7cloud.asia – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan kesediaannya menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Hal ini diutarakan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu (7/8/2024)
“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana meng-islahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” kata Wapres dalam siaran pers di Jakarta.
Sebab, sambung Wapres, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB, dan juga pernah aktif di PBNU.
“Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian (PKB), bahkan Ketua Dewan Syuro pertama itu saya, sebelum Gus Dur, tentu saya punya (kedekatan),” sebutnya.
Namun demikian, Wapres juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekatinya sekadar mencari “peluru” untuk menyerang satu sama lain.
“Tapi kalau hanya nyari ‘peluru’, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” katanya tegas.
Baca: Ganjar ingatkan peristiwa Kudatuli bisa menimpa partai lain
Wapres menegaskan, dirinya tidak mau memicu konflik yang ada menjadi semakin besar.
“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” ujarnya.
Sebelumnya Ma’ruf Amin yang pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Dewan Syuro PKB menjelaskan bahwa sejatinya PBNU dan PKB tidak memiliki hubungan struktural.
Namun, kedua organisasi ini terikat secara aspiratif, kultural, dan historis, di mana PKB dibentuk untuk menyalurkan aspirasi warga NU (Nahdliyin) dalam dunia politik.
Dia menegaskan bahwa PBNU dan PKB memang memiliki tugas yang berbeda. Menurutnya, PBNU berfokus pada pembangunan umat, sedangkan PKB berkonsentrasi pada bidang politik.
Baca: Ketidaknetralan Jokowi disorot di Sidang Komite HAM PBB
Ia pun meminta kedua organisasi tersebut dapat fokus pada tujuannya masing-masing.
Konflik antara elite PKB dengan elite PBNU kian sengit. Para elite kedua kubu yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.
PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.
Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke ‘khittah’-nya.
Pansus PKB bentukan PBNU telah bekerja dengan mengundang eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.
Leave a Reply