Blog

  • Tantangan Penggunaan Bus Listrik Secara Massal

    Tantangan Penggunaan Bus Listrik Secara Massal

    7cloud.asia – Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Pasaribu melihat ada sejumlah kendala peralihan dari bus konvensional menuju bus listrik sebagai moda transportasi publik. Salah satunya tingginya modal yang harus disiapkan operator.

    Terlepas dari harga yang tinggi, saat ini mulai banyak pemerintah kota yang mempersiapkan penggunaan bus listrik yang dimulai dari wilayah DKI Jakarta melalui Transjakarta.

    “Sekarang kita sedang mengalami perubahan paradigma dari kendaraan konvensional yang menggunakan BBM ke kendaraan listrik. Dan terus terang saja, kalau kita bicara kendaraan listrik (dalam hal ini bus listrik), tantangan pertamanya itu adalah di capital expenditure atau modal yang harus disiapkan,” kata Yannes seperti dikutip Antaranews.com.

    Baca: Menilik kesiapan infrastruktur untuk mobil listrik

    Dia menambahkan, sebenarnya operator bus telah siap beralih untuk menggunakan bus listrik, kecuali dari sisi permodalan.

    Tantangan permodalan disebabkan harga baterai, yang menjadi salah satu komponen penting dalam bus listrik, masih terbilang mahal tidak hanya dalam konteks di Indonesia melainkan juga di dunia.

    “Ini yang membuat nggak bisa cepat sebetulnya akselerasinya, kecuali ada dukungan yang sangat kuat dari sisi finansial atau sistem keuangan atau regulasi yang mendukung agar dari yang berhubungan dengan tarif ini bisa lebih murah,” kata dia.

    Baca: Dua alasan untuk segera beralih ke kendaraan listrik

    Yannes mengingatkan bahwa harga bus listrik bahkan bisa dua kali lipat lebih mahal dibandingkan bus konvensional.

    Dalam percepatan peralihan menuju kendaraan listrik, Yannes menilai Indonesia menghadapi dua paradigma berbeda yang harus menjadi prioritas yaitu antara peningkatan bisnis kendaraan listrik dan baterai atau peningkatan sistem transportasi yang betul-betul hijau.

    “(Kalau) sistem transportasi yang betul-betul green jadi prioritas, tentunya berbagai kendaraan listrik yang untuk kepentingan mengangkut publik dalam jumlah besar inilah yang didukung bahkan disubsidi besar oleh pemerintah, bukan hanya kendaraan pribadi,” kata Yannes.

    Baca: Selain insentif pajak, apalagi yang harus dilakukan untuk dorong mobil listrik

    Yannes menilai pemerintah sebetulnya sudah membuat banyak regulasi peralihan menuju kendaraan listrik. Namun yang masih menjadi “pekerjaan rumah” yaitu bagaimana agar kebijakan itu dapat segera terimplementasikan dengan baik.

    Selain itu, pemerintah juga perlu benar-benar mendukung BUMN yang terkait dengan migrasi kendaraan listrik, yaitu PLN dan Pertamina, agar bisa mempercepat kinerjanya terutama untuk mempersiapkan infrastruktur kelistrikan dan baterai yang memadai di Indonesia.

    “Ini kan ibaratnya perlu investasi yang sangat besar. Ini penting sekali karena terus terang kita kan baru mau mulai melangkah, jadi, kalau infrastrukturnya nggak kuat, kita akan lambat sekali atau sulit untuk masuk ke ekosistem kendaraan listrik,” kata Yannes.

    Baca: Mengapa pemerintah akan menerapkan pajak karbon

    Dalam akesempatan terpisah, CEO dan Pendiri PT Chakra Giri Energi Indonesia Herman Huang membenarkan adopsi bus listrik untuk transportasi publik dihadapkan pada mahalnya harga bus listrik.

    “Perbandingan harga bus listrik itu cenderung lebih mahal dibanding bus diesel, ini merupakan satu tantangan juga,” ujar Herman dalam webinar, Rabu (14/6/2023)

    Herman mengatakan, dengan mengadopsi bus listrik, perusahaan otobus harus mengeluarkan biaya hingga dua kali lipat. Merujuk pada data yang dipaparkannya, harga bus listrik berkisar Rp5 miliar, sedangkan harga bus berbahan bakar diesel hanya sekitar Rp2 miliar.

    Baca: DPR usulkan insentif untuk kawasan penghasil oksigen

    Menurut dia, mahalnya harga bus listrik cukup memberatkan perusahaan otobus, mengingat banyak di antara mereka yang memiliki kemampuan keuangan terbatas.

    Oleh karena itu, Herman menilai perlu ada mekanisme-mekanisme khusus yang diterapkan untuk membantu perusahaan otobus dalam mengadopsi kendaraan listrik.

    “Untuk mengadopsi berarti perusahaan otobus harus mengeluarkan uang lebih banyak, kecuali ada mekanisme-mekanisme khusus untuk membantu perusahaan otobus melakukan adopsi bus listrik,” kata dia.

    Baca: Indonesia termasuk negara dengan hutan terluas di dunia

    Lebih lanjut Herman mengatakan, meski memiliki harga yang mahal, pembelian bus listrik menghadirkan sejumlah keuntungan, termasuk biaya operasional yang lebih murah dibanding bus berbahan bakar konvensional.

    Dalam data yang disajikannya, perkiraan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk bus listrik per 10 tahun (200 km/hari) adalah sekitar Rp2,3 miliar, sedangkan bus berbahan bakar diesel sebesar Rp4,6 miliar.

    “Jadi memang secara operational cost itu ada saving, yang kedua memang membantu menurunkan emisi,” ucapnya.

     

     
  • Indonesia Mulai Serius Jajaki Penggunaan Energi Hidrogen

    Indonesia Mulai Serius Jajaki Penggunaan Energi Hidrogen

    7cloud.asia –  Indonesia menjajaki pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi di tanah air. Hal ini sebagai upaya penerapan dekarbonisasi atau penggunaan energi bersih di Indonesia 

    Hidrogen disebut-sebut sebagai salah satu energi alternatif yang bersih sebagai pengganti bahan bakar fosil.

    Untuk mendorong hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan kajian terkait peta jalan strategi nasional hidrogen. Roadmap Strategi Nasional Hidrogen tersebut dilaunching Rabu (21/6/2023).

    Baca: Plus minus penggunaan biodiesel berbahan sawit

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN Eniya Listiani Dewi mengatakan BRIN telah mengidentifikasi kebutuhan hidrogen secara nasional sampai 2060.

    “Yang paling kita tekankan pada roadmap ini adalah perlunya ekosistem yang mendukung implementasi hidrogen di Indonesia,” terang Eniya dalam kesempatan itu.

    Menurutnya, sudah banyak industri yang tertarik berinvestasi di Indonesia, namun mempertanyakan komitmen pemerintah. Ia berharap, pertemuan ini menjadi trigger untuk mendeklarasikan komitmen berbagai pihak untuk membangun ekosistem hidrogen.

     

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Lebih lanjut Eniya membeberkan sudah ada 20 project dari industri yang melaksanakan pra-feasibility study teknologi hidrogen, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumba, NTT, hingga berikutnya Papua.

    “Namun saat akan feasibility study, mereka (industri) menanyakan, apakah ada roadmap-nya? Komitmennya? Ini yang perlu kita mulai dari sekarang,” tegasnya.

    Dia mengatakan, roadmap ini memaparkan peta jalan energi hidrogen yang terbagi menjadi tiga segmen, yaitu segmen pilot project atau demo plant, pengembangan dan introduksi ke pasar (market introduction), dan penetrasi pasar, serta efek kepada nilai tambah ekonomi.

     

    Baca: Mengapa operasional PLTU batu bara harus segera diakhiri

    Dengan soft launching ini, lanjut dia, akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap roadmap sesuai kebutuhan industri.

    “Kedepan, ekonomi kita akan tertopang bukan hanya dari minyak, tapi juga hidrogen. Karena hidrogen bisa dipakai di berbagai sektor, dari sektor pembangkit listrik, industri terutama industri petrokimia, perumahan, hingga transportasi,” ungkap Eniya yang juga Presiden Indonesia Fuel Cell Hidrogen Energy ini.

    Dari Kementerian ESDM, menurutnya perlu membuat strategi hidrogen nasional yang juga mencakup tidak hanya potensi hidrogen, namun juga rantai produksi, distribusi, hingga pemanfaatan hidrogen di Indonesia.

    Eniya tidak menampik, untuk mewujudkan pemanfaaatan energi hidrogen memerlukan waktu. Pertama adalah komitmen dari pemerintah, dengan adanya peta jalan.

    Baca: Sisi gelap transisi menuju energi terbarukan

    Kemudian diperlukan regulasi, standar yang jelas, termasuk mekanisme insentif. Jika harus memulai pemanfaatan hidrogen, menurut Eniya yang paling potensial adalah dari sektor industri.

    Yaitu dengan memproduksi green hydrogen, walaupun masih skala kecil karena harganya masih relatif tinggi.

    “Saya yakin titik balik (turning point) harga akan turun pada 2030, namun tidak mungkin kita menunggu untuk memulai memanfaatkan hidrogen sampai 2030, bisa-bisa kita menjadi negara yang tertinggal lagi,” katanya.

    Baca: Kiat gunakan internet secara ramah lingkungan

    Setelah itu, lanjutnya akan didorong penangkapan karbon baik dengan metode carbon capture atau filter di industri.

    “Jadi istilah carbon recycling itu penting,” tambahnya.

    Sektor potensial berikutnya adalah sektor pembangkit listrik, kemudian sektor transportasi, dan rumah tangga.

    “Di Jepang saja, perlu waktu 10 hingga 20 tahun untuk masyarakat memahami hidrogen. Jadi, di Indonesia, harus kita mulai dari sekarang,” katanya.

     

  • Memilih Galon AMDK yang Aman untuk Kesehatan dan Lingkungan

    Memilih Galon AMDK yang Aman untuk Kesehatan dan Lingkungan

    Ilustrasi air minum dalam kemasan galon. Foto: Antara

     

    7cloud.asia – Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia (GAPMMI) mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) untuk memasang label peringatan bahaya BPA (Bisphenol A) pada kemasan galon guna ulang polikarbonat.

    Ketua GAPMMI Adhi Lukman menyatakan keputusan pemerintah yang mewajibkan pemasangan label peringatan bahaya BPA pada kemasan galon isi ulang AMDK adalah salah satu upaya perlindungan konsumen.

    Keputusan pemerintah untuk mewajibkan galon plastik guna ulang dipasangi label peringatan mengandung BPA, menurut dia, sudah berdasarkan kajian mendalam.

    “Hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen. Jadi kami memastikan seluruh anggota patuh pada regulasi pemerintah,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Rabu (21/6/2023), 

     
    Baca: Kontroversi galon sekali pakai

    Saat ini ada dua jenis kemasan air minum yang popular di pasaran. Yang pertama adalah galon plastik guna ulang yang bercampur senyawa berbahaya BPA. 

     
    BPA dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti, kanker, kesehatan otak, autisme, kelenjar prostat, dan juga memicu perubahan perilaku pada anak

    Kelompok kedua adalah galon plastik sekali pakai yang mudah didaur ulang dari bahan Polyethylene Terephthalate (PET) yang lebih aman.

    Galon plastik berbahan dasar PET kini telah banyak digunakan oleh industri AMDK. Bahkan pemimpin pasar AMDK di Indonesia sudah mulai beralih ke galon plastik PET.

     
    Baca: Penerapan ekonomi sirkular di industri air kemasan
     
    Produsen AMDK yang menggunakan galon plastik bebas senyawa BPA, dimulai dari Bali dan Manado.
     
    “Kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilakukan dengan mengacu pada penerapan regulasi serupa di negara-negara maju, yang sudah lebih dulu menerapkan larangan dan memperketat penggunaan BPA sebagai campuran bahan kemasan pangan,” katanya.
     
    Dalam kaitan perlindungan konsumen, label berupa peringatan tentang kandungan BPA menjadi upaya untuk memberikan kepastian dalam mengonsumsi produk yang terjamin keamanan dan kesehatannya.

    Untuk itu, menurut Adhi, GAPMMI siap mengadakan program edukasi dan sharing informasi bagi 400 anggotanya agar senantiasa konsisten memberikan jaminan keamanan dan kesehatan pada semua produk mereka.

     
    Baca: KLHK ajak masyarakat ‘boikot’ produk yang tak peduli sampah plastiknya
     
    GAPMMI juga mendorong regulasi pelabelan pada kemasan galon polikarbonat bekas pakai yang mengandung senyawa BPA.

    Secara terpisah Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya, Profesor Junaidi Khatib mengungkapkan bahayanya air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang bercampur BPA.

    Oleh karena itu, menurut dia, sangat penting adanya pemahaman semua pihak, bahwa kemasan galon polikarbonat mengandung BPA pasti bersentuhan langsung dengan air minum.

    “Persoalan air minum dalam kemasan (AMDK) yang mengandung bahan berbahaya BPA ini harus menjadi perhatian serius, terutama karena air minum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya di perkotaan, di mana masyarakat sering kali tidak memiliki pilihan selain menggunakan air minum yang tersedia secara komersial,” katanya.

     

  • UNHCR: Perang Ukraina dan Perubahan Iklim Picu Pengungsian Besar-besaran

    UNHCR: Perang Ukraina dan Perubahan Iklim Picu Pengungsian Besar-besaran

    7cloud.asia – Konflik yang meluas di Ukraina, bersama dengan konflik di berbagai tempat dan ketidakstabilan akibat perubahan iklim, telah menyebabkan jumlah pengungsi atau orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka meningkat secara signifikan tahun lalu.

    Hal ini mendorong urgensi tindakan kolektif yang segera guna mengurangi penyebab dan dampak dari kondisi pengungsian, menurut pernyataan UNHCR, Badan Pengungsi PBB, pada Hari Pengungsi Internasional.

    Laporan utama tahunan UNHCR, yaituGlobal Trends in Forced Displacement 2022, mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2022, jumlah orang yang terpaksa mengungsi akibat perang, penganiayaan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia mencapai rekor yakni sebesar 108,4 juta.

    Jumlah pengungsi di 2022 tersebut meningkat sebanyak 19,1 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengungsi tersebut merupakan yang terbesar yang pernah tercatat.

    Baca: Konflik akibatkan puluhan orang tewas dalam lima tahun terakhir

    Tingkat perpindahan paksa global terus meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda perlambatan pada tahun 2023.

    Eskalasi konflik di Sudan telah memicu gelombang pengungsi baru, yang mendorong jumlah keseluruhan secara global mencapai sekitar 110 juta orang pada bulan Mei.

    “Angka-angka ini mengingatkan kita bahwa beberapa orang terlalu cepat terjebak dalam konflik, sementara penemuan solusi terjadi terlalu lambat. Akibatnya, terjadi kehancuran, perpindahan paksa, dan penderitaan bagi jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka,” ungkap Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dalam siaran pers UNHCR yang diterima Rabu (21/6/2022).

    Baca: Emisi gas ruang kaca capai rekor tertinggi

    Dari total jumlah tersebut, sebanyak 35,3 juta orang adalah pengungsi, yaitu mereka yang melintasi perbatasan internasional untuk mencari perlindungan.

    Sedangkan mayoritas yang lebih besar, yaitu 58 persen atau sekitar 62,5 juta orang, mengalami pengungsian di dalam negara asal mereka akibat konflik dan kekerasan.

    Perang di Ukraina menjadi faktor utama dalam perpindahan pada tahun 2022. Jumlah pengungsi dari Ukraina melonjak dari 27.300 pada akhir tahun 2021 menjadi 5,7 juta pada akhir tahun 2022 – ini merupakan arus keluar pengungsi tercepat sejak Perang Dunia II.

    Baca: Greta Thunberg berjuang untuk lingkungan sejak umur 8 tahun

    Perkiraan jumlah pengungsi dari Afghanistan juga mengalami peningkatan tajam pada akhir tahun 2022, terkait dengan revisi data mengenai jumlah orang Afghanistan yang tinggal di Iran, banyak di antaranya telah tiba pada tahun-tahun sebelumnya.

    Selain itu, laporan ini juga mencerminkan peningkatan angka pengungsi Venezuela yang dikategorikan sebagai “orang lain yang membutuhkan perlindungan internasional” di Kolombia dan Peru berdasarkan laporan dari kedua negara tersebut.

    Angka-angka tersebut juga menegaskan bahwa sebagian besar pengungsi ditampung oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, bukan oleh negara-negara kaya, baik dari segi ekonomi maupun rasio populasi.

    Baca: Negara miskin paling terdampak perubahan iklim

    Meskipun 46 negara terbelakang hanya menyumbang kurang dari 1,3 persen dari produk domestik bruto global, negara-negara tersebut menampung lebih dari 20 persen dari total jumlah pengungsi di dunia.

    Pada tahun 2023, pendanaan untuk situasi pengungsian dan pendanaan untuk mendukung kebutuhan negara penampung masih sangat terbatas, meskipun kebutuhan semakin meningkat.

    “Orang-orang di seluruh dunia terus menunjukkan keramahan yang luar biasa terhadap para pengungsi dengan memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,” tambah Grandi.

    Baca: Gelombang panas di India tewaskan puluhan orang

    Namun, ia melanjutkan, dibutuhkan lebih banyak dukungan internasional dan pembagian tanggung jawab yang adil, terutama bagi negara-negara yang menampung sebagian besar pengungsi.

    “Di atas segalanya, lebih banyak langkah yang harus diambil untuk mengakhiri konflik dan menghilangkan hambatan sehingga para pengungsi memiliki pilihan yang layak untuk kembali ke rumah secara sukarela, aman, dan dengan bermartabat.”

    Sementara jumlah total pengungsi terus meningkat, laporan Global Trends juga menunjukkan bahwa mereka yang terpaksa melarikan diri tidak harus terjebak dalam pengasingan, tetapi dapat kembali ke rumah mereka secara sukarela dan aman.

    Baca: Perubahan iklim picu ‘bedol desa’ di Pantura

    Pada tahun 2022, lebih dari 339.000 pengungsi kembali ke 38 negara, meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadi pemulangan sukarela yang signifikan ke Sudan Selatan, Suriah, Kamerun, dan Pantai Gading.

    Selain itu, 5,7 juta pengungsi internal juga pulang pada tahun 2022, terutama di Ethiopia, Myanmar, Suriah, Mozambik, dan Republik Demokratik Kongo.

    Pada akhir tahun 2022, diperkirakan ada sekitar 4,4 juta orang di seluruh dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraan yang belum ditentukan, ini adalah peningkatan sebesar 2 persen dibandingkan akhir tahun 2021.

    Laporan Tren Global Trends diluncurkan enam bulan sebelum Forum Pengungsi Global kedua, sebuah pertemuan besar di Jenewa yang menyatukan berbagai aktor untuk menemukan solusi baru dan menanamkan solidaritas dengan orang-orang yang terpaksa mengungsi dan masyarakat penampungnya.

     

  • KPAI, KPU dan Bawaslu Bekerjasama Wujudkan Pemilu 2024 yang Ramah Anak

    KPAI, KPU dan Bawaslu Bekerjasama Wujudkan Pemilu 2024 yang Ramah Anak

    7cloud.asia – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Mariyati Sholihah bersama rombongan Selasa, (20/6/2023) melakukan audiensi dengan jajaran KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang ramah anak.

    Dalam kesempatan itu KPAI menyoroti pelibatan anak dalam kampanye dan  kegiatan pemungutan suara.

    Di awal audiensi, Ketua KPAI  Ai Mariyati Sholihah  menyampaikan bahwa KPAI telah menyampaikan isu-isu eksplolitasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang terjadi pada Pemilu 2019.

    “Sehingga diharapkan dengan telah disampaikannya isu-isu tersebut akan ada tindak lanjut, yakni kerja sama antara KPU dan KPAI guna melakukan sosialisasi mencegah pelibatan anak dalam  Pemilu 2024,” ujar Ai.

    Baca: Suara pemilih muda di Pemilu 2024

    Dalam keterangan tertulis yang dikirim ke media pada Mei lalu, Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengatakan, tahapan Pemilu 2024 berpotensi terjadi pelanggaran, termasuk pidana penyalahgunaan anak dan berbagai bentuk pelanggaran hak anak yang dilindungi oleh Konstitusi.

    Karena itu, anak harus dilindungi dari kemungkinan disalahgunakan dan dieksploitasi selama pelaksanaan Pemilu 2024.

    “Penyalahgunaan dan eksploitasi anak dalam konteks politik akan membahayakan tumbuh kembang anak dan mengancam masa depan anak. Anak rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan terekspos dengan materi politik yang tidak sesuai dan merusak perkembangan emosi dan mental anak,” katanya, dalam keterangan tertulis, (23/5).

    KPAI telah melakukan pengawasan selama tahapan Pilpres 2014, Pilkada 2017 dan 2018, serta Pemilu 2019.

    Baca: MK putuskan Pemilu 2024 tetap gunakan sistem proporsional terbuka

    Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih banyak peserta pemilu dan pilkada yang melibatkan anak pada masa kampanye hingga sengketa penghitungan hasil pemilu dan pilkada. 

    Ai mengungkapkan, pada 2014 bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik sebanyak 248 kasus oleh 12 partai politik nasional. Sementara pelanggaran oleh partai politik peserta pemilu 2019 terdapat kurang lebih 80 kasus.

    Kasus di Pemilu 2019 itu, antara lain anak dibawa dalam kampanye terbuka maupun terbatas oleh partai politik atau orang tua yang hadir dalam kampanye tersebut;

    Selain itu juga ada kematian dua anak korban aksi massa yang rusuh karena kekecewaan terhadap hasil Pilpres tahun 2019 di Jakarta, serta satu korban jiwa di Pontianak. 

    Baca: Sirkus politik ala Aldi Taher ancam demokrasi di Indonesia

    Sementara itu, berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian pemutakhiran data pemilih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan sebanyak 94.956 orang di bawah umur (anak) dan belum menikah (tidak memenuhi syarat) yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

    Ketua KPU, Hasyim Asy’ari  menyampaikan, sesuai ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, dijelaskan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang tidak memiliki hak memilih.

    “WNI yang ikut serta dalam pemilu disebut dengan pemilih. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, secara implisit dapat dikatakan anak dilarang ikut serta dalam kampanye pemilu jika belum berumur 17 tahun,” jelas Hasyim.

    Baca: Polri endus aliran dana jaringan narkoba untuk dana kampanye

    Selanjutnya Hasyim menyampaikan bahwa pemilu merupakan arena kompetisi yang dianggap legal dan sah untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan.

    Oleh karena itu, penyelenggara pemilu bertugas mengelola konflik dan tidak boleh masuk menjadi faktor penyebab konflik. KPU juga berkomitmen dan memastikan pemilih  pemula mendapatkan informasi langsung dari penyelenggara.

    Komisioner KPU, Agus Mellaz dalam audiensi juga merespon baik terhadap KPAI untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Terkait sosialisasi, KPU  menyasar pemilih muda dan termasuk juga kepada disabilitas. Dalam konteks regulasi, KPU sudah melakukannya tetapi dalam konteks penindakan  berada di KPAI. KPU mengupayakan seluruh kegiatan sosialiasi pemilu akan selalu ramah termasuk terhadap anak,” jelas Mellaz.

    Baca: Nama artis jejali daftar caleg Pemilu 2024

     

    KPAI telah mengidentifikasi 15 bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan pemilu, jumlah ini merupakan hasil pengawasan penyalahgunaan anak dalam politik oleh KPAI sejak Pemilu 2014 hingga 2019. 

    Adapun bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu adalah:

    1. Manipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih serta daftar pemilih tetap.

    2. Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye. 

    3. Mobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah.

    4. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu. 

    5. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik.

    Baca: KND nilai belum ada kebijakan afirmatif untuk kelompok disabilitas di Pemilu 2024

    6. Menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan. 

    7. Menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik.

    8. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktek politik uang oleh parpol atau calon kepala daerah.  

    9. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain.

    10. Memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara.

    11. Membawa bayi atau anak yang berusia di bawah tujuh tahun ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak.

    Baca: Akankah polarisasi kembali warnai Pemilu 2024

    12. Melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara (seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat).

    13. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya.

    14. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon kepala daerah atau parpol tertentu.

    15. Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

    Baca: Parpol masih setengah hati realisasikan keterwakilan perempuan

     

    Guna memastikan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang bebas dari penyalahgunaan dan eksploitasi anak, maka KPAI dan Bawaslu RI berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi, melakukan lima pengawasan yang intensif.

    Pengawasan atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anak dan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan lainnya terhadap anak, pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

    Penyebarluasan informasi kepada publik tentang Pemilu dan Pilkada 2024 yang ramah anak serta pengemasan dan distribusi materi literasi kepemiluan terkait Pemilu dan Pilkada 2024 yang Ramah Anak. 

    KPAI dan Bawaslu juga sepakat menyediakan layanan penanganan kasus pelibatan anak atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran kampanye pada Pemilu dan Pilkada 2024.

    Melakukan kegiatan pencegahan lain yang dipandang perlu dan disepakati para pihak. 

  • Apa yang Terjadi Saat Kita Tidak Cukup Tidur?

    Apa yang Terjadi Saat Kita Tidak Cukup Tidur?

    7cloud.asia – Apa yang akan terjadi pada seseorang jika mereka tidak mendapatkan waktu tidur yang mereka butuhkan? Hedya, usia 11 tahun, Australia

    Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus Hedya, karena ini membuat kita berpikir tentang betapa pentingnya tidur. Sebenarnya, tidur adalah salah satu hal terpenting yang kita lakukan.

    Apa yang terjadi pada tubuh saat tidur?

    Saat kita tidur, tubuh kita benar-benar melakukan banyak pekerjaan. Dalam beberapa jam pertama, kita tidur sangat nyenyak. Saat itulah tubuh kita beristirahat dan memperbaiki diri serta mengisi cadangan energi untuk hari berikutnya.

    Pada waktu-waktu yang berbeda di malam hari, kita juga mengalami tidur yang lebih ringan. Ini termasuk sesuatu yang disebut tidur tidur REM (rapid eye movement) atau tidur bermimpi.

    Saat itulah mata seseorang berkedip dan bergerak, bahkan ketika terpejam. Selama jenis tidur ini, kita bermimpi. Otak kita sangat, sangat aktif.

    Ia sibuk menyortir dan mengatur informasi, menyimpan ingatan, dan bahkan memecahkan masalah. Jadi, ada banyak hal yang sangat penting yang terjadi saat kita tidur.

    Baca: Kenali penyebab dan gejala bipolar

    Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak tidur?

    Hal pertama yang paling jelas yang terjadi ketika kita tidak tidur adalah kita mengantuk. Ketika kita tidak cukup istirahat, kita juga akan lebih sulit untuk menjadi aktif, melakukan sesuatu, atau bersemangat menghadapi berbagai hal.

    Tidak heran jika kurang tidur dapat membuat kita menjadi pemarah dan mudah tersinggung.

    Jika kita tidak mendapatkan tidur REM yang cukup, kita akan lebih sulit berkonsentrasi dan belajar. Kita jadi lebih sulit mengingat tugas sekolah dari hari ke hari. Semua hal ini membuat kita lebih sulit untuk melakukannya dengan baik di sekolah.

    Jadi, waktu tidur yang cukup sangatlah penting.

    Baca: Olah raga di sore hari bagus untuk penderita diabetes type 2

    Bagaimana jika saya tidak bisa tidur nyenyak?

    Jika kita tidak bisa tidur nyenyak dalam satu atau dua malam, kita mungkin bisa mengejar ketertinggalan. Tubuh dan otak kita akan pulih dan kita akan baik-baik saja.

    Tapi jika kita tidak memiliki waktu tidur yang cukup atau kualitas tidur yang buruk untuk waktu yang lama, itu berbeda. Karena tidur mengontrol begitu banyak aspek kesehatan kita, hal ini benar-benar dapat mengacaukan tubuh dan otak kita.

    Kita lebih mungkin untuk gagal dalam satu tahun di sekolah, menambah berat badan, menjadi depresi dan sakit dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah beberapa contoh akibat dari kurang tidur.

    Jadi, sebaiknya kita mengatur pola tidur yang baik sejak dini agar hal itu tidak terjadi pada kita.

    Baca: Manfaat jalan kaki untuk kesehatan fisik dan mental

    Berapa lama waktu tidur yang cukup?

    Tidak semua orang membutuhkan jumlah tidur yang sama persis. Tetapi orang-orang yang mempelajari tidur, seperti saya, berpikir bahwa seseorang dalam kelompok usia kamu, Hedya, biasanya membutuhkan antara sembilan hingga 11 jam per malam.

    Kita juga membutuhkan kualitas tidur yang baik. Ini berarti harus nyenyak, tanpa terlalu banyak terbangun di malam hari. Ini juga berarti kita harus memastikan kita tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya.


    Demetrius Adyatma Pangestu dari Universitas Bina Nusantara menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris

  • 20 Film Soal Lingkungan yang Wajib Ditonton (1)

    20 Film Soal Lingkungan yang Wajib Ditonton (1)

    7cloud.asia – Isu lingkungan menjadi topik yang semakin seksi untuk diangkat di film dan televisi beberapa tahun belakangan ini.

    Kemajuan teknologi membuat warga dunia semakin mudah untuk mengakses berbagai film dokumenter atau film bertema lingkungan. 

    Mencari konten film yang menghibur sekaligus mendidik soal lingkungan  mungkin akan membuat Anda kewalahan.

    Berikut adalah 20 film lingkungan terbaik tahun 2022 pilihan earth.org. Baik film lama maupun film baru, film ini memotret beberapa masalah lingkungan terbesar, termasuk perubahan iklim, limbah makanan, ekosistem air, industri hewan, dan keberlanjutan.

    1. The Human Element (2019)
    Film lingkungan terbaik pilihan earth.org adalah The Human Element. Berpusat pada perubahan iklim, The Human Element mengisahkan pencarian fotografer lingkungan James Balog yang menyoroti empat elemen alam, udara, tanah, air, dan api diubah oleh aktivitas manusia.

    Menjadi pionir dalam videografinya, film dokumenter ini mengungkapkan bagaimana pemanasan global telah berkontribusi secara drastis terhadap kebakaran hutan dan angin topan yang mengganggu keseimbangan alam.

    Untuk mengkaji dampaknya, Balog mengunjungi warga Amerika di garis depan perubahan iklim, termasuk penduduk Pulau Tangier, sebuah komunitas nelayan yang menghadapi kenaikan permukaan laut. Film dokumenter ini mengajak penontonnya merenungkan kembali hubungan mereka dengan alam.

    Baca: Nicholas Saputra dan lingkungan 

    2. Before the Flood (2016)
    Daftar film lingkungan terbaik berikutnya adalah Before the Flood. Film ini merupakan kolaborasi antara aktor dan salah satu pendiri Earth Alliance Leonardo DiCaprio dan National Geographic.

    Membawa pemirsa ke seluruh dunia, film dokumenter ini menampilkan kisah-kisah pedih tentang bagaimana berbagai pemangku kepentingan dipengaruhi oleh perubahan iklim, melalui penggundulan hutan, naiknya permukaan laut, dan aktivitas manusia lainnya.

    Film ini mengajak para pemimpin dunia untuk memperjuangkan masa depan yang lebih berkelanjutan dan mempersenjatai pemirsa dengan solusi yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengurangi konsumsi daging hingga memilih pemimpin yang akan memulai perubahan lingkungan yang positif.

    3. Eyes of Orangutan (2021)
    Fitur debut oleh jurnalis foto lingkungan yang diakui secara internasional Aaron Gekoski, Eyes of the Orangutan merinci penyalahgunaan primata dalam industri pariwisata.

    Film ini mendokumentasikan bagaimana orangutan dan hewan liar lainnya dipindahkan secara paksa dari habitat aslinya dan dipaksa tampil dalam pertunjukan yang merendahkan. Film ini juga mengungkap bagaimana sindikat penyelundupan orangutan bekerja.

    Meskipun tidak ada kekurangan adegan yang mengejutkan dan menjengkelkan, ini adalah film yang sangat penting yang menyoroti eksploitasi satwa liar. Film ini juga membuka  diskusi apakah turis bertanggung jawab dan terlibat dalam eksploitasi ini.

    Baca: Film jadi media efektif untuk kampanye peduli lingkungan

    4. 2040 (2019)
    2040 adalah pilihan optimis yang menyegarkan untuk mereka yang tak menyukai sesuatu yang terlalu suram. Alih-alih berfokus pada urgensi masalah, film dokumenter berorientasi solusi mencari alternatif kreatif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.

    Secara khusus, ini membayangkan terobosan teknologi yang, didukung oleh para akademisi dan ahli ekologi, memiliki potensi untuk membalikkan keadaan pada tahun 2040.

    Contoh kasusnya termasuk energi terbarukan seperti energi surya, pergeseran menuju praktik pertanian regeneratif, dan penggunaan rumput laut yang serbaguna. sebagai fasilitator ketahanan pangan.

    5. An Inconvenient Truth (2006)
    An Inconvenient Truth mengisahkan kampanye mantan Wakil Presiden AS Al Gore pada tahun 2000 untuk mengedukasi masyarakat tentang pemanasan global. Film dokumenter inimenonjol dalam narasi eksperimentalnya.

    Gore menyebut, kampanye tentang perubahan iklim ini telah lebih dari 1000 kali disampaikan kepada khalayak di seluruh dunia. Selain grafik mendetail, diagram alir, dan visual, peragaan slide Keynote juga menyusun anekdot pribadi Gore seperti pendidikan kuliahnya dengan pakar iklim awal.

    Film diakhiri dengan Gore menekankan bagaimana “masing-masing dari kita adalah penyebab pemanasan global, tetapi […] .] solusinya ada di tangan kita.” Ini adalah salah satu film lingkungan terbaik yang pernah dibuat.

    Baca: Blacpink pun ikut kampanye perubahan iklim

    6. RiverBlue (2017)
    RiverBlue mengikuti ahli konservasi Kanada, profesor dan pendayung Mark Angelo memulai perjalanan sungai tiga tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia.

    Selama petualangannya, dia menyingkap kerusakan permanen yang ditimbulkan oleh industri mode global pada persediaan air.

    Melalui interaksi dengan para konservasionis lokal yang diselingi rekaman sungai dan laut yang tercemar berat oleh bahan kimia beracun, film eco-fashion ini mendorong kita untuk mengevaluasi kembali kehausan kita akan fast fashion dan mengarahkan kembali praktik konsumsi kita.

    7. Artifishal (2019)
    Diproduksi oleh Patagonia, Artifishal mengungkap dampak penangkapan ikan berlebihan, dengan fokus khusus pada salmon liar, yang kini berada di ambang kepunahan di Amerika Utara.

    Film dokumenter ini menyoroti implikasi peternakan salmon liar di peternakan akuakultur dan pembenihan ikan yang merupakan salah satu dari banyak upaya kami untuk mengeksploitasi alam demi keuntungan.

    Artifishal membuka jendela yang jarang jujur ​​tentang bagaimana selera obsesif kita terhadap makanan laut mengikis keragaman sistem ekologi

    Baca: Kerja keras Coldplay wujudkan tur ramah lingkungan

    8. Chasing Coral (2017)
    Film ini adalah dokumenter produksi Netflix, mengabadikan tim penyelam, fotografer, dan ilmuwan yang berkumpul untuk mendokumentasikan hilangnya terumbu karang akibat pemanasan global.

    Mereka memulai perjalanan laut, menemukan banyak terumbu karang yang memutih di seluruh dunia. Produser film berhasil mengilustrasikan bahwa kematian kehidupan akuatik yang mengancam adalah tragedi lingkungan yang kita buat sendiri dan hanya dapat dicegah melalui intervensi aktif.

    9. David Attenborough: Kehidupan di Planet Kita (2020)
    Film dokumenter ini berfungsi sebagai “pernyataan saksi” dari naturalis berusia 94 tahun David Attenborough, yang menelusuri karirnya sebagai sejarawan alam dan menguraikan bagaimana keanekaragaman hayati planet Bumi telah merosot selama masa hidupnya.

    Narasi dimulai di Pripyat, kota hantu tempat bekas Pabrik Nuklir Chernobyl, dan melintasi berbagai lokasi termasuk Serengeti Afrika. Dia menyesali penurunan drastis satwa liar, yang disebabkan oleh manusia.

    Attenborough pada akhirnya mengartikulasikan harapan untuk masa depan dan menghadirkan solusi terdepan yang dapat memulihkan keanekaragaman hayati. Melihat karirnya selama lima dekade, ini bisa dengan mudah disebut sebagai salah satu film lingkungan terbaik sepanjang masa.

    Baca: Film-film ini bakal bikin kamu makin cinta Indonesia

    10. My Octopus Teacher (2020)
    My Octopus Teacher (Netflix) menangkap pembuat film dan penyelam Craig Foster yang menjalin persahabatan aneh dengan gurita liar.

    Difilmkan di hutan rumput laut di False Bay dekat Cape Town, Afrika Selatan, pengalaman sekali seumur hidupnya termasuk melacak pergerakan gurita setiap hari, menyaksikan bagaimana gurita mempertahankan diri melawan hiu piyama dan akhirnya mati setelah kawin.

    Foster menggambarkan efek dari pertemuan yang tidak biasa ini dalam hidupnya dan selanjutnya merefleksikan hubungannya dengan putranya, yang kini tertarik pada keajaiban kehidupan laut.

    Sumber: earth.org, baca artikel asli di sini

     

     

     

     

  • IDI Minta Sebelum Disahkan, Substansi RUU Kesehatan Dibuka Secara Transparan

    IDI Minta Sebelum Disahkan, Substansi RUU Kesehatan Dibuka Secara Transparan

    7cloud.asia – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Adib Khumaidi meminta substansi Rancangan Undang Undang atau RUU Kesehatan (omnibus law) dibuka secara transparan kepada publik sebelum disahkan di Rapat Paripurna DPR.

    Seperti diketahui, pada Senin (19/6/2023) Komisi IX DPR dalam Rapat Tingkat I tentang Pengambilan Keputusan menyetujui untuk membawa draf RUU Kesehatan ke pembahasan  Tingkat II atau pengesahan di Rapat Paripurna.

    Dalam rapat tersebut sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi yakni Demokrat dan PKS menolak pengesahan RUU Kesehatan.

    Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil juga memberikan sejumlah catatan atas pembahasan RUU Kesehatan ini.

    “Draf yang muncul sampai saat ini kita tidak tahu, saat kemarin mulai di Panitia Kerja (Panja) DPR melakukan pengesahan, bahkan sampai saat ini tidak ada keterbukaan substansi RUU Kesehatan,” kata Adib Khumaidi di Jakarta, Kamis (22/6/2023)

    Baca: 7 fraksi di Komisi IX DPR setujui RUU Kesehatan

    Adib mewakili IDI mengatakan, RUU Kesehatan merupakan regulasi untuk kepentingan kesehatan rakyat Indonesia serta kepentingan ketahanan dan kemandirian bangsa.

    Sehingga, substansi hukum di dalam prosedural pembuatan regulasi undang-undang dan juga substansi konten di dalam isi undang-undang harus mencerminkan nilai yang ada di Pancasila dan UUD 45, kata Adib menambahkan.

    “Kami, IDI melihat di dalam sebuah proses pembuatan regulasi RUU Kesehatan omnibus law ini masih unprocedural process,” katanya.

    Adib mengatakan sikap bungkam pemangku kepentingan terkait terhadap substansi RUU Kesehatan justru menuai pertanyaan beragam dari publik.

    “Terhadap sebuah hal yang tentunya perlu mendapat pertanyaan, kenapa bicara terkait dengan kepentingan kesehatan rakyat dilakukan secara tertutup?” katanya.

    Baca: Koalisi sipil paparkan kontradiksi di draft RUU Kesehatan

    Keterbukaan terhadap informasi publik diharapkan Adib bisa membuka ruang di masyarakat mengawal proses pembuatan regulasi.

    “Kami tetap akan konsisten, secara substansi prosedur hukum di dalam regulasi materi yang ada di RUU Kesehatan belum mencerminkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

    Secara terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan jadwal Paripurna RUU Kesehatan masih menunggu Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR RI.

    “Yang mengagendakan ini adalah pimpinan DPR. Sampai saat ini, belum ada undangan untuk Bamus terkait hal itu. Draf RUU itu ada di sekretariat DPR,” katanya.

    Baca: RUU Kesehatan dinilai dorog liberalisasi layanan kesehatan

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan wacana kemunculan RUU Kesehatan telah ramai diperbincangkan sejak akhir 2022.

    Tapi, banyak pihak menganggap proses penyusunan RUU Kesehatan ini cenderung terburu-buru dan minim pelibatan masyarakat sipil.

    Menanggapi catatan dan kritik masyarakat, Kementerian Kesehatan telah mengadakan public hearing dan sosialisasi pada 13-31 Maret 2023, dengan melibatkan kelompok organisasi profesi, masyarakat sipil, dan kelompok terkait lainnya.

    Dikatakan Budi, Badan Legislasi (Baleg) DPR juga telah mengerjakan draf RUU Kesehatan sejak akhir tahun lalu dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi.

    “Kalau ada yang tidak puas, keinginannya tidak masuk, itu saya rasa wajar di alam demokrasi, pemerintah juga tidak semuanya keinginan bisa 100 persen diterima,” katanya.

     

  • DPR: Harus Ada Kebijakan yang Memihak Nelayan yang Terdampak Kerusakan Lingkungan

    DPR: Harus Ada Kebijakan yang Memihak Nelayan yang Terdampak Kerusakan Lingkungan

    7cloud.asia – Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus terhadap kampung nelayan yang terkena dampak kerusakan lingkungan.

    Kerusakan lingkungan ini harus jadi perhatian pemerintah karena dapat merugikan warga yang tinggal di kampung nelayan.

    Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perekonomian di pesisir dan laut, termasuk di dalamnya pengelolaan hasil sedimentasi laut.

    “Ini harus menjadi perhatian Pemerintah. Mengingat kerusakan lingkungan ini sangat berdampak kepada kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesejahteraan nelayan,” ungkap Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/6/2023).

    Baca: Nasib nelayan terombang-ambing perubahan iklim

    Sudin menambahkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah, seperti kebersihan pengelolaan tempat pelelangan ikan. Sebab, hal itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

    Permasalahan kebersihan, seperti banyaknya sampah dan limbah sisa atau buangan dari aktivitas-aktivitas di tempat pelelangan ikan, menurutnya, secara tidak langsung dapat menimbulkan pencemaran.

    Hasil dari kunjungan kerja ini nantinya dapat menjadi dasar bagi Komisi IV DPR RI dalam menyusun kebijakan dan memperjuangkan langkah-langkah penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan, khususnya yang ada di Tambak Lorok Semarang dan wilayah-wilayah sekitarnya. 

    “Saya pikir apa yang sudah dikerjakan di program kemudian sudah dikeluarkan kebijaksanaan terkait dengan kampung nelayan di Tambak Lorok ini sudah on the track,  sudah benar, tentunya harus dikerjakan secara bertahap,” tutupnya.

    Baca: Perubahan iklim memicu banyak ‘bedol desa’ di Pantura

    Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR Djarot Saiful Hidayat menyoroti persoalan sampah dan sedimentasi laut di kampung Nelayan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah.

    Menurutnya, dengan adanya masalah sampah tersebut mengakibatkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

    Djarot meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, kampung nelayan ini dapat menjadi objek wisata.

    Sehingga, dengan adanya penanganan atas pencemaran lingkungan ini, akan berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan, juga meningkatkan kualitas hidup karena membaiknya kualitas kesehatan dan pendidikan.

    Baca: Ekspor pasir laut ancam kelangsungan ekosistem laut dan kehidupan nelayan

    Djarot menegaskan perlu adanya program yang dapat memudahkan masyarakat Tambak Lorok ini. Warga, ujar Djarot, butuh ruang-ruang tertentu sehingga saat membangun harus diutamakan sarana dan prasarana.

    Djarot yakin, para nelayan ini bukan ingin dibuat sengsara tetapi justru ingin dibuat lebih sejahtera. Untuk itu harus ada kebijakan yang berpihak kepada para nelayan itu. 

    “Tadi sudah ada janji dari Kementerian Kelautan Perikanan, dari Direktur Jenderal perikanan tangkap, bahwa akan dialokasikan program yang namanya Kampung Nelayan Maju, di kampung nelayan Tambak lorok kota Semarang ini pada tahun 2024,” jelas Djarot. 

    Selain itu, di kampung nelayan tersebut, juga terdapat sedimentasi laut yang semakin lama semakin dangkal. Djarot menjelaskan penyebab utama sedimentasi laut di wilayah tertentu ini karena aktivitas pengerukan sungai atau pelabuhan, deforestasi, atau perubahan aliran sungai.

    Baca: DPR tolak kebijakan ekspor pasir laut

    Karena itu, Djarot berharap Kementerian LHK dapat mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan, ekosistem laut, kelangsungan hidup spesies, dan perekonomian lokal.

    Kapal-kapal yang akan bersandar mempunyai kedalamanya tersendiri, selain itu sudah ada Perpres yang terkait dengan perencanaan pengelolaan atas sedimentasi laut ini.

    “Saya kira itu kita perlu dukung kebijakan, namun harus ada kehati-hatian harus ada pengawasan yang ketat, dan diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik untuk memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi sedimentasi laut di wilayah tersebut,” tutupnya 

    Sumber: Parlementaria

  • Ingin Memasukkan Anak ke Homeschooling, Pertimbangkan Beberapa Hal Ini

    Ingin Memasukkan Anak ke Homeschooling, Pertimbangkan Beberapa Hal Ini

    7cloud.asia – Beberapa orang teman saya mengeluh, usai pandemi semangat belajar putra-putri mereka menurun. Anak-anak jadi enggan belajar ke sekolah, sehingga ada yang mempertimbangkan untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling.

    Ya, di mata orang tua homeschooling dikenal sebagai metode pendidikan yang berbeda. Dengan homeschooling, anak tak harus berangkat ke sekolah setiap hari.

    Anak yang menjalani homeschooling bisa belajar dengan nyaman di rumahnya sendiri. Kedengarannya menarik ya?

    Sepintas, pilihan untuk memasukkan anak ke homechooling terlihat menarik. Namun, sebelum memutuskan hal itu orang tua perlu tahu kelebihan dan kekurangan homeschooling agar tidak salah ambil keputusan. 

    Baca: Pembelajaran berpusat pada siswa belum tentu sesuai untuk semua orang

    Homeschooling sudah diakui sebagai salah satu sistem pendidikan yang legal di Indonesia. Homeschooling diatur dalam UU Sisdiknas.

    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2014 mendefinisikan sekolah rumah atau homeschooling sebagai proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat dengan suasana kondusif.

    Jika Anda ingin menyekolahkan putra-putri Anda dengan metode homeschooling, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui.

    Homeschooling atau sekolah mandiri adalah metode pendidikan alternatif yang ada saat ini selain sekolah formal. Sesuai namanya, metode homeschooling dilakukan secara mandiri di rumah.

    Baca: Mengapa metode montessori makin diminati

    Dengan metode homeschooling orangtua dan siswa berperan aktif menentukan sendiri cara belajarnya sesuai kemampuan, minat, serta gaya belajar anak.

    Orangtua yang memilih homeschooling untuk anaknya bisa mendatangkan staf pengajar ke rumah untuk mengajari anaknya kurikulum formal layaknya di sekolah. Hanya saja, suasana belajar homeschooling lebih homey karena dilakukan di rumah.

    Bagi orang tua yang ingin menerapkan metode homeschooling untuk anaknya, diwajibkan untuk melapor ke kepala dinas pendidikan di tingkat kabupaten atau kota setempat.

    Keuntungan yang paling utama dari homeschooling adalah anak bisa mendapatkan perhatian penuh dari staf pengajar, sehingga ia tidak perlu menunggu giliran untuk mempelajari sesuatu.

    Baca: Sekolah alternatif buat mereka yang putus sekolah

    Homeschooling juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

    Bila siswa homeschooling mampu mengikuti pelajaran dengan baik, maka guru bisa melanjutkan belajar ke tahap berikutnya. Sebaliknya, bila siswa homeschooling merasa kesulitan, guru bisa terus mengajarkan pelajaran tersebut sampai dia memahaminya.

    Mereka yang sudah pernah mencoba homeschooling pun mengaku dapat menikmati proses belajar dengan leluasa. Keuntungan homeschooling sebagaimana dilansir di halodoc.com

    1. Orangtua dan anak dapat menentukan waktu dan durasi belajar. Hal ini sangat menguntungkan bagi anak yang punya segudang aktivitas seperti dari kalangan artis, olahragawan, dan sebagainya.
    2. Orangtua bisa menentukan sendiri topik dan cara belajar yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar anak. Dengan demikian, anak bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal.
    3. Kebanyakan sekolah formal menetapkan jadwal belajar yang padat dari pagi sampai sore untuk anak. Sedangkan homeschooling, membiarkan anak untuk mengatur waktu belajarnya secara fleksibel, sehingga anak bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih lama.
    4. Dengan homeschooling, orangtua juga bisa memantau perkembangan belajar anak serta pergaulannya.

    Baca: Homeschool ini membuat siswanya gemar membaca dan jago menulis

    Adapun kekurangan metode pendidikan homeschooling.

    1. Anak yang homeschooling biasanya memiliki kehidupan sosial yang kurang luas, sehingga dia kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial.
    2. Belum semua homeschooling memenuhi standarisasi kurikulum 
    3. Biaya homeschooling relatif lebih mahal dibanding sekolah reguler
    4. Kurang memiliki daya saing karena sekolah merupakan salah satu tempat terbaik untuk melatih jiwa kompetitif anak.

    Setelah membaca kelebihan dan kekurangan homeschooling, para orangtua diharapkan bisa memilih sistem pendidikan yang paling sesuai dengan kondisinya.

    Satu hal yang patut digarisbawahi, libatkan anak dalam mengambil keputusan. Jangan jadikan homeschooling sebagai jalan pintas bagi anak, dan pertimbangkan semua aspek yang ada dengan matang. 

    Seperti telah disebutkan sebelumnya, homeschooling belum tentu sesuai untuk semua anak. Namun, homeschooling bisa dijadikan solusi bagi anak-anak dengan banyak kegiatan ataupun anak berkebutuhan khusus dan memiliki keterbatasan tertentu.