7cloud.asia – Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran miliaran hingga triliunan rupiah untuk mengubah perilaku masyarakat. Misalnya anggaran imunisasi anak melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp2,1 triliun.
Ada juga anggaran subsidi BPJS Kesehatan untuk warga miskin sebesar Rp66,5 triliun., atau duit Rp70 miliar untuk program pengelolaan sampah berbasis warga.
Sayangnya, anggaran masif tersebut sering kali gagal menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Padahal program ini sudah disertai kampanye dan sosialisasi.
Cakupan imunisasi Indonesia, misalnya, masih di bawah target WHO 95 persen (hanya 85 persen). Ada juga 23 juta peserta BPJS Kesehatan yang masih menunggak pembayaran, dan 46 persen sungai di Indonesia masih tercemar berat oleh sampah yang dibuang sembarangan.
Situasi ini menunjukkan satu hal penting: mengetahui apa yang benar tidak selalu membuat seseorang otomatis melakukan hal yang benar.
Masalahnya bukan pada warganya
Pemerintah atau perumus kebijakan sering kali percaya pada asumsi bahwa “jika masyarakat diberi tahu dan mendapat informasi yang cukup, mereka akan otomatis mengubah perilaku”
Karena itu, ketika sebuah program tidak berhasil, solusi yang paling banyak dilakukan pemerintah adalah memasang lebih banyak spanduk, membuat lebih banyak iklan layanan masyarakat, menambah anggaran kampanye dan sosialisasi.
Padahal, studi ilmu perilaku (behavioural science) menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak pernah cukup untuk mengubah perilaku masyarakat.
Profesor psikologi peraih Nobel Ekonomi, Daniel Kahneman, membuktikan dalam studinya: manusia tidak selalu bertindak berdasarkan pertimbangan rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan manusia dipengaruhi oleh kebiasaan, emosi, norma sosial, keterbatasan waktu, dan cara sebuah pilihan disajikan.
Dengan kata lain, pengetahuan bukanlah perilaku. Semua orang tahu membuang sampah sembarangan itu salah, tapi jalanan dan sungai tetap kotor. Semua orang tahu menggunakan ponsel sambil berkendara itu berbahaya, tapi tetap banyak yang melakukan.
Banyak orang mungkin sudah mengetahui informasi soal manfaat imunisasi, tapi mereka masih enggan datang ke puskesmas. Orang-orang tahu menunggak BPJS itu salah, tapi masih menunggak.
Menurut saya, masalah sebenarnya bukan pada pengetahuan masyarakat, tetapi pada desain programnya.
Perilaku manusia dipengaruhi konteks
Ilmu perilaku melihat bahwa tindakan manusia tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sekitar.
Misalnya, seseorang tidak membayar iuran kesehatan bukan karena tidak peduli terhadap kesehatan. Bisa jadi karena proses pembayarannya rumit dan menghabiskan banyak waktu.
Seseorang membuang sampah sembarangan bukan karena tidak peduli atau jahat. Bisa saja karena tidak ada tempat sampah yang tersedia dalam jangkauan.
Orang tua mungkin memahami manfaat vaksin, tapi bisa jadi mereka sulit memperoleh akses kesehatan yang memadai karena kurangnya tenaga kesehatan terlatih.
Dalam menyusun kebijakan, negara semestinya tak berfokus pada membuat masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Negara perlu memastikan masyarakat memiliki akses dan fasilitas yang memudahkan mereka mengubah perilaku tersebut.
Tiga hal yang menentukan perubahan perilaku
Peneliti ilmu perilaku Susan Michie dan timnya mengembangkan kerangka COM-B yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku membutuhkan tiga unsur: capability, opportunity, dan motivation.
Pertama, capability (kemampuan). Masyarakat perlu memiliki pengetahuan sekaligus kemampuan praktis untuk melakukan suatu tindakan. Informasi saja tidak cukup jika seseorang tidak tahu bagaimana menerapkannya.
Misalnya, ibu yang ingin memberikan ASI eksklusif tidak hanya perlu mengetahui manfaatnya. Dia juga perlu mengetahui cara mengatasi mastitis (infeksi pada payudara), cara memompa, serta menyimpan ASI.
Kedua, opportunity (kesempatan). Lingkungan harus mendukung perilaku yang diinginkan. Contohnya, jika pemerintah ingin masyarakat menggunakan transportasi publik, layanannya harus mudah dijangkau, aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan warga.
Ketiga, motivation (motivasi). Perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh hadiah atau hukuman, tetapi juga oleh norma sosial (apa yang dilakukan orang lain di sekitar mereka), identitas (ingin dianggap sebagai bagian dari kelompok tertentu), dan oleh emosi (rasa aman, kepercayaan, dan makna).
Orang lebih mungkin melakukan sesuatu ketika mereka merasa perilaku tersebut sesuai dengan nilai yang mereka yakini dan lingkungan sosial mereka.
Negara harus memahami rakyat, sebelum mengubah
Masalah publik pada dasarnya bukanlah kesalahan individu. Sebaliknya, desain kebijakan harus memperhitungkan bagaimana manusia benar-benar mengambil keputusan.
Negara jangan hanya menekankan pada bagaimana cara memberi tahu masyarakat, tetapi harus memahami apa yang membuat masyarakat sulit melakukan perubahan.
Dengan memahami faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang membentuk perilaku, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya menghasilkan kampanye, tetapi juga perubahan yang bertahan dalam jangka panjang.
Anhar Dana Putra, Senior lecturer, Politeknik STIA LAN Makassar
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
Leave a Reply