ruangkota

Blog

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Diversifikasi Usaha Media Lokal hingga Ancaman terhadap Pengelolaan APBN

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Diversifikasi Usaha Media Lokal hingga Ancaman terhadap Pengelolaan APBN

    7cloud.asia – Artikel mengenai pentingnya pengelola media untuk melakukan diversifikasi usaha agar tetap bertahan menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini.

    Artikel ini menjadi berita terpopuler bersama sejumlah artikel terkait isu politik ekonomi seperti sorotan terhadap safari politik Jokowi serta ancaman kebijakan ugal-ugalan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap APBN

    Artikel terkait isu musim kemarau yang mendekati puncaknya juga masuk dalam daftar berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia:

    1. Pentingnya diversifikasi usaha untuk media
    Masalah keberlanjutan usaha media menjadi isu penting selain juga independensi. Selain berubahnya pola konsumsi informasi masyarakat, pengelola media juga dihadapkan pada pendapatan dan kue iklan yang makin mengecil.

    Sementara untuk menjalankan kerja-kerja jurnalistik butuh biaya yang tidak kecil. Karena itu, diversifikasi usaha dibutuhkan agar media tetap bisa menjalankan tugas jurnalistiknya.

    “Jurnalisme itu mahal dan kita tidak bisa menghidupi media. Karenanya media harus punya model bisnis lain untuk menunjang aktifitas media,” katanya saat menyampaikan sambutan di hadapan puluhan media lokal di Banten.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Musim kemarau dekati puncak
    Memasuki Juli 2026, sejumlah wilayah Indonesia diprediksi mencapai puncak musim kering, dengan ancaman berkurangnya cadangan air, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak menunggu dampak terjadi sebelum melakukan antisipasi.

    Puncak kemarau dipastikan tidak datang bersamaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan pembaruan data BMKG pada Juni 2026, sebanyak 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau pada Juli.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Masyarakat adat Dayak Kualan minta DPR turun tangan
    Dalam konferensi pers bertajuk Jerat Kriminalisasi & Perampasan Tanah Adat: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komisi XIII DPR Lindungi Hak Masyarakat Adat Kalbar yang dipantau secara daring pada Rabu (1/07/2026), Combeng memaparkan getirnya nasib masyarakat adat menghadapi perampasan lahan oleh perusahaan tanaman industri.

    Bagaimana masyarakat adat dayak Kualan tak hanya menghadapi penguasaan sepihak atas tanah adat mereka, tetapi juga dikriminalisasi saat berusaha memperjuangkan hak atas tanah ulayat mereka.

    Dalam kesempatan itu, juga hadir Tarsisius Fendy Sesupi Kepala Adat Lelayang, Kualan Hilir, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Dengan tegas ia berharap agar pihak perusahaan mengembalikan tanah yang diambil paksa, memulihkan hutan yang telah dirusak, menghormati dan mengakui hak masyarakat adat.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Risiko di balik penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond
    Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan Merah Putih Bond, menyusul kehadiran Patriot Bond sebagai instrumen pembiayaan negara baru. Peluncuran ini menarik perhatian dan perdebatan publik.

    Nama “Patriot Bond” dan “Merah Putih Bond” memiliki muatan simbolik yang kuat: ajakan agar warga negara—terutama para penimbun kekayaan di luar sistem keuangan formal atau bahkan di luar negeri—berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

    Pemerintah menegaskan instrumen ini bersifat sukarela bagi para warga negara pemilik dana di atas Rp3 miliar. Selain bunga yang kompetitif, para pemilik modal bahkan bisa kebal hukum.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. Safari politik Jokowi tuai kritik tajam
    Safari politik yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berpotensi membawa konsekuensi terhadap dinamika politik nasional yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi.

    Sejumlah kalangan menilai safari politik yang dilakukan Jokowi dapat dilihat sebagai persiapan menuju kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2029.

    Jokowi dinilai sedang mempersiapkan alternatif lain seandainya keinginan untuk memasangkan Gibran dengan Prabowo pada pilpres 2029 yang akan datang kandas.

    Baca berita selengkapnya di sini

  • Inggris dan Prancis Siap Kirim Misi ke Selat Hormuz, Iran: Selat Hormuz Bukan Panggung

    Inggris dan Prancis Siap Kirim Misi ke Selat Hormuz, Iran: Selat Hormuz Bukan Panggung

    7cloud.asia – Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa Selat Hormuz bukan merupakan panggung bagi kekuatan militer negara-negara asing.

    Dalam pernyataan yang dirilis di platform X, Gharibabadi memperingatkan agar tidak ada aktivitas militer apa pun di jalur perairan Selat Hormuz.

    “Selat Hormuz bukanlah panggung bagi kekuatan-kekuatan di luar kawasan untuk memamerkan kekuatan militer. Sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dan penjamin keamanan di selat tersebut, Iran memperingatkan agar tidak ada aktivitas militer apa pun di jalur perairan yang sensitif ini,” kata Gharibabadi dikutip Antaranews.com.

    Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan unggahan Gharibabadi yang mengutip pernyataan bersama Inggris dan Prancis soal Selat Hormuz.

    Dalam pernyataan itu, Inggris dan Prancis menyatakan bahwa mereka siap mengerahkan Misi Militer Multinasional yang lebih luas untuk mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

    Baca: Menakar Peta Energi Dunia Pasca Krisis di Selat Hormuz

    Menanggapi hal itu, Gharibabadi mengatakan keamanan Selat Hormuz berada di tangan negara-negara pesisir.

    “Mereka yang menciptakan krisis akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan nekat mereka. Ini adalah peringatan serius,” tegasnya.

    Sebelumnya, nota kesepahaman antara Iran dan AS yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kesepakatan itu menjadi kerangka kerja untuk mengakhiri konflik dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi sengketa antara Iran dan AS melalui perundingan.

    Kesepahaman itu meliputi penghentian permusuhan, pelonggaran sanksi, isu nuklir, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pengaturan keamanan kawasan yang lebih luas.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • Target Transisi Energi yang Berkeadilan: Beda Narasi di Panggung dan Kenyataan di Lapangan

    Target Transisi Energi yang Berkeadilan: Beda Narasi di Panggung dan Kenyataan di Lapangan

    7cloud.asia – Delegasi Indonesia menarasikan keadilan iklim dan transisi energi yang berkeadilan dalam London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung akhir Juni lalu.

    Namun, pada kenyataannya apa yang terjadi di tapak belum sejalan dengan apa yang dinarasikan pemerintah di berbagai forum internasional.

    Saat penyelenggara negara berbicara tentang perlindungan alam dan transisi energi berkeadilan di forum internasional, kenyataannya pemerintah masih mempertahankan ketergantungan pada batu bara, memperluas PLTU captive untuk industri hilirisasi, serta terus mendorong proyek-proyek yang mengorbankan hutan dan ruang hidup masyarakat.

    Dalam pernyataan tertulisnya kepada media, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyebut, hingga 2024, sekitar 85 persen kapasitas pembangkit listrik Indonesia masih berasal dari energi fosil, sementara kontribusi energi terbarukan baru mencapai sekitar 15 persen.

    Di sisi lain, pembangunan PLTU captive di kawasan industri nikel seperti Morowali dan Weda Bay terus meningkat, memperlihatkan bahwa agenda hilirisasi masih bertumpu pada batu bara.

    Baca: Korupsi dalam Transisi Energi dan Kebijakan Iklim

    Pemerintah diminta tidak terus berbicara mengenai keadilan iklim di forum internasional, sementara di dalam negeri masih mempertahankan model pembangunan yang bergantung pada batu bara, memperluas industri ekstraktif, dan mengorbankan ruang hidup masyarakat.

    ”Kredibilitas kepemimpinan iklim Indonesia ditentukan oleh konsistensi kebijakan, bukan oleh pidato di panggung global,” ujar Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan WALHI, Puspa Dewy. 

    Selain itu, WALHI dan ICEL juga menyoroti masih tingginya laju deforestasi akibat ekspansi pertambangan, kawasan industri, dan proyek strategis nasional.

    Di saat pemerintah mempromosikan perlindungan hutan sebagai bagian dari penanganan krisis iklim, kerusakan hutan dan konflik ruang hidup terus terjadi.

    Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) pun dinilai belum mampu menjawab persoalan meningkatnya emisi dari PLTU captive maupun memastikan transisi yang adil bagi masyarakat terdampak.

    Baca: Mewujudkan Transisi Energi Tanpa Penambangan Mineral Berlebihan

     

    Ketergantungan struktural pada bahan bakar fosil berdampak pada kerentanan fluktuasi harga pasar serta memperbesar beban subsidi energi yang terus menguras ruang fiskal negara.

    Penyusunan peta jalan Transition Away from Fossil Fuel (TAFF) yang bersifat nationally determined menjadi penting.

    Pendekatan tersebut memastikan bahwa negara tidak dipaksa tunduk pada tenggat waktu global yang seragam dan top-down sebab dapat berisiko mengancam stabilitas ekonomi domestik dan kedaulatan energi nasional.

    Sebaliknya, TAFF seharusnya menjadi landasan strategis bagi negara untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil, membangun kemandirian melalui sistem energi yang terdesentralisasi, serta memastikan bahwa arah, tata kelola, dan manfaat transisi energi sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan nasional.

    Peneliti ICEL, Sylvi Sabrina mengatakan bahwa selama pemerintah masih membuka ruang bagi ekspansi batu bara, maka komitmen iklim target net zero emission Indonesia akan sulit untuk dicapai.

    Baca: Pelibatan Masyarakat Tapak Sangat Penting dalam Aksi Iklim

    ”Dibutuhkan kepastian hukum dan kebijakan yang selaras dengan tujuan Perjanjian Paris agar transisi energi benar-benar berjalan secara adil,” katanya.

    Selain persoalan emisi, kedua organisasi juga menyoroti dimensi keadilan sosial dalam transisi energi.

    Hingga saat ini, masyarakat adat, komunitas lokal, nelayan, perempuan pesisir, dan para pekerja di sektor energi fosil belum memperoleh perlindungan maupun jaminan transisi yang memadai.

    Sebaliknya, manfaat ekonomi dari hilirisasi mineral dan industri ekstraktif masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok korporasi besar.

    WALHI dan ICEL menegaskan bahwa momentum London Climate Action Week 2026 seharusnya menjadi titik evaluasi bagi pemerintah untuk menyelaraskan diplomasi internasional dengan kebijakan nasional.

    Komitmen menuju transisi energi yang adil hanya akan memiliki makna apabila diikuti dengan penghentian ekspansi energi fosil, perlindungan hutan dan wilayah kelola rakyat, serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang selama ini menanggung beban terbesar dari krisis iklim.

  • #01 Pocket Art Exhibition: Ketika Gagasan Besar Dituangkan dalam Kanvas Seukuran 10×10 Centimeter

    #01 Pocket Art Exhibition: Ketika Gagasan Besar Dituangkan dalam Kanvas Seukuran 10×10 Centimeter

    7cloud.asia – Kecil itu indah. Dan, sebuah ruang kecil tak selalu berarti miskin gagasan. Ruang yang kecil akan tetap mampu memuat gagasan besar.

    Itulah yang ingin diungkap #01 Pocket Art Exhibition yang resmi dibuka pada Rabu (1/7/2026) di TSpace Bintaro. Pameran yang akan berlangsung hingga akhir Juli ini menampilkan 252 karya, baik karya dua dimensi maupun tiga dimensi.

    Sebanyak 149 perupa berpartisipasi dalam pameran #01 Pocket Art Exhibition yang dikuratori oleh Dick Syarir, perupa senior yang juga pensiunan dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

    Meskipun memiliki ukuran yang sama, setiap karya menampilkan karakter, teknik, dan gagasan yang berbeda, mencerminkan kekayaan praktik seni rupa kontemporer Indonesia.

    Keunikan #01 Pocket Art Exhibition terletak pada formatnya yang mungil yakni 10×10 cm, sehingga menantang para seniman untuk merangkum ide, emosi, dan eksplorasi artistik dan menuangkannya dalam bidang yang terbatas.

    Namun, dalam ruang yang kecil tersebut justru lahir karya-karya yang mampu menyampaikan pesan yang kuat, personal, dan mengundang pengunjung untuk mengamati setiap detail secara lebih dekat.

    Baca: Lukisan Karya Michael Jackson akan Dilelang Total Seharga 1 Juta Dolar

    Penggagas Jakarta Pocket Art Project, Machfoed Gembong dalam keterangan tertulisnya kepada ruangkotacom mengatakan bahwa Pocket Art Exhibition lahir dari keinginan untuk menghadirkan platform seni yang inklusif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan.

    Pocket Art Project, ujarnya, bukan sekadar pameran karya berukuran 10 × 10 sentimeter. Ini adalah gerakan yang membuktikan bahwa sebuah ruang kecil mampu memuat gagasan yang besar.

    “Kami ingin menghadirkan kesempatan yang setara bagi para perupa—baik yang telah memiliki nama maupun yang baru memulai perjalanan berkesenian—untuk bertemu dalam satu ruang apresiasi yang sama.”

    Gembong menambahkan, format karya yang seragam menghadirkan tantangan kreatif yang menarik bagi setiap peserta.

    “Ketika semua seniman bekerja pada ukuran yang sama, yang berbicara bukan lagi besar kecilnya karya, melainkan kekuatan konsep, teknik, dan karakter visual masing-masing. Di sinilah keindahan Pocket Art muncul. Setiap karya menjadi sangat personal dan mengundang pengunjung untuk melihat lebih dekat.” imbuhnya

    Ia berharap Pocket Art Exhibition dapat berkembang menjadi agenda seni tahunan yang mampu memperluas jaringan perupa Indonesia sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan komunitas seni di tingkat internasional.

    Baca: Kontroversi Artjog 2026: Saat Oligarki Masuk Ruang Seni, Independensi Budaya dalam Tanda Tanya

    Pocket Art Exhibition juga digadangnya dapat menjadi platform yang terus berkembang, mempertemukan seniman, kolektor, kurator, galeri, dan masyarakat dalam sebuah ekosistem seni yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan.

    “Semoga dari pameran sederhana ini lahir kolaborasi-kolaborasi baru yang membawa seni Indonesia semakin dikenal, baik di dalam maupun di luar negeri,” imbuhnya.

    Senada dengan Gembong, Agung Kirasave, owner DigitalCom yang menjadi supporting partner dalam pameran ini mengatakan antusiasme seniman membuat karya dalam ukuran 10x10cm merupakan sebuah tantangan tersendiri.

    Alhasil, open call pameran Pocket Art ini menjadi viral dan mengundang peminat yang sangat banyak. Saking banyaknya perupa yang ingin ikut serta, panitia harus membatasi peserta pameran mengingat space pameran yang tersedia.

    “Pameran ini membuktikan bahwa sebuah pameran seni perlu dikemas secara apik dan memiliki ide yang kreatif,” ujar Agung.

    Baca: Tayangan Kuliner di Netflix Mendorong Eksplorasi Budaya dan Wisata

    Pocket Art Exhibition membuktikan bahwa karya seni tidak harus berukuran besar untuk memberikan dampak yang mendalam.

    Di atas bidang seluas 10 × 10 sentimeter, para perupa berhasil menghadirkan ratusan gagasan, cerita, dan eksplorasi artistik yang memperkaya pengalaman dunia seni rupa Indonesia.

    Dalam sambutannya, Chesna Anwar menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pameran yang memberikan ruang bagi begitu banyak perupa untuk berkarya dalam format yang unik.

    Menurutnya, pameran ini menunjukkan bahwa kreativitas tidak ditentukan oleh ukuran media, melainkan oleh kekuatan ide dan keberanian bereksperimen.

    Inovasi lahir, ujarnya, dari keberanian untuk melihat sesuatu secara berbeda, dan seni adalah salah satu ruang terbaik untuk melatih cara berpikir tersebut. Pocket Art Exhibition membuktikan bahwa sebuah bidang kecil dapat memuat gagasan yang besar.

    ”Semoga semangat ini terus mendorong lahirnya karya-karya yang memperkaya kehidupan budaya Indonesia,” pungkasnya.

  • Mengapa Perkawinan Taylor Swift Terasa Begitu “Personal” Bagi Penggemarnya

    Mengapa Perkawinan Taylor Swift Terasa Begitu “Personal” Bagi Penggemarnya

    7cloud.asia – Taylor Swift resmi menikah dengan bintang NFL Travis Kelce pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City, AS.

    Pernikahan mewah yang dipimpin oleh aktor Adam Sandler ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 tamu undangan dan ditandai dengan pengumuman “JUST&T MARRIED” pada layar Jumbotron.

    Pesta pernikahan Taylor Swift-Travis ini diprediksi akan menjadi pernikahan tahun ini, atau mungkin bahkan abad ini. Rumor dan spekulasi tentang gaun, gaya rambut, tempat, dan para tamu tak terhindarkan.

    Dan sayangnya, kata pengantin perempuan, kalian tidak boleh datang. Seperti merpati di pintu Madison Square Garden, dunia khususnya penggemar Taylor Swift hanya bisa menikmati remah-remah roti yang dilempar.

    Jadi, mengapa pernikahan Taylor Swift ini terasa begitu personal bagi jutaan orang?

    “Aku suka Taylor dan aku senang dengan pernikahannya…semoga kita bisa melihat fotonya,” tulis seorang pengguna Reddit.

    Baca: Fandom Memegang Peran Penting untuk Ketenaran Taylor Swift

    “Aku SANGAT INGIN dia bahagia,” tulis yang lain.

    Bagi yang bukan penggemar Taylor Swift, tingkat keterlibatan seperti itu mungkin tampak berlebihan, tetapi merasa dekat secara sosial atau emosional dengan tokoh media, sampai-sampai mereka merasa seperti teman, bukanlah obsesi.

    Dilansir sciencealert.com, Bradley Bond, yang meneliti psikologi media di Universitas San Diego (USD), jenis respons penggemar Taylor Swif ini sangat normal. Bahkan mungkin bermanfaat.

    Bond menggunakan pendekatan psikologi sosial untuk menyelidiki hubungan orang biasa dengan selebriti dan karakter fiksi.

    Ia mengatakan kepada ScienceAlert bahwa penelitian menunjukkan bahwa manusia memiliki respons emosional yang serupa terhadap tokoh media seperti halnya terhadap orang yang kita kenal secara pribadi, meskipun biasanya kurang intens.

    “Pada dasarnya, pikiran kita memproses kepribadian secara serupa terlepas dari apakah kita memproses orang yang berdiri di depan kita atau di layar,” jelas Bond.

    Baca: ‘Swiftonomics’ Tur Taylor Swift yang Membawa Uang untuk Singapura

    “Tentu saja kita tahu perbedaan antara interaksi interpersonal dan menonton televisi, misalnya, tetapi pikiran kita tetap memproses individu sebagai pribadi, dan pada gilirannya, menganggap mereka sebagai manusia.”

    Ketika seseorang menjadi sangat terlibat dalam kehidupan orang di layar tersebut, ini disebut hubungan parasosial. Ini adalah hasil dari otak manusia yang dipersiapkan untuk empati dan untuk menyelaraskan emosi orang lain.

    Meskipun penggunaan media modern terkenal terkait dengan kesejahteraan psikologis negatif, hal itu tidak selalu demikian.

    Hubungan parasosial mungkin bersifat sepihak dan tidak berbalas, tetapi studi psikologi terbaru menunjukkan bahwa tokoh media dapat membantu orang merasa kurang putus asa, dan dapat memberi mereka rasa identitas dan kesejahteraan yang lebih kuat.

    “Ketika sesuatu yang baik terjadi pada tokoh media yang kita rasa terhubung secara sosial, kita ikut senang untuk mereka,” kata Bond kepada ScienceAlert.

    “Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita bisa merasa sedih untuk mereka. Sebenarnya, itu adalah sifat dasar empati yang mendasari potensi efek emosional dari peristiwa penting ini.”

    Dan, pernikahan, tentu saja, merupakan peristiwa penting, baik bagi selebritis yang menikah ataupun para penggemarnya.

  • Larangan Buang Sampah Organik ke TPA Tamangapa, DLH Makassar Targetkan Penurunan Volume Sampah hingga 50 Persen

    Larangan Buang Sampah Organik ke TPA Tamangapa, DLH Makassar Targetkan Penurunan Volume Sampah hingga 50 Persen

    7cloud.asia – Memasuki bulan Juli 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai menguji-cobakan kebijakan pelarangan sampah organik masuk ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Tamangapa.

    Lewat kebijakan ini diharapkan dapat terjadi pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa hingga lebih dari 50 persen.

    “Kebijakan yang mulai diuji coba pada 1 Juli 2026 itu menjadi langkah awal transformasi TPA Tamangapa dari sistem pembuangan terbuka (open dumping) menuju sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan,” kata Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Makassar Aswin Harun di Makassar, Jumat dikutip Antaranews.com.

    Dia mengatakan program percontohan tersebut diterapkan di 15 kecamatan dengan sejumlah Rukun Warga (RW) sebagai lokasi uji coba.

    Melalui kebijakan ini masyarakat diwajibkan memilah sampah sejak dari rumah agar sampah organik tidak lagi diangkut ke TPA Tamangapa.

    Pelaksanaan program ini mulai diujicobakan di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, dan diikuti 400 kelurahan lainnya di Makassar.

    Baca: Kebakaran TPA Jatiwaringin Jadi Alarm Perbaikan Pengelolaan Sampah Nasional

    Menurut Aswin, hari pertama pelaksanaan menjadi momentum membangun komitmen bersama antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat, dalam menerapkan budaya memilah sampah.

    “Ini adalah pembuktian komitmen kita semua. Jika sampah organik dan anorganik masih tercampur, petugas kami diinstruksikan menolak mengangkutnya sampai warga memilahnya dengan benar,” kata Aswin.

    Menurut dia, selama bertahun-tahun TPA Tamangapa menampung seluruh jenis sampah dengan pola kumpul, angkut, dan buang. Kondisi tersebut menyebabkan TPA seluas 16,8 hektare mengalami kelebihan kapasitas dan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan.

    Penumpukan sampah organik menghasilkan gas metana yang mudah terbakar serta air lindi yang berpotensi mencemari air tanah.

    Karena itu menghentikan aliran sampah organik ke TPA dinilai menjadi langkah penting untuk memperpanjang usia operasional TPA, sekaligus mengurangi dampak pencemaran.

    Dalam sistem baru ini, lanjut dia, setiap rumah tangga diwajibkan memisahkan sampah organik, seperti sisa makanan, sayuran, daun, dan kulit buah dari sampah anorganik atau residu seperti plastik, kertas, dan botol.

    Baca: Kebakaran di TPA Jatiwaringin Bukti Kegagalan Pemerintah Mengelola Sampah dari Hulu

    Petugas armada pengangkut hanya akan membawa sampah residu menuju TPA. Sementara itu sampah organik akan diolah di tingkat RW menjadi kompos baik melalui lubang biopori atau instalasi komposer lainnya.

    Sampah organik juga dapat dibudidayakan menjadi maggot Black Soldier Fly (BSF) yang memiliki nilai ekonomi sebagai pakan ternak dan ikan.

    Adapun sampah anorganik yang telah dipilah akan disalurkan ke bank sampah sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi.

    DLH Makassar optimistis kebijakan ini tidak hanya mengurangi beban TPA Tamangapa, tetapi juga mendorong penerapan ekonomi sirkular di masyarakat.

    Selama masa uji coba, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi agar sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Makassar.

  • Cuaca Hari Ini: Siap Payung, Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

    Cuaca Hari Ini: Siap Payung, Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

    7cloud.asia – Kondisi cuaca hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada Senin (06/07/2026) siang dan sore.

    Dalam laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat pada siang dan sore hari.

    Di waktu yang sama, wilayah lainnya di Jakarta diprediksi cerah hingga berawan. Pada pagi dan malam hari, seluruh wilayah Jakarta diprediksi cerah hingga berawan.

    Kemudian untuk wilayah lainnya di Indonesia, BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat.

    Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat juga berpeluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

    Sedangkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Bengkulu.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.  

  • Peringatan yang Dibawa Gelombang Panas Berkepanjangan di Eropa

    Peringatan yang Dibawa Gelombang Panas Berkepanjangan di Eropa

    7cloud.asia – Gelombang panas yang melanda sejumlah negara Eropa pada bulan Juni lalu, telah mengakibatkan ribuan orang meninggal.

    Laporan resmi dari The Guardian dan WHO menyatakan bahwa setidaknya telah terjadi 1.300 kematian berlebih di seluruh Eropa sejak gelombang panas ekstrem ini melanda pada akhir Juni.

    Dalam tulisan ini akan diulas bagaimana gelombang panas terjadi dan mengapa semakin ganas dalam beberapa tahun terakhir.

    Dilansir Earth.org, gelombang panas biasanya dipicu oleh keberadaan sistem tekanan tinggi, yang juga dikenal sebagai antisiklon.

    Kondisi atmosfer ini menyebabkan udara di atas suatu wilayah –dalam hal ini daratan Eropa– menumpuk dan terkompresi, mengakibatkan peningkatan suhu dan penurunan kadar air.

    Udara yang turun bertindak sebagai kubah panas, memerangkap panas yang diserap di dalam lanskap. Secara bersamaan, sistem tekanan tinggi menggeser udara yang lebih dingin dan menyebarkan awan, memungkinkan sinar matahari tanpa hambatan mencapai tanah.

    Baca: Perubahan Iklim Akibatkan Jumlah Kematian Akibat Gelombang Panas Naik Tiga Kali Lipat

    Akibatnya, udara di permukaan dan dekat tanah dipanaskan secara terus-menerus hingga melampaui suhu rata-rata.

    Keberadaan kelembapan di dalam tanah dapat mengurangi dampak panas, seperti halnya keringat yang mendinginkan tubuh melalui penguapan.

    Namun, ketika tanah, perairan, dan vegetasi menyimpan air dalam jumlah terbatas, kapasitasnya untuk menyerap panas pun berkurang secara signifikan, sehingga udara menjadi media utama untuk retensi panas.

    Perubahan iklim memperparah gelombang panas
    Dalam 11 tahun terakhir tercatat sebagai tahun-tahun terpanas yang terjadi. Tahun 2026 dan 2027 diprediksi akan menjadi lima tahun terpanas, karena adanya fenomena El Niño.

    Peningkatan panas ekstrem ini merupakan akibat langsung dari perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia yang secara boros menghasilkan emisi karbon.

    Karena emisi gas rumah kaca memerangkap lebih banyak panas di atmosfer, gelombang panas – jenis peristiwa cuaca ekstrem yang paling mematikan – menjadi lebih lama dan lebih panas.

    Baca: El Niño Dikhawatirkan Akan Memicu Terciptanya Rekor Panas Baru

    Studi atribusi, yang menyelidiki hubungan antara peristiwa cuaca ekstrem tertentu dan pemanasan global sebagai akibat dari tindakan manusia, berulang kali menemukan bahwa perubahan iklim membuat gelombang panas lebih sering dan lebih intens.

    Hal itu terjadi pada gelombang panas baru-baru ini di Australia, yang sekitar 1,6°C lebih panas karena perubahan iklim, serta gelombang panas di negara-negara Nordik Eropa tahun lalu, yang kemungkinannya setidaknya 10 kali lebih besar akibat perubahan iklim buatan manusia.

    Di India dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, suhu yang sangat panas menjadi hal yang biasa sebagai konsekuensi dari pemanasan planet Bumi.

    Ilmuwan Iklim di Cabot Institute Universitas Bristol, Vikki Thompson mengatakan bahwaperubahan iklim membuat gelombang panas menjadi lebih panas dan berlangsung lebih lama di seluruh dunia.

    Para ilmuwan telah menunjukkan bahwa banyak gelombang panas tertentu menjadi lebih intens karena perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Sinyal perubahan iklim bahkan dapat dideteksi dalam jumlah kematian yang disebabkan oleh gelombang panas.”

    Penjelasan ini sejalan dengan Laporan Penilaian Keenam dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang menunjukkan bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia telah meningkatkan frekuensi dan intensitas gelombang panas sejak tahun 1950-an.

    Kondisi akan terus berlanjut seiring dengan pemanasan planet Bumi, jika manusia tidak segera mengambil langkah nyata.

    Baca: Otoritas Prancis Catat Hampir 9.000 Kematian Akibat Gelombang Panas Sepanjang Juni

  • PMI Manufaktur Indonesia Anjlok di Bawah 50: Lampu Kuning Melemahnya Industri Nasional

    PMI Manufaktur Indonesia Anjlok di Bawah 50: Lampu Kuning Melemahnya Industri Nasional

    7cloud.asia – Penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari angka 50,0 pada bulan Mei merupakan sinyal serius terhadap kondisi sektor industri nasional.

    Menurut Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melemahnya sektor manufaktur menjadi indikator bahwa industri Indonesia telah memasuki fase kontraksi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Minggu (5/7/2026), Prof Didik menjelaskan bahwa data PMI yang dirilis S&P Global mencerminkan kondisi sektor industri yang terus mengalami pelemahan.

    Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal sebelumnya mencapai 5,61 persen, ia menilai capaian tersebut lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, sementara sektor industri justru terus mengalami penurunan.

    Didik menjelaskan, keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data PMI yang menurun.

    Angka PMI di bawah level 50 ini merupakan indikasi sektor industri Indonesia sudah sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah yakni masuk kategori terkontraksi

    Baca: Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen Tapi Rapuh

    “Atau indikasi yang lebih luas bahwa sektor industri semakin lesu dari waktu ke waktu,” ujar Prof. Didik.

    Didik membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam yang berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen.

    Menurutnya, keberhasilan Vietnam tidak terlepas dari kebijakan transformasi industri yang dijalankan secara konsisten selama dua hingga tiga dekade terakhir.

    Hasilnya, pada Juli 2026 Bank Dunia mengklasifikasikan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country) dengan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sekitar 4.970 dolar melampaui ambang batas 4.636 dolar.

    Mantan ekonom INDEF ini menilai sektor industri Indonesia selama ini tidak memiliki arah kebijakan yang konsisten.

    Menurutnya, penurunan PMI manufaktur merupakan konsekuensi dari lemahnya kebijakan industri dan investasi, ditambah tekanan biaya akibat kondisi geopolitik global serta berbagai persoalan domestik.

    Baca: Laporan The Economist Jadi Peringatan Serius Soal Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

    “Dunia usaha tidak akan berinvestasi selama tidak ada kebijakan yang jelas, hambatan birokrasi yang ruwet, dan insentif yang tidak memadai untuk menjadikan industri tumbuh pesat,” katanya.

    Selain persoalan investasi, dia juga menyoroti melemahnya daya beli masyarakat yang dinilai berkaitan erat dengan menyusutnya sektor industri dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif.

    Ia menilai kondisi tersebut membentuk lingkaran persoalan yang hanya dapat diputus melalui transformasi struktur industri, deregulasi, dan debirokratisasi.

    Menurutnya, Indonesia pernah berhasil menerapkan kebijakan serupa pada dekade 1980-an hingga 1990-an yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7–8 persen dan pertumbuhan sektor industri mencapai 10–12 persen.

    Namun, kebijakan tersebut belum kembali dapat diterapkan secara konsisten.

    Baca: Rezim Prabowo-Gibran Disebut Jadi Pemicu Utama Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

    Lebih lanjut, Prof. Didik menjelaskan bahwa Vietnam justru melanjutkan strategi transformasi ekonomi melalui pembangunan industri yang berorientasi ekspor.

    Negara tersebut, kata dia, terlebih dahulu masuk ke rantai produksi global melalui investasi asing berkualitas, kemudian secara bertahap meningkatkan kemampuan industri domestik melalui transfer teknologi dan inovasi.

    “Strategi industri Vietnam adalah strategi outward looking, persis sama dengan yang dilakukan Indonesia pada tahun 1980-an. Tahapannya adalah menarik FDI yang berkualitas. Berbeda dengan Indonesia yang menarik investasi tidak berkualitas, seperti restoran, jasa perdagangan, pengemasan, dan lain-lain,” jelasnya.

    Dia mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret untuk membangkitkan sektor industri dan memperbaiki iklim usaha, Indonesia berisiko semakin tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

    “Kita sekarang kalah dengan ‘anak bawang’ (Vietnam) yang pada tahun 1970-an rakyatnya masih telantar mengungsi di Pulau Galang dan Rempang. Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN,” tutupnya.

  • DPR Dorong Transparansi Perhitungan Keekonomian Program Biodiesel B50

    DPR Dorong Transparansi Perhitungan Keekonomian Program Biodiesel B50

    7cloud.asia – Pemerintah diminta menyampaikan secara terbuka dan komprehensif perhitungan keekonomian implementasi Biodiesel 50 persen atau B50 yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026 lalu.

    Implementasi program biodiesel B50 dituangkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mewajibkan pencampuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar solar.

    Pemerintah memproyeksikan kebijakan biodiesel B50 tersebut mampu mengurangi impor solar sehingga menghasilkan penghematan devisa.

    Menurut Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna, manfaat program biodiesel B50 tersebut perlu dijelaskan secara utuh, termasuk konsekuensi fiskal dan teknis dalam pelaksanaannya.

    “Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan seluruh komponen perhitungan keekonomian B50 agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai manfaat dan biaya kebijakan ini,” ujar Ateng melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada Parlementaria, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

    Baca: Kebijakan Mandatori Biodiesel B50 Dinilai Berpotensi Memicu Deforestasi dan Konflik Agraria

    Ateng menilai proyeksi pemerintah tentang penghematan devisa perlu disertai penjelasan mengenai dukungan fiskal yang masih diberikan terhadap program biodiesel, termasuk melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    “Jangan sampai masyarakat memahami B50 hanya dari sisi penghematan devisa tanpa mengetahui keseluruhan skema pembiayaan yang mendukung implementasinya,” katanya.

    Selain aspek fiskal, Ateng juga menyoroti kesiapan sistem distribusi nasional. Ia mencatat pemerintah memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi badan usaha yang masih memiliki stok B40, sedangkan mulai 1 Oktober 2026 seluruh distribusi solar diwajibkan memenuhi spesifikasi B50.

    Menurutnya, kesiapan infrastruktur distribusi dan pengawasan mutu menjadi faktor penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

    Ateng juga mengingatkan adanya tantangan teknis penggunaan biodiesel dengan kandungan FAME yang lebih tinggi, seperti potensi oksidasi bahan bakar, korosi pada sistem penyimpanan, serta meningkatnya kebutuhan pengawasan terhadap kualitas distribusi dan penyimpanan biodiesel.

    Baca: Kementerian ESDM Diminta Siapkan Mitigasi dan Sosialisasi Sebelum Jalankan Program B50

    Oleh karena itu, Ateng mendorong pemerintah memperkuat standar penyimpanan dan distribusi, meningkatkan pengawasan mutu, serta memastikan kesiapan infrastruktur pendukung agar implementasi B50 berjalan optimal.

    Di sisi lain, ia mengusulkan agar pemerintah membuka seluruh komponen perhitungan keekonomian B50 secara transparan, menerapkan bauran biodiesel yang lebih fleksibel mengikuti perkembangan harga energi dan kondisi fiskal.

    Dia juga meminta pemerintah mempercepat program peremajaan sawit rakyat tanpa membuka lahan baru, serta memperkuat sistem penyimpanan dan distribusi biodiesel. Ia menegaskan DPR mendukung upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.

    Namun, menurutnya, setiap kebijakan perlu disusun berdasarkan perhitungan yang transparan agar mampu memberikan manfaat optimal sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.

    “Kemandirian energi harus dibangun melalui kebijakan yang efisien, transparan, dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.