7cloud.asia – Komisi IV DPR menerima audiensi dari Audiensi Komisi IV DPR RI dengan beberapa LSM pemerhati hutan pada Rabu (12/7/2023).
LSM tersebut yakni Yayasan Auriga Nusantara, WALHI, Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman).
Dalam audiensi tersebut Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah untuk mengkaji ulang pelepasan dan penurunan status kawasan hutan seluas 612.355 hektare yang tercantum dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kalimantan Timur.
“Kami tidak melihat adanya transparansi mengenai data dan kepentingan publik di dalam revisi itu,” kata Juru Kampanye Yayasan Auriga Nusantara, Hilman Afif.
Baca: Jelang pemilu, masyarakat sipil ingatkan jangan obral lahan
Hilman menuturkan ada 156 izin konsesi perusahaan yang mencaplok kawasan hutan tersebut. Perusahaan-perusahaan itu terdiri dari sektor pertambangan, monokultur kelapa sawit skala besar, dan perkebunan kayu.
Menurutnya, sebanyak 56 persen kawasan hutan yang akan dilepaskan itu masih berupa hutan alam dan menjadi habitat bagi orang utan serta badak sumatra.
Status kawasan itu di dalam dokumen revisi RTRW berupa pengelolaan oleh masyarakat dan peruntukannya kepada masyarakat, tetapi koalisi melihat ada izin usaha pertambangan di atasnya.
“Aktivitas pertambangan itu tidak memiliki pinjam pakai kawasan ataupun pelepasan kawasan hutan,” ujar Hilman.
Baca: KLHK sebut deforestasi di Indonesia terus menurun
Yayasan Auriga Nusantara mencatat, dari total 156 izin konsesi perusahaan yang membebani kawasan yang akan dilepas tersebut, sebanyak 138.021 hektare yang masuk dalam usulan pelepasan adalah lahan dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan tanaman (PBPH-HT).
Total perusahaan hutan tanaman yang terdeteksi dalam kawasan itu mencapai 39 korporasi. Sebesar 98 persen dari total luas tersebut berupa pelepasan kawasan hutan.
Selain itu, sebanyak 25.684 hektare masih berupa tutupan hutan alam. Seluas 164.429 hektare telah dibebani oleh 101 izin usaha pertambangan.
Lebih rinci, 106.782 hektar atau 65 persen diusulkan untuk pelepasan status kawasan hutan dan 56.395 hektare atau 34 persen merupakan penurunan status kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas.
Baca: Madani berkelanjutan soroti hilangnya hutan alam
Seluas 100.323 hektare masih berupa tutupan hutan alam. Selain itu, 3.824 hektare telah dibebani oleh 16 izin perkebunan kelapa sawit dan seluruhnya berupa penurunan status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain.
Secara total ada 736.055 hektare hutan yang bakal diubah fungsi dan peruntukannya dengan rincian 83,19 persen atau setara 612.355 hektare mengalami pelepasan kawasan hutan, 13,83 persen atau setara 101.788 hektare mengalami penurunan status kawasan hutan,
dan hanya 2,7 persen atau setara 19.858 hektare yang mengalami peningkatan status kawasan hutan, serta 0,28 persen atau setara 2.054 hektare tidak mengalami perubahan status.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian mengatakan ketimpangan pengelolaan kawasan hutan antara perhutanan sosial, hutan adat, dan hutan konsesi dapat memperpanjang rantai konflik.
Baca: Komitmen Indonesia jaga hutan tropis diacungi jempol
Ia menambahkan, ketimpangan juga berpotensi memperbanyak cerita kriminalisasi karena orang-orang saling berebut klaim.
“Ini juga sebenarnya jauh dari komitmen iklim Indonesia, apalagi 54 persen adalah hutan alam,” kata Uli.
“Kita jauh-jauh pergi ke pertemuan internasional untuk membicarakan komitmen iklim, tapi di dalam negeri kontradiktif antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan di forum-forum internasional tersebut,” imbuhnya.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 40 letusan konflik agraria yang terjadi selama lima tahun terakhir di Kalimantan Timur. Angka itu berkontribusi sebagai lima besar penyumbang letusan konflik agraria tahun 2021 dan luasan konflik agraria tahun 2019.
Konflik agraria telah menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan tanah dan kekayaan alam sebagai sandaran untuk kelangsungan hidup.
Baca: Indonesia menjaid salah satu negara dengan hutan terluas di dunia
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Budi Satrio Djiwandono mengatakan, isu yang disampaikan oleh LSM yang hadir akan menjadi perhatian khusus bagi komisi IV DPR yang juga membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Ya isu pelepasan hutan ini tidak bisa kita anggap enteng anggap sepele. apapun itu tujuannya,” ungkap Budi ketika ditemui tim Parlementaria usai audiensi.
Ia menilai, meski pemanfaatan hutan memiliki tujuan tujuan tertentu, pemerintah harus perhatikan dengan detail dan saksama.
yakni dengan tidak membiarkan ekosistem-ekosistem essential atau hutan-hutan yang mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia ini bisa terdampak, terdegradasi yang sudah banyak terjadi.
“Kita ingin pembangunan ekonomi berjalan, rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi, mendapatkan kesempatan kerja. tapi di saat yang sama kita juga menjaga aset-aset bangsa ini,” tutupnya.
Baca: Mekanisme perdagangan karbon ditataulang demi pemasukan negara
