7cloud.asia – Koalisi MBG Watch yang beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil, pada Rabu (15/7/2026) melakukan aksi di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) di kawasan Blok M Jakarta Selatan.
Puluhan orang dari berbagai elemen masyarakat datang dengan membawa poster yang mengritik dan mendesak agar pemerintah mengevaluasi atau bahkan menghentikan program MBG karena jadi ladang korupsi.
“Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi MBG”
“MBG, Maling Berkedok Gizi”
“Hentikan MBG Usut Korupsinya, Murahkan Pangan, Rakyat Harus Makan”, serta
“Rakyat Lapar Karena Kerakusan Pejabat”.
Dipantau dari live Instagram Watchdog, dalam orasinya, Koalisi MBG Watch menilai pemerintah tidak menunjukkan keseriusan untuk menyelamatkan pajak rakyat.
Sebaliknya, pemerintah justru terkesan mengejek dan mengabaikan suara-suara kritis terhadap pelaksanaan MBG.
Evaluasi MBG yang hanya 14 hari selama libur sekolah tidak memberikan transparansi apapun terkait pelaksanaan sepanjang 1.5 tahun, termasuk penelusuran indikasi korupsi yang terlihat main-main.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja.
Kebocoran anggaran di kala negara lagi sehat saja tidak boleh, apalagi dalam kondisi fiskal seperti saat ini.
“Tapi baru saja Kejaksaan Agung meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait MBG. Sungguh lucu, jujur janggal,” demikian perwakilan MBG Watch dalam pernyataanya
Dengan tidak menyentuh akar masalah, pemerintah menunjukkan upaya jelas untuk melanggengkan mega korupsi MBG.
Aksi Geruduk Kejagung ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung untuk menghentikan mega korupsi program MBG.
Koalisi MBG Watch menuntut: 1. Hentikan MBG, bubarkan SPPG dan BGN. 2. Bongkar dan usut tuntas korupsi MBG. 3. Alihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial lainnya untuk masyarakat miskin.
7cloud.asia – Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat transparansi pelibatan pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghilangkan distorsi informasi di masyarakat sekaligus memastikan manfaat program MBG benar-benar dirasakan pelaku UMKM hingga tingkat desa.
Yoyok menilai masih banyak masyarakat yang mempertanyakan mekanisme pelibatan UMKM dalam rantai pasok Program MBG.
“Bagaimana agar ekosistem ini sampai ke kecamatan, kelurahan, hingga desa-desa. Ini menjadi persoalan yang masih banyak dipertanyakan masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama Menteri UMKM di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Untuk menjawab persoalan tersebut, Yoyok mengusulkan agar program SAPA UMKM Kementerian UMKM dimanfaatkan sebagai pintu masuk pelaku usaha ke dalam ekosistem MBG.
SAPA UMKM merupakan program yang berfungsi sebagai wadah pendataan, pendampingan, dan penghubung pelaku UMKM dengan berbagai peluang usaha, pembiayaan, pelatihan, serta kemitraan dengan pemerintah maupun dunia usaha.
Menurutnya, platform tersebut dapat dikembangkan menjadi sarana yang menampilkan secara terbuka daftar UMKM yang menjadi pemasok bahan baku maupun penyedia kebutuhan dalam Program MBG di setiap daerah.
Kalau program SAPA UMKM bisa dimanfaatkan untuk masuk ke MBG, ujarnya, persoalan ini akan mudah diselesaikan.
“Transparansikan siapa yang masuk ke dalam ekosistem itu, buka semuanya agar masyarakat tahu siapa saja yang menyuplai kebutuhan MBG di setiap daerah,” tegasnya
Politisi Partai NasDem ini menilai transparansi akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam program strategis nasional tersebut.
Dengan informasi yang terbuka, masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana rantai pasok MBG dibangun hingga tingkat desa.
Menurutnya, berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat selama ini lebih disebabkan oleh minimnya informasi mengenai pelaku usaha yang terlibat dalam program tersebut.
“Masyarakat bertanya karena tidak ada transparansi. Kalau semuanya dibuka, saya kira tidak akan menjadi persoalan,” ujarnya.
Ia berharap Kementerian UMKM mampu mempertemukan UMKM dengan berbagai program pemerintah, termasuk Program MBG yang menyedot APBN
Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM secara luas dan transparan.
7cloud.asia – Indonesia saat ini tengah memasuki musim kemarau. Wilayah yang mengalami hujan juga berkurang, seperti yang terjadi Kamis (16/07/2026).
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui kanal youtube resminya memprediksi sejumlah kota berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.
Kota Medan, Tanjung Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Banjarmasin, Mamuju, Palu, Manokwari dan Nabire berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan.
Sedangkan wilayah lainnya diprediksi cerah hingga berawan.
Di tengah musim kemarau ini, BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung.
Angin kencang juga berpotensi terjadi di Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara.
7cloud.asia – Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi alarm serius. Sepanjang 2025, lebih dari 15 ribu anak menjadi korban kekerasan seksual, sementara ribuan lainnya mengalami kekerasan fisik. Ironisnya, mayoritas kasus justru terjadi di dalam rumah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat lebih dari 15.300 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan 12.160 kasus kekerasan fisik sepanjang 2025.
Sebanyak 60,1 persen kasus terjadi di lingkungan rumah, tempat yang semestinya menjadi ruang paling aman bagi anak.
Persoalan anak tidak berhenti pada kekerasan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga menunjukkan 29,8 juta anak masih mengalami ketertinggalan pembelajaran, sementara prevalensi stunting masih berada di angka 19,8 persen.
CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, mengatakan tingginya angka kekerasan dan berbagai persoalan anak menunjukkan bahwa perlindungan anak belum bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
Dessy menambahkan, selama 50 tahun, Save the Children Indonesia belajar bahwa perubahan yang paling bermakna tidak pernah lahir dari satu pihak, melainkan dari kolaborasi.
“Berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa perubahan nyata bagi anak dapat terwujud ketika semua pihak bergerak bersama,” jelas Dessy dalam Diskusi Media: Mengawal Ekosistem Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Save the Children Indonesia di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Sejak 1976, Save the Children Indonesia mengaku telah mendorong pemenuhan hak anak melalui berbagai program, mulai dari kesehatan dan gizi, pendidikan dasar, perlindungan anak, hingga peningkatan ketahanan masyarakat menghadapi bencana.
Organisasi tersebut juga berkontribusi dalam penguatan pola pengasuhan berbasis keluarga melalui regulasi nasional, memperluas partisipasi anak lewat Children and Youth Advisory Network (CYAN) dalam isu perubahan iklim dan keamanan digital, serta mendukung pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Di sektor kesehatan, kampanye Stop Pneumonia yang dijalankan pada 2019-2022 disebut turut mendorong pemerintah memasukkan vaksin Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) ke dalam program imunisasi dasar nasional.
Meski demikian, Dessy menegaskan tantangan perlindungan anak masih sangat besar sehingga diperlukan langkah yang lebih konkret.
“Keberpihakan terhadap anak tidak boleh berhenti sebagai komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam kolaborasi yang semakin kuat dan aksi konkret yang berkelanjutan,” tegasnya.
Salah satu bentuk aksi konkret dan peringatan 50 tahun kiprahnya di Indonesia, Save the Children akan menggelar Festival Pahlawan Anak pada 1-16 Agustus 2026 di Gandaria City, Jakarta Selatan.
Festival tersebut akan menghadirkan pameran imersif, diskusi, permainan interaktif, hingga pertunjukan musik sebagai upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
7cloud.asia – Dalam waktu kurang dari dua pekan pada Juni 2026, dua orang dilaporkan meninggal dunia diduga karena mengalami heatstroke.
Korban pertama merupakan peserta ajang lari maraton, sementara korban lainnya adalah peserta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Dua kematian akibat heatstroke tersebut menjadi pengingat bahwa paparan panas ekstrem bukan lagi sekadar persoalan rasa tidak nyaman, tetapi juga mengancam kesehatan.
Heatstress dan heatstroke telah menjadi ancaman kesehatan yang nyata, tetapi masih banyak anggota masyarakat yang belum menyadari. Gangguan kesehatan akibat cuaca panas ini juga belum mendapat perhatian yang memadai dalam kebijakan kesehatan publik.
Dipaparkan dalam webinar yang diselenggarakan LaporIklim beberapa waktu lalu, heatstress merupakan kondisi ketika tubuh mulai kesulitan membuang panas akibat kombinasi suhu lingkungan, kelembapan udara, paparan sinar matahari, maupun aktivitas fisik.
Bila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi heat exhaustion atau bahkan heatstroke, yaitu keadaan darurat medis ketika suhu inti tubuh meningkat drastis dan mulai merusak organ-organ vital.
Tanpa penanganan cepat, heatstroke dapat menyebabkan kegagalan organ hingga kematian.
Ketua Komisi Ilmu Kedokteran Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Herawati Sudoyo menegaskan bahwa paparan panas ekstrem harus dipandang sebagai isu kesehatan masyarakat, bukan sekadar persoalan cuaca.
Menurutnya, saat suhu lingkungan meningkat, tubuh akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu normal melalui pelebaran pembuluh darah dan penguapan keringat.
Namun, ketika mekanisme tersebut tidak lagi mampu mendinginkan tubuh, seseorang dapat mengalami heat stress hingga heatstroke yang mengancam jiwa.
“Panas ekstrem bukan lagi sekadar persoalan cuaca, melainkan isu kesehatan masyarakat. Dampaknya dapat dicegah apabila kita mengenali risikonya, melindungi kelompok rentan, dan membangun kesiapsiagaan sejak dini.”
Herawati menjelaskan bahwa heatstress ditandai dengan keringat berlebih, kelelahan, kram otot, pusing, dan dehidrasi.
Apabila paparan panas terus berlanjut hingga suhu inti tubuh melebihi 40°C, kondisi dapat berkembang menjadi heatstroke yang menyebabkan kerusakan organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal akibat respons peradangan sistemik.
Selain berdampak pada kesehatan fisik, paparan suhu panas juga dapat memengaruhi kesehatan mental.
Suhu tinggi dapat menurunkan konsentrasi, mengganggu kualitas tidur, memicu kebingungan hingga penurunan kesadaran, dan pada kasus berat berpotensi menyebabkan kerusakan otak permanen.
“Panas ekstrem telah menjadi salah satu penyebab utama kematian yang berkaitan dengan cuaca (weather-related deaths), sehingga memerlukan perhatian serius dari sektor kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan.”
Dua kematian yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua pekan tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu mulai memandang paparan panas sebagai isu kesehatan publik yang memerlukan edukasi, sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan lintas sektor.
“Kita tidak dapat menghentikan cuaca yang semakin panas, tetapi kita dapat mengurangi dampaknya. Literasi kesehatan adalah perlindungan pertama yang dapat menyelamatkan nyawa bagi setiap keluarga,” tandasnyaa
Selain faktor kesehatan individu, risiko paparan panas juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Kota-kota yang dipenuhi bangunan, minim ruang terbuka hijau, serta didominasi beton dan aspal cenderung menyerap dan menyimpan panas lebih lama.
Kondisi ini memicu fenomena urban heat island (pulau panas perkotaan), yang membuat suhu kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan meningkatkan risiko heat stress bagi masyarakat.
Karena itu, Eksekutif Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan bahwa adaptasi terhadap suhu panas tidak dapat hanya dibebankan kepada individu.
“Cara rumah, lingkungan, dan kota dirancang turut menentukan tingkat paparan panas yang dialami warga,” tegasnya.
7cloud.asia – Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan suhu rata-rata Indonesia pada Mei 2026 mencapai 27,5°C, sekitar 0,5°C lebih tinggi dibandingkan rata-rata periode klimatologi 1991–2020.
Selanjutnya bulan Juni 2026 juga tercatat sebagai bulan terpanas sejak periode klimatologi 1991–2020. Jumlah hari panas maupun malam yang tetap hangat (tropical nights) juga terus meningkat.
Sekilas, kenaikan suhu ini tampak kecil. Namun demikian tetap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika disertai kelembapan udara yang tinggi dan aktivitas fisik di luar ruangan.
Menurut BMKG, kondisi tersebut berpotensi semakin diperparah oleh El Niño yang diperkirakan berkembang menjadi kategori kuat pada Juli atau Agustus ini.
Dalam Webinar yang berlangsung pekan lalu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa fenomena El Niño serta tren pemanasan global diperkirakan akan membuat hari-hari panas semakin sering terjadi.
“El Niño 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai intensitas kuat. Waspada peningkatan risiko kekeringan dan dampak turunannya, suhu ekstrem, dan heatstroke, serta potensi penurunan kualitas udara akibat kondisi kering yang dapat meningkatkan risiko karhutla dan akumulasi polutan yang berdampak pada kesehatan,” terangnya.
Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan yang lebih baik, baik dari masyarakat maupun pemerintah, agar risiko kesehatan akibat paparan panas dapat diminimalkan.
Berbeda dengan Eropa yang mengalami gelombang panas (heatwave), Indonesia memiliki karakteristik iklim tropis yang membuat suhu udara relatif stabil sepanjang tahun.
Namun, peningkatan suhu yang berlangsung secara bertahap dan disertai kelembapan tinggi tetap menimbulkan risiko kesehatan yang perlu diwaspadai.
Ardhasena menambahkan, keberadaan laut di sekitar Indonesia berperan sebagai penyangga alami yang mencegah lonjakan suhu secara ekstrem seperti yang terjadi di kawasan subtropis.
“Sampai saat ini, kita masih melihat peluang terjadinya gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa atau Amerika relatif kecil karena karakteristik atmosfer Indonesia berbeda. Namun, bukan berarti kita tidak perlu mengantisipasi dampak panas terhadap kesehatan.” ujarnya.
Dia memaparkan, tren pemanasan di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Data BMKG mencatat, suhu rata-rata meningkat sekitar 0,13–0,14°C per dekade.
Menurut Ardhasena, ancaman utama di Indonesia bukanlah gelombang panas seperti di Eropa, melainkan paparan suhu tinggi yang berlangsung terus-menerus dan diperparah oleh kelembapan udara yang tinggi.
Meski peluang terjadinya gelombang panas seperti di Eropa kecil, Ardhasena menegaskan masyarakat tetap perlu mengantisipasi kondisi panas tinggi yang berlangsung secara berkelanjutan, diiringi kelembapan yang tinggi, dan bagaimana dampaknya terhadap tubuh manusia.
BMKG saat ini tengah mengembangkan sistem peringatan dini panas ekstrem yang menggabungkan indikator suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, serta radiasi matahari untuk memberikan informasi risiko kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang beraktivitas di luar ruangan.
Selain faktor kesehatan individu, risiko paparan panas juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Kota-kota yang dipenuhi bangunan, minim ruang terbuka hijau, serta didominasi beton dan aspal cenderung menyerap dan menyimpan panas lebih lama.
Kondisi ini memicu fenomena urban heat island (pulau panas perkotaan), yang membuat suhu kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan meningkatkan risiko heat stress bagi masyarakat.
Executive Director Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan bahwa adaptasi terhadap suhu panas tidak dapat hanya dibebankan kepada individu. Cara rumah, lingkungan, dan kota dirancang turut menentukan tingkat paparan panas yang dialami warga.
Salah satu fenomena yang mendorong peningkatan suhu adalah urban heat island (pulau panas perkotaan) yang memang spesifik terjadi di kawasan perkotaan.
“Fenomena ini muncul akibat ekspansi kota yang ditandai dengan penggunaan material bangunan yang menyerap dan memantulkan panas, sehingga suhu meningkat. Di saat yang bersamaan, kondisi tersebut juga memperlambat aliran angin,” ujar Elisa
Ia menambahkan, upaya adaptasi perlu diwujudkan melalui desain bangunan yang lebih responsif terhadap iklim, seperti penerapan pendinginan pasif, penggunaan material yang tidak menyerap panas berlebihan, serta memperbanyak vegetasi dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu menurunkan suhu lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko kesehatan akibat paparan panas ekstrem.
Elisa dan Ardhasena sepakat bahwa menghadapi risiko paparan panas tidak cukup dilakukan melalui perubahan perilaku individu.
Indonesia juga memerlukan sistem peringatan dini yang efektif, edukasi kesehatan masyarakat, serta perencanaan kota yang lebih adaptif agar dampak kesehatan akibat suhu yang terus meningkat dapat diminimalkan.
Mereka menekankan pentingnya peningkatan literasi kesehatan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini panas ekstrem, serta pembangunan kota yang lebih adaptif untuk melindungi masyarakat dari dampak paparan panas yang semakin meningkat.
7cloud.asia – Banyaknya kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) maupun kasus tindak pidana korupsi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses seleksi calon pemimpin daerah.
Jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terus bertambah. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam operasi tangkap tangan di wilayah Soloraya, Jawa Tengah.
Dengan kasus tersebut, sedikitnya 10 kepala daerah tercatat tersangkut perkara korupsi hingga pertengahan 2026.
Menurut Anggota Komisi II DPR, Rycko Menoza persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Dia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah (Cakada).
Rycko menilai tingginya jumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, membuat evaluasi tidak cukup dilakukan pada aspek penegakan hukum, tetapi harus dimulai sejak tahapan pencalonan.
“Jadi saya kira ini yang benar-benar harus diseleksi oleh partai politik, supaya sejak awal direstui sebagai calon kepala daerah hingga terpilih tidak menimbulkan persoalan yang mencederai nama maupun kewibawaan partai politik yang mengusungnya,” ujar Rycko dikutip Parlementaria, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, proses rekrutmen harus mencakup penilaian menyeluruh terhadap rekam jejak, integritas, serta potensi persoalan hukum calon kepala daerah.
Ia menegaskan partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kandidat yang diusung tidak hanya memiliki elektabilitas, tetapi juga kualitas kepemimpinan yang baik.
Selain persoalan rekrutmen, Rycko juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Menurutnya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan kandidat selama masa kampanye berpotensi mendorong praktik korupsi ketika yang bersangkutan telah menjabat.
“Kalau sistemnya tetap seperti sekarang, siapa yang punya uang besar dianggap lebih berpeluang menang. Orang yang memiliki integritas tetapi tidak memiliki modal besar justru sering kalah bersaing,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ia menjelaskan, calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya besar untuk menjangkau masyarakat, menyelenggarakan kegiatan kampanye, hingga memenuhi berbagai kebutuhan operasional.
Kondisi tersebut dinilai menciptakan tekanan bagi kepala daerah untuk mengembalikan biaya politik setelah terpilih.
Karena itu, Rycko mengatakan dirinya cenderung mendukung evaluasi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah. Menurutnya, mekanisme apa pun yang dipilih harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui rekam jejak setiap calon.
Selain itu, ia mengusulkan agar persyaratan pencalonan kepala daerah diperketat melalui peningkatan standar rekam jejak, pengalaman politik, usia, hingga tingkat pendidikan.
Ia juga menilai kaderisasi di internal partai politik harus lebih diutamakan daripada sekadar mempertimbangkan kemampuan finansial calon.
Rycko mengingatkan, ketika seorang kepala daerah tersandung kasus korupsi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pergantian kepemimpinan kepada pelaksana tugas, menurutnya, kerap membuat proses pengambilan kebijakan tidak berjalan optimal.
Padahal, kata dia, banyak persoalan daerah yang membutuhkan kepemimpinan efektif, mulai dari pengangkatan PPPK, peningkatan kesejahteraan guru, hingga penyesuaian fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Jangan sampai kepentingan masyarakat terbebani dan terabaikan hanya karena persoalan kepentingan kelompok yang lebih kecil,” tegasnya.
Atas dasar itu, Rycko mendesak pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada segera dipercepat.
Menurutnya, penyusunan regulasi baru harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan akademisi, pakar, partai politik, penyelenggara pemilu, serta masyarakat agar mampu menghasilkan sistem rekrutmen kepala daerah yang lebih berkualitas.
“Kita membutuhkan mekanisme yang mampu melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas, berkualitas, dan tidak lagi terbebani biaya politik tinggi yang berujung pada praktik korupsi,” pungkasnya.
7cloud.asia – Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut evaluasi Bappenas, sekitar 62,7% dari 224 indikator SDGs sudah mengalami kemajuan.
Tujuannya mencakup berbagai hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari menghapus kemiskinan, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, menciptakan pekerjaan yang layak, membangun kota yang nyaman dihuni, menjaga lingkungan, hingga mengurangi ketimpangan.
Semua itu saling berkaitan. Ketika terjadi banjir, misalnya, persoalannya bukan hanya soal hujan, tetapi juga tata kota, kemiskinan, kesehatan, hingga perubahan iklim. Karena itu, riset berperan penting untuk membantu pemerintah menemukan solusi yang tepat.
Namun, apakah penelitian ilmiah di Indonesia sudah benar-benar mendukung tujuan-tujuan yang paling mendesak, terutama yang paling tertinggal di kawasan ini?
Riset masih terkonsentrasi pada bidang tertentu
Data SDGs Center Universitas Padjadjaran yang memetakan 75.892 artikel ilmiah Indonesia di jurnal tier Q1 versi SCImago 2025—tier teratas dalam penerbitan akademis internasional—menunjukkan bahwa perhatian peneliti masih terkonsentrasi pada beberapa bidang.
Topik yang paling banyak diteliti adalah kesehatan dan kesejahteraan, industri, inovasi dan infrastruktur, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Fokus ini dapat dipahami. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 telah mendorong lonjakan penelitian kesehatan masyarakat. Ini masuk dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3). Jumlahnya 6.634 artikel atau 8,74% dari total yang dipetakan.
Di sisi lain, Indonesia juga sedang mempercepat industrialisasi, hilirisasi, dan pengembangan teknologi, sehingga riset di bidang tersebut (SDG 9) juga berkembang pesat, mencapai 5.651 artikel atau 7,45%.
Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia juga membuat penelitian mengenai lingkungan dan ekosistem darat (SDG 15) relatif kuat, tercatat ada 5.258 artikel atau 6,93%
Riset tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan (SDG 16) juga cukup menonjol—ada 5.203 artikel (6,86%). Artinya, penelitian di bidang hukum, tata kelola pemerintahan, dan ilmu sosial Indonesia cukup produktif.
Sementara itu, banyaknya penelitian mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8)—sebanyak 4.288 artikel (5,65%)—mencerminkan besarnya perhatian akademisi terhadap isu ekonomi, bisnis, keuangan, kewirausahaan, hingga pariwisata, yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Persoalan sehari-hari masih minim diteliti
Sayangnya, isu penelitian yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk tentang kota dan komunitas berkelanjutan, kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan, justru mendapat perhatian yang sangat kecil.
Penelitian mengenai kota berkelanjutan (SDG 11), misalnya, hanya sekitar 437 artikel atau kurang dari 1% dari seluruh publikasi. Padahal, semakin banyak penduduk Indonesia tinggal di kota. Persoalan seperti banjir, kemacetan, kualitas udara, transportasi publik, hingga keterjangkauan perumahan akan semakin menentukan kualitas hidup masyarakat.
Hal serupa terjadi pada penelitian mengenai kesetaraan gender (SDG 5) yang hanya ada 494 artikel (0,65%). Padahal, partisipasi perempuan di dunia kerja masih jauh tertinggal dibanding laki-laki. Isu seperti kesenjangan upah dan beban kerja domestik masih menjadi tantangan.
Penelitian tentang pengurangan ketimpangan (SDG 10) juga hanya sekitar 558 artikel (0,74%). Padahal, rasio Gini (indikator ketimpangan ekonomi) Indonesia masih tercatat 0,363 per September 2025. Angka ini memang menurun dari tahun sebelumnya, tapi tetap mencerminkan ketimpangan struktural yang konstan.
Yang paling sedikit adalah penelitian mengenai kemitraan global SDG 17), hanya sekitar 286 artikel, atau 0,38% dari total artikel yang dipetakan.
Padahal, kerja sama internasional, investasi, transfer teknologi, dan kolaborasi antarnegara menjadi salah satu kunci agar target-target pembangunan bisa tercapai.
Mengapa kesenjangan ini terjadi?
Kesenjangan antara urgensi pembangunan dan prioritas riset bukanlah kebetulan. Ada tiga faktor struktural yang perlu diakui.
Pertama, sistem akademis saat ini lebih mendorong pemilihan topik yang berpeluang terbit lebih besar di jurnal internasional.
Ilmu kesehatan, teknik, dan ilmu alam umumnya memiliki metode yang lebih mudah dibandingkan lintas negara. Sebaliknya, isu sosial seperti ketimpangan, kemitraan, atau tata kota sering membutuhkan konteks lokal yang menyulitkan generalisasi.
Para peneliti di bidang gender dan ketimpangan kerap menghadapi permintaan “generalisasi yang lebih luas” dari reviewer jurnal internasional. Ini sulit dipenuhi ketika objek studinya sangat kontekstual, misalnya studi ketimpangan gender di masyarakat pesisir di Indonesia.
Kedua, pendanaan riset nasional belum secara eksplisit dipetakan ke SDG yang paling tertinggal. BRIN baru-baru ini mengumumkan peningkatan anggaran riset hingga 50% dengan fokus pada ketahanan pangan, transisi energi, dan industri strategis. Kebijakan ini relevan, tapi belum secara langsung menyasar keempat SDG dengan gap terdalam.
Ketiga, riset tentang ketimpangan, kota, gender, dan kemitraan bersifat lintas-disiplin sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kompleks. Jenis riset ini lebih sulit difasilitasi dalam sistem akademis yang masih berorientasi pada departemen tunggal.
Kajian bibliometrik terbaru mengonfirmasi bahwa pola serupa terjadi di hampir semua negara berkembang. Riset SDG terkonsentrasi pada tema “terukur” seperti kesehatan dan teknologi, sementara isu ketimpangan, gender, tata kota secara konsisten jarang ditemukan.
Mengapa ini penting bagi publik?
Riset bukan sekadar menghasilkan jurnal ilmiah. Hasil penelitian bisa menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan yang lebih efektif.
Jika penelitian tentang kota masih minim, pemerintah akan memiliki lebih sedikit bukti ilmiah untuk memperbaiki tata ruang, transportasi, atau perumahan. Begitu pula jika riset tentang ketimpangan atau kesetaraan gender terbatas, solusi atau kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak menyentuh akar persoalan.
Peta riset ini seharusnya jadi bahan evaluasi, bukan untuk menyalahkan peneliti secara individual. Bagaimanapun, pilihan topik penelitian sangat dipengaruhi oleh sistem pendanaan dan insentif yang ada.
Pembuat kebijakan—terutama BRIN, Kemendikbudristek, dan perguruan tinggi—sebaiknya menjadikan ini dasar dalam mengalokasikan dana hibah, pembentukan pusat riset baru, dan desain kurikulum program doktoral.
Selain itu, Indonesia Perlu juga memberi ruang lebih besar bagi penelitian yang menjawab persoalan yang paling dirasakan masyarakat, terutama mengenai kota yang layak huni, ketimpangan sosial, kesetaraan gender, dan kemitraan pembangunan.
Dengan begitu, riset Indonesia tidak hanya menghasilkan lebih banyak publikasi, tetapi juga benar-benar membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat setiap hari.
7cloud.asia – Data kematian awal dan estimasi peneliti menunjukkan sedikitnya 14.000 orang meninggal di enam negara Eropa yang paling terdampak gelombang panas pada akhir Juni, jauh di atas tingkat kematian normal, lapor Politico.
Pada paruh kedua Juni, sekitar 2.000 kematian dini tercatat di Prancis, 1.740 di Belgia, 6.800 di Jerman, dan 480 di Belanda, ungkap laporan yang dirilis Senin.
Spanyol dan Inggris juga terdampak gelombang panas dengan masing-masing sekitar 810 dan 2.200 kematian selama periode yang sama.
Laporan tersebut menyebut kematian itu diduga berkaitan dengan gelombang panas karena para peneliti tidak menemukan penyebab lain atau ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menjelaskan lonjakan kematian tersebut.
Gelombang panas ekstrem melanda Eropa sejak pertengahan Juni, dengan suhu di sejumlah negara mendekati, bahkan di beberapa wilayah melampaui, 40 derajat Celsius.
Pada pekan terakhir Juni, sejumlah negara Eropa mencatat rekor suhu tertinggi baru selama periode gelombang panas.
7cloud.asia – Puncak peringatan 100 Tahun Ali Sadikin yang berlangsung pada 7–14 Juli 2026 resmi ditndai dengan sesi Memorial Lecture yang menghadirkan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke).
Dalam pemaparannya, Foke menegaskan peran besar Ali Sadikin dalam meletakkan fondasi pembangunan kebudayaan Jakarta dengan menempatkan seni sebagai hak publik yang sejajar dengan hak atas kesehatan dan pendidikan.
Menurut Foke, Ali Sadikin bukan sekadar pemimpin daerah, tetapi seorang negarawan yang memiliki visi jauh ke depan dan diakui dunia.
Salah satu warisan terpenting Bang Ali, lanjut Foke, adalah keberaniannya menetapkan kebudayaan sebagai public good atau barang publik sejak 1968.
“Kebudayaan ini utamanya adalah sebuah barang publik. Dia tidak harus mendatangkan keuntungan, tapi wajib ada,” ujar Foke, Kamis (16/7/2026).
Prinsip tersebut menjadi pijakan Ali Sadikin saat mendirikan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai pusat kesenian Jakarta.
Foke menceritakan, gagasan membangun TIM berawal dari pertanyaan sederhana Bang Ali kepada para seniman.
“Dulu itu di Senen seniman-seniman pada ngumpul, sekarang pada ngumpul di mana?” kata Foke menirukan ucapan Bang Ali.
Pertanyaan itu kemudian melahirkan gagasan menyediakan ruang bagi ekosistem seni di bekas kawasan Kebun Binatang Cikini.
Menurut Foke, bagi Ali Sadikin, membangun gedung saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah menjamin kebebasan para seniman untuk berkarya tanpa campur tangan pemerintah.
Ia pun mengutip salah satu pernyataan ikonik Bang Ali, “Pemerintah tidak boleh ikut campur dan menentukan. Biar para seniman itu sendiri, bebas. Mereka merdeka dalam mencipta”.
Prinsip tersebut menjadikan TIM bukan sekadar kompleks pertunjukan seni, melainkan wujud tanggung jawab Negara dalam menyediakan ruang kreativitas bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran pada awal masa kepemimpinannya, Ali Sadikin membuktikan bahwa visi yang kuat mampu melahirkan pembangunan besar.
Foke menyebut, Bang Ali sebagai sosok yang selalu thinking out of the box, mulai dari menjadi pelopor penggunaan komputer di pemerintahan pada 1969 hingga menyusun master plan pembangunan Jakarta secara komprehensif.
“Beliau adalah seorang pribadi yang sangat kokoh akan keyakinannya. Kalau dia sudah yakin, dia akan mempertahankan itu dan konsisten mempertahankannya sampai kapan pun,” kenang Foke.
Menurut Foke, gagasan Ali Sadikin tentang kemandirian seniman dan pelestarian warisan budaya (heritage) tetap relevan di era digital.
Sebab itu, ia berharap, nilai-nilai kebebasan berkarya serta dukungan pemerintah terhadap kebudayaan terus dijaga sebagai warisan yang berkelanjutan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta sebagai kota yang maju tanpa meninggalkan akar budayanya.
“Saya yakin sampai sekarang tidak ada simbol yang lebih kuat untuk menggambarkan visi kebudayaan Bang Ali selain Taman Ismail Marzuki,” tandasnya.
Foke juga mengusulkan agar Memorial Lecture menjadi agenda tahunan mulai tahun depan sebagai bagian dari rangkaian menuju peringatan 500 tahun Kota Jakarta.
