ruangkota

Category: Uncategorized

  • Yuk, Beralih ke Kendaraan Listrik Demi Lingkungan dan Keuangan Negara

    Yuk, Beralih ke Kendaraan Listrik Demi Lingkungan dan Keuangan Negara

    7cloud.asia – Pemerintah saat ini intensif mendorong penggunaan kendaraan listrik baik motor listrik maupun mobil listrik dengan memberikan insentif pajak bagi pembeli kendaraan listrik.

    Bagi pembeli motor listrik, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta rupiah per unit. Sementara untuk pembelian mobil listrik pemerintah menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    Kebijakan pemerintah menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian kendaraan listrik baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat (mobil dan bus) memberi dua manfaat.

    Insentif untuk pembelian kendaraan listrik ini, selain bisa mengurangi polusi udara dan menyelamatkan kondisi lingkungan, juga dapat meringankan keuangan negara.

    Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Hageng Suryo Nugroho mengungkapkan, kehadiran kendaraan listrik diharapkan secara bertahap menggantikan penggunaan kendaraan konvensional yang menyumbang hampir 80 persen emisi karbon di Indonesia.

    Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi Net Zero Emission pada 2060. Sehingga transisi ke kendaraan listrik yang rendah emisi diharapkan dapat mendorong tercapainya target ini.

    “Hal ini yang membuat pemerintah sangat gencar mendorong migrasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik,” kata Hageng, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (4/4/2023) lalu.

    Ia menambahkan, percepatan migrasi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil (bensin dan solar) ke kendaraan listrik juga akan menekan uang yang harus dikeluarkan pemerintah untuk impor bahan bakar minyak (BBM).

    Disebutkan, saat ini impor BBM mencapai lebih dari separuh dari total kebutuhan konsumsi dalam negeri, yakni 1,6 juta barel per hari. Impor BBM saat ini mencapai 1 juta barel per hari.

    Jika asumsi harga minyak dunia USD 80 dolar, jelas Hageng, maka uang negara yang digunakan untuk impor BBM mencapai Rp 1,2 triliun per hari. Angka ini bisa dikurangi dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik itu.

    “Ketika harga minyak dunia bergejolak tentu besarnya volume impor BBM akan memberi tekanan yang besar terhadap APBN. Ini harus diselamatkan,” ujarnya.

    Menurut Hageng, percepatan migrasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik bisa dilakukan jika masyarakat sebagai konsumen perorangan mampu membeli kendaraan listrik dengan harga terjangkau.

    Untuk itulah, maka pemerintah memberikan insentif PPN DTP pembelian kendaraan listrik, baik motor listrik maupun mobil listrik dan bus listrik.

    Hal itu, sambung dia, telah diatur di dalam Perpres No 55/2019 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan. Yakni, pemberian fasilitas APBN untuk mendukung percepatan penggunaan KBLBB.

    “Butuh tiga tahun bagi pemerintah untuk merumuskan aturan turunannya dan merealisasikan subsidi pembelian KBLBB dengan skema insentif PPN DTP,” tutur Hageng.

    Untuk diketahui, per 1 April 2023 pemerintah menetapkan pemberian insentif PPN DTP untuk KBLBB kendaraan listrik roda empat dan bus. Hal ini tertuang dalam PMK No 38/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan KBLBB roda empat tertentu dan KBLBB bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023.

    Pemberian insentif PPN DTP terhadap pembelian KBLBB roda empat dan bus yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen, maka akan diberikan PPN DTP sebesar 10 persen. Sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1 persen.

    Sementara, KBLBB bus dengan nilai TKDN 20 – 40 persen akan diberikan PPN DTP sebesar 5 persen. Sehingga PPN yang harus dibayar hanya 6 persen.

    Hageng Tenaga Ahli Bidang Energi KSP ini menilai, syarat TKDN merupakan elemen penting untuk memastikan peran Indonesia sebagai pemain utama kendaraan listrik, bukan hanya target pasar.

    “Jangan sampai pasar kendaraan listrik dalam negeri dikuasai produk impor dan perusahaan asing. Industri otomotif kita harus bertransformasi menjadi industri yang berdaulat,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Hageng meyakini pemberian insentif PPN DTP terhadap pembelian KBLBB kendaraan listrik roda empat dan bus akan berdampak luas bagi industrialisasi tidak hanya hilir namun juga di hulu.

    Di mana peningkatan permintaan akan memacu produsen kendaraan listrik di dalam negeri yang ujungnya berimbas pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara.

    “Semua dampak yang ditimbulkan akan better off (lebih baik) bagi pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.

     

  • WHO: Polusi Udara Sebabkan 7 Juta Kematian Dini di Seluruh Dunia

    WHO: Polusi Udara Sebabkan 7 Juta Kematian Dini di Seluruh Dunia

    7cloud.asia – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sedikitnya 7 juta orang mengalami kematian dini per tahun, termasuk sekitar 600.000 anak di bawah usia 15 tahun akibat dari polusi udara.

    Jumlah ini tanpa memperhitungkan jutaan yang menderita penyakit kronis terkait polusi udara.

    Polusi udara perlu mendapat perhatian serius. WHO menyebut, saat ini hanya kurang dari satu persen manusia di planet Bumi menghirup udara yang memenuhi pedoman kualitas udara yang ditetapkannya.

    Polusi udara sangat besar pengaruhnya pada kesehatan masyarakat global, ekonomi, pertanian, keanekaragaman hayati, lingkungan dan krisis iklim yang mempengaruhi dan membutuhkan perhatian mendesak dari semua sektor masyarakat.

    Buktinya sangat banyak dari paparan polusi udara yang berdampak buruk pada kesehatan semua orang, terutama kelompok rentan yaitu perempuan hamil, orang tua dan anak-anak.

    Kemudian, yang memiliki masalah kesehatan mendasar dan terutama anak-anak prenatal (sebelum lahir), hingga neonatus (bayi yang baru lahir) dan bayi selama tahap perkembangan.

    Karena itu, sejumlah ilmuwan WHO, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan Program Lingkungan PBB (UNEP) telah berkumpul untuk menyoroti masalah kritis yang mempengaruhi polusi udara di dunia.

    Polusi udara juga sangat besar pengaruhnya bagi ekosistem. Deposisi belerang dan nitrogen dapat mengakibatkan pengasaman dan eutrofikasi (diperkaya secara berlebihan dengan nutrisi) sistem udara.

    Selanjutnya kerusakan Ozon troposfer dapat berdampak negatif pada ekosistem yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan berdampak negatif pada pertumbuhan dan vitalitas tanaman.

    Baca: Ini alasan untuk segera beralih ke kendaraan listrik

    Polusi udara yang mengakibatkan kerusakan ozon juga berdampak negative bagi kemampuan tanaman melakukan fotosintesis, menjaga keseimbangan udara, proses pembungaan, serta kemampuan vegetasi untuk menyerap karbon.

    Daftar Merah Spesies Terancam

    IUCN memasukkan klasifikasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati termasuk sub-kelas untuk polutan yang terbawa udara.

    Untuk vertebrata darat saja, ada 7.427 spesies yang terancam kehidupannya akibat polusi udara. Dari angka tersebut, 1.181 di antaranya diklasifikasikan sebagai terancam oleh polusi udara dan 64 secara khusus diklasifikasikan sebagai terancam oleh polutan yang terbawa udara.

    Paparan ozon juga dapat menyebabkan penurunan hasil tanaman utama antara 1 – 15 persen dan mempengaruhi kandungan nilai gizinya.

    Studi terbaru menunjukkan bahwa peningkatan karbon di atmosfer akibat polusi udara berdampak negatif pada kualitas nutrisi makanan yang dihasilkan alam.

    Sebuah penelitian yang dilakukan pada 2006, memperkirakan bahwa kerugian ekonomi tahunan akibat dampak ozon pada 23 tanaman mencapai 26 miliar dolar AS.

    Polusi udara bahkan dapat berdampak pada sistem udara ketika konsentrasi polutan yang berbahaya menumpuk atau dengan mengurangi kemampuan vegetasi untuk menyaring sistem udara.

    Polusi udara juga berdampak pada biaya ekonomi tinggi bagi manusia. Saperti misalnya, karena kehilangan pekerjaan atau hari sekolah karena penyakit kronis seperti asma, meningkatnya biaya perawatan kesehatan, berkurangnya hasil panen, dan berkurangnya daya saing kota-kota yang terhubung secara global.

    Sebuah studi Bank Dunia pada tahun 2021, menemukan bahwa biaya ekonomi dari dampak kesehatan dari polusi udara saja mencapai 8,1 triliun dolar AS. Angka ini setara dengan 6,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global pada tahun 2019.

    Dampak terbesar dari polusi udara terutama dirasakan di daerah terdekat dengan sumber emisi. Namun demikian, banyak polutan udara dapat menyebar atau terbentuk di atmosfer ratusan hingga ribuan kilometer dari sumber emisi. Kondisi ini menyebabkan dampak regional dan kontinental.

    Misalnya, debu mineral tanah dan pasir, yang membentuk sekitar 40% dari total aerosol di atmosfer yang lebih rendah, dapat tetap berada di atmosfer selama seminggu sehingga memungkinkannya untuk terbawa angin melintasi benua dan memiliki dampak global pada kesehatan, pertanian, transportasi, ekonomi, dan iklim dunia.

    Akhirnya, polusi udara sangat terkait dengan perubahan iklim, dengan banyak gas rumah kaca dan polutan udara yang dipancarkan oleh sumber yang sama.

    Ini berarti bahwa penerapan kebijakan dan tindakan yang koheren yang bertujuan untuk mengurangi emisi polutan juga dapat memberikan dampak yang menguntungkan pada kualitas udara.

    Sebaliknya, kebijakan ini juga dapat memperburuk satu sama lain dalam berbagai cara.

    Naiknya suhu Bumi akibat polusi udara dapat mengakibatkan peningkatan frekuensi kebakaran hutan, yang pada gilirannya mengakibatkan peningkatan kadar partikulat udara yang mengandung beberapa polutan udara lainnya,

    Hal ini terutama ozon dan karbon hitam (komponen PM 2.5) yang dapat mengubah pola cuaca dan berkontribusi terhadap pemanasan global, terutama di daerah yang tertutup es dan salju.

    Kabar baiknya, meskipun kompleks dan membutuhkan respons pemerintah yang terkoordinasi, polusi udara merupakan ancaman yang dapat dicegah dan dikelola. Sementara ini polusi udara memang belum terpecahkan di wilayah mana pun, dengan masalah yang terburuk ditemukan di kawasan perkotaan dan kawasan industri di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

    Banyak kota dan negara di seluruh dunia telah menunjukkan penurunan emisi dan konsentrasi polutan yang luar biasa di mana kebijakan, peraturan yang kuat dan sistem pemantauan telah diterapkan.

    Tapi polusi udara tidak mengenal batas kota atau nasional. Udara yang kita hirup benar-benar menghubungkan kita semua mengatasi ancaman ini secara berkelanjutan, Untuk mengatasi polusi udara ini dibutuhkan tindakan dan kerja sama di semua skala di seluruh dunia.

    Selain itu, negara-negara di seluruh dunia perlu saling berbagi informasi, guna mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan bertindak bersama mendorong lembaga yang mereka wakili untuk mengoordinasikan upaya pencegahan di skala nasional agar lebih cepat mengurangi ancaman polusi udara.

    Untuk itu, kepala ilmuwan di UNEP, WHO, IUCN, dan WMO akan berkontribusi pada pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis sistem untuk mengatasi polusi udara dengan bekerja sama lebih erat di tingkat internasional untuk memahami skala masalah.

    Sebelumnya, dalam peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk langit biru (International Day of Clean Air for blue skies) pada 7 September 2022,Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengatakan polusi udara tidak mengenal batas. Untuk itu negara-negara di dunia harus bekerja sama dalam mengatasi polusi udara.

    Udara kotor telah mempengaruhi 99 persen orang di planet Bumi. Di mana, orang miskin paling menderita dan merasakan dampaknya. Dari kelompok miskin ini, perempuan dan anak perempuan yang paling menderita karena harus memasak dan memanaskan dengan bahan bakar kotor.

    Sehubungan dengan Hari Udara Bersih Internasional untuk langit biru Giterres menjelaskan bahwa pada bulan Juli 2022, negara-negara dunia telah mengakui hak universal untuk lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

    Udara bersih kini menjadi hak asasi manusia. Iklim yang stabil adalah hak asasi manusia. Begitupula dengan alam yang sehat bebas dari polusi udara adalah hak asasi manusia.

    Sumber: Unep.org

  • Dalam 5 Tahun 66 Orang Tewas Akibat Konflik Agraria di Sejumlah Daerah

    Dalam 5 Tahun 66 Orang Tewas Akibat Konflik Agraria di Sejumlah Daerah

    7cloud.asia – Komisi II DPR memandang ketimpangan dan ketidakadilan structural atas penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut, inilah sebagai penyebab akar konflik agraria di sejumlah daerah. 

     

    Jika tidak diatasi segera konflik agraria ini dikhawatirkan bisa memicu masalah sosial yang serius. Komisi II DPR mencatat, dalam lima tahun terakhir paling tidak terjadi sebanyak 2.288 konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia. .

     

    Dari angka kasus itu tercatat sebanyak 1.437 orang dikriminalisasi  karena konflik agrarian, lalu 776 orang dianiaya, 75 orang tertembak dan 66 Orang tewas di wilayah konflik agraria. Data ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius dari para pihak yang berwenang. 

     

    Angka-angka ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR untuk melakukan pengawasan tentang pertanahan yang berpotensi memicu konflik agraria khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara.

     

    Kunjungan Tim Komisi II ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal. Menurut Syamsurizal,, konflik agraria adalah buah ketidakadilan struktural, tetapi masih dianggap sebagai konflik horizontal. Tanah rakyat dirampas demi segelintir elit oligarki yang tidak pernah puas.

     

    “Tercatat 68 persen tanah di Indonesia (hanya) dikuasai 1 persen kelompok pengusaha dan korporasi besar, sementara lebih dari 16 juta petani bergantung hidup dari rata-rata lahan hanya di bawah setengah hektar saja, potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU melebihi batas izin mencapai Rp 380 triliun,” paparnya soal masalah ketidakadilan yang bisa memicu konflik agraria di Kanwil BPN Sumut, Selasa (4/4/2023) lalu.

     

    Politisi dari Fraksi PPP ini menjelaskan, Komisi II terus berupaya mengawasi, memeriksa dan mengurai permasalahan HPL, HGU, dan HGBdi tanah air. Pengawasan ini terkait sejumlah isu penting. antara lain berapa luas lahan HPL, HGU, dan HGB yang dikuasai negara dan sektor swasta. 

     

    Komisi II DPR dalam pengawasan masalah pertanahan khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL dalam mengkaji isu-isu strategis tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan agraria. 

     

    Urgensi pengawasan Komisi II DPR tentang Pertanahan khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL salah satunya adalah memperkuat peran negara dalam melakukan pengelolaan aset berupa lahan atau tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang hak menguasai oleh Negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. 

     

    Dalam kaitan peran negara dalam mengelola aset berupa tanah berhubungan erat dengan keberadaan pemberian perizinan HGU, HGB dan HPL yang kerap bermasalah misalnya tumpang tindih pemilikan izin, hingga lahan terlantar. Hal ini penting untuk dilakukan guna mencegah konflik agraria baru.

  • Makna Sumbu Filosofi dalam Tata Kota Yogyakarta

    Makna Sumbu Filosofi dalam Tata Kota Yogyakarta

    7cloud.asia – Pada Bulan Agustus 2022 lalu tim dari badan budaya dunia, UNESCO telah mengunjungi Yogyakarta terkait Proses pengajuan sumbu filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia. 

    Kedatangan tim dari Unesco ini menjadi tahapan penting dalam pengajuan sumbu filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia yang sudah dilakukan sejak 2014. 

    Dalam konteks kultural flosofis tata ruang Kota Yogyakarta yang membujur dari arah selatan – utara (Sumbu Filosofis) mempunyai makna filosofis  yang sangat tinggi. Konfigurasi ruang  di garis sumbu filosofis tersebut dilengkapi dengan elemen ruang baik bangunan Panggung Krapyak – Keraton Yogyakarta – Tugu.

    Sumbu filosofi tersebut merupakan gambaran konsep mikrosmos, yaitu alam kehidupan nyata yang menjadi laku peziarahan manusia. Secara paralel dalam konsep makrokosmos ada garis imajiner Selatan – Utara, yaitu  Laut Selatan – Gunung Merapi.

    Ada dua komponen dalam sumbu filosofi Yogyakarta yang diusulkan masuk ke dalam daftar warisan dunia.

    Komponen pertama adalah sumbu selatan-utara sepanjang 6 kilometer di Kota Yogyakarta, dengan Kompleks Kraton sebagai pusatnya beserta monumen, bangunan, dan ruang lain yang menjadi landmark di sepanjang sumbu tersebut.

    Komponen kedua (Makam Imogiri) adalah Makam Kerajaan di Imogiri, yang terletak 16 kilometer ke arah tenggara sumbu.

    Komponen kedua terdiri dari sumbu filosofi Selatan, Beteng, Plengkung dan Pojok Beteng, Kompleks Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Tamansari, Kagungan Dalem Masjid Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, sumbu filosofi Utara, Pasar Beringharjo, Kompleks Kepatihan dan Tugu.
     
    Sedangkan Komponen 2 dari sumbu filosofi selatan ini terdiri dari Makam Raja-raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat di Imogiri, Dalem Bupati Puralaya Kraton Yogyakarta, Rute Pemakaman Sultan.

     

    Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa setelah kunjungan ini, tim UNESCO akan memberikan evaluasi mengenai sumbu filosofi Yogyakarta. Kemudian hasilnya akan dibahas dalam sidang anggota UNESCO yang dihadiri oleh perwakilan dari 22 negara.

    “Dia (UNESCO) ngecek ke sini, persyaratan-persyaratan yang ditanyakan dari program yang kita tawarkan kepada UNESCO. Kekurangannya itu sudah diaplikasikan tidak di sini. Kalau sudah diaplikasikan sesuai harapan tidak, serius tidak dan sebagainya. Nanti itu dibikin evaluasi baru naik ke sidang para anggota UNESCO di bidang filosofis. Itu di hadapan 22 negara anggota. Kemudian yang memutuskan 22 negara itu,” jelas Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Kamis (25/08/2022) lalu
    Proses pengajuan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia UNESCO sudah dimulai sejak tahun 2014. Kemudian ditetapkan sebagai tentative list UNESCO di tahun 2017. Dalam perjalanannya, tahun 2019 naskah usulan untuk UNESCO telah melewati proses voluntary submission. Berbagai upaya terus dilakukan agar sumbu filosofi diterima sebagai bagian dari warisan budaya dunia.  
     
    Tema pengajuan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia UNESCO bertajuk The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks. Ketika semua proses penilaian telah selesai, Komite Warisan Dunia UNESCO akan menetapkan daftar properti yang merupakan bagian dari warisan budaya dunia dan alam yang dianggap memiliki Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value).
     
    Pengajuan nominasi sumbu filosofi ini dinilai sangat penting bagi Yogyakarta. Karena menjelaskan bagaimana outstanding universal value “The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks” yang merupakan warisan salah satu leluhur dan pahlawan bangsa, Pangeran Mangkubumi atau HB I.
     
    Pengajuan ini menjelaskan bagaimana warisan ini akan dilindungi, dilestarikan dan dikelola dengan baik untuk generasi sekarang dan mendatang. Nilai historis dan filosofinya tidak akan hilang dan terus terjaga dari generasi ke generasi.

    Salah satunya adalah dengan mengatur secara ketat pembangunan dan perubahan yang akan dilakukan di Kawasan sumbu filosofi Yogyakarta ini.

    “Penetapan itu nanti kalau ada pembangunan dan sebagainya harus sesuai keputusan UNESCO, tidak sembarang asal mengijinkan. Nanti unsurnya Pemda, Kota, asosiasi-asosiasi perwakilan penduduk yang ada wilayah itu,” imbuh Sri Sultan.

     

    Dari berbagai sumber

     

    Editor: Pramesti Utami

    Tags

  • Mungkinkah Mengikis Pandangan Seksis dari Industri Film Nasional?

    Mungkinkah Mengikis Pandangan Seksis dari Industri Film Nasional?

    7cloud.asia – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas  Perempuan melihat kondisi industri film nasional masih sarat dengan pandangan seksisme yang mengkonstruksikan perempuan sebagai makhluk seksual, penggoda, cengeng, lemah dan steriotip lainnya. 

    Untuk itu Komnas Perempuan mengapresiasi pihak-pihak yang telah berjuang untuk pemajuan industri perfilman di Indonesia serta menjadikan film tak semata sebagai ruang pemenuhan hak atas sosial budaya, hak atas ekonomi/pekerjaan, hak atas informasi dan hak berekspresi,  melainkan juga ruang edukasi tentang nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender serta non-diskriminasi khususnya bagi kelompok rentan. 

    Demikian pandangan Komnas Perempuan yang dirilis pada Hari Film Nasional pada 30 Maret 2023 lalu. Untuk Hari Film Nasional 2023 mengangkat tema Bercermin pada Masa Lalu, Merencanakan Masa Depan. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri atas kualitas film anak bangsa. 

    Seiring berkembangnya industri film di Indonesia, Komnas Perempuan memandang penting implementasi tema Hari Film Nasional terkait “Merencanakan Masa Depan” yang mendorong pengembangan prinsip-prinsip etik tentang industri film  yang mengintegrasikan nilai-nilai non diskriminasi dan non kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender.     

    “Pantauan Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa tayangan film di Indonesia khususnya sinetron yang ditayangkan stasiun-stasiun televisi sarat dengan pandangan seksisme yang mengkonstruksikan perempuan sebagai makhluk seksual, penggoda, cengeng, lemah dan steriotip lainnya. Di sisi lain, perempuan pekerja di sektor perfilman rentan mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual,” ujar Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dalm pernyataan tertulis yang diterima pada akhir Maret silam. 

    Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat menambahi, film sebagai bagian produksi budaya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, organisasi/rumah produksi yang memproduksi film. Organisasi  film bukanlah ruang yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Perempuan pekerja film juga mengalami diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi.

    Dari pantauan Komnas Perempuan terhadap pemberitaan massa tentang kekerasan seksual di lingkungan industri film terungkap bahwa  relasi kuasa yang timpang antara pelaku dengan korban dalam organisasi/rumah produksi menjadi faktor penyebab kekerasan seksual terhadap kru perempuan atau artis. 

    “Sebagaimana dikutip sebuah media massa, salah seorang artis yang menjadi korban juga menyatakannya (kekerasan seksual di lingkungan industri film) seraya menekankan pentingnya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di industri film,” jelas Rainy.

    Selain itu masih banyak konten film nasional yang mengkonstruksikan seksisme terhadap perempuan. Kajian Komnas Perempuan tentang tayangan sinetron di beberapa stasiun televisi menyimpulkan bahwa sinetron turut melanggengkan nilai-nilai ketidaksetaraan gender dan seksisme  dalam narasi audio-visual.

    Baca: Ini alasan untuk beralih ke motor dan mobil listrik

    Komnas Perempuan mengapresiasi upaya APROFI yang pada awal Maret 2023 telah menerbitkan dan mempublikasikan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Produksi Film dan Standar Operasional Prosedur Adegan Intim Dalam Film (Maret 2023). 

    Hari Film Nasional diperingati setiap 30 Maret berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1999. Menyambut Hari Film Nasional 2023, Komnas Perempuan merekomendasikan agar:

    (1) Organisasi-organisasi perfilman di Indonesia  merilis mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merujuk pada Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

    (2) Organisasi/rumah produksi agar memproduksi sinetron-sinetron yang tak semata  menghibur melainkan juga edukatif dan informatif;

    (3) Komisi I DPR RI agar bersama KPI dan Kemenkominfo untuk mendorong revisi UU Penyiaran yang mengacu pada poin-poin urgensi revisi dalam kajian serta konferensi Beijing Platform for Action (BPFA) khususnya (a) memastikan dukungan terhadap konten penyiaran yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender, serta bebas steriotip sempit mengenai perempuan dan minoritas gender lainnya; (b) Memastikan pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia;

    (4) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar mendorong pengarusutamaan gender di tubuh KPI untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender secara sistematis dan berkelanjutan melalui kebijakan dan program. 

  • Makna Tradisi Mudik Lebaran, Tak Sekadar Sungkeman

    Makna Tradisi Mudik Lebaran, Tak Sekadar Sungkeman

    7cloud.asia – Mendekati Hari Raya Idulfitri orang makin sibuk dengan persiapan mudik ke kampung halaman. Meski sedikit merepotkan dan kadang perlu effort dan biaya besar, tradisi mudik tetap saja dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat.

    Meski juga dilakukan oleh penganut agama lain, tradisi mudik sering diidentikkan dengan Hari Raya Idulfitri. Secara harafiah mudik diartikan sebagai orang-orang yang merantau atau tinggal di kota atau bukan di kampung halamannya sendiri akan memanfaatkan momen Lebaran untuk pulang kampung bertemu dengan keluarga besarnya.

    Dalam tradisi mudik ini, secara tidak langsung bisa menjadi sarana untuk mengenalkan  nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Anak-anak yang tumbuh dan besar di kota, setahun sekali menyambangi kampung orangtuanya dan mengenal tradisi di sana.

    Tradisi mudik juga bisa menjadi penggerak roda ekonomi. Mudik menjadi sarana distribusi ‘moda ekonomi’ yang selama ini terakumulais di kota-kota besar. Dari catatan Menko ekonomi Kegiatan mudik Lebaran tahun 2022 berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah. 

    Mari kita berhitung besaran uang yang berputar dari arus mudik Lebaran 2023 yang diperkirakan mencapai hampir 139 juta orang. Jika setiap pemudik menghabiskan Rp 1 juta maka uang yang berputar mencapai Rp 139 triliun. Angka yang tidak sedikit!

    Meski tradisi pulang kampung sudah berlangsung lama, istilah mudik baru ngetren pada tahun 1970-an. Di mana mudik diartikan sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh perantau di berbagai daerah untuk kembali ke kampung halamannya, untuk berkumpul bersama dengan keluarga.

    Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata “mudik” memiliki arti “kembali ke udik” serta “pulang ke kampung halaman”.

    Sementara dalam Bahasa Jawa, mudik berasal dari kata “mulih disik” yang artinya “pulang dulu”. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk bertemu keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan, orang Betawi mengartikan mudik sebagai “kembali ke udik”, di mana dalam bahasa Betawi, “udik” sendiri memiliki arti kampung.

    Tradisi mudik di Indonesia makin berkembang sejalan dengan makin banyaknya anggota  masyarakat yang melakukan urbanisasi atau perpindahan masyarakat rural ke urban (perkotaan) 

    Baca: Mengenal sumbu filosofi Yogyakarta

    Dikutip blog.eigeradventure.com, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (FIB Unair) Profesor Purnawan Basundoro menjelaskan bahwa urbanisasi yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang desa ke kota membuat mereka rindu dengan kampung halamannya.

    Urbanisasi sendiri mungkin sudah dimulai usai kemerdekaan, setelah banyak orang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan di kota. Mungkin tahun 60-an hingga 70-an di mana Kota Jakarta mulai didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Desa diibaratkan sebagai sebuah sumber air, sehingga dalam konteks urbanisasi berarti desa merupakan asal atau sumber dari orang-orang kota. 

    Seiring semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan mudik, pemerintah Indonesia pada tahun 1960-an memberikan perhatian serius pada kegiatan mudik ini. Jalur kereta api yang beroperasi pada masa kolonial akhirnya kembali diaktifkan untuk menampung para pemudik.

    Kemudian memasuki tahun 1980-an, opsi kendaraan masyarakat yang ingin melakukan mudik pun semakin variatif. Mulai dari pesawat, kereta api, bus, hingga kendaraan pribadi. Daerah-daerah kampung halaman yang jaraknya jauh, tidak lagi menjadi masalah besar bagi para pemudik yang berasal dari Ibu Kota. 

    Ketika pulang kampung, ada beberapa hal yang biasa dilakukan seperti ziarah ke makan para sepuh, takbiran, hingga sungkeman atau mengunjungi rumah sanak keluarga untuk silaturahmi. 

    Bersama dengan sanak keluarga dan teman-teman menjadi tradisi yang terjadi dalam mudik di Indonesia. Namun selain kegiatan tersebut, biasanya acara makan bersama juga menjadi hal yang lumrah ditemui saat mudik. Momen mudik Lebaran ini sering dimanfaatkan untuk reuni alumni sekolah.

    Sejak jaman Majapahit

    Berdasarkan buku berjudul Pertanian dan Kemiskinan di Jawa (2002), tradisi mudik sangat lekat dengan kebiasaan petani Jawa yang mengunjungi tanah kelahirannya untuk berziarah ke makam para leluhur. Bagi mereka, mengunjungi makam leluhur menjadi aspek spiritual penting yang harus dilakukan.

    Mendoakan leluhur dianggap sebagai sebuah kewajiban yang harus mereka tunaikan. Budaya ziarah yang dimiliki masyarakat Jawa tersebut, sebelumnya berasal dari upacara sraddha atau dikenal dengan nyadran. Upacara sradda menjadi cikal bakal ziarah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di berbagai daerah. 

    Nyadran yang berasal dari upacara tersebut, menjadi sebuah tradisi pembersihan makam yang dilakukan di pedesaan. Masyarakat Jawa akhirnya rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk melaksanakan kewajiban mereka, yaitu mendoakan dan membersihkan para makam leluhur. Dan dari sini lah istilah  mudik menjadi membudaya di kalangan masyarakat Jawa.

    Tapi ternyata tradisi mudik sudah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan. Sejarah mencatat tradidi mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang sangat luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah.

    Pada waktu-waktu tertentu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halamannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaannya. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Hari Raya Idulfitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal usul tradisi mudik di Indonesia.

     

     

     

  • Membaca Pemikiran Kartini Lewat “Habis Gelap Terbitlah Terang”

    Membaca Pemikiran Kartini Lewat “Habis Gelap Terbitlah Terang”

    7cloud.asia – Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kartini. Hari Kartini diperingati bertepatan dengan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini yakni tanggal 21 April 1879.

    Mungkin banyak dari kita yang sudah tahu siapa Kartini, pejuang emansipasi kelahiran Jepara Jawa Tengah. Namun, apakah kita sudah menyelami lebih dekat pemikiran dan cita-cita Kartini bagi kemajuan perempuan Indonesia?

    Pemikiran Kartini tertuang dalam korespondensinya dengan pasangan suami istri Jacques Henrij Abendanon dan sahabatnya Estella yang kemudian dibukukan dalam “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

    Salah satu pemikiran Kartini yang banyak dikenal publik adalah bagaimana membuat perempuan maju dan mempunyai kesempatan belajar dan memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. 

    Menurut Kartini, pendidikan bagi perempuan sangat penting, karena mendidik perempuan berarti mendidik bangsa. Dengan kondisi saat itu, di mana pengasuhan anak menjadi tanggung jawab penuh perempuan, maka mendidik perempuan juga mendidik generasi yang akan datang. 

    “Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya, pendidikan akan membentuk budi pekertinya,” demkian salah satu kutipan Kartini tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. 

    Baca: Menghapus pemikiran seksis di industri film nasional

    Suluh perempuan.org menulis, pemikiran Kartini makin luas dan mendalam saat ia dikenalkan dengan Jacques Henrij Abendanon atau yang lebih dikenal dengan J. H. Abendanon pada 1900.

    Abendanon adalah Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda (Indonesia) yang menjabat sampai tahun 1905. Bersama istrinya, Rosa Manuela, Abendanon mempunyai andil yang cukup besar dalam kehidupan Kartini. 

    Awalnya, Abendanon ditugaskan Kerajaan Belanda dengan berbagai misi. Salah satu fokusnya saat itu adalah pendidikan perempuan. Lantaran tidak familiar dengan Hindia Belanda, Abendanon pun meminta bantuan Snouck Hourgonje.

    Snouck menyarankan jika Abendanon ingin membahas soal pendidikan perempuan, sebaiknya ia berkenalan dengan anak-anak Bupati Jepara. Mereka adalah Kartini dan kedua adiknya, Roekmini dan Kardinah.

    “Tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka hidup hanya untuk menikah. Tidak peduli menjadi istri ke berapa,” ungkap Kartini pada Abendanon. Dari situlah tampaknya Abenanon yakin bahwa Kartini adalah perempuan dengan pemikiran hebat.

    Kartini pun rajin bersurat dengan Abendanon dan istrinya, Nyonya Abendanon untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, serta pendapat-pendapatnya mengenai perempuan di Tanah Jawa.

    Kartini bersama adik-adiknya juga rajin mengikuti bimbingan mengenai gagasan etis yang diberikan oleh Nyonya Abendanon di rumahnya.

    Meski sempat kecewa dengan Nyonya Abendanon karena dinilai menghalangi mimpi Kartini dan adik-adiknya untuk sekolah ke Belanda, namun Kartini mendapatkan banyak pengetahuan baru yang bisa membuat pikirannya menjadi semakin maju dan berkembang.

    Setelah Kartini wafat, Jacques Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda.

    Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang arti harfiahnya “Dari Kegelapan Menuju Cahaya”. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini.

    Mengenal pemikiran Kartini

    Dalam surat-suratnya, Kartini menuangkan pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan.

    Kartini ingin perempuan memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelf-onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-werkzaamheid dan juga Solidariteit. Semua itu atas dasar Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah dengan Humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan Nasionalisme (cinta tanah air).

    Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle “Stella” Zeehandelaar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa.

    Saat mencari teman korespondensi, Kartini dengan jelas menyebutkan bahwa ia adalah anak perempuan seorang Bupati Jepara di Hindia Belanda (sebutan lama untuk Indonesia). Kartini mencari sosok teman perempuan untuk dapat saling surat menyurat dan bertukar pikiran.

    Teman yang dicarinya harus berasal dari Belanda dan sebaya dengannya. Selain itu, sosok yang ia cari juga harus mempunyai kepedulian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa. Iklannya tersebut kemudian mendapatkan respon dari Stella. Sejak saat itu, keduanya sering berkirim surat dan saling bertukar pikiran hingga akhir hayat Kartini.

    Salah satu isi surat Kartini kepada Stella yang paling populer adalah berikut ini:

    “Saya ingin berkenalan dengan seorang gadis modern, yang berani, yang dapat berdiri sendiri… yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia.” (Surat Kartini kepada Stella H. Zeehandelaar, 25 Mei 1899).

    Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas dan merdeka untuk terus bersekolah. Pada usia tertentu, perempuan harus menerima nasib untuk dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia menjadi madu.

    “Tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka hidup hanya untuk menikah. Tidak peduli menjadi istri ke berapa,” ungkap Kartini pada Abendanon. 

    Surat-surat Kartini juga mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi perempuan Jawa bercita-cita menjadi perempuan yang lebih maju.

    Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk menjadi maju tetap tertutup.

    Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini.

    Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi.

    Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, juga terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut.

    Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini.

    Pada pertengahan tahun 1903 saat berusia sekitar 24 tahun, niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkap tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah.

    “…Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin…” Padahal saat itu pihak departemen pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi.

    Saat menjelang pernikahannya, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Kartini mulai menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra kala itu.

    Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumiputera saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku.

    Perubahan pemikiran Kartini ini menyiratkan bahwa dia sudah lebih menanggalkan egonya dan menjadi manusia yang mengutamakan transendensi, bahwa ketika Kartini hampir mendapatkan impiannya untuk bersekolah di Betawi, namun dia lebih memilih berkorban demi keinginan ayahnya -mengikuti kehendak patriarki yang selama ini ditentangnya- dan menikah dengan Adipati Rembang.

    Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia yang masih sangat muda yakni 25 tahun. Namun jejak pemikiran yang ditinggalkannya masih tetap relevan hingga saat ini dan mungkin nanti.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

     

     

     

  • Plastik Sekali Pakai Dilarang Tapi Styrofoam yang Berbahaya Masih Banjiri Teluk Jakarta

    Plastik Sekali Pakai Dilarang Tapi Styrofoam yang Berbahaya Masih Banjiri Teluk Jakarta

    7cloud.asia – Larangan penggunaan plastik sekali pakai di kawasan DKI Jakarta yang diteken akhir Desember 2019 dan berlaku efektif 1 Juli 2020 dinilai tidak akan efektif mengurangi sampah plastik yang mengalir ke Teluk Jakarta.

    Penelitian yang dilakukan ilmuwan Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhammad Reza Cordova dan Intan Suci Nurhati, yang dipublikasikan 10 Desember 2019 menemukan sampah plastik terbanyak di perairan Jakarta merupakan styrofoam, jenis plastik yang tak dilarang dalam ketentuan baru tersebut.

    Mayoritas atau 59% dari sampah plastik yang mengalir ke Teluk Jakarta adalah styrofoam berbentuk wadah makanan dan pelindung bagian dalam kardus alat elektronik.

    Reza sebagaimana dikutip BBC Indonesia berkata, kajian itu semestinya menjadi pertimbangan pembentukan Pergub DKI 142/2019 yang diteken Gubernur Anies Baswedan Desember 2022 lalu.

    Sayangnya, larangan itu hanya berlaku untuk kantong belanja berbahan plastik sekali pakai dan belum berlaku untuk styrofoam yang bahayanya tidak kalah dibanding plastik. 

    Kajian yang dilakukan Reza dan Intan dilakukan di sembilan muara suangai di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, selama Juni 2015 hingga Juni 2016. Mereka mengestimasi, setiap hari sampah plastik di perairan itu mencapai sekitar 8,32 ton.
     
    Hasilnya, adalah gugusan pulau sampah yang sangat mencemari air laut. 

    Baca: Alasan mengapa beralih ke kendaraan listrik

    Atas temuan ini, Reza menuturkan, larangan yang dibentuk Pemprov DKI semestinya mencakup beragam jenis plastik.

    Apalagi, kata dia, sampah plastik yang mengalir di sungai-sungai sekitar Jakarta terdiri dari 19 jenis, dari kantong plastik, styrofoam, sedotan, hingga saset.

     

    “Regulasi ini tidak akan signifikan karena sampah yang kami temukan bukan hanya plastik sekali pakai. Harus ada plastik jenis lain yang dilarang, baru hasilnya bisa signifikan,” tutur Reza.

     

    Reza menambahkan, perlu regulasi yang lebih baik agar sampah plastik jenis selain kantong plastik, bisa dilarang. Sampah styrofoam banyak karena bisa pecah menjadi beberapa keping saat terbawa arus. Sebelum menjadi sampah, harusnya styrofoam dilarang.

     

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengakui ragam sampah plastik di sekitar ibu kota.

    Meski begitu, larangan kantong plastik sekali pakai diklaim penting diatur lebih dulu demi mengubah pandangan publik terhadap dampak buruk plastik.

    “Pada tahap pertama ini yang kami larang plastik sekali pakai karena itu diproduksi masif dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat,” kata Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup DKI, Yogi Ikhwan.

    “Sekarang belanja sedikit pasti pakai kresek. Kebiasaan itu dulu yang ingin kami ubah,” tuturnya.

    Yogi berkata, larangan penggunaan barang berbahan plastik bakal diatur bertahap. Namun ia menyebut tidak ada tenggat waktu untuk memasukkan jenis plastik lain ke dalam peraturan gubernur.

    “Nanti akan ada regulasi terkait yang lain, tapi kampanye awal tujuannya mengubah gaya hidup. Sasaran paling mudah dan yang penggantinya mudah dicari, ya plastik sekali pakai,” kata Yogi.

     

    Baca: Polusi udara sebabkan kematian dini pada 7 juta orang per tahun

    Pergub DKI 142/2019 mendefinisikan kantong kemasan plastik sekali pakai sebagai kantong transparan yang digunakan untuk membungkus dan menjaga sanitasi bahan pangan yang belum terselubung kemasan apapun.

    Menurut Yogi, kantong plastik yang dilarang adalah yang terbuat atau mengandung bahan dasar plastik, polimer thermoplastic, lateks, atau bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon.

    Sementara mayoritas styrofoam yang mendominasi sampah plastik di perairan Jakarta adalah wadah makanan dengan nama ilmiah expanded polystyrene.

    Meski tidak efektif mengurangi volume sampah, Reza menyebut, larangan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya positif mengurangi dampak buruk plastik terhadap lingkungan, terutama perairan Jakarta.

    “Semakin banyak Perda yang mengatur hal itu, semakin banyak sampah perusak lingkungan yang dilarang,” ujarnya.

    Namun ia mengingatkan, setiap wilayah punya karakter sampah plastik yang berbeda. Sehingga kebijakan larangan sampah yang dibutuhkan juga berbeda. Ia mencontohkan wilayah Indonesia timur, paling banyak plastik es batu, jadi itu yang harus dilarang lebih dulu di sana.

    “Jakarta baru melarang kantong plastik, tapi diharapkan akan ada jenis lain lagi yang akan dilarang,” kata Reza.

     

    Sikap pengguna 

    Hingga awal 2020, sejumlah pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota telah melarang penggunaan barang berbahan plastik, tapi baru Surabaya, Semarang, Banjarmasin, dan Bandung yang mengharamkan styrofoam.

    Sebagian besar regulasi tentang plastik di beberapa daerah berfokus pada larangan kantong plastik sekali pakai.

     

    Sementara sejumlah pedagang pengguna styrofoam yang dihubungi 7cloud.asia punya pendapat lain. 

    Rae Muiia mengatakan kadang ia memilih menggunakan styrofoam karena tampilannya yang lebih bagus ketimbang menggunakan mika. Sementara dari soal harga, styrofoam lebih murah ketimbang dus kertas.

     

    Selain bungkus makanan, styrofoam selama ini juga digunakan untuk pengepakan barang elektronik. Styrofoam selama ini digunakan sebagai medium pencegah kerusakan barang elektronik selama proses pengiriman dari pabrik ke tangan konsumen.

    Reza Cordova mengatakan, sejumlah penelitian di Indonesia telah menemukan potensi pengganti styrofoam dari bahan baku yang lebih ramah lingkungan atau biofoam.
     

    Bahan alami pembuat biofoam yang pernah ditemukan dan dikaji LIPI itu antara lain ampas tahu serta gabungan pati dan selulosa.

     

    Esti Utami, Dari berbagai sumber

  • Cara Pemkab Boyolali Tingkatkan Literasi Jadi Best Practice Nasional

    Cara Pemkab Boyolali Tingkatkan Literasi Jadi Best Practice Nasional

     

    7cloud.asia –  Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah punya kiat tersendiri dalam meningkatkan literasi atau minat baca warganya. Pemkab Boyolali selalu mengedepankan komunikasi dan sosialisasi, terutama kepada ruang-ruang lingkup Pendidikan.

    “Kita dorong, kita bangun kesadaran, kata kuncinya adalah membangun kesadaran, kita bangunkan perpustakaan yang baik,” ujar Bupati Boyolali Said Hidayat saat menerima kunjungan kerja Anggota Komisi X DPR, Jumat (14/4/2023) lalu.

    Pemkab Boyolali juga menggalakkan program Boyolali Kaya Cerita. Menurut Hidayat, langkah ini mulai dilakukan tahun 2022 yang lalu dengan menghasilkan 22 buku tentang kearifan lokal Boyolali.

    “Sedangkan di tahun 2023 ini adalah sekitar 39 buku yang dapat kita hadirkan sehingga secara keseluruhan sudah ada 61 buku dalam konsep Boyolali Kaya Cerita,” papar Hidayat

    Apa yang dilakukan Pemkab Boyolali ini berhasil mendongkrak minat baca warga sehingga tingkat literasi kabupaten yang berada kaki gunung Merapi ini berada di peringkat 7 terbaik di tingkat nasional. 

    “Ini bagian juga yang memberikan dorongan anak-anak, karena ini secara rutin dari sekolah-sekolah hadir langsung ke perpustakaan diantar para guru-gurunya juga hadir di perpustakaan untuk apa membaca secara langsung buku-bukunya,” imbuh Hidayat.

    Baca: Menggali pemikiran Kartini lewat buku “Habis Gelap Terbitlah Terang”

    Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa Komisi X DPR memiliki perhatian serius terkait tingkat literasidi Indonesia yang masih sangat rendah.

    “Kita baru saja membentuk Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP). Kita sedang menggali kenapa kita selalu tertinggal, apakah dari pemerintah, pemerintah itu dari desa kabupaten, kota atau provinsi atau dari pemerintah pusat atau dari masyarakat,” ungkapnya dalam kunjungan ke Boyolali tersebut. 

    Tingkat literasi di Indonesia memang masih memprihatinkan dan butuh perhatian serius oleh pihak-pihak terkait. 

    Merujuk pada data Program for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia menjadi bagian dari 10 negara yang memiliki tingkat literasi rendah di tahun 2019. Tingkat literasi Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara. 

    Sementara dalam penilain PISA, hasilnya juga tidak jauh berbeda. Di mana, indeks literasi Indonesia berada di posisi 62 dari 68 negara yang dinilai. Rendahnya literasi mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia di tataran global. 

    Baca: Mengenal sumbu filosofi dalam tata kota Yogyakarta

    Menurut Fikri, untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan kerjasama lintas sektor. Selain Kemendikbudristek, DPR dan pemerintah daerah juga punya peran sentral dalam meningkatkan minat baca atau literasi masyarakat.  

    “Kita akan terus menggali, sebabnya apa sehingga tingkat literasi ini sangat rendah. Faktanya kan banyak taman bacaan masyarakat, perpustakaan sekolah, nah ini seperti apa. Pada masa sidang nanti akan kita gali. Temuan di Kabupaten Boyolali ternyata tingkat literasinya peringkat 7 terbaik di Indonesia, saya kira best practice nampaknya kalau perlu nanti kita undang juga,” ungkap Fikri.

    Lebih lanjut, Fikri menegaskan harus ada terobosan-terobosan di era digital ini, karena sekarang ini eranya anak-anak pakai gadget, dan hampir semua aspek kehidupan bisa diakses secara daring. 

    “Kita tentu targetnya dalam meningkatkan literasi enggak peduli apakah ini pakai buku secara langsung atau mungkin pakai gawai atau apa saja karena memang eranya berubah, yang terpenting nantinya tingkat literasi bisa meningkat,” ujar Fikri.

     

     

  • Terdampak Perubahan Iklim, Indonesia Berpeluang Dapatkan Dana Loss and Damage

    Terdampak Perubahan Iklim, Indonesia Berpeluang Dapatkan Dana Loss and Damage

     

    Konferensi perubahan iklim (COP 27) di Mesir tahun lalu telah menyepakati untuk mengalokasikan dana guna membantu negara berkembang mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Inisiatif ini diwujudkan dalam bentuk loss and damage fund.

    Istilah loss and damage sebenarnya belum didefinisikan secara rinci dalam perhelatan tersebut. Namun, sejauh ini, istilah tersebut merujuk pada dampak negatif dan kerugian yang timbul akibat perubahan iklim.

    Secara historis, negara berkembang memproduksi gas rumah kaca yang jauh lebih kecil dibanding negara maju, tapi jadi pihak yang paling terdampak akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, negara-negara berkembang menuntut negara maju untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang mereka terima dari dampak perubahaan iklim ini.

    Sejauh ini, belum ada kesepakatan seputar bagaimana dana loss and damage akibat perubahan iklim  tersebut akan dioperasionalkan. COP27 hanya membentuk komite khusus yang bertugas menyusun rekomendasi operasionalisasi dana tersebut pada COP28.

    Jika sudah beroperasi, dana loss and damage ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengatasi persoalan-persoalan iklim yang krusial. Kami menilai Indonesia dapat menggunakan tambahan pembiayaan iklim dari dana tersebut setidaknya untuk empat hal.

    Baca: Polusi udara akibatkan 7 juta kematian dini per tahun

    Melindungi rakyat kecil

    Indonesia dapat menggunakan tambahan pembiayaan dari dana loss and damage tersebut untuk memperkuat program-program asuransi iklim.

    Komisi Sosial dan Ekonomi PBB untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) memperkirakan Indonesia setiap tahunnya kehilangan sekitar 31,2 miliar dolar AS (Rp 478 triliun) akibat bencana yang salah satunya dipicu perubahan iklim . Sebagian besar di antaranya (23,3 miliar dolar AS atau Rp 357 triliun) diakibatkan oleh bencana kekeringan.

    Kekeringan secara langsung dapat mengakibatkan kegagalan panen yang mengancam produksi pertanian dan penghidupan petani. Jika persoalan ini memburuk, kekeringan juga dapat mengancam ketahanan pangan Indonesia.

    Selain kekeringan, perubahan iklim juga menyebabkan kenaikan suhu air laut sehingga mengancam kelestarian sumber daya kelautan Indonesia yang bernilai US$ 256 miliar (Rp 3.929 triliun).

    Kenaikan suhu air laut juga mengakibatkan coral bleaching atau pemutihan terumbu karang yang merusak habitat ikan. Sejauh ini, diperkirakan hanya 30% terumbu karang yang memiliki kondisi baik di Indonesia. Rusaknya terumbu sebagai habitat ikan mengakibatkan turunnya populasi ikan.

    Kenaikan suhu air laut juga membuat ikan-ikan berpindah ke laut yang lebih dalam sehingga nelayan perahu kecil akan cenderung sulit menggapai ikan-ikan tersebut.

    Dampak perubahan iklim seperti [perubahan curah hujan dan meningkatnya keasaman air laut] turut menyebabkan pengurangan produktivitas ikan budidaya. Pengurangan produksi tersebut juga mengancam penghidupan pembudidaya ikan.

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) Indonesia memandatkan program asuransi petani, pembudidaya ikan, dan nelayan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

    Baca: Dua alasan untuk segera beralih ke mobil listrik

    Pemerintah pun memiliki program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan 80% subsidi premi, serta Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) dan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dengan premi dibayarkan penuh oleh pemerintah.

    Sayangnya, program ini baru menggapai sebagian penerima manfaat potensial karena keterbatasan anggaran serta beberapa kekurangan di desain program. Misal, capaian tahunan tertinggi Asuransi Tani hanya 1,7 juta petani atau sekitar 12% dari penerima manfaat potensial.

    Tekanan COVID-19 terhadap anggaran negara juga mengharuskan pemangkasan setengah penerima manfaat Asuransi Usaha Tani Padi. Pemerintah juga sementara menghentikan program subsidi Asuransi Pembudidaya Ikan dan Bantuan Asuransi Nelayan. Oleh karena itu, pembiayaan tambahan diperlukan untuk memperluas penerima manfaat dan menghidupkan kembali program yang terhenti.

    Produk asuransi iklim juga masih terbatas, belum ada produk untuk buah-buahan, hortikultura, dan sebagian besar komoditas perikanan ekspor tinggi. Oleh karena itu, pembiayaan tambahan juga diperlukan untuk pengembangan produk baru.

    Pembiayaan tambahan ini dapat berasal dari dana loss and damage dan dapat digunakan untuk pos-pos berikut ini:

    Pemulihan pascabencana daerah pesisir

    Pemerintah dapat memanfaatkan dana kerugian dan kerusakan untuk membantu kawasan pesisir yang mulai tenggelam akibat perubahan iklim yang terjadi.

    Kenaikan muka air laut membahayakan daerah pesisir. DKI Jakarta dan sebagian pantai utara Jawa diprediksi akan tenggelam. Selain itu, terdapat pula 115 pulau kecil yang berisiko tenggelam pada 2100.

    Mayoritas rumah pesisir yang terdampak dimiliki oleh warga miskin. Mereka membutuhkan bantuan untuk memperbaiki rumah ataupun berpindah ke kawasan lokasi yang lebih aman.

    Pembiayaan tambahan dari dana loss and damage dapat digunakan untuk membantu program relokasi warga yang terdampak (dari rumah tenggelam atau tidak layak huni). Selain itu, program pemulihan pascabencana (pemulihan trauma dan peningkatan kapasitas) juga dapat ditingkatkan melalui tambahan pembiayaan ini.

    Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menjalankan berbagai program perumahan rakyat bersama mitra pembangunan dan lembaga swadaya masyarakat. Pembiayaan tambahan dana loss and damage ini dapat digunakan untuk memperkuat program-program ini.

    Rehabilitasi mangrove dan lahan gambut

    Indonesia dapat memanfaatkan tambahan pembiayaan dari dana loss and damage untuk merehabilitasi gambut dan mangrove yang rusak.

    Indonesia adalah rumah bagi sepertiga lahan gambut dan seperlima lahan mangrove dunia. Keduanya berperan penting dalam penyimpanan karbon serta pencegahan abrasi dan banjir, sehingga amat penting bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

    Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) memiliki inisiatif Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) untuk melindungi hutan, gambut, maupun mangrove. Indonesia pun memiliki strategi nasional, beberapa program, serta lembaga khusus untuk menjalankan REDD+.

    Tambahan pembiayaan dari dana loss and damage dapat membantu upaya Indonesia memangkas emisi, dan pemanfaatan solusi alam untuk adaptasi abrasi dan banjir.

    Walau begitu, upaya ini masih bergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola. Apakah dana tersebut hanya untuk kompensasi kerugian yang telah terjadi atau dibolehkan untuk membiayai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ?

    Perkuat “Dana Bersama Penanggulangan Bencana” Indonesia

    Terakhir, tambahan dana loss and damage dapat digunakan untuk memperkuat Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau yang sering disebut Pooling Fund Bencana (PFB) Indonesia.

    PFB – yang dikelola badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan – merupakan dana yang dicanangkan untuk memperkuat pembiayaan di semua fase bencana (kesiapsiagaan, respons, dan pascabencana). Dana ini juga dicanangkan menjadi sumber pembiayaan yang lebih fleksibel dan responsif dari pada APBN.

    Saat ini, pemerintah telah menginvestasikan Rp 7,3 triliun ke PFB. Dana awal ini setara dengan pengeluaran pascabencana tahunan Indonesia sekitar US$ 300-500 juta (Rp 4,6-7,6 triliun). Namun, hanya return atau keuntungan dari PFB ini yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan penanggulangan bencana.

    Oleh karena itu, tambahan dana dari dana loss and damage ini dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan dana PFB. Sehingga, keuntungan dari PFB dapat lebih besar dan dapat memberikan pembiayaan bencana yang signifikan.

    PFB sebenarnya diperuntukkan bagi bencana secara umum. Namun, pemerintah dapat merumuskan ketentuan yang mengatur bahwa pendanaan tambahan dana dari dana loss and damage ini hanya diperuntukkan untuk bencana terkait iklim.

     

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris