7cloud.asia – Komisi IV DPR meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menyerahkan laporan lengkap terkait keterlambatan distribusi bantuan beras dan minyak goreng yang terjadi pada Februari dan Maret tahun 2026.
Permintaan itu menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Badan Pangan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Rapat tersebut turut membahas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, serta progres pelaksanaan anggaran tahun 2026.
Laporan Bapanas diminta disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari kalender, setelah Rapat yang dihadiri jajaran Bapanas yang diwakili Sekretaris Utama Sarwo Edhy.
Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR juga menyoroti rendahnya realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun Anggaran 2026.
Hingga saat ini, realisasi penyaluran CPP baru mencapai Rp859,101 miliar atau sekitar 3,94 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp21,793 triliun.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan, Komisi IV meminta Bapanas segera mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pangan nasional sekaligus menindaklanjuti berbagai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komisi IV DPR bersama Badan Pangan Nasional menyepakati agar dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, akselerasi penyaluran CPP Tahun Anggaran 2026.
”Komisi IV juga mendorong pelaksanaan kegiatan prioritas Badan Pangan Nasional seperti penyerapan gabah dan beras sebanyak 4 juta ton setara beras, penyaluran Beras SPHP, Gerakan Pangan Murah, hingga bantuan pangan beras dan minyak goreng,” ujar Alex.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan pentingnya laporan rinci terkait hambatan distribusi bantuan pangan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi di lapangan.
“Komisi DPR juga meminta Badan Pangan Nasional menyampaikan secara periodik rincian tindak lanjut rekomendasi BPK, program pengendalian kenaikan harga pangan, serta penjelasan lengkap mengenai beras fortifikasi dalam waktu 14 hari kalender,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI berharap percepatan penyaluran bantuan pangan dan program CPP dapat menjaga stabilitas pasokan pangan nasional sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat tepat waktu.
7cloud.asia – Tingginya penerimaan negara dari denda administrasi sektor kehutanan dinilai belum berbanding lurus dengan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda administrasi sektor kehutanan disebut meningkat hampir 1.000 persen dengan nilai mencapai Rp10,68 triliun.
Namun di sisi lain, tambahan anggaran yang sebelumnya diajukan untuk pemulihan daerah terdampak bencana disebut belum juga terealisasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman menyoroti belum optimalnya upaya pemulihan di sejumlah daerah, meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan mengalami peningkatan signifikan.
Menurutnya, besarnya penerimaan negara tersebut seharusnya dapat diikuti percepatan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Ini capaian yang sangat luar biasa menurut saya. Ada PNBP terkait denda administrasi itu meningkatnya hampir 1.000 persen. Nilainya itu Rp10,68 triliun. Sekarang pemulihan itu sudah terealisasi belum?” ujar Alex dalam rapat kerja (Raker) Komisi IV bersama Kementerian Kehutanan di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama terkait pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, masyarakat di daerah terdampak membutuhkan langkah nyata dari pemerintah, bukan sekadar wacana maupun respons administratif semata.
Selain itu, Alex juga mempertanyakan realisasi tambahan anggaran yang sebelumnya diajukan kementerian sejak Februari 2026 untuk mendukung pemulihan daerah terdampak bencana.
Hingga saat ini, menurutnya, belum terlihat adanya perkembangan berarti terkait realisasi dukungan anggaran tersebut.
“Ini kan yang berarti bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sampai sekarang belum ada upaya pemulihannya. Ini tidak cukup dengan doa saja. Negara ini tidak mungkin cukup diurus dengan doa saja,” tegas Alex.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tingginya penerimaan negara harus dapat diimbangi dengan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan daerah terdampak bencana dan mempercepat proses pemulihan.
Alex berharap, dengan PNBP sebesar Rp10 triliun, anggaran untuk pemulihan bencana bisa mencapai Rp8 triliun.
“Jadi mohon, pemerintah harus serius memastikan anggaran tersebut segera direalisasikan agar pemulihan di daerah terdampak bencana dapat berjalan dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
7cloud.asia – 13 tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (MK.35) dibacakan, Masyarakat Adat di berbagai wilayah Indonesia masih terus menghadapi perampasan dan penghancuran wilayah adat, kriminalisasi, dan kekerasan atas nama pembangunan.
Di berbagai wilayah di Indonesia, Masyarakat Adat terus-menerus dipaksa berhadapan dengan aparat keamanan dan korporasi di wilayah adat.
AMAN mencatat, sepanjang tahun 2025 terdapat 4 juta hektare wilayah adat yang dirampas di 109 komunitas Masyarakat Adat dan 162 warga Masyarakat Adat menjadi korban kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi.
Wilayah-wilayah adat ini dirampas untuk proyek-proyek pembangunan energi, pertambangan, perkebunan, transmigrasi, pangan, infrastruktur, industri kehutanan, maupun penguasaan negara seperti taman nasional, dan sebagainya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rukka Sambolingi mengatakan, Putusan MK.35 semestinya menjadi tonggak konstitusional untuk mengoreksi watak kolonial penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
”Selama puluhan tahun menempatkan negara bertindak seolah-olah pemilik tunggal atas tanah, hutan, air, dan ruang hidup Masyarakat Adat. Namun hingga kini, tidak ada implementasi yang berarti dari putusan MK.35,” kata Rukka dalam jumpa pers yang dipantau secara daring pada Rabu (20/5/2026).
Bukan hanya itu, peringatan Putusan MK.35 harus menjadi momentum politik untuk mengakhiri pengingkaran negara terhadap keberadaan Masyarakat Adat beserta hak asal-usulnya.
Sudah terlalu lama Masyarakat Adat dipaksa menunggu pengakuan atas hak-haknya yang secara konstitusional telah dijamin. Pemerintah terikat pada tanggung jawab konstitusionalnya untuk menghormati dan melindungi Masyarakat Adat.
”Jika negara benar-benar menghormati konstitusi, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda pengesahan UU Masyarakat Adat. Presiden dan DPR harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat,” pungkas Rukka.
Ketiadaan UU Masyarakat Adat ini membuat pengakuan hutan adat lambat. Sepanjang tahun 2025, AMAN mencatat terdapat 366 produk hukum daerah tentang masyarakat adat dengan luas wilayah adat yang telah diakui sebesar 33,6 juta hektare.
Sebanyak 60 persen dari total wilayah tersebut berada di dalam kawasan hutan negara.
Di sisi lain, luas hutan adat yang telah ditetapkan hingga saat ini seluas 345.257 hektar yang tersebar di 164 komunitas masyarakat adat (Kemenhut, Oktober 2025).
Bahkan, komitmen percepatan pengukuhan 1,4 juta hektar oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan hingga saat ini belum ada sejengkal pun yang terealisasi.
Lambannya pengukuhan hutan adat tidak sebanding dengan perluasan perizinan di atas wilayah adat.
Sebanyak 7,4 juta hektar wilayah adat berada di dalam penguasaan berbagai izin konsesi seperti izin konsesi kehutanan, pertambangan dan perkebunan skala besar (AMAN, 2025).
Bukan hanya itu, 39.247 desa berada di dalam kawasan hutan (BPS, 2024), sebagian besar di antaranya merupakan desa-desa yang berada di dalam wilayah masyarakat adat.
Situasi ini tidak hanya berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur di pedesaan, tetapi juga melahirkan ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria dan kriminalisasi serta kemiskinan struktural bagi masyarakat adat.
7cloud.asia – Amnesty International mengungkap adanya peningkatan praktik-praktik otoriter di Indonesia selama hampir dua tahun Presiden Prabowo berkuasa.
Dalam laporan bertajuk Building up Imaginary Enemies atau Membangun Musuh Khayalan, Amnesty mengungkap adanya pola sistematis berupa penyebaran disinformasi untuk menyerang jurnalis, aktivis, akademisi, hingga demonstran yang kritis terhadap pemerintah.
Laporan tersebut menyebut otoritas negara, termasuk unsur militer, diduga terlibat dalam penyebaran narasi propaganda di ruang digital dengan melabeli para pengkritik sebagai “antek asing”.
Amnesty menilai praktik itu menjadi alat untuk membungkam kritik dan mempersempit ruang kebebasan sipil.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard menyebut disinformasi kini digunakan sebagai senjata politik untuk mengonsolidasikan kekuasaan negara.
“Praktik-praktik otoriter kian meningkat pesat di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Agnès Callamard.
Menurutnya, dalam 18 bulan terakhir, disinformasi daring berkembang menjadi taktik utama untuk mendiskreditkan pengkritik pemerintah, menutup ruang debat publik, serta membenarkan tindakan represif terhadap warga yang menyampaikan kritik secara sah.
“Riset Amnesty ini menunjukkan bahwa dalam 18 bulan sejak Prabowo berkuasa, disinformasi daring telah muncul sebagai taktik utama untuk secara sistematis mendiskreditkan pengkritik pemerintah, menutup ruang debat publik, dan membenarkan represi,” ungkapnya.
Amnesty juga menyoroti peran platform media sosial seperti Meta, TikTok, X, dan YouTube yang dinilai membiarkan penyebaran disinformasi berbahaya terus meluas tanpa pengawasan memadai.
Sementara itu, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan situasi tersebut menunjukkan kritik warga mulai diposisikan sebagai ancaman negara.
“Perang terhadap warga seakan-akan diwajarkan di negara ini. Tugas militer bukan lagi hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga diarahkan untuk menghadapi kritik dari rakyatnya sendiri,” kata Wirya.
Wirya juga menyinggung rencana penerbitan regulasi terkait disinformasi dan propaganda asing yang disebut pemerintah sebagai “kontra propaganda”.
Dia khawatir aturan tersebut justru akan melegitimasi serangan terhadap kelompok kritis dan semakin melembagakan praktik pembungkaman.
“Seakan semua serangan yang sudah sistematis itu ingin diformalisasikan dan dilembagakan sehingga sempurnalah serangan terhadap kritik,” katanya.
Amnesty menyebut dampak kampanye disinformasi tersebut sangat serius. Sejumlah korban mengaku mengalami intimidasi, ancaman kriminalisasi, hingga serangan fisik.
Salah satu kasus yang disorot ialah dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Maret 2026 di Jakarta. Amnesty menyebut Andrie sebelumnya menjadi sasaran serangan daring setelah terlibat dalam aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI.
Selain aktivis HAM, media independen juga disebut menjadi target intimidasi. Amnesty mencatat redaksi Tempo mengalami serangan digital berkepanjangan usai menerbitkan laporan kritis terhadap pemerintah.
Intimidasi terhadap media itu bahkan disebut disertai pengiriman paket berisi kepala babi dan bangkai tikus yang dipenggal ke kantor redaksi, yang dinilai sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers.
Aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga mengaku menerima ancaman pembunuhan setelah memimpin aksi protes terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
Menurut Amnesty, berbagai serangan tersebut menciptakan iklim ketakutan di tengah masyarakat. Warga disebut mulai enggan ikut demonstrasi, bekerja sama dengan organisasi sipil, maupun menyampaikan kritik secara terbuka karena takut dicap sebagai “antek asing” dan menjadi sasaran intimidasi.
7cloud.asia – Beberapa tahun terakhir pascapandemi Covid-19, banyak tempat wisata baru yang mendadak ramai karena viral di media sosial. Dalam hitungan hari, sebuah lokasi yang sebelumnya relatif sepi atau bahkan baru dikembangkan langsung dipadati pelancong yang FOMO atau khawatir ketinggalan tren.
Di berbagai destinasi pariwisata unggulan nasional, seperti Bali, lonjakan wisatawan kerap terjadi dan terus meluas karena viralitas. Setelah Canggu dan Ubud, keviralan beralih ke kawasan Nusa Penida.
Fenomena ini sekilas tampak menguntungkan karena meningkatkan eksposur, jumlah wisatawan, dan mempercepat lajunya roda ekonomi lokal. Tak salah jika pelaku industri pariwisata menganggap viralitas sebagai indikator keberhasilan utama pengembangan kawasannya.
Svargabumi Magelang jadi salah satu contoh situs destinasi pariwisata yang sempat viral. Tapi kini antusiasme warga terhadap lokasi ini amat rendah.
Sayangnya, begitu masa viralnya lewat, tempat wisata tersebut bak tak pernah muncul sejak awal. Jadi apakah pendekatan berbasis viralitas ini benar-benar ideal dan berkelanjutan bagi pariwisata Indonesia?
Ketika algoritma menjadi acuan keberhasilan
Dalam perspektif pemasaran, viralitas memang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek (brand awareness). Strategi pemasaran digital saat ini cenderung berfokus pada satu metrik utama, yakni jangkauan (reach).
Semakin banyak orang melihat dan membagikan konten, pemasaran suatu produk semakin dianggap berhasil. Peran influencer dalam ekosistem ini juga tidak bisa diabaikan. Promosi destinasi melalui figur dengan jutaan pengikut mampu mempercepat arus kunjungan dalam waktu singkat.
Visual yang indah, pengalaman unik, dan lokasi yang “instagrammable” menjadi bahan bakar utama. Akibatnya, destinasi wisata direduksi menjadi sekadar objek visual yang siap dikonsumsi, bukan ruang hidup yang memiliki batas ekologis dan sosial.
Namun, pendekatan ini sering mengabaikan satu faktor krusial, yakni daya dukung destinasi. Sayangnya, peningkatan ini tidak selalu diikuti dengan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan destinasi yang memadai.
Ketika kualitas pengalaman melancong menurun akibat keramaian berlebih, citra destinasi juga ikut terdampak. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan daya saing dan keberlanjutan industri pariwisata.
Rentetan risiko yang muncul setelah viral
Yang perlu dipahami adalah algoritma media sosial tidak dirancang untuk mempertimbangkan keberlanjutan. Algoritma bekerja dengan logika keterlibatan (engagement), sehingga konten yang paling menarik perhatian akan diperkuat dan disebarkan lebih luas.
Dalam konteks pariwisata, awareness tanpa kontrol justru dapat menjadi bumerang. Destinasi yang belum siap secara infrastruktur, tata kelola, maupun regulasi akan kesulitan mengelola lonjakan pengunjung yang datang secara tiba-tiba dan masif.
Siapa yang mau kembali, ketika mendatangi sebuah situs pariwisata baru, tetapi mengalami susah parkir, makanan mahal, dan berdesak-desakan tak karuan?
Ketika promosi tidak disertai informasi mengenai kapasitas destinasi, aturan lokal, atau etika berwisata, dampaknya tak hanya terhadap lingkungan tapi juga masyarakat dan penghidupan mereka.
Kelebihan jumlah wisatawan (overtourism) secara tiba-tiba kerap mendorong kenaikan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya membebani masyarakat lokal. Lalu lintas kawasan jadi macet, penuh polusi, dan pembangunan yang cepat.
Dalam beberapa kasus, warga setempat justru tersisih dari ruang hidupnya akibat komersialisasi yang berlebihan.
Di kawasan seperti Canggu dan Seminyak, misalnya, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara mendorong kenaikan harga sewa properti, tanah, hingga makanan.
Situasi serupa juga terlihat di Labuan Bajo. Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada konsep super premium cenderung lebih banyak melibatkan investor berskala besar yang tak terjangkau oleh wisatawan berkantong tipis.
Tekanan terhadap lingkungan juga semakin terlihat di sejumlah destinasi utama. Di Kuta dan beberapa pantai populer lainnya di Bali, peningkatan jumlah wisatawan berkontribusi pada lonjakan volume sampah yang kerap melampaui kapasitas pengelolaan setempat.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi juga berdampak pada kualitas lingkungan pesisir.
Sementara itu, di Labuan Bajo, aktivitas pariwisata yang semakin intensif turut memberi tekanan pada ekosistem laut.
Pun lalu lintas kapal wisata yang sibuk berlebih berisiko merusak terumbu karang dan mengganggu keseimbangan biodiversitas laut.
Sebelum semua terlambat
Meski tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, kondisi yang terjadi di Canggu dan Seminyak masih sedikit lebih baik. Sebab, kawasan ini tetap hidup meskipun menjelma jadi wilayah “jajahan” turis internasional dan meminggirkan masyarakat lokal, .
Persoalannya adalah tunas situs-situs pariwisata di wilayah nonpopuler tapi potensial. Tak sedikit dari mereka yang mati sebelum berkembang karena pengelola tak siap menghadapi lonjakan instan akibat sempat viral di media sosial.
Karena itu, konsep pemasaran berbasis keberlanjutan menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Fokusnya tidak lagi semata-mata pada seberapa luas jangkauan promosi, tetapi juga pada seberapa sesuai jumlah wisatawan dengan kapasitas destinasi.
Dalam pendekatan ini, promosi pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan destinasi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah kurasi promosi destinasi.
Tidak semua lokasi perlu dipromosikan secara masif. Dilema antara algoritma dan keaslian alam bukanlah tentang memilih salah satu, melainkan tentang menemukan keseimbangan.
Media sosial dan teknologi digital tetap berperan penting dalam mempromosikan pariwisata. Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, kekuatan tersebut dapat berubah menjadi ancaman bagi keberlanjutan destinasi.
Pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak orang yang datang, tetapi juga oleh seberapa baik sebuah destinasi mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat lokal.
Tanpa perubahan sudut pandang dan sikap, viralitas hanya akan menjadi kemenangan jangka pendek yang berujung pada kerugian jangka panjang dan permanen.
7cloud.asia – Dampak perubahan iklim, kini kian terasa nyata, dan emisi gas rumah kaca menjadi penyebab itu semua.
Kepala Mitigasi Perubahan Iklim di Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Hongpeng Lei mengatakan, karena ukuran dan pengaruhnya, pemerintah dan bisnis harus menanggung sebagian besar beban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Namun, setiap warga dunia dapat berkontribusi dengan menurunkan jejak karbon mereka.
“Tetapi Anda dan saya juga memiliki peran penting untuk dimainkan. Setiap sepersekian derajat pemanasan yang dapat kita hindari akan membuat planet ini menjadi tempat yang lebih sehat dan lebih layak huni,” ujar Lei seperti dikutip dari laman resmi unep.org, Rabu (20/5/2026).
Dalam tulisan sebelumnya, telah diulas bagaimana kita bisa berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca lewat transportasi dan konsumsi energi kita.
Dalam tulisan ini kita akan melihat apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara kita mengonsumsi pangan dan kebutuhan lainnya.
Jadi, jika ingin menjalani hidup yang lebih ramah lingkungan, berikut beberapa hal yang dapat Anda lakukan.
1. Ubah pola makan Anda Pilihan makanan sangat penting dalam kampanye melawan perubahan iklim. Makanan berbasis hewan, terutama daging merah, produk susu, dan udang budidaya, dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca tertinggi.
Sementara itu, makanan nabati, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, kacang polong, dan lentil, umumnya lebih ramah terhadap iklim. (Makanan nabati juga menggunakan lebih sedikit lahan dan air.)
Jadi, cobalah mengonsumsi makanan yang lebih kaya nabati, yang menyediakan energi dan nutrisi dari beberapa kelompok makanan yang berbeda.
2. Jangan membuang makanan Rumah tangga di seluruh dunia membuang lebih dari 1 miliar makanan setiap hari. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan energi, lahan, dan pupuk yang digunakan untuk memproduksinya.
“Merencanakan makanan, hanya membeli apa yang Anda butuhkan, menyimpan makanan dengan benar, dan menggunakan sisa makanan dapat membantu mengurangi pemborosan,” kata Lei.
“Dengan melakukan perubahan kecil ini, Anda tidak hanya akan menurunkan emisi dan melestarikan sumber daya untuk generasi mendatang, tetapi juga menghemat uang.”
Jika Anda perlu membuang makanan, pertimbangkan untuk mengompos sisa makanan Anda. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah metana dan karbon dioksida – dua gas rumah kaca umum – yang dilepaskan oleh limbah organik.
3. Beli lebih sedikit barang, gunakan lebih lama Semua yang kita beli memiliki harga karbon. Misalnya, dibutuhkan energi – yang seringkali berasal dari bahan bakar fosil – untuk mengekstrak bahan mentah, memproduksi suatu produk, dan mengirimkannya ke seluruh dunia.
Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi emisi adalah dengan mengurangi konsumsi. Perbaiki apa yang bisa Anda perbaiki, gunakan kembali apa yang Anda miliki, dan daur ulang jika memungkinkan.
Hal ini sangat penting di negara-negara berpenghasilan tinggi, di mana konsumsi sangat mencolok dan emisi gas rumah kaca per kapita seringkali jauh lebih tinggi daripada negara-negara berkembang.
Sebagai contoh, rata-rata orang di Amerika Utara mengeluarkan sekitar 20 ton karbon per tahun, dibandingkan dengan 1,6 ton untuk seseorang di Afrika Sub-Sahara.
7cloud.asia – Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan (PRZT) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delicia Y. Rahman mengajak para peneliti untuk melakukan riset mengenai domestikasi burung kareo padi (Amaurornis Phoenicurus) dikenal sebagai burung ruak-ruak.
Riset ini dilakukan untuk mengungkap potensi burung kareo padi sebagai kandidat unggas produksi, sebagaimana keberhasilan domestikasi burung puyuh yang sudah mapan.
Hal ini diungkap dalam webinar Sharing Session Zoopedia Series #18 : Kelompok Riset Domestikasi dan Pemuliaan Hewan Tropis yang dilaksanakan secara hybrid di Kawasan Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno Cibinong, Kamis (7/5/2026) lalu
“Kita sedang melihat bagaimana potensi burung ruak-ruak ini untuk dijadikan sebagai panggung riset domestikasi baru. Riset ini sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh rekan-rekan di kelompok riset domestikasi hewan tropis,” terang Delicia seperti dilansir di laman resmi brin.go.id.
Dikatakan Delicia, Forum Zoopedia bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi riset antara peneliti internal BRIN dengan pakar dari instansi eksternal secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini dia berharap, mampu membuka wawasan para peneliti muda bahwa kualitas riset domestikasi di Indonesia memiliki daya saing yang kuat di kancah internasional.
Peneliti dari PRZT BRIN Widya Pintaka Bayu Putra menyampaikan pemaparannya berjudul “Potensi Burung Kareo Padi (Amaurornis Phoenicurus) Untuk Produksi Daging Di Indonesia”.
Burung kareo padi (Amaurornis phoenicurus) merupakan salah satu spesies burung air yang kerap dijumpai di ekosistem lahan basah Indonesia.
“Meski sering terlihat di sekitar manusia, burung ini memiliki karakteristik unik baik dari segi reproduksi maupun kandungan nutrisinya,” terang Bayu.
Bayu menjelaskan bahwa siklus reproduksi burung kareo padi memiliki masa berkembang biak yang cukup panjang. Ia mengungkapkan bahwa masa reproduksinya atau musim kawin, terjadi antara bulan April hingga Oktober.
“Burung ini biasanya membangun sarangnya di atas pohon. Sedangkan, jumlah telur dapat menghasilkan 2 sampai 6 butir telur. Telur tersebut akan dierami selama kurang lebih 19 hingga 21 hari hingga menetas,” jelasnya.
Lebih jauh, Bayu menyebutkan bahwa burung kareo padi memiliki adaptasi yang baik di daerah perairan. Habitat utamanya meliputi kawasan rawa, tepian sungai, hingga area persawahan.
Secara global, populasi burung ini tersebar luas mulai dari Asia Selatan antara lain, Pakistan, India, Maladewa, Sri Lanka, hingga Asia Timur seperti, China, Taiwan, Jepang.
Di wilayah kepulauan, sebarannya mencakup Filipina, Sunda Besar, hingga wilayah terpencil seperti Pulau Christmas dan Mikronesia.
Bayu merinci, klasifikasi burung kareo padi (Amaurornis phoenicurus) yaitu kingdom : animalia, phylum :cordata, class : aves, order :gruiformes, family : Rallidae, genera : amaurornis, spesies : A.phoenicurus.
Selain itu, Bayu menambahkan, di beberapa daerah di Indonesia, burung kareo padi memiliki nilai ekonomi yang signifikan.
Salah satu contohnya adalah di Kota Siantar, Sumatera Utara, di mana daging burung ini telah menjadi kuliner legendaris yang banyak diburu wisatawan dan masyarakat lokal.
Selain menghadirkan pemaparan dari peneliti BRIN, webinar ini juga menghadirkan narasumber dari Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Turkiye, yaitu Emre Arslan.
Dalam paparannya, ia menjelaskan “Principle Pheasant (Phasianus colchicus) production in Turkiye”.
7cloud.asia – Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) mengutuk keras tindakan militer Israel (IDF) yang mencegat dan menculik rombongan kapal misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza.
Menurut data Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat sembilan warga negara Indonesia yang ikut rombongan itu, termasuk jurnalis dari TV Tempo, iNews, dan Republika, serta aktivis kemanusiaan asal Indonesia.
SINDIKASI menilai tindakan Israel terhadap kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional sekaligus ancaman nyata terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis.
“Jurnalis dan pekerja kemanusiaan bukan kombatan dan tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman militer,” kata Ketua Umum SINDIKASI Ikhsan Raharjo, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Selasa (19/5/2026).
Ia menegaskan, tindakan Israel tidak hanya menghambat distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Gaza, tetapi juga menghalangi kerja jurnalistik yang penting untuk memastikan dunia internasional mengetahui situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
“Upaya membungkam saksi atas tragedi kemanusiaan di Gaza tidak boleh dinormalisasi. Serangan, intimidasi, maupun penahanan terhadap jurnalis merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi,” ujarnya.
SINDIKASI mendesak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomatik maksimal guna memastikan keselamatan dan pembebasan seluruh WNI yang ditahan oleh militer Israel.
Pemerintah Indonesia juga diminta memperkuat tekanan diplomatik internasional melalui berbagai forum bilateral maupun multilateral agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak dihalangi.
Selain itu, SINDIKASI menyerukan solidaritas dari organisasi pers, serikat pekerja media, lembaga hak asasi manusia, dan komunitas internasional untuk mengecam kriminalisasi terhadap jurnalis serta relawan kemanusiaan yang menjalankan misi kemanusiaan.
SINDIKASI mendesak komunitas internasional untuk tidak diam melihat tindakan represif terhadap pekerja media dan relawan kemanusiaan.
”Keselamatan jurnalis harus menjadi perhatian bersama karena mereka bekerja untuk memastikan fakta dan kondisi kemanusiaan tetap dapat diketahui publik dunia,” kata Ikhsan.
SINDIKASI menyatakan solidaritas penuh kepada seluruh jurnalis, pekerja media, dan relawan kemanusiaan yang mempertaruhkan keselamatan demi menyampaikan kebenaran dan menyalurkan bantuan bagi rakyat Palestina.
7cloud.asia – Cuaca di Banten dan mayoritas wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Kamis (21/05/2026).
Dalam laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), selain Banten, hujan berintensitas sedang hingga lebat juga berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung.
Kondisi cuaca serupa berpotensi pula mengguyur wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara.
Selain itu, wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua juga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Sedangkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpeluang mengguyur wilayah Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Untuk wilayah Jakarta, BMKG memprediksi pada pagi hari hampir seluruh wilayah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan dengan intensitas ringan akan terjadi di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur.
Selanjutnya pada siang dan sore hari, cuaca di Jakarta diprediksi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.
Malamnya hampir seluruh wilayah Jakarta diprediksi cerah dan berawan. Namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
7cloud.asia – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk membebaskan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai penangkapan terhadap para relawan dan jurnalis Indonesia tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan bentuk arogansi Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional.
“Pencegatan represif dan penangkapan oleh militer Israel di perairan internasional terhadap sembilan WNI dan ratusan relawan internasional dalam misi kemanusiaan ke Gaza ini jelas melanggar HAM,” tegas Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, tindakan Israel menangkap warga sipil tak bersenjata yang membawa misi kemanusiaan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Mantan aktivis ’98 ini menegaskan kebebasan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang menjadi korban perang merupakan hak fundamental yang seharusnya dilindungi.
Amnesty juga menyoroti lambannya respons pemerintah Indonesia dalam tragedi kemanusiaan di Gaza. Selama ini pemerintah lebih banyak mengeluarkan kecaman dan retorika politik dibanding langkah konkret untuk menekan Israel.
“Bersikap pasif di tengah masih berlangsungnya genosida di Gaza adalah bentuk pembiaran terhadap kejahatan kemanusiaan,” katanya.
Amnesty mendesak pemerintah Indonesia tidak hanya menyerukan pembebasan sembilan WNI tersebut, tetapi juga mengambil langkah politik nyata untuk menghentikan agresi Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap korban perang dengan memberikan tekanan politik berkelanjutan agar blokade Israel terhadap Gaza dicabut.
“Pemerintah juga diminta tidak membuka ruang kerja sama terselubung dengan Israel melalui berbagai inisiatif diplomatik,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan sembilan WNI yang ditangkap merupakan bagian dari rombongan Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0.
Menteri Luar Negeri, Sugiono mengaku pemerintah masih kesulitan menjalin komunikasi dengan para WNI tersebut karena keterbatasan akses dan tidak adanya hubungan diplomatik langsung antara Indonesia dan Israel.
Sembilan WNI terdiri dari lima aktivis dan empat jurnalis yang ikut dalam konvoi kemanusiaan bersama 426 peserta dari 39 negara.
Konvoi berangkat dari Spanyol menggunakan 54 kapal pada 12 April 2026, sempat singgah di Turki, sebelum menuju Gaza pada 14 Mei 2026.
Namun sebelum mencapai pesisir Gaza, armada tersebut dicegat militer Israel di perairan internasional sekitar 463 kilometer dari wilayah Gaza. Seluruh awak dan penumpang kemudian ditahan.
