7cloud.asia – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Adib Khumaidi meminta substansi Rancangan Undang Undang atau RUU Kesehatan (omnibus law) dibuka secara transparan kepada publik sebelum disahkan di Rapat Paripurna DPR.

Seperti diketahui, pada Senin (19/6/2023) Komisi IX DPR dalam Rapat Tingkat I tentang Pengambilan Keputusan menyetujui untuk membawa draf RUU Kesehatan ke pembahasan  Tingkat II atau pengesahan di Rapat Paripurna.

Dalam rapat tersebut sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi yakni Demokrat dan PKS menolak pengesahan RUU Kesehatan.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil juga memberikan sejumlah catatan atas pembahasan RUU Kesehatan ini.

“Draf yang muncul sampai saat ini kita tidak tahu, saat kemarin mulai di Panitia Kerja (Panja) DPR melakukan pengesahan, bahkan sampai saat ini tidak ada keterbukaan substansi RUU Kesehatan,” kata Adib Khumaidi di Jakarta, Kamis (22/6/2023)

Baca: 7 fraksi di Komisi IX DPR setujui RUU Kesehatan

Adib mewakili IDI mengatakan, RUU Kesehatan merupakan regulasi untuk kepentingan kesehatan rakyat Indonesia serta kepentingan ketahanan dan kemandirian bangsa.

Sehingga, substansi hukum di dalam prosedural pembuatan regulasi undang-undang dan juga substansi konten di dalam isi undang-undang harus mencerminkan nilai yang ada di Pancasila dan UUD 45, kata Adib menambahkan.

“Kami, IDI melihat di dalam sebuah proses pembuatan regulasi RUU Kesehatan omnibus law ini masih unprocedural process,” katanya.

Adib mengatakan sikap bungkam pemangku kepentingan terkait terhadap substansi RUU Kesehatan justru menuai pertanyaan beragam dari publik.

“Terhadap sebuah hal yang tentunya perlu mendapat pertanyaan, kenapa bicara terkait dengan kepentingan kesehatan rakyat dilakukan secara tertutup?” katanya.

Baca: Koalisi sipil paparkan kontradiksi di draft RUU Kesehatan

Keterbukaan terhadap informasi publik diharapkan Adib bisa membuka ruang di masyarakat mengawal proses pembuatan regulasi.

“Kami tetap akan konsisten, secara substansi prosedur hukum di dalam regulasi materi yang ada di RUU Kesehatan belum mencerminkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan jadwal Paripurna RUU Kesehatan masih menunggu Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR RI.

“Yang mengagendakan ini adalah pimpinan DPR. Sampai saat ini, belum ada undangan untuk Bamus terkait hal itu. Draf RUU itu ada di sekretariat DPR,” katanya.

Baca: RUU Kesehatan dinilai dorog liberalisasi layanan kesehatan

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan wacana kemunculan RUU Kesehatan telah ramai diperbincangkan sejak akhir 2022.

Tapi, banyak pihak menganggap proses penyusunan RUU Kesehatan ini cenderung terburu-buru dan minim pelibatan masyarakat sipil.

Menanggapi catatan dan kritik masyarakat, Kementerian Kesehatan telah mengadakan public hearing dan sosialisasi pada 13-31 Maret 2023, dengan melibatkan kelompok organisasi profesi, masyarakat sipil, dan kelompok terkait lainnya.

Dikatakan Budi, Badan Legislasi (Baleg) DPR juga telah mengerjakan draf RUU Kesehatan sejak akhir tahun lalu dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi.

“Kalau ada yang tidak puas, keinginannya tidak masuk, itu saya rasa wajar di alam demokrasi, pemerintah juga tidak semuanya keinginan bisa 100 persen diterima,” katanya.