ruangkota

Blog

  • Jepang Ajukan Tiga Syarat untuk Kirim Pasukan Bela Dirinya ke Selat Hormuz

    Jepang Ajukan Tiga Syarat untuk Kirim Pasukan Bela Dirinya ke Selat Hormuz

    7cloud.asia – Jepang menetapkan tiga syarat sebelum mengerahkan anggota Pasukan Bela Diri (SDF) ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah, kata sumber yang mengetahui masalah itu pada Minggu (7/6/2026).

    Menurut sumber tersebut, Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata, tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di selat Hormuz.

    Jika syarat-syarat itu terpenuhi, operasi yang dapat dilakukan SDF mencakup pembersihan ranjau dan pengawalan kapal dagang.

    Tiga syarat tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam pertemuan virtual para menteri pertahanan yang dipimpin bersama oleh Inggris dan Prancis pada pertengahan Mei untuk membahas misi pertahanan multinasional guna menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

    Menurut sumber tersebut, Koizumi mengatakan misi itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar memperoleh dukungan luas.

    Baca: Iran dan Oman Akan Kelola Bersama Selat Hormuz

    Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan AS yang tidak menjadi bagian dari misi tersebut.

    Berdasarkan konstitusinya yang menolak perang, Jepang hanya mengizinkan penggunaan kekuatan untuk pertahanan diri sehingga membatasi ruang gerak militernya di luar negeri.

    Meski demikian, SDF sebelumnya telah terlibat dalam misi penjaga perdamaian dan operasi anti pembajakan di luar negeri.

    Pemerintah Inggris dalam pernyataan bersama setelah pertemuan itu mengatakan operasi hanya akan dimulai dalam situasi yang kondusif serta sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dan konstitusi masing-masing negara.

    Sumber-sumber pemerintah Jepang mengatakan persiapan pengerahan SDF tengah dilakukan jika gencatan senjata tercapai dengan opsi utama operasi pembersihan ranjau.

    Baca: Iran Resmi Tetapkan Kendali Permanen Atas Selat Hormuz

    Operasi tersebut diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Pasukan Bela Diri Jepang sepanjang dilakukan setelah gencatan senjata berlaku.

    Pemerintah Jepang juga bisa memerintahkan personel SDF mengawal kapal sebagai bagian dari operasi keamanan maritim berdasarkan undang-undang yang sama.

    Misi pertahanan multinasional tersebut mencakup pembagian wilayah Selat Hormuz ke dalam zona-zona yang diamankan oleh negara berbeda.

    Namun, sejumlah pejabat menilai koordinasi dapat menjadi tantangan karena perlindungan Jepang hanya berlaku bagi kapal yang memiliki keterkaitan dengan negara itu, sementara kapal lain beroperasi di bawah kerangka hukum yang berbeda.

    Sumber di kantor Perdana Menteri Jepang menegaskan pentingnya memastikan Iran tidak menafsirkan pengerahan SDF sebagai tindakan yang bersifat permusuhan.

    Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan global yang penting. Jalur tersebut praktis tertutup sejak AS-Israel secara sepihak menyerang Iran pada akhir Februari lalu.

    Penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran di berbagai negara, termasuk Jepang yang miskin sumber daya alam.

  • Harga Rokok Masih Murah, Pemerintah Dinilai Gagal Lindungi Generasi Muda

    Harga Rokok Masih Murah, Pemerintah Dinilai Gagal Lindungi Generasi Muda

    7cloud.asia – Desakan reformasi kebijakan cukai tembakau menguat dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2026. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai pemerintah masih terlalu berorientasi pada penerimaan negara dibanding perlindungan kesehatan publik.

    Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan, menyoroti pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilai belum transparan dan belum optimal mendukung program promotif serta preventif kesehatan.

    Menurut dia, DBHCHT merupakan dana publik yang berasal dari dampak konsumsi rokok sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk mengurangi beban kesehatan masyarakat dan melindungi kelompok rentan.

    Baca: Rencana Pemerintah Tambah Layer Cukai Tembakau Akan Perparah Kemiskinan

    “Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber pendapatan, tetapi juga instrumen untuk melindungi kesehatan masyarakat,” jelas Gurnadi dalam kegiatan HTTS di Jakarta, Minggu (07/06/2026).

    FITRA juga mengingatkan dampak ekonomi rokok terhadap rumah tangga miskin. Data BPS 2025 menunjukkan pengeluaran rokok keluarga miskin mencapai enam kali lipat dibandingkan belanja sumber protein seperti susu dan telur.

    Karena itu, FITRA mendesak pemerintah memperkuat akuntabilitas DBHCHT melalui keterbukaan informasi, pengawasan yang efektif, serta peningkatan alokasi anggaran untuk penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Baca: Ratusan Pemuda Turun ke CFD Desak Pemerintah Putus Pengaruh Industri Rokok

    Sementara itu, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Prof. Hasbullah Thabrany, meminta pemerintah merombak paradigma pengelolaan cukai yang selama ini dinilai lebih berfungsi sebagai mesin pengumpul penerimaan negara.

    Ia mendesak pemerintah menghapus keterlibatan industri rokok dalam penyusunan kebijakan fiskal dan mencabut batas atas tarif cukai hasil tembakau sebesar 57 persen agar instrumen cukai kembali berfungsi sebagai pengendali konsumsi rokok.

    “Hentikan kebijakan cukai yang terlalu dipengaruhi kepentingan industri rokok. Reformasi cukai harus dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat,” tegasnya.

    Hasbullah juga menyoroti murahnya harga rokok yang membuat produk tembakau semakin mudah dijangkau anak dan remaja. Kondisi ini dinilai berpotensi memperparah angka perokok usia dini di Indonesia.

    Baca: Sejumlah Museum Mulai Terapkan Kawasan Bebas Rokok

    Hal senada juga diungkapkan oleh Project Lead for Tobacco Control Center pada Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia.

    Pada kesempatan yang sama, Beladenta menegaskan kenaikan harga rokok melalui instrumen cukai merupakan langkah penting untuk menekan konsumsi, terutama di kalangan anak muda dan kelompok rentan.

    Lebih lanjut Beladenta menjelaskan harga rokok yang lebih mahal dapat mengurangi akses pembelian sekaligus mendorong rumah tangga mengalihkan pengeluaran untuk kebutuhan yang lebih penting seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.

    Namun, Beladenta mengingatkan kebijakan cukai tidak cukup jika berjalan sendiri. Pemerintah juga harus menegakkan larangan penjualan rokok batangan sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

    Baca: Kerugian Akibat Rokok Capai Rp 184 Triliun

    “Cukai untuk memahalkan rokok harus berjalan bersamaan dengan larangan penjualan rokok batangan. Aturannya sudah ada, tetapi implementasinya masih lemah,” katanya saat ditemui 7cloud.asia.

    Desakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil tersebut menunjukkan semakin kuatnya tuntutan agar pemerintah tidak lagi menjadikan cukai tembakau semata sebagai sumber pemasukan negara, melainkan sebagai instrumen utama untuk menekan konsumsi rokok dan melindungi generasi muda dari adiksi nikotin.

  • Mengurai Jebakan Lingkaran Kemiskinan Struktural

    Mengurai Jebakan Lingkaran Kemiskinan Struktural

    7cloud.asia – Riset Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, menemukan banyak masyarakat di wilayah pelosok yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat kebijakan top-down pemerintah pusat.

    Kebijakan seperti penetapan kawasan konservasi yang tidak melibatkan masyarakat membuat warga kehilangan akses untuk mengelola lahan maupun membangun infrastruktur, sehingga mereka menjadi terisolasi dan harus menanggung biaya transportasi, pendidikan, serta kebutuhan pokok yang sangat mahal.

    Demikian terungkap dalam Podcast Population Corner (Popcorn) dengan tajuk “Membongkar Akar Kemiskinan Struktural Indonesia” yang diselenggarakan oleh PSKK UGM, Jumat (5/6/2026).

    Peneliti PSKK, Sri Purwatiningsih mengungkapkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah pelosok terjebak dalam lingkaran kemiskinan (poverty trap) akibat keterisolasian.

    “Masyarakat juga masih menghadapi kemiskinan natural, kondisi kemiskinan yang terjadi karena ketidakadilan sistem atau tatanan sosial maupun sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat,” ujar perempuan yang biasa dipanggil Nining tersebut.

    Bagi Nining, persoalan kemiskinan ini bukan perkara angka dan statistik, melainkan memiliki akar masalah yang sangat kompleks dan menyentuh berbagai dimensi, seperti dimensi sosial, budaya, dan juga geografi.

    Baca: Anak Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku adalah Potret Kemiskinan Struktural yang Luput dari Perhatian Negara

    Dia mencontohkan, dari dimensi budaya, kemiskinan ini makin sulit dilepas oleh adanya tekanan budaya lokal, seperti tradisi menyumbang hajat keluarga besar. Tradisi Tombol Romak di Fakfak misalnya yang membebani masyarakat.

    “Jadi misalnya masyarakat itu menjadi miskin karena keterbatasan akses, ketiadaan infrastruktur, atau mungkin juga ketiadaan sumber daya yang ada di sekitar mereka yang menjadikan mereka itu miskin,” jelasnya.

    Selain persoalan infrastruktur, standar penilaian ukuran kemiskinan dari BPS menurut Nining terlalu bersifat “Jawa-sentris” dan kerap tidak relevan jika diterapkan di luar Jawa, seperti di Kalimantan atau Papua.

    Hal ini terbukti ketika Tim peneliti PSKK UGM menyusun indikator kesejahteraan berbasis lokal di Fakfak yang hasilnya justru membuat model penyaluran bantuan pemerintah daerah menjadi jauh lebih tepat sasaran.

    Dia memaparkan PSKK membuat sensus kemiskinan di Kabupaten Fakfak, tapi mereka tidak menyebut sensus kemiskinan melainkan sensus kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

    ”Kami membuat indikator sendiri berdasarkan indikator BPS sebagai dasar. Nah, itu banyak yang dirombak. Nah, itu ternyata bisa, terus mereka itu lebih suka dengan cara seperti itu,” ceritanya.

    Baca: Ekonomi Ekstraktif Melanggengkan Kemiskinan dan Memperlebar Ketimpangan

    Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, Nining menegaskan arah kebijakan pembangunan perlu diperbaiki dengan membuka akses dan mendorong pembangunan infrastruktur.

    Sebab, adanya perluasan akses, berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli dan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar. Disamping itu, pemerintah pun diminta harus mampu mengatasi mismatch antara kebutuhan dasar dan sumber daya yang tersedia.

    Namun yang tidak kalah penting meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk membuka keterisolasian terutama daerah yang berada di luar Jawa.

    “Kalau di Jawa mungkin konektivitas itu sudah bagus ya. Tapi kalau di luar Jawa konektivitas itu masih menjadi masalah utama. Banyak masyarakat jadi miskin karena konektivitas yang belum bagus, mereka pun jadi terisolir,” jelasnya.

    Selain itu, ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah harus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi masalah bagi masyarakat luas.

    Bahkan partisipasi dari segala pihak pun dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat, terlebih pada mereka yang termarjinalkan dan terpinggirkan.

  • Cuaca Hari Ini: Seluruh Pulau Jawa Bakal Cerah dan Berawan

    Cuaca Hari Ini: Seluruh Pulau Jawa Bakal Cerah dan Berawan

    7cloud.asia – Seluruh kota di wilayah Pulau Jawa diprediksi cerah hingga berawan tebal pada Selasa (09/06/2026). Namun kota-kota lainnya masih berpeluang hujan berintensitas ringan hingga hujan disertai petir.

    Melalui kanal youtube Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang.

    Selain itu, Kota Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Ambon juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

    Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Kota Manado dan hujan disertai petir berpeluang melanda Kota Tanjung Pinang.

    BMKG juga mengajak masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang yang akan melanda wilayah Aceh, Bali, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

  • Program Pemerintah Lebih Sering Gagal Mengubah Perilaku, Ini Penjelasannya

    Program Pemerintah Lebih Sering Gagal Mengubah Perilaku, Ini Penjelasannya

     

    7cloud.asia – Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran miliaran hingga triliunan rupiah untuk mengubah perilaku masyarakat. Misalnya anggaran imunisasi anak melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,1 triliun.

    Ada juga anggaran subsidi BPJS Kesehatan untuk warga miskin sebesar Rp66,5 triliun., atau duit Rp70 miliar untuk program pengelolaan sampah berbasis warga.

    Sayangnya, anggaran masif tersebut sering kali gagal menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Padahal program ini sudah disertai kampanye dan sosialisasi.

    Cakupan imunisasi Indonesia, misalnya, masih di bawah target WHO 95 persen (hanya 85 persen). Ada juga 23 juta peserta BPJS Kesehatan yang masih menunggak pembayaran, dan 46 persen sungai di Indonesia masih tercemar berat oleh sampah yang dibuang sembarangan.

    Situasi ini menunjukkan satu hal penting: mengetahui apa yang benar tidak selalu membuat seseorang otomatis melakukan hal yang benar.

    Masalahnya bukan pada warganya

    Pemerintah atau perumus kebijakan sering kali percaya pada asumsi bahwa “jika masyarakat diberi tahu dan mendapat informasi yang cukup, mereka akan otomatis mengubah perilaku”

    Karena itu, ketika sebuah program tidak berhasil, solusi yang paling banyak dilakukan pemerintah adalah memasang lebih banyak spanduk, membuat lebih banyak iklan layanan masyarakat, menambah anggaran kampanye dan sosialisasi.

    Padahal, studi ilmu perilaku (behavioural science) menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak pernah cukup untuk mengubah perilaku masyarakat.

    Profesor psikologi peraih Nobel Ekonomi, Daniel Kahneman, membuktikan dalam studinya: manusia tidak selalu bertindak berdasarkan pertimbangan rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan manusia dipengaruhi oleh kebiasaan, emosi, norma sosial, keterbatasan waktu, dan cara sebuah pilihan disajikan.

    Dengan kata lain, pengetahuan bukanlah perilaku. Semua orang tahu membuang sampah sembarangan itu salah, tapi jalanan dan sungai tetap kotor. Semua orang tahu menggunakan ponsel sambil berkendara itu berbahaya, tapi tetap banyak yang melakukan.

    Banyak orang mungkin sudah mengetahui informasi soal manfaat imunisasi, tapi mereka masih enggan datang ke puskesmas. Orang-orang tahu menunggak BPJS itu salah, tapi masih menunggak.

    Menurut saya, masalah sebenarnya bukan pada pengetahuan masyarakat, tetapi pada desain programnya.

    Perilaku manusia dipengaruhi konteks

    Ilmu perilaku melihat bahwa tindakan manusia tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sekitar.

    Misalnya, seseorang tidak membayar iuran kesehatan bukan karena tidak peduli terhadap kesehatan. Bisa jadi karena proses pembayarannya rumit dan menghabiskan banyak waktu.

    Seseorang membuang sampah sembarangan bukan karena tidak peduli atau jahat. Bisa saja karena tidak ada tempat sampah yang tersedia dalam jangkauan.

    Orang tua mungkin memahami manfaat vaksin, tapi bisa jadi mereka sulit memperoleh akses kesehatan yang memadai karena kurangnya tenaga kesehatan terlatih.

    Dalam menyusun kebijakan, negara semestinya tak berfokus pada membuat masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Negara perlu memastikan masyarakat memiliki akses dan fasilitas yang memudahkan mereka mengubah perilaku tersebut.

    Tiga hal yang menentukan perubahan perilaku

    Peneliti ilmu perilaku Susan Michie dan timnya mengembangkan kerangka COM-B yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku membutuhkan tiga unsur: capability, opportunity, dan motivation.

    Pertama, capability (kemampuan). Masyarakat perlu memiliki pengetahuan sekaligus kemampuan praktis untuk melakukan suatu tindakan. Informasi saja tidak cukup jika seseorang tidak tahu bagaimana menerapkannya.

    Misalnya, ibu yang ingin memberikan ASI eksklusif tidak hanya perlu mengetahui manfaatnya. Dia juga perlu mengetahui cara mengatasi mastitis (infeksi pada payudara), cara memompa, serta menyimpan ASI.

    Kedua, opportunity (kesempatan). Lingkungan harus mendukung perilaku yang diinginkan. Contohnya, jika pemerintah ingin masyarakat menggunakan transportasi publik, layanannya harus mudah dijangkau, aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan warga.

    Ketiga, motivation (motivasi). Perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh hadiah atau hukuman, tetapi juga oleh norma sosial (apa yang dilakukan orang lain di sekitar mereka), identitas (ingin dianggap sebagai bagian dari kelompok tertentu), dan oleh emosi (rasa aman, kepercayaan, dan makna).

    Orang lebih mungkin melakukan sesuatu ketika mereka merasa perilaku tersebut sesuai dengan nilai yang mereka yakini dan lingkungan sosial mereka.

    Negara harus memahami rakyat, sebelum mengubah

    Masalah publik pada dasarnya bukanlah kesalahan individu. Sebaliknya, desain kebijakan harus memperhitungkan bagaimana manusia benar-benar mengambil keputusan.

    Negara jangan hanya menekankan pada bagaimana cara memberi tahu masyarakat, tetapi harus memahami apa yang membuat masyarakat sulit melakukan perubahan.

    Dengan memahami faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang membentuk perilaku, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya menghasilkan kampanye, tetapi juga perubahan yang bertahan dalam jangka panjang.

    Anhar Dana Putra, Senior lecturer, Politeknik STIA LAN Makassar

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • SEPETA Suarakan Hubungan Kerja yang Adil di Ekonomi Platform

    SEPETA Suarakan Hubungan Kerja yang Adil di Ekonomi Platform

    7cloud.asia – Status hubungan kerja dalam ekonomi platform digital serta persoalan remunerasi, yang mencakup pembayaran, biaya operasional, ongkos, dan waktu kerja menjadi sorotan pelaksanaan Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-114 berlangsung di Gedung CICG, Jenewa, Swiss.

    Selama enam hari pelaksanaan konferensi, dialog berlangsung sangat menantang dan penuh perdebatan.

    Selama pekan pertama penyelenggaraan ILO, dialokasikan untuk melakukan negosiasi mengenai konvensi global tentang pekerjaan layak di ekonomi platform digital.

    Dalam keterangan tertulisnya kepada 7cloud.asia, delegasi Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA), Bangun Nugroho menyebutkan ada banyak refleksi yang dibagikan setelah hari-hari panjang yang sering berakhir hingga malam hari.

    “Negosiasi berjalan panjang, sulit, dan sangat intens. Berbagai amandemen dibahas secara rinci, baris demi baris, bahkan kata demi kata,“ terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (8/6/2026).

    Penghargaan yang tinggi patut diberikan kepada Amanda Brown, Mónica Viviana Tepfer, Ruwan Subasinghe, serta Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) atas kepemimpinan dan kerja keras mereka sepanjang proses ini.

    Namun, ada satu hal yang memberikan harapan besar. Para pemimpin pekerja platform dari berbagai negara seperti Kenya, Nigeria, Indonesia, Thailand, Chili, Brasil, Peru, Kolombia, Panama, Meksiko, dan banyak negara lainnya hadir sebagai peserta aktif dalam kaukus pekerja.

    Suara mereka turut membentuk setiap perdebatan dan setiap langkah negosiasi.
    Mereka mewakili beragam sektor pekerjaan platform, mulai dari pengantar barang, pengemudi transportasi daring, moderator konten, pekerja rumah tangga, hingga pelabel data.

    Para perwakilan pekerja menegaskan bahwa Konstitusi ILO memiliki mandat yang jelas: mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak-hak pekerja, dan menjamin kondisi kerja yang layak.

    Karena itu, konvensi ini harus mengatur kondisi kerja, bukan memperluas perlindungan terhadap kepentingan bisnis atau hak kekayaan intelektual perusahaan.

    Dalam proses tersebut, SEPETA turut memberikan kontribusi penting dengan membawa pengalaman nyata para pengemudi dan kurir platform digital di Indonesia.

    Dalam berbagai diskusi dan pertemuan khusus pekerja, ia menyampaikan kondisi kerja yang dihadapi jutaan pekerja platform, mulai dari ketidakjelasan status hubungan kerja, potongan aplikasi yang tinggi.

    Pun sanksi dan penonaktifan akun secara sepihak serta tidak adanya jaminan sosial dan perlindungan kerja yang memadai.

    Kehadiran delegasi SEPETA juga menjadi bukti bahwa perjuangan pengemudi dan kurir online Indonesia telah menjadi bagian dari perjuangan global untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlindungan hak-hak pekerja.

    Saat ini, banyak pekerja platform tidak memiliki kemampuan untuk melawan praktik diskriminasi, kondisi kerja yang tidak aman, maupun penonaktifan akun secara sepihak.

    Pengelola platform digital sering kali menolak membuka metode dan sistem yang mereka gunakan, berlindung di balik algoritma yang tidak transparan. Ini bukan sekedar persoalan teknis, melainkan persoalan kekuasaan dan kontrol kapitalis

    ILC memperjuangkan pekerjaan dan hubungan kerja. Teknologi hanyalah alat yang digunakan untuk mengotomatisasi sistem yang berdampak langsung terhadap kehidupan pekerja.

    Masih ada pihak yang belum melihat proses ini sebagai upaya perlindungan pekerja. Namun harus ditegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menyesuaikan hak-hak pekerja dengan kebutuhan bisnis.

    “Seluruh perundingan ini pada akhirnya bukan hanya tentang dokumen dan laporan yang sedang dibahas, melainkan tentang kehidupan jutaan pekerja yang berada di baliknya,“ ujarnya.

    Bangun menegaskan, masa depan dunia kerja harus dibangun di atas hak-hak pekerja, bukan di atas penindasan dan penghisapan.

    Karena itu dia mengajak pekerja platform untuk terus memperkuat Konsolidasi dan solidaritas sesama gerakan pekerja.

  • Survei: Makin Banyak Warga AS yang Kurang Percaya pada “American Dream”

    Survei: Makin Banyak Warga AS yang Kurang Percaya pada “American Dream”

    7cloud.asia – Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan warga Amerika Serikat kini semakin kurang percaya diri terhadap keistimewaan negaranya dan kemampuan untuk mewujudkan etos yang disebut “American Dream”.

    Hasil jajak pendapat oleh The Associated Press dan NORC Center for Public Affairs Research ini dirilis pada Senin (8/6/2026) waktu setempat.

    Hasilnya menunjukkan sekitar 30 persen responden warga Amerika percaya ada negara-negara yang lebih baik daripada Amerika Serikat. Angka tersebut naik 19 persen dari responden yang berpandangan demikian dalam survei pada Juni 2016.

    Kemudian, 44 persen responden menganggap AS sebagai salah satu negara hebat di dunia bersama dengan beberapa negara lain, di mana survei satu dekade lalu menunjukkan anggapan itu dilontarkan oleh 55 persen responden.

    Sekitar separuh dari responden menyatakan bahwa prinsip “American Dream”, di mana kerja keras merupakan jalan yang pasti menuju kesuksesan, kini tidak lagi berlaku.

    Sebanyak 34 persen warga Amerika percaya bahwa prinsip itu pernah dapat diwujudkan dan 15 persen berpendapat prinsip tersebut memang tidak pernah berhasil, demikian hasil survei tersebut.

    Masih dalam survei serupa, hanya 22 persen responden berusia di bawah 30 tahun yang meyakini “American Dream” masih bisa diraih, dibandingkan dengan 46 persen warga Amerika berusia di atas 60 tahun.

    Survei tersebut menunjukkan banyak responden mengaitkan hal itu dengan tingginya biaya hidup, harga perumahan, dan kesulitan dalam berkarier di Amerika.

    Survei tersebut dilakukan secara daring dan melalui telepon pada 16-20 April terhadap 2.596 orang dewasa Amerika, dengan margin of error sebesar 2,6 persen.

    Sumber: Antaranews.com-Sputnik/RIA Novosti

  • Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Pemuda Adat Papua Deklarasikan Aksi Iklim Dari Kampung ke Kampung

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Pemuda Adat Papua Deklarasikan Aksi Iklim Dari Kampung ke Kampung

    7cloud.asia – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemuda Adat dari Domberai menyerukan aksi nyata untuk menyelamatkan kawasan hutan hujan tropis di Tanah Papua.

    Mereka mendeklarasikan gerakan “Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung” sebagai sebuah manifesto perlawanan dan solidaritas secara horizontal yang lahir dari akar rumput. 

    Gerakan ini memaknai ulang narasi iklim global yang selama ini didominasi oleh negara diruang-ruang konferensi internasional. Aksi Iklim Dari Kampung Ke Kampung adalah tindakan, eksistensi dan keterhubungan manusia dengan lingkungan.

    Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung menegaskan bahwa benteng pertahanan iklim terbaik tidak datang dari kebijakan top-down, melainkan dari peroganisiran antar-komunitas.

    Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung adalah bentuk dari kerja pengorganisiran sekutu dan pembangunan solidaritas lintas wilayah.

    Di mana satu kampung dan satu wilayah saling menguatkan dengan bertukar strategi advokasi, memetakan wilayah adat secara mandiri dan menyebarkan api kesadaran bahwa perlindungan satu kampung di pesisir berkaitan erat dengan perawatan hutan di kampung.

    Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung adalah upaya perlawanan untuk bertahan dan menunjukkan eksistensi sebagai Masyarakat Adat, pemuda atau perempuan yang bertahan dan melawan di kampung.

    Fokus gerakan ini adalah untuk menyatakan bahwa keadilan iklim hanya dapat tercapai lewat pengakuan pada keberadaan Masyarakat adat, utamanya pada pengakuan pengetahuan tradisional yang telah ada jauh sebelum sains modern,.

    Gerakan ini menolak upaya mitigasi iklim yang ditawarkan untuk menyingkirkan keberadaan Masyarakat Adat dari wilayah kehidupannya. Sementara hutan dan komunitas adat menghadapi ancaman yang terus-menerus.

    Dalam pernyataannya kepada media, Pemuda Adat menegaskan sebagai pewaris pengetahuan leluhur dan pelindung sistem kehidupan yang menopang bukan hanya masyarakat kami, tetapi seluruh makhluk hidup di planet ini.

    “Sejak tahun 1972, tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia tiap tahunnya. Artinya, kita punya waktu setiap tahun untuk refleksi bagaimana kita memperlakukan lingkungan sekitar dan dampak aktivitas kita terhadap planet Bumi, dan yang terpenting apa aksi yang perlu kita lakukan untuk merawat Bumi,” demikian pemuda adat Papua dalam pernyataannya.

    Selama bertahun-tahun, aktivitas manusia, industri dan teknologi terus berkembang dan digunakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan kerusakan yang besar terhadap lingkungan.

    Bahkan faktanya, polusi udara, hilangnya keanekaragaman hayati, punahnya berbagai macam spesies, dan yang paling besar, yaitu krisis iklim yang kita hadapi saat ini merupakan akibat dari keserakahan manusia atas gaya hidupnya yang tidak berkelanjutan.

    Bumi menyediakan sumber daya alam luar biasa yang sayangnya kita gunakan dan eksploitasi secara tidak terkendali.

    Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung yang diikuti lebih dari puluhan perwakilan anak muda masyarakat adat, berkumpul untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada pada 5 Juni 2026.

    Dalam aksi ini pemuda adat dari Kepala Burung, Pulau Papua (Malamoi) kawasan hutan tropis di Tanah Papua, menuntut penghentian praktik deforestasi, ekspansi industri bahan bakar fosil, pertambangan, dan aktivitas merusak lainnya di wilayah adat.

    “Kami berbicara hari ini dalam satu suara Bagi Masyarakat adat, krisis iklim bukan sekedar angka kenaikan suhu global atau target net-zero emission, melainkan realitas sehari-hari tentang hilangnya ruang hidup, rusaknya sumber pangan, dan ancaman terhadap identitas budaya,” tambahnya.

    Aksi penyelamatan lingkungan ini menjadi krusial untuk dilakukan di Tanah Papua karena kepungan krisis ekologis yang berlapis. Aksi Iklim berbasis kampung menjadi sangat mendesak karena Papua dipaksa menanggung beban dari kontradiksi ekonomi dan iklim global.

  • Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung: Upaya Pemuda Adat Domberai Menjaga Hutan Adatnya

    Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung: Upaya Pemuda Adat Domberai Menjaga Hutan Adatnya

    7cloud.asia – Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemuda adat dari Pemuda Adat dari Domberai, Sorong, Papua Barat Daya mendeklarasikan Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung.

    Peluncuran Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung ini diikuti puluhan perwakilan anak muda dan masyarakat adat. Mereka berkumpul untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada  pada 5 Juni  2026. 

    Fokus Aksi Iklim Dari Kampung untuk Kampung ini adalah untuk menyatakan bahwa keadilan iklim hanya dapat tercapai lewat pengakuan pada keberadaan Masyarakat adat, utamanya pada pengakuan pengetahuan tradisional yang telah ada jauh sebelum sains modern,.

    Gerakan ini menolak upaya mitigasi iklim yang ditawarkan untuk menyingkirkan keberadaan Masyarakat Adat dari wilayah kehidupannya. Sementara hutan dan komunitas adat menghadapi ancaman yang terus-menerus.

    Dalam pernyataannya kepada media, Pemuda Adat Domberai menegaskan, sebagai pewaris pengetahuan leluhur dan pelindung sistem kehidupan yang menopang bukan hanya masyarakat kami, tetapi seluruh makhluk hidup di planet ini.

    Sejak tahun 1972, tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia tiap tahunnya.

    Artinya, semua pihak punya waktu setiap tahun untuk refleksi bagaimana kita memperlakukan lingkungan sekitar dan dampak aktivitas kita terhadap planet Bumi, dan yang terpenting apa aksi yang perlu kita lakukan untuk merawat Bumi.

    Selama bertahun-tahun, aktivitas manusia, industri dan teknologi terus berkembang dan digunakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan kerusakan yang besar terhadap lingkungan.

    Bahkan faktanya, polusi udara, hilangnya keanekaragaman hayati, punahnya berbagai macam spesies, dan yang paling besar, yaitu krisis iklim yang kita hadapi saat ini merupakan akibat dari keserakahan manusia atas gaya hidupnya yang tidak berkelanjutan.

    Bumi menyediakan sumber daya alam luar biasa yang sayangnya kita gunakan dan eksploitasi secara tidak terkendali.

    Berikut pernyataan mereka selengkapnya:

    Kami dari Kepala Burung, Pulau Papua (Malamoi) kawasan hutan tropis di Tanah Papua, menuntut penghentian praktik deforestasi, ekspansi industri bahan bakar fosil, pertambangan, dan aktivitas merusak lainnya di wilayah adat.

    Kami berbicara hari ini dalam satu suara Bagi Masyarakat adat, krisis iklim bukan sekedar angka kenaikan suhu global atau target net-zero emission, melainkan realitas sehari-hari tentang hilangnya ruang hidup, rusaknya sumber pangan, dan ancaman terhadap identitas budaya.

    Aksi penyelamatan lingkungan ini menjadi krusial untuk dilakukan di Tanah Papua karena kepungan krisis ekologis yang berlapis. Aksi Iklim berbasis kampung menjadi sangat mendesak karena Papua dipaksa menanggung beban dari kontradiksi ekonomi dan iklim global.

    Krisis iklim yang terjadi di dunia saat ini tidak menoleransi dan bernegosiasi. Krisis yang terjadi tidak memilih-milih siapa yang terdampak gelombang panas, hutan yang menjadi lebih sering terbakar, banjir rob, abrasi pantai, hingga kalender musim yang berubah.

    Kondisi ini diperparah dengan aktivitas-aktivitas ekstraktivisme yang dilakukan oleh para pemilik modal dalam bentuk perampasan lahan, seluruh keanekaragaman hayati terancam.

    Krisis iklim dan perampasan lahan juga terjadi di Tanah Papua dalam skala yang masif, lebih jauh didukung oleh militerisme. Deklarasi Kampung Asbaken adalah penolakan terhadap kehadiran operasi militer di wilayah masyarakat adat, sekaligus desakan untuk mengakhiri operasi yang sedang berjalan.

    Bagaimana penguasa dan pemilik modal sedang menghancurkan Tanah Papua, sementara itu di papua bagian selatan, lahan dan hutan dirampas oleh negara dan korporasi seluas 2,7 juta hektare.

    Bukan cuma Masyarakat Adat Papua, Masyarakat Indonesia yang tinggal di luar papua juga akan kena dampaknya, akibat penghancuran hutan terbesar di dunia sedang terjadi di tanah papua, pembukaan hutab dan lahan memicu jutaan ton emisi CO2 yang akan memperburuk krisis iklim yang berakibat peningkatan bencana nasional di Indonesi.

    Papua dikorbankan untuk cetak sawah, tebu untuk bioetanol, hutan tanaman industri, pertambangan, pemanfaatan hasil hutan dan perkebunana sawit untuk biodiesel serta pembangunan infrastruktur ekstraktif demi ambisi yang diputuskan di Jakarta.

    Oleh orang-orang yag tidak pernah tinggal di tanah papua dan menanggung akibatnnya.

    Pemuda Adat memiliki komitmen yang tak tergoyahkan, yakni untuk melindungi tanah adat, menghormati warisan leluhur, dan memastikan masa depan bagi keturunannya.

    “Krisis iklim menuntut semua orang pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi internasional untuk bergabung dengan kami. Solusinya ada dan nyata berakar pada pengetahuan tradisional kita dan hubungan kita dengan alam.

    Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Untuk menjaga planet ini tetap bertahan, Tanah Papua harus tetap hidup. Umat manusia mencari jawaban, tetapi jawabannya selalu ada di sini. ketika berbicara tentang krisis iklim.

    Lebih dari itu, Tanah Papua menjadi rumah bagi masyarakat adat, komunitas lokal, ribuan spesies tanaman dan ratusan spesies hewan endemik.

    Gerakan “Aksi Iklim: Dari Kampung untuk Kampung” sendiri adalah sebuah manifesto perlawanan dan solidaritas secara horizontal yang lahir dari akar rumput.

    Gerakan ini mendekonstruksi narasi iklim global yang selama ini didominasi oleh negara diruang-ruang konferensi internasional. gerakan ini adalah tindakan, eksistensi dan keterhubungan.

    Dari Kampung untuk Kampung menegaskan bahwa benteng pertahanan iklim terbaik tidak datang dari kebijakan top-down, melainkan dari peroganisiran antar-komunitas.

    Hal ini adalah bentuk dari kerja pengorganisiran sekutu dan pembangunan solidaritas lintas wilayah, dimana satu kampung dan satu wilayah saling menguatkan dengan bertukar strategi advokasi, memetakan wilayah adat secara mandiri dan menyebarkan api kesadaran bahwa perlindungan satu kampung di pesisir berkaitan erat dengan perawatan hutan di kampung.

    Aksi Iklim “Dari Kampung untuk Kampung” adalah upaya perlawanan untuk bertahan dan menunjukkan eksistensi sebagai Masyarakat Adat, pemuda atau perempuan yang bertahan dan melawan di kampung.

    Fokusnya adalah untuk menyatakan bahwa keadilan iklim hanya dapat tercapai lewat pengakuan pada keberadaan Masyarakat adat, utamanya pada pengakuan pengetahuan tradisional yang telah ada jauh sebelum sains modern, termasuk melawan proyek mitigasi iklim yang ditawarkan untuk menyingkirkan keberadaan Masyarakat Adat dari wilayah kehidupannya.

    Namun hutan dan komunitas kami menghadapi ancaman yang terus-menerus yaitu:

    ★ Eksploitasi di wilayah adat melalui pertambangan, pembalakan, dan berbagai aktivitas merusak skala industri.

    ★ Intimidasi, kekerasan militer, dan penangkapan secara sepihak terhadap masyarakat adat. ★ Lemah atau tidak adanya peraturan yang melindungi hak-hak Masyarakat Adat, termasuk kegagalan meratifikasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan ILO No. 169.

    ★ Perampasan tanah dan hutan yang menyingkirkan masyarakat adat dari tanah leluhur.

    ★ Patisipasi tidak bermakna masyarakat adat terutama perempuan dan anak muda dalam proses pengambilan keputusan.

    ★ Pengabaian sistematis terhadap pengetahuan tradisional yang penting bagi pengelolaan berkelanjutan dan solusi iklim. Kita Semua Memiliki Hak Atas Lingkungan Jika merunut kembali sejarahnya, pada tahun 2001 Komisi HAM PBB telah menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi, bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup.

    Resolusi ini merupakan hasil dari kerja-kerja panjang yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusia, dan tentu saja resolusi ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari berbagai ancaman, di antaranya adalah krisis iklim yang tengah serius mengancam keberlanjutan makhluk bumi.

    Jika merunut kembali sejarahnya, pada tahun 2001 Komisi HAM PBB telah menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi, bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup.

    Kerusakannya parah tapi bukan tak mungkin untuk diperbaiki! Harapan kita satu-satunya adalah mulai mengubah gaya hidup kita, sistem perekonomian, dan kebijakan-kebijakan yang merusak. Ayo mulai mengadopsi pendekatan spiritual holistik untuk Bumi. Kita berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jelas begitu juga dengan Bumi.

    Jika kita sebagai manusia terus berjalan di jalan yang kita lalui saat ini, kita akan kehilangan rumah kita bersama. Waktunya kita untuk hentikan kekejaman yang kita lakukan setiap hari terhadap Bumi indah yang memeluk kita ini, kita dikejar oleh waktu. Perubahan harus dilakukan sekarang!

  • Ekonomi Sedang Tidak Baik-baik Saja: Cermati Pengaturan Pengeluaran Anda

    Ekonomi Sedang Tidak Baik-baik Saja: Cermati Pengaturan Pengeluaran Anda

    7cloud.asia – Pengaturan pengeluaran berdasarkan prioritas menjadi penting saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan nilai tukar rupiah melemah seperti saat ini

    Perencana keuangan dari platform edukasi dan layanan konsultasi keuangan Finante.id, Rista Zwestika CFP, mengatakan penurunan nilai tukar Rupiah berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa.

    Karena itu sangat penting untuk mengelola keuangan secara cermat agar kebutuhan utama keluarga bisa tetap terpenuhi.

    “Dalam kondisi nilai tukar rupiah melemah dan berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan, masyarakat perlu lebih disiplin dalam mengatur prioritas pengeluaran,” kata Rista dilansir Antaranews.com, Senin (8/6/2026).

    Rista menyampaikan pentingnya penetapan prioritas pengeluaran dan penyiapan cadangan dana ​​​​​​​guna mengamankan kondisi keuangan keluarga semasa kondisi ekonomi kurang baik.

    Baca: Frugal Living Jadi Cara Bertahan Saat Ekonomi Sulit

    Ia mengatakan bahwa pos pertama yang harus dijaga adalah pos pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok, yang mencakup makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pembayaran tagihan rutin rumah tangga.

    Menurut dia, pengalokasian dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pembayaran tagihan rutin rumah tangga mesti diprioritaskan.

    Mereka yang memiliki utang atau kewajiban membayar cicilan, ia mengatakan, sebaiknya berusaha membayar tepat waktu untuk menghindari tambahan beban berupa bunga maupun denda.

    Rista juga menyarankan pengalokasian dana darurat sebagai bantalan keuangan untuk menghadapi risiko yang tidak terduga seperti penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan mendesak.

    Selain itu, dia mengemukakan perlunya mengevaluasi kembali pengeluaran untuk keperluan konsumtif dan keperluan yang tidak mendesak ketika kondisi perekonomian sedang kurang baik.

    Baca: Frugal Living Kian Diminati Sebagai Nilai Sosial Baru

    “Pengeluaran yang bersifat konsumtif atau tidak mendesak sebaiknya dievaluasi kembali hingga kondisi lebih stabil,” ujarnya.

    Menurut dia, evaluasi pengeluaran diperlukan untuk menjaga keseimbangan anggaran keuangan rumah tangga dan mencegah tekanan keuangan yang lebih besar di kemudian hari.

    Rista mengingatkan pentingnya membedakan keinginan dan kebutuhan. Cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membedakan kebutuhan dengan keinginan adalah mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu.

    “Apakah saya tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik jika tidak membeli barang ini sekarang?” imbuhnya.

    Kalau ketiadaan barang itu membuat orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik, maka barang tersebut dapat digolongkan sebagai kebutuhan.

    Namun, kalau barang itu hanya diperlukan untuk menambah kenyamanan, mengikuti tren, dan penundaan pembeliannya tidak mengganggu aktivitas utama orang yang bersangkutan, maka barang tersebut lebih dekat pada kategori keinginan.

    Baca: Perubahan Iklim Jadi Momentum Tuk Jalani Gaya Hidup Frugal Living

    Rista juga menyarankan penerapan jeda sebelum memutuskan untuk membeli barang yang tidak direncanakan guna mencegah belanja yang didorong oleh emosi atau keinginan sesaat.

    “Misalnya menunggu 24 hingga 72 jam sebelum membeli barang yang tidak direncanakan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, penerapan jeda sebelum membeli memungkinkan orang untuk mengevaluasi kembali apakah barang yang hendak dibeli benar-benar dibutuhkan.

    Kebiasaan menunda keputusan untuk melakukan pembelian, menurut dia, bisa mencegah pengeluaran impulsif akibat godaan promosi dan diskon maupun keinginan mengikuti tren.

    Rista mengemukakan pentingnya kemampuan membedakan kebutuhan dengan keinginan untuk menetapkan prioritas pengeluaran dan mengatur keuangan pada masa kondisi perekonomian kurang baik.

    Kemampuan untuk mengendalikan pengeluaran sehari-hari dan memastikan setiap pembelian sesuai dengan prioritas penting untuk meminimalkan kemungkinan munculnya masalah keuangan.