, tidak pernah buat saya, apa adanya saja. Itu lebih enak,” lanjutnya.

    Ma’ruf lantas beranggapan bahwa pemolesan citra yang tidak sebenarnya merupakan sebuah kebohongan dan juga bentuk kezaliman.

    Baca: Satu dekade Jokowi gagal wujudkan hak lingkungan warga

    “Jadi artinya tidak ada yang lebih zalim daripada suatu yang membuat kebohongan kepada Allah. Jadi tidak perlu,” kata Ma’ruf.

    Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa ia tidak pernah ingin dicitrakan secara berlebihan selama menjabat sebagai wakil presiden.

    “Yang sebenarnya saya cuma segini, terus dilebih-lebihkan itu jangan, itu namanya membuat kebohongan, itu jangan personal branding atau apalah,” ujar Ma’ruf.

    Seperti diketahui, Ma’ruf Amin akan mengakhiri masa jabatannya sebagai wapres pada 20 Oktober mendatang, atau saat presiden terpilih dilantik.