ruangkota

Category: Uncategorized

  • Mengintip Konservasi Ulat Sutera Murbei oleh BRIN

    Mengintip Konservasi Ulat Sutera Murbei oleh BRIN

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan bahwa konservasi sumber daya genetik ulat sutra merupakan fondasi utama dalam membangun industri persuteraan alam yang berkelanjutan.

    Keragaman genetik tidak hanya menjadi aset penting bagi penelitian dan pemuliaan, tetapi juga menentukan kemampuan menghasilkan galur ulat sutra unggul yang produktif, berkualitas, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan dan serangan penyakit.

    Hal tersebut disampaikan Peneliti Pusat Riset Zoologi Terapan BRIN, Lincah Andadari, dalam talkshow Teknik Budidaya Ulat Sutra melalui materi bertajuk Sumber Daya Genetik Ulat Sutra Murbei: Keberagaman, Konservasi, Pemanfaatan, dan Keberlanjutan.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Capacity Building dan Expo Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan (ORHL) BRIN 2026 di Gedung Utama ICC, Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno, Cibinong, Kamis pekan lalu.

    Lincah menjelaskan bahwa ulat sutra murbei (Bombyx mori L.) memiliki keragaman genetik yang sangat kaya.

    Setiap ras maupun galur menunjukkan karakteristik yang berbeda, mulai dari sifat telur, larva, hingga kokon, termasuk produktivitas, kualitas benang sutra, kemampuan beradaptasi, dan ketahanan terhadap penyakit.

    Keragaman tersebut menjadi modal dasar dalam menghasilkan varietas unggul yang mampu menjawab tantangan industri persuteraan di masa depan.

    “Konservasi sumber daya genetik menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan materi genetik yang dibutuhkan dalam kegiatan pemuliaan dan pengembangan galur ulat sutra yang lebih baik,” jelas Lincah.

    Menurutnya, upaya konservasi dilakukan melalui pemeliharaan koleksi berbagai ras dan galur ulat sutra, regenerasi secara berkala, karakterisasi sifat-sifat penting, serta pendokumentasian informasi genetik sebagai bagian dari pengelolaan plasma nutfah.

    Langkah tersebut memastikan kekayaan genetik tetap tersedia untuk mendukung kegiatan penelitian dan inovasi pada masa mendatang.

    Lincah menambahkan, sumber daya genetik yang terpelihara membuka peluang untuk menghasilkan galur ulat sutra dengan karakter unggul sesuai kebutuhan.

    Melalui program pemuliaan, sifat-sifat seperti produktivitas tinggi, kualitas serat sutra yang baik, kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, hingga ketahanan terhadap penyakit dapat terus ditingkatkan.

    Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, BRIN juga mengintegrasikan berbagai teknologi mutakhir dalam pengelolaan sumber daya genetik ulat sutra.

    Pendekatan berbasis analisis biomolekuler, teknologi multi-omics, penyuntingan genom (genome editing), hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) digunakan untuk memahami karakter genetik secara lebih komprehensif dan mempercepat proses pemuliaan.

    “Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk mengidentifikasi karakter unggul secara lebih cepat dan mendukung proses pemuliaan yang lebih efektif,” ungkapnya.

    Meski demikian, Lincah mengingatkan bahwa perubahan iklim, penyempitan keragaman genetik akibat domestikasi, serta meningkatnya ancaman penyakit menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan industri persuteraan.

    Oleh karena itu, konservasi sumber daya genetik perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan penelitian serta pemanfaatan teknologi.

    Ia menegaskan bahwa tujuan konservasi tidak hanya menjaga koleksi plasma nutfah, tetapi juga memastikan sumber daya genetik tersebut terus dimanfaatkan untuk menghasilkan inovasi yang memperkuat daya saing persuteraan nasional.

    Melalui Capacity Building dan Expo ORHL BRIN 2026, BRIN terus memperkenalkan berbagai hasil riset yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

    Penguatan konservasi sumber daya genetik ulat sutra menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung riset, pemuliaan, dan pengembangan industri persuteraan alam yang lebih tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.

  • Cuaca Hari Ini: Siap Payung, Musim Kemarau Hujan Masih Berpotensi Terjadi di Beberapa Wilayah

    Cuaca Hari Ini: Siap Payung, Musim Kemarau Hujan Masih Berpotensi Terjadi di Beberapa Wilayah

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan masih berpeluang mengguyur beberapa wilayah pada Jumat (17/07/2026) meski musim kemarau melanda.

    Dalam laman resminya, BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua.

    Sedangkan untuk wilayah Jakarta, pada pagi hingga sore hari cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi pada malam hari di wilayah Jakarta Selatan. Wilayah lainnya diprediksi cerah dan berawan.

    Selain hujan, BMKG juga memprediksi angin kencang yang akan melanda wilayah Jawa Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

  • Harimau Sumatera Serang Manusia di Riau, Alarm Rusaknya Ekosistem

    Harimau Sumatera Serang Manusia di Riau, Alarm Rusaknya Ekosistem

    7cloud.asia – Serangan harimau sumatera mematikan kembali terjadi dan merenggut dua nyawa dalam waktu berdekatan di salah satu kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di Desa Sungai Ara, Kabupaten Pelalawan.

    Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bergerak dengan memasang dua kandang jebak di sekitar kawasan Hutan Tanaman Industri tersebut.

    Merespon kejadian ini, WALHI Riau menyatakan bahwa menangkap harimau bukan merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah ini.

    Dalam pernyataan tertulisnya kepada media, WALHI menegaskan, baik satwa maupun manusia adalah korban dari aktivitas perkebunan HTI yang telah merusak lanskap dari harimau sumatera tersebut.

    Pengembalian dan pemulihan habitat adalah opsi terbaik untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan hidup harimau yang kini semakin langka.

    Serangan harimau terjadi pada Jumat, 10 Juli 2026, malam. Diketahui korban adalah salah seorang pekerja bernama Eko Prasetyo, berusia 29 tahun. Ia diduga diterkam harimau pada saat berada di lokasi kamp pekerja.

    Baca: Habitatnya di Hutan Rusak, Harimau Serang Warga di Mukomuko Bengkulu

    Tragedi tersebut terjadi hanya berselang beberapa hari setelah seekor harimau juga menewaskan salah seorang anak berusia 12 tahun di lokasi yang sama.

    Rezki Andika, Koordinator Perlindungan dan Pengembangan WKR WALHI Riau, mengatakan bahwa aktivitas HTI yang dilakukan di kawasan hutan yang menjadi koridor bagi harimau sumatera tersebut, menjadi penyebab peristiwa penyerangan tersebut terjadi.

    Diketahui PT. Madukoro Lestari Estate Tasik yang merupakan perusahaan pemasok bahan baku kayu ke PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang terafiliasi dengan APRIL Group merupakan pemilik dari konsesi tersebut.

    “Harimau secara alami adalah satwa yang cenderung takut dan menghindari manusia. Mereka menyerang manusia bukan karena manusia adalah mangsa utamanya, akan tetapi mereka menyerang karena habitatnya atau naluri keibuan mereka terancam,” ujar Rezki Andika.

    Baca: Konflik Gajah Liar vs Manusia Kembali Terjadi di Lampung

    Serangan harimau kedua terjadi sekitar 6,5 kilometer dari lokasi serangan pertama, yang mengindikasikan pelakunya merupakan harimau yang sama.

    Hasil penemuan sementara BBKSDA Riau menunjukkan ukuran dan karakteristik jejak yang ditemukan mirip dengan jejak di lokasi pertama, sehingga diduga berasal dari harimau sumatera jantan berusia sekitar tiga tahun.

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala BBKSDA Riau menyatakan PT Madukoro Lestari Estate Tasik sebagai pemegang PBPH-HTI seharusnya memiliki SOP yang ketat untuk melindungi pekerja, menghentikan aktivitas di sekitar habitat harimau, serta mengimbau pekerja dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan.

    Adanya kasus serangan hariamu Sumatera yang dilindungi merupakan suatu pertanda adanya kerusakan ekosistem dan ruang hidup satwa tersebut. WALHI Riau mendesak PT Madukoro Lestari Estate Tasik untuk bertanggung jawab penuh atas yang terjadi saat ini.

    Selain itu, WALHI Riau mendesak pemerintah untuk mengevaluasi perizinannya dan memastikan hak atas ekosistem harimau terpenuhi.

    Baca: Konflik Gajah Liar Versus Manusia di Bener Meriah Aceh

    “Korban anak usia 12 tahun yang merupakan anak pekerja dan pekerja yang meninggal dunia akibat diserang harimau pada saat di luar kamp pada malam hari menandakan adanya aktivitas perusahaan yang menjadi penyebab harimau menyerang manusia,” ujar Rezki Andika.

    Menurut Besta Junandi Nduru, Direktur Perkumpulan Elang, terjadinya dua serangan kurang dari sepekan di kawasan HTI tidak lepas dari deforestasi yang terus mempersempit ruang hidup satwa yang dilindungi, salah satunya harimau sumatera.

    Serangan harimau yang selalu terjadi pada malam hari menandakan bahwa satwa tersebut berkeliaran dan menjadikan kawasan HTI Desa Sungai Ara sebagai habitat hidupnya.

    Ada setidaknya dua perusahaan besar yang menguasai area ini, yaitu PT Arara Abadi yang memegang lahan konsesi sebesar 49.000 hektar dan PT Madukoro Lestari yang memegang lahan konsesi sebesar 14.900,70 hektar.

    Dalam kasus ini, tidak hanya manusia yang menjadi korban, tetapi juga satwa yang dilindungi. Harimau merupakan satwa yang dilindungi. Merusak ruang hidupnya sama dengan membuatnya punah.

    “Perusahaan yang telah melakukan deforestasi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan habitat harimau di areal kerjanya sambil memastikan keamanan para pekerja,” ujar Besta.

  • Upaya Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Menjadikan Sepak Bola Lebih Ramah Lingkungan

    Upaya Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Menjadikan Sepak Bola Lebih Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Dengan 265 juta pemain dan sekitar 5 miliar penggemar, sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia.

    Namun, seperti banyak aktivitas luar ruangan lainnya, sepak bola semakin terpengaruh oleh tiga krisis yang dihadapi planet Bumi, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

    Saat kota-kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara menyambut jutaan penggemar sepak bola untuk Piala Dunia 2026, mereka menghadapi tekanan besar pada jaringan transportasi, sistem pengelolaan limbah, dan sumber daya alam.

    Piala Dunia 2026 telah menuai kritik atas dampak lingkungan yang diproyeksikan, dengan para ilmuwan memperkirakan bahwa Putaran Final Piala Dunia 2026 dapat menghasilkan antara 9 dan 15 juta ton CO2.

    Sebuah penilaian oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) terhadap lebih dari 100 organisasi olahraga di 48 negara menemukan bahwa banyak organisasi menyadari tanggung jawab mereka untuk mengurangi dampak lingkungan.

    Namun, mereka seringkali kekurangan dana, staf, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukannya.

    Namun, beberapa kota tuan rumah Piala Dunia menunjukkan bagaimana tantangan dapat mendorong perubahan positif.

    “Acara besar seperti Piala Dunia memberikan kesempatan langka untuk mempromosikan dan menormalisasi praktik-praktik yang baik,” kata Gulnara Roll, Kepala Seksi Transisi Sektoral UNEP.

    Baca: Piala Dunia 2026 dan Jejak Emisi Karbon yang Dihasilkan

    “Kota-kota penyelenggara dapat mengintegrasikan persiapan turnamen ke dalam strategi keberlanjutan jangka panjang mereka, menciptakan manfaat yang meluas jauh melampaui acara itu sendiri.”

    Berikut adalah empat cara kota dapat membuat acara olahraga besar lebih berkelanjutan – dengan mengambil contoh dari kota-kota yang berkolaborasi dengan UNEP sebagai bagian dari inisiatif Generasi Restorasi.

    1. Investasi dalam infrastruktur tahan iklim dan ruang publik hijau
    Acara olahraga besar memberikan kesempatan bagi kota untuk berinvestasi dalam infrastruktur berkelanjutan dan solusi berbasis alam yang akan terus bermanfaat bagi penduduk setelah turnamen berakhir.

    Misalnya, fasilitas pelatihan Toronto Centennial Park yang baru, yang dibangun untuk acara tersebut, telah dirancang untuk memenuhi standar emisi nol bersih, sementara kota tersebut telah meningkatkan keanekaragaman hayati perkotaan dengan menanam lebih dari 57.000 pohon dan semak asli di seluruh Centennial Park dan Biidaasige Park.

    Sejalan dengan hal itu, Seattle telah memulihkan taman-taman di sepanjang Elliott Bay, pelabuhan perkotaan yang populer, dengan menambahkan pantai alami, habitat penyerbuk, dan area bermain alam.

    Sementara Mexico City telah memperkuat ekowisata dan agrowisata di area Konservasi Tanah, memperluas ruang hijau untuk penyerbuk dan merehabilitasi ruang publik menggunakan bahan daur ulang.

    2. Mengurangi limbah dan meningkatkan sirkularitas
    Helatan akbar seperti Piala Dunia menghasilkan sejumlah besar limbah, tetapi sebagian besar dapat dihindari melalui perencanaan yang lebih baik dan pendekatan ekonomi sirkular.

    Untuk Piala Dunia, Toronto telah memperkenalkan sistem pengelolaan limbah tiga aliran, peralatan makan yang dapat digunakan kembali di area Festival Penggemar FIFA tertentu,

    Baca: Sisi Gelap Sepak Bola dan Dampaknya pada Lingkungan

    Juga ada program penyelamatan makanan yang mengalihkan surplus makanan ke organisasi komunitas, dan stasiun pengisian air minum umum untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

    Lumen Field di Seattle, anggota pendiri Green Sports Alliance, mengalihkan sekitar 90 persen limbahnya dari tempat pembuangan sampah melalui salah satu program nol limbah terkemuka di Amerika Serikat.

    Inisiatif daur ulang, pengomposan, dan penggunaan kembali botol air serupa juga telah diperkenalkan di zona penggemar dan area menonton publik di seluruh kota.

    Strategi anti-limbah Piala Dunia Mexico City mengintegrasikan undang-undang ekonomi sirkular federal dan inisiatif “Gol por el Ambiente” yang dirancang untuk mengelola limbah turnamen melalui sistem daur ulang dan program sukarela lokal yang menghilangkan plastik sekali pakai.

    3. Transportasi berkelanjutan sebagai pilihan termudah
    Sektor transportasi menyumbang 37 persen dari total emisi CO2, tetapi kota-kota dapat mengurangi jejak karbon ini dengan menjadikan transportasi umum, bersepeda, dan berjalan kaki sebagai cara termudah bagi penggemar untuk bergerak.

    Toronto telah mengadopsi pendekatan yang mengutamakan transportasi umum, berinvestasi dalam rute prioritas transportasi umum, infrastruktur bersepeda, dan pilihan mobilitas bersama.

    Seattle, pada gilirannya, telah memperluas jalan-jalan ramah pejalan kaki, meningkatkan layanan transportasi umum, dan memperkenalkan layanan antar-jemput tepi laut gratis yang menghubungkan penggemar ke Lumen Field, sehingga perjalanan rendah karbon menjadi lebih nyaman.

    Mexico City berinvestasi dalam peningkatan persimpangan transportasi utama, seperti Tasqueña, menggunakan Piala Dunia untuk mempercepat pengembangan infrastruktur perkotaan, dan mengatur tujuh rute transportasi umum khusus ke Stadion Mexico City pada hari pertandingan.

    4. Melibatkan komunitas dan membangun kemitraan yang langgeng
    Inisiatif lingkungan paling berhasil dan langgeng ketika komunitas lokal membantu merancang dan melaksanakannya.

    Green Seattle Partnership misalnya, menyatukan lembaga kota, bisnis, sekolah, organisasi nirlaba, dan ribuan sukarelawan untuk memulihkan lebih dari 230 taman sambil memberikan pendidikan lingkungan dan pelatihan keterampilan kerja bagi kaum muda.

    Toronto juga telah melibatkan warga, kelompok komunitas, dan sukarelawan perusahaan dalam penanaman pohon skala besar.

    Di Mexico City, pejabat lingkungan dan kelompok sanitasi telah memobilisasi sukarelawan untuk membersihkan ruang publik, mengarahkan penggemar ke tempat daur ulang.
    Kirim masukan

    Baca: Cara Menikmati Sepak Bola dengan Ramah Lingkungan

  • Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan dan Gali Sejarah Depok Lama Heritage

    Kerja Sama Depok-Belanda Kembangkan dan Gali Sejarah Depok Lama Heritage

    7cloud.asia – Banyak orang yang belum tahun sejarah panjang Kota Depok yang dapat ditelusuri hingga ratusan tahun lalu, tepatnya sejak akhir abad 17.

    Embrio Kota Depok Lama berawal dari mantan petinggi VOC bernama Cornelis Chastelein yang membeli ribuan hektare lahan di selatan Batavia pada 1696.

    Untuk mengelola tanahnya yang kini dikenal sebagai Depok Lama, Chastelein mempekerjakan 150 pekerja pribumi untuk mengelola pertanian dan menetap di sana.

    Berbeda dari praktik perbudakan yang umum dilakukan oleh orang Eropa pada masa itu, Chastelein justru memberikan pendidikan serta kehidupan yang layak kepada para pekerjanya.

    Sebelum meninggal, Chastelein berwasiat agar para pekerjanya dimerdekakan serta diberi warisan berupa lahan. Nilai-nilai yang telah diajarkan Cornelis Chastelein pun diwariskan dari generasi ke generasi oleh komunitas Kaum Depok (atau oleh warga lokal disebut Belanda Depok).

    Hingga saat ini, ada 12 keluarga dari keturunan Belanda dan sampai sekarang adat istiadat dan budayanya juga masih terjaga dengan baik.

    Baca: Mewujudkan Kawasan Rendah Emisi di Jeron Beteng Yogyakarta

    Meski memiliki sejarah yang panjang dan masih banyak peninggalan bangunan yang tersisa, cerita mengenai asal muasal Depok ini belum banyak diketahui oleh masyarakat.

    Padahal, kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai kota lama yang sarat akan wisata sejarah yang edukatif sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan aspek historis, budaya, dan prinsip pelestarian.

    Hingga kemudian Pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Supian Suri – Chandra Rahmansyah menjadikan Kawasan Depok Lama sebagai Kawasan Cagar Budaya.

    Sebagai langkah pelestarian berkelanjutan untuk menjaga warisan budaya, menyebarluaskan pentingnya sejarah Depok, sekaligus menggerakkan ekonomi komunitas, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia menerbitkan paspor wisata Depok.

    Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, koordinator program sekaligus Guru Besar FTUI mengatakan, program ini digagas Klaster Sejarah, Teori, dan Pelestarian Arsitektur FTUI.

    Mereka menggagas program pengabdian masyarakat melalui pembuatan media promosi wisata yang dikemas dalam bentuk Paspor Wisata Depok Lama.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta Tetapkan 305 Objek Menjadi Cagar Budaya dalam Empat Tahun Terakhir

    Paspor Wisata Depok Lama menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya kota Depok, tidak hanya sebagai warisan sejarah tetapi juga sebagai inspirasi bagi generasi mendatang.

    “Dengan melibatkan berbagai pihak, kami ingin memastikan bahwa cerita dan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah Depok dapat terus hidup dan menjadi kebanggaan bersama, baik bagi masyarakat lokal maupun komunitas global,” kata Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, Rektor UI.

    Dukungan juga datang dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Husein Fadlulloh menyatakan pihaknya siap mendukung upaya Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan kawasan Depok Lama Heritage melalui penguatan kerja sama dengan Negara Belanda.

    Menurutnya, sejarah dan warisan budaya yang masih terjaga di Kota Depok menjadi potensi diplomasi yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional.

    Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Depok telah meminta saran sekaligus dukungan BKSAP untuk menjembatani komunikasi dengan sejumlah kota di Belanda.

    Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjalin kerja sama antarkota (sister city) yang diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi sejarah dan budaya yang dimiliki Kota Depok.

    Baca: Pemerintah Kota Yogyakarta Serius Kurangi Tekanan di Kawasan Sumbu Filosofi

    Pemerintah Kota Depok telah meminta saran dan juga meminta bantuan BKSAP untuk bisa menyambungkan antara Kota Depok dan juga beberapa kota-kota di Belanda sebagai sister city-nya mereka.

    Pasalnya memang di Depok, khususny di Depok Lama ada yang mereka sebut Kaum Depok yang dulunya biasa disebut sebagai Belanda Depok.

    Husein menambahkan, upaya membangun kerja sama sister city sebelumnya sempat menghadapi sejumlah tantangan, terutama birokrasi yang panjang.

    Namun, menurutnya, kondisi tersebut kini mulai membaik sehingga peluang realisasi kerja sama menjadi semakin besar.

    “Pada kasus Depok memang kendalanya lebih kepada birokrasi, dan sekarang birokrasinya sudah mulai lebih ringkas lagi, lebih mudah lagi. Jadi harapannya ini supaya bisa cepat terealisasi dan mereka juga optimistis bahwa ini akan bisa lebih cepat lagi direalisasikan dengan birokrasi yang sekarang,” pungkasnya.

  • Berbincang dengan Petani Cikarawang, Pakar IPB University Ingatkan Pentingnya Jaga Kesehatan Tanah

    Berbincang dengan Petani Cikarawang, Pakar IPB University Ingatkan Pentingnya Jaga Kesehatan Tanah

    7cloud.asia – Ada pemahaman keliru di antara praktisi pertanian di tanah air. Selama ini kita lebih sering fokus memberi makan tanaman, padahal tanah juga harus dijaga kesehatannya untuk menjaga produksi pangan yang berkelanjutan.

    Hal ini diungkpkan Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian IPB University, Prof Arief Hartono saat bertemu para petani Desa Cikarawang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Di hadapan puluhan petani Desa Cikarawang yang ikut “Focus Group Discussion (FGD) Masyarakat Sadar Pangan dan Nutrisi Tanaman” ia mengingatkan bahwa tantangan pertanian saat ini bukan sekadar mengejar peningkatan hasil panen.

    Melainkan beralih dari ketergantungan pupuk kimia berlebih yang merusak tanah menuju pemanfaatan pupuk organik fungsional berbasis limbah lokal.

    “Kalau tanahnya sehat, tanaman akan tumbuh lebih baik dan produktivitasnya bisa dipertahankan dalam jangka panjang,” tuturnya.

    FGD ini diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM KM), didukung Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) IPB University

    Baca: Penggunaan Pupuk Organik Berhasil Dongkrak Hasil Panen

    Berlatar di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mandiri Jaya, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, ini menjadi wadah bagi para anggota Poktan Setia, Poktan Hurip, Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati, KWT Dahlia untuk membedah persoalan nyata yang dihadapi petani setempat.

    Rangkaian diawali sesi cucurak sebagai ajang membangun keakraban antara peserta, panitia, dan narasumber, kemudian dilanjutkan dengan seminar, FGD, dan diskusi.

    Sesi FGD juga menjadi wadah bagi peserta untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pertanian di Desa Cikarawang sekaligus menggali potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk alternatif.

    Peserta menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan pupuk subsidi, menurunnya kualitas lahan, hingga sulitnya memanfaatkan limbah organik sebagai pupuk alternatif.

    Menanggapi hal tersebut, Prof Arief menegaskan bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda sehingga solusi pertanian juga harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

    “Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan membeli input dari luar. Potensi lokal yang ada di desa justru bisa menjadi solusi apabila dikelola dengan ilmu pengetahuan dan inovasi yang tepat,” ungkapnya.

    Baca: Pertanian Monokultur, Pupuk Kimia dan Pestisida Hancurkan Panen

    Sebagai solusi memperbaiki tanah, Prof Arief memperkenalkan pupuk organik cair (POC) yang dapat dibuat secara mandiri oleh masyarakat.

    Pupuk cair ini dapat dibuat dengan memanfaatkan limbah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, kotoran ternak, maupun bahan organik lain yang tersedia di lingkungan sekitar.

    Bahan bakunya sebenarnya ada di sekitar kita. Yang diperlukan adalah memahami proses fermentasinya dengan benar agar mikroorganisme dapat bekerja optimal dan menghasilkan pupuk yang berkualitas.

    “Cara ini tidak hanya mampu menekan biaya produksi, tetapi juga mengurangi limbah sekaligus memperbaiki kualitas tanah,” jelasnya.

    Di akhir sesi, Prof Arief mendorong masyarakat untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga didukung oleh kebijakan yang tepat.

  • Kejadian Kebakaran Lahan di Prancis Lampaui Rekor

    Kejadian Kebakaran Lahan di Prancis Lampaui Rekor

    7cloud.asia – Luas lahan yang terbakar di Prancis di musim panas tahun ini telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu.

    Total tercatat ada hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun di Prancis dengan sekitar 35.000 hektare lahan terdampak.

    “Ini berarti selama tiga pekan terakhir, petugas pemadam kebakaran di seluruh negeri harus menangani antara 250 hingga 300 kebakaran lahan secara bersamaan,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Hutan Fontainebleau pada Kamis (16/7/2026).

    Marion mengatakan masing-masing dari tiga kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektare lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar.

    Baca: Gelombang Panas Berkepanjangan Picu Kebakaran Hutan di Prancis

    Ia menambahkan risiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan berisiko tinggi, termasuk Cotes-d’Armor di Brittany dan Seine-et-Marne di dekat Paris.

    Menurut Marion, meluasnya wilayah berisiko tinggi memaksa pihak berwenang untuk menyebarkan sumber daya pemadaman ke area yang jauh lebih luas, sehingga menambah tantangan operasional.

    Berdasarkan data Kantor Kehutanan Nasional Prancis (National Forest Office), hampir 15.000 kebakaran sepanjang 2025 terjadi di Prancis. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 30.000 hektare hutan dan vegetasi lainnya.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 diklasifikasikan sebagai kebakaran hutan, dengan luas area terdampak hampir 20.000 hektare, termasuk kebakaran besar di Pegunungan Corbieres di Departemen Aude, Prancis selatan, pada Agustus.

    Menyinggung penyelidikan atas kebakaran di Hutan Fontainebleau, yang menurut otoritas sengaja dipicu, Macron mengatakan sejumlah tersangka telah ditangkap.

    Baca: El Niño Dikhawatirkan Akan Memicu Terciptanya Rekor Panas Baru

    “Pesan yang disampaikan jelas: tidak akan ada yang dibiarkan begitu saja,” katanya, seraya berjanji toleransi nol bagi mereka yang bertanggung jawab atas kebakaran.

    Macron juga mengatakan Prancis bekerja sama dengan lima negara Eropa lainnya untuk melakukan pemesanan bersama pesawat pemadam kebakaran Canadair.

    Menurutnya, kerja sama tersebut berhasil menghidupkan kembali produksi pesawat yang sebelumnya sempat dihentikan.

    Saat ini Prancis mengoperasikan 12 pesawat pengebom air Canadair dan delapan pesawat Dash.

    Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengatakan armada tersebut bertambah menjadi sekitar 40 pesawat dengan tambahan pesawat sewaan dan helikopter pembom air.

    Sumber: Antaranews.com

  • NTT Hadapi Krisis Air: Diperburuk El Nino dan Aktivitas Tambang

    NTT Hadapi Krisis Air: Diperburuk El Nino dan Aktivitas Tambang

     

    7cloud.asia – Tahun ini, El Niño diproyeksikan akan serius menghantam Indonesia, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu wilayah yang terpapar paling parah.

    Salah satu dampak yang paling jelas adalah krisis air. Sebelum El Niño pun, NTT bahkan sudah kekurangan air karena kondisi alamnya yang kering (semi-arid).

    Karena itu, pemerintah seharusnya fokus melindungi sumber-sumber air, termasuk penguatan terhadap kelembagaan lokal yang menjaga dan melestarikan air.

    Tetapi yang terjadi malah pertambangan semakin marak, yang
    merusak atau mengurangi sumber air, sehingga masalah krisis air semakin nyata.

    Darurat air di NTT

    Sejak 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah meluncurkan studi resiliensi Indonesia terhadap perubahan iklim.

    Hasilnya, dari 22 kabupaten dan kota di NTT, sembilan di antaranya berkategori “super priority” dan sembilan lainnya masuk “top priority” dalam hal kerentanan air.

    Daerah-daerah “super priority” antara lain Manggarai Barat, Lembata, Timor Tengah Selatan, Malaka, Sumba Timur. Sementara daerah-daerah “top priority” antara lain Ende, Flores Timur, Sikka, Kota Kupang, Sumba Barat, Belu.

    Kategori ini berarti wilayah-wilayah ini memiliki potensi bahaya, kerentanan, dan risiko yang tinggi. Data menunjukkan bahwa 81% wilayah di NTT berisiko besar mengalami kekeringan

    Bappenas sudah memberikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan pada wilayah-wilayah “super priority”, antara lain:

    (1) rehabilitasi hutan dan lahan melalui perbanyakan vegetatif,

    (2) penyediaan bibit vegetasi hutan yang berkualitas baik dan produktif,

    (3) pengembangan dan penyesuaian media penyimpanan air hujan untuk ketahanan terhadap kekeringan.

    Rekomendasi Bappenas pun sejalan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029 yang turut memprioritaskan target swasembada air. Karena itu, RPJMN mencanangkan kegiatan prioritas utama berupa konservasi sumber daya air.

    Sayangnya, hingga kini tidak ada aksi konkret perlindungan wilayah-wilayah sumber air seperti danau, sungai, mata air dan terutama hutan dan karst yang mengatur dan menjaga ketersediaan air. Sebaliknya, sejumlah izin tambang terbit di wilayah tersebut.

    Tambang di mana-mana

    Salah satu tambang yang paling mengancam sumber air NTT saat ini adalah tambang mangan. NTT memiliki cadangan mangan yang sangat besar—mencapai lebih dari 70% dari cadangan mangan nasional. Mangan adalah bahan baku penting untuk baterai kendaraan listrik, panel surya, hingga turbin angin.

    Di Kabupaten Manggarai saja, setidaknya terdapat enam perusahaan tambang mangan yang beroperasi hingga tahun 2029-2032. Luas area penambangannya mencapai 4.924 hektare.

    Bahkan ada perusahaan tambang yang sudah tutup, kini dibuka kembali, seperti PT Sumber Jaya Asia (SJA).

    Perusahaan tambang mangan ini mendapat izin operasi dari Bupati Manggarai pada tahun 2007. Pada 2011, operasinya dihentikan sementara karena pemerintah Manggarai dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menggugat perusahaan tersebut.

    Alasannya, wilayah tambangnya diduga berada di kawasan lindung yang penting untuk pencegahan bencana ataupun menjaga pasokan air.

    Namun, pada 2020, aturan berubah. Kewenangan mengeluarkan dan mengelola izin tambang berpindah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.

    Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-571/MB.05/DJB.B/2022 menyebutkan beberapa IUP Mangan di NTT yang izinnya dikeluarkan oleh gubernur, salah satunya adalah PT. SJA.

    Berbekal izin dari pemerintah provinsi, PT SJA mulai bergegas membuka kembali operasinya. Adapun lokasi operasi perusahaan berdekatan dengan sumber mata air Wae Mes, yang merupakan sumber air baku untuk air bersih warga dan menopang irigasi persawahan di sekitarnya.

    Mengancam penghidupan orang banyak

    Air merupakan penopang utama untuk menghidupkan sektor unggulan NTT. Di Manggarai, misalnya, sebagai salah satu kabupaten tulang punggung ekonomi provinsi, pada 2023-2024, pendapatan asli daerah (PAD) masih didominasi oleh pertanian (antara lain jagung, kopi, mete), yakni rata-rata 20-22%.

    Sementara tambang hanya berkontribusi kurang dari 10% ABPD. Pada periode 2011-2014, ketika tambang mangan beroperasi sangat masif, pendapatan dari tambang pun tidak menyumbang duit signifikan ke kas daerah. Rata-rata per tahunnya, pendapatan NTT hanya menyumbang 7% dari APBD.

    Sektor pertanian juga menyokong ekonomi masyarakat karena dikuasai dan dijalankan oleh orang lokal dan petani kecil.

    Sementara tambang, hanya memberikan pekerjaan untuk segelintir orang dan tidak mendongkrak ekonomi regional.

    Membuka pertambangan justru akan menjadi ancaman bagi sumber-sumber air. Bahkan proses akhir hasil tambang juga membutuhkan air yang akan berkompetisi dengan kebutuhan warga saat ini.

    Pada akhirnya, kebijakan dan data sudah jelas menunjukkan bahwa NTT butuh air. Apalagi menghadapi El Niño, kebijakan yang perlu diutamakan semestinya adalah ketersediaan air, mengonservasi sumber-sumber air yang ada, dan memastikan warga mendapatkan akses air yang layak.

    Bernadinus Steni, Doctoral at IPB University, IPB University

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Tanggapi Kelangkaan BBM di Sumatera, Komisi XII Minta Pertamina Benahi Distribusi dan Bongkar Penyalahgunaan

    Tanggapi Kelangkaan BBM di Sumatera, Komisi XII Minta Pertamina Benahi Distribusi dan Bongkar Penyalahgunaan

     

    7cloud.asia – Fenomena kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) yang memicu antrean panjang yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera dalam sepekan terakhir mendapat sorotan dari Komisi XII DPR

    Kelangkaan BBM memicu antrean kendaraan berjam-jam di berbagai SPBU di Palembang, Sumatra Selatan, dan Medan, Sumatra Utara. Antrean panjang itu bahkan telah memakan korban jiwa.

    Seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Polisi menyebut korban diduga meninggal akibat kelelahan.

    Antrean BBM ini telah berlangsung setidaknya selama sekitar sebulan dan mulai mengganggu aktivitas transportasi serta distribusi barang.

    Di sejumlah titik di Medan, pengemudi ojek dan taksi daring serta sopir angkutan antarkota mengatakan antrean panjang membuat mereka kehilangan penumpang dan pendapatan.

    Baca: Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Diminta Transparan

    Di Palembang, sopir bus antarkota hingga pedagang pakan ternak mengaku kehilangan waktu kerja dan harus mengeluarkan biaya tambahan akibat sulitnya memperoleh solar.

    Meski Pertamina Patra Niaga klaim stok BBM di seluruh depo nasional dalam kondisi aman, DPR menilai persoalan distribusi dan dugaan penyalahgunaan subsidi harus segera dibenahi agar tak membebani masyarakat.

    Hal ini diungkap saat rapat dengan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga serta dihadiri delapan General Manager Marketing Operation Region (MOR), di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/7/2026)

    “Kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi, di depo masing-masing. Di seluruh depo yang ada di Indonesia, semuanya mencukupi.” ujar Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya.

    Namun, menurut Bambang, ketersediaan stok tersebut bertolak belakang dengan kondisi di lapangan yang memperlihatkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU. DPR kemudian meminta penjelasan mengenai penyebab kondisi tersebut.

    Baca: Antrean Pembelian BBM Masih Terjadi di Sejumlah SPBU di Berbagai Daerah di Sumatera Barat

    Dari paparan Pertamina, antrean diduga dipicu oleh meningkatnya perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak tertentu untuk dijual kembali kepada sektor industri.

    “Kami juga mendapat laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya,” ujar Bambang.

    Komisi XII menerima penjelasan dari BPH Migas bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi terus dilakukan.

    Bahkan, BPH Migas mengaku telah melakukan sejumlah operasi tangkap tangan bersama aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi.

    “Kami meminta kepada Pertamina Patra Niaga agar mereka dalam waktu cepat segera mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat, menambah jumlah jam operasi SPBU, kemudian juga armada transport dapat ditingkatkan dan ditambah jumlahnya sehingga dapat segera menguraikan antrean-antrean yang ada di SPBU,” jelas Bambang.

  • PDI Perjuangan: Dana Perdagangan Karbon Jangan Berhenti di Pusat Harus Kembali untuk Jaga Hutan

    PDI Perjuangan: Dana Perdagangan Karbon Jangan Berhenti di Pusat Harus Kembali untuk Jaga Hutan

    7cloud.asia – Manfaat ekonomi dari potensi perdagangan karbon dari sektor kehutanan yang sangat besar harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha.

    Demikin diungkapkan Anggota Komisi IV DPR I Ketut Suwendra di sela kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/7/2026).

    Dilansir Parlementaria, Suwendra mengatakan masyarakat yang menanam, merawat, dan menjaga hutan memiliki kontribusi nyata dalam menyerap emisi karbon.

    Karena itu, mereka semestinya menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari nilai ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan karbon

    Yang mendapatkan nilai ini seharusnya masyarakat, minimal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang sehari-hari menjaga hutan itu.

    “Bukan pengusahanya saja yang mendapat nilai dari perdagangan karbon ini. Kita dorong agar nilai ekonomi dari karbon hutan benar-benar dinikmati masyarakat,” tegasnya

    Baca: Potensi Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan Capai Rp5 Triliun Per Tahun

    Ia menjelaskan, skema nilai ekonomi perdagangan karbon harus mampu menjadi insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga kelestarian hutan.

    Dengan demikian, upaya konservasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

    Sebelumnya, Kementerian Kehutanan memproyeksikan nilai transaksi dari perdagangan karbon di sektor kehutanan mencapai Rp5 triliun per tahun.

    Adapun sasaran utama pemanfaatan dana dari perdagangan karbon, menurut Wakil Menteri Kehutanan adalah untuk memperkuat ekonomi kelompok tani hutan dan masyarakat adat.

    Namun demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil mempertanyakan transparansi, karena selama ini dana tersebut kurang dinikmati masyarakat tapak.

    Baca: Catatan Kritis terhadap Permenhut Perdagangan Karbon 

    Dalam kesempatan itu, Suwendra menilai bahwa Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon.

    Di satu sisi provinsi ini memiliki potensi besar dari luas kawasan hutannya, namun di sisi lain juga menghadapi risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

    “Sumatera Selatan potensinya besar, tetapi risikonya juga sangat besar. Karena itu pembagian manfaat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan nilai karbon harus menjadi pertimbangan,” ujar Politisi PDI Perjauangan ini.

    Ia juga mendorong agar sebagian pendapatan dari perdagangan karbon dialokasikan kembali ke daerah sebagai dukungan pembiayaan perlindungan hutan, terutama untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

    “Nilai yang diperoleh tidak hanya masuk ke pusat dan daerah, tetapi juga harus dianggarkan kembali untuk menjaga hutan dari kebakaran. Untuk melestarikan hutan, dana itu harus kembali ke daerah sebagai bentuk dukungan menjaga kawasan hutan,” pungkasnya.

    Baca: Komersialisasi Perdagangan Karbon Rentan Perparah Ketidakadilan